Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Mabes TNI Ungkap Alasan Pilih Berdamai dan Batalkan Proses Hukum Ferry Irwandi ke Polisi

    Mabes TNI Ungkap Alasan Pilih Berdamai dan Batalkan Proses Hukum Ferry Irwandi ke Polisi

    GELORA.CO – TNI batal memproses hukum CEO Malaka Project Ferry Irwandi ke pihak kepolisian soal dugaan pencemaran nama baik dan memilih berdamai.

    Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan alasannya yakni agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat.

    Selain itu untuk menghindari adanya hoaks yang dapat memecah belah bangsa.

    “Termasuk menjaga dari disinformasi dan misinformasi yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Freddy kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).

    Freddy menambahkan pihaknya juga telah berkomunikasi secara langsung dengan Ferry Irwandi. 

    Hasil komunikasi, kata Freddy, kedua belah pihak sudah sepakat untuk saling meluruskan informasi yang tidak benar.

    Freddy mengatakan hal itu sesuai dengan tekad TNI yakni sama-sama berjuang menjaga Indonesia.

    “TNI telah berkomunikasi dengan saudara Ferry Irwandi untuk saling meluruskan informasi yang salah, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, dan menjalani keseharian dengan tenang,” tukasnya. 

    Diketahui bahwa kasus pencemaran nama baik TNI oleh Ferry Irwandi ramai usai tiga jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025) sore.

    Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring datang bersama Danpuspom TNI, Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI.

    Kepada wartawan, Brigjen Juinta menyebut maksud kedatangannya untuk konsultasi dengan Polda Metro Jaya. 

    “Kehadiran kami di Polda Metro Jaya selain bersilauturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya,” ucapnya.

    Brigjen Juinta menuturkan dari hasil patri Siber TNI menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi.

    Ferry Irwandi sendiri dikenal sebagai CEO Malaka Project dan Youtuber.

    Belakang Ferry Irwandi kerap tampil menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

    “Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi,” imbuhnya.

    Brigjen Juinta menambahkan atas dugaan tindak pidana tersebut TNI akan melakukan langkah-langkah hukum.

  • Setelah 2 Minggu Menghilang, Keberadaan Ahmad Sahroni Terkuak, Tetap Berada di Ibu Kota

    Setelah 2 Minggu Menghilang, Keberadaan Ahmad Sahroni Terkuak, Tetap Berada di Ibu Kota

    GELORA.CO – Teka-teki misteri keberadaan Ahmad Sahroni akhirnya terjawab.

    Setelah menghilang selama dua minggu, sebuah video yang diunggah oleh seorang warganet di media sosial menjadi bukti bahwa politisi itu masih berada di Indonesia.

    Jumat, 12 September 2025, sebuah rekaman dibagikan oleh akun TikTok bernama Egzy yang menunjukkan pertemuannya dengan Sahroni di Jakarta.

    Video ini membantah spekulasi yang menyebutkan Sahroni telah pergi ke luar negeri.

    Sebelumnya, hilangnya Sahroni menjadi misteri besar, terutama setelah rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Selain itu, statusnya sebagai anggota DPR RI juga telah dinonaktifkan, membuatnya tidak lagi aktif bertugas dan belum memberikan pernyataan publik.

    Dalam video yang viral itu, Sahroni terlihat santai di dalam sebuah lift, mengenakan kaus putih, jaket, dan celana hitam.

    Ia tampak menyilangkan tangan di dada sambil tersenyum dan berbincang ringan dengan orang-orang di sekitarnya.

    Sahroni kemudian terlihat meninggalkan lift menuju area parkir, menunjukkan sikap tenang meskipun sedang menjadi sorotan publik.

    Warganet pemilik akun Egzy juga menambahkan kesaksiannya saat bertemu Sahroni, semakin memperkuat dugaan bahwa politisi ini tetap berada di ibu kota. ***

  • Relawan Prabowo Rapat Persiapan Apel Kebangsaan, Desak Presiden Copot Menteri tidak Loyal

    Relawan Prabowo Rapat Persiapan Apel Kebangsaan, Desak Presiden Copot Menteri tidak Loyal

    GELORA.CO – Sejumlah relawan pendukung Presiden RI, Prabowo Subianto akan menggelar acara Apel Kebangsaan pada 20 September 2025 di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta.

    Acara tersebut akan menjadi penggung untuk untuk menyampaikan tuntutan politik yang krusial, termasuk desakan agar Presiden merombak kabinetnya.

    Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, menyatakan bahwa persiapan acara yang diinisiasi oleh berbagai organ relawan seperti Garuda Emas, Garuda Asta Cita Nusantara, dan Rampas 08, kini telah mencapai tahap final.

    “Hari ini kami seluruh panitia apel kebangsaan yang akan dilaksanakan pada 20 September 2025, telah menyelesaikan pematangan persiapan,” kata Kurniawan kepada wartawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu, 14 September 2025.

    Kurniawan mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir untuk memberikan sambutan. Para relawan menegaskan komitmen mereka untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

    “Kita akan mengawal terus pak presiden sampai minimal tahun 2029,” ucap Kurniawan.

    Apel Kebangsaan ini diharapkan bisa menjadi pesan kuat bagi semua pihak. Ada empat poin utama yang menjadi tujuan dari gerakan ini, yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo, yakni

    Pertama adalah untuk membuktikan kepada publik bahwa basis massa pendukung Prabowo masih solid dan setia.

    “Apel kebangsaan ini, satu, kita akan menunjukkan kepada rakyat indonesia bahwa pendukung prabowo itu masih ada dan setia,” ujar Kurniawan.

    Kedua, para relawan berkomitmen memberikan dukungan tanpa syarat agar Presiden Prabowo tidak ragu dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan strategis untuk negara.

    Ketiga, menjadi tuntutan paling tajam. Para relawan mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi dan mencopot para pembantunya di kabinet yang dinilai tidak loyal dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

    Keempat, relawan meminta agar Presiden lebih sering turun langsung ke masyarakat di berbagai daerah. Tujuannya adalah agar Prabowo dapat melihat dan mendengar langsung permasalahan rakyat, tanpa hanya bergantung pada laporan dari bawahannya.

    “Kami meminta kepada pak prabowo kembali ke rakyatnya supaya tahu permasalahan yang ada di wilayah, jangan sampai hanya mendengarkan dari orang-orang laporan belum tentu benar,” kata Kurniawan.

    Gerakan ini juga menjadi respons atas adanya isu dan manuver politik yang mencoba “menggoyang” stabilitas pemerintahan Prabowo. Kurniawan menegaskan bahwa relawan sejati, yang telah berjuang bersama Prabowo sejak 2008, tidak akan tinggal diam.

    “Melihat kondisi hari ini, masukan ada goyang-goyang ke pemerintah Prabowo, sikap kami jelas,” kata Kurniawan.

    “Saya, dan relawan yang setia kepada Prabowo ini akan memberi energi positif kepada pak prabowo bahwa kami itu ada dan setia. Supaya rakyat indonesia tahu bahwa pak prabowo ini tidak berdiri sendiri, masih banyak relawannya. Kami tidak akan membiarkan prabowo berjuang sendiri,” jelasnya. 

  • Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    GELORA.CO – Tokoh Nahdlatul Ulama di Yogyakarta Kiai Asyhari Abdullah Tamrin mengatakan isu adanya skandal di tubuh PBNU sudah membuat keresahan hingga ke kampung-kampung basis nahdiyin.

    Kiai Asyhari Abta menuturkan para kiai pesantren dan ustaz-ustaz NU, mau atau tidak mau, terpaksa mengikuti perkembangan di PBNU lantaran isu penyusupan pihak Israel dan soal keterkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji itu sudah menjadi konsumsi umum.

    Menurutnya, skandal itu tak seharusnya terjadi, bisa diredam, karena banyak kiai di PBNU yang semestinya memberikan warning dari awal.

    “Zionisme yang menyusup ke dalam tubuh jam’iyyah, bisa dideteksi dengan mata hati (ainul bashirah) dari perubahan-perubahan gagasan, sikap dan perilaku berjam’iyyah dari orang-orang yang menganutnya,” kata Asyhari.

    Rais Syuriyah PWNU DIY 2006-2016 itu pun mencurigai zionisme yang menyusup di PBNU terjadi sejak lama.

    “Ini musibah besar bagi NU. Bisa meruntuhkan muruah jam’iyyah,” ujar Kiai Asyhari.

    Dia lalu menyinggung soal dugaan korupsi kuota haji. “Ulah oknum PBNU yang mencari untung duniawi dari dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Tidak hanya tercela dan mencederai seluruh warga NU,” katanya.

    “Bayangkan, ribuan jemaah calon haji antre puluhan tahun untuk berangkat. Perbuatan itu (korupsi), menjungkirbalikkan keadilan yang semestinya tegak,” imbuh Asyhari.

    Kiai yang kini menjabat Musytasyar PWNU DIY 2021-2026 itu meminta kepada Rais Aam PBNU sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah untuk melindungi muruah NU sebagai prioritas. 

    “Saya memohon kepada Rais Aam menggunakan kebijaksanaannya. Demi melindungi muruah jam’iyyah, nonaktif kan atau berhentikan Gus Yahya dari Ketua Umum PBNU. Percepat muktamar untuk mengganti kepemimpinan PBNU,” ujar Kiai Asyhari Abta.

  • KPK Dalami Persekongkolan Jahat Pengadaan Lahan Jalan Trans Sumatera

    KPK Dalami Persekongkolan Jahat Pengadaan Lahan Jalan Trans Sumatera

    GELORA.CO -KPK mengungkap ada persekongkolan jahat sebelum pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) melalui percakapan di WhatsApp.

    Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa pihak swasta Slamet Budi Hartadji sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi Jakarta Selatan pada Kamis, 11 September 2025.

    “Penyidik mendalami percakapan-percakapan melalui WhatsApp yang diduga mengindikasikan persekongkolan para tersangka, sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pengadaan lahan,” kata Budi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

    Dalam perkara yang merugikan keuangan negara mencapai Rp205,14 miliar ini, KPK telah menahan 2 tersangka, yakni Bintang Perbowo selaku Dirut PT Hutama Karya (HK) (Persero), dan M Rizal Sutjipto selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK yang juga Ketua Tim Pengadaan Lahan pada Rabu, 6 Agustus 2025.

    Selain mereka, KPK juga telah menetapkan pemilik PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen dan korporasi PT STJ sebagai tersangka. Namun, penyidikan terhadap tersangka Iskandar dihentikan karena meninggal dunia pada 8 Agustus 2024.

    Dalam perkaranya, setelah 5 hari diangkat menjadi Dirut PT HK pada April 2018, Bintang langsung melakukan rapat direksi yang salah satunya memutuskan siasat pembelian lahan-lahan di sekitar JTTS.

    Bintang kemudian memperkenalkan Iskandar sebagai pemilik lahan di Bakauheni kepada Direksi PT HK. Bintang meminta Iskandar membuat penawaran lahan tersebut kepada PT HK.

    Bintang juga meminta agar Iskandar mengusahakan perluasan lahannya dengan membeli lahan dari masyarakat sekitar, sehingga nantinya PT HK dapat langsung melakukan pembelian lahan kepada Iskandar atau perusahaannya.

    Selanjutnya, Bintang meminta tersangka Rizal sebagai Ketua Tim Pengadaan Lahan segera membeli tanah kepada Iskandar karena mengandung batu andesit yang bisa dijual.

    Kemudian, pada September 2018, PT HK melakukan pembayaran tahap I atas lahan Bakauheni sekitar Rp24,6 miliar.

    Dalam tahapan tersebut, KPK menemukan sejumlah penyimpangan PT HK, di antaranya melakukan pengadaan lahan yang tidak direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, dokumen risalah rapat direksi yang menjadi dasar rencana pengadaan lahan JTTS dibuat backdate. Selain itu, kegiatan rapat yang dimaksud, sebenarnya tidak pernah terjadi.

    PT HK diketahui tidak memiliki SOP pengadaan lahan, PT HK tidak menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan valuasi lahan, PT HK tidak memiliki rencana bisnis atas tanah tersebut; serta penyimpangan-penyimpangan lainnya.

    Hingga tahun 2020, PT HK telah melakukan pembayaran lahan Bakauheni dan Kalianda kepada PT STJ senilai total Rp205,14 miliar, yang terdiri dari 32 lahan SHGB atas nama PT STJ di wilayah Bakauheni, dan 88 lahan SHGB atas nama perorangan atau masyarakat di wilayah Kalianda.

    Namun demikian, PT HK tidak menerima manfaat atas lahan-lahan tersebut karena kepemilikan atas lahan-lahan tersebut belum dialihkan kepada BUMN atau belum dapat dikuasai dan dimiliki BUMN.

    Hingga saat ini, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak, yakni 122 bidang tanah di Bakauheni dan Kalianda yang menjadi objek pengadaan lahan, 13 bidang tanah di Bakauheni dan Kalianda milik Iskandar dan PT STJ, dan 1 unit Apartemen di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Bukan Cuma Prabowo, Jokowi Juga Pernah Tayangkan Video Kinerja di Bioskop

    Bukan Cuma Prabowo, Jokowi Juga Pernah Tayangkan Video Kinerja di Bioskop

    GELORA.CO -Polemik penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop baru-baru ini menuai pro-kontra publik. 

    Namun, fenomena ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Pada 2018 lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menayangkan iklan kinerja pemerintah di bioskop hingga menjelang masa penetapan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019. 

    Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, menegaskan bahwa kontrak iklan kinerja Jokowi di bioskop berakhir pada 20 September 2018, bertepatan dengan penetapan pasangan capres-cawapres. 

    “Kontrak sampai 20 September 2018. Tapi model penayangan seperti itu akan kami lanjutkan, yang penting tidak bertentangan dengan regulasi,” ujar Rudiantara pada 16 September 2018, seperti dikutip dari website Komdigi hari Minggu, 14 September 2025.

    Rudiantara menyebut iklan tersebut tidak termasuk kampanye karena tidak memuat visi misi capres. 

    “Kalau dibaca di UU Pemilu 2017 apa itu kampanye, tertulis kampanye itu ada visi misi. Di iklannya ada enggak? Enggak ada kan visi misi,” tegasnya.

    Menurutnya, penayangan iklan kinerja di bioskop dipilih karena jumlah penonton yang semakin besar. Ia mencatat, pada 2014 jumlah layar bioskop tak sampai 1.000 dengan penonton sekitar 96 juta orang. 

    Sementara pada 2018 jumlah layar bertambah menjadi 1.700 dengan jumlah penonton sekitar 150 juta orang. 

    Meski menuai kritik kala itu, Rudiantara menegaskan iklan Jokowi hanyalah bagian dari layanan masyarakat, sebagaimana iklan rokok, properti, hingga Asian Games yang juga tayang di bioskop. 

    “Dari April di bioskop sudah ada iklan KIS, KIP, infrastruktur, polisi juga pasang iklan yang sama, ada juga Asian Games. Kenapa ribut sekarang?” tuturnya.

    Ia menambahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tidak mempermasalahkan tayangan tersebut. 

    Kini, polemik serupa kembali mencuat setelah video capaian pemerintahan Presiden Prabowo ditayangkan di bioskop sebelum pemutaran film utama. 

    Tayangan berdurasi singkat itu memuat cuplikan kegiatan Presiden, termasuk data produksi beras nasional, program makan bergizi gratis, hingga peresmian koperasi dan sekolah rakyat.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah sah-sah saja selama tidak melanggar aturan. 

    “Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” kata Prasetyo, Minggu, 14 September 2025. 

    Namun, reaksi publik beragam. Banyak penonton mengaku terkejut dengan kemunculan video tersebut, yang disisipkan layaknya iklan atau trailer film. 

    Akun Instagram @catatanfilm bahkan menyebut fenomena itu sebagai anomali,  kemudian membandingkannya dengan pengalaman menonton di luar negeri.

  • Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah adanya dugaan keterlibatannya dalam pusaran tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

    “Memang nggak main, tambangnya di mana kita nggak tahu,” tegas Dasco, Minggu (14/9/2025).

    Sebelumnya, Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, mengungkap adanya dugaan keterlibatan Dasco dalam aktivitas pertambangan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Sultra, sejumlah anggota DPRD Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, dan Danrem 143/HO usai aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra pada Selasa (2/9/2025).

    “Laiknya ada anggota DPRD Gerindra, lima orang. Cobalah bersihkan dulu tambang ilegal di Kabaena. Harapan kami teman-teman Gerindra bisa bersikap, karena ujung-ujungnya nanti yang kena Presiden Prabowo. Kita sama-sama cinta dengan Prabowo,” kata La Ode.

    Ia menambahkan, informasi aktivitas tambang PT TMS justru mengemuka di tengah gejolak sosial yang sedang berlangsung di Sultra.

    “Beberapa hari ini ada aksi demonstrasi. Tiba-tiba ada kabar soal pengapalan nikel dari TMS. Saya bukan menuduh, tapi saya ingin mengungkapkan ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, La Ode menyebut ada dugaan nama Wakil Ketua DPR RI turut dikaitkan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

    “Informasi ini bahkan hampir sama dengan data intelijen. Kuota PT TMS disebut mencapai 2,150.000 metrik ton pada 2025,” bebernya.

    ASR Sultra berencana mengawal persoalan ini hingga ke tingkat pusat dengan melayangkan surat kepada DPP Partai Gerindra. “Sampaikan kepada Sufmi Dasco, jangan main-main soal tambang ilegal di Sultra.

    Pulau Kabaena ini punya perlindungan hukum, sudah ada UU Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang eksploitasi tambang di pulau kecil, diperkuat putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023,” tegas La Ode.

    Ia juga menyoroti putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023 yang menyatakan PT TMS dan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti menambang tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sejak 2019 di kawasan hutan lindung seluas 147 hektar.

    Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turut menguatkan adanya aktivitas pertambangan di luar izin yang diberikan.

    “Dalam waktu dekat, kami akan membentuk pansus rakyat dan meninjau langsung lokasi tambang di Kabaena. Kami juga meminta dukungan keamanan dari Danrem dan Kapolda,” tutup La Ode.

  • Kinerja Polri Sudah Baik, Masyarakat Merasa Aman dan Nyaman di Seluruh Pelosok Negeri

    Kinerja Polri Sudah Baik, Masyarakat Merasa Aman dan Nyaman di Seluruh Pelosok Negeri

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, baru-baru ini menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan kinerja yang baik. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada hari Minggu, menyoroti peran penting aparat dalam menjaga ketenteraman.

    Menurut Mahfud, indikator utama dari kinerja positif ini adalah perasaan aman dan nyaman yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa hal ini tidak boleh dipungkiri atau diabaikan, mengingat dampak langsungnya terhadap kualitas hidup warga negara.

    Penilaian Mahfud MD ini didasarkan pada pengamatan luas terhadap kehadiran polisi di berbagai lokasi, mulai dari pusat keramaian hingga desa-desa terpencil. Kehadiran tersebut secara konsisten berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif bagi aktivitas masyarakat.

    Peran Polri dalam Menjaga Keamanan Publik

    Mahfud MD memberikan beberapa contoh konkret mengenai bagaimana Polri menjaga keamanan dan ketenteraman di Indonesia. Ia menyoroti keberadaan polisi di berbagai fasilitas publik dan area vital yang sering dikunjungi masyarakat.

    “Coba Anda bayangkan. Kita seminar di satu hotel, di situ ada polisi yang jaga juga di luar keamanannya. Kita ke mal, ada polisi. Ke desa terpencil, ada polisi,” ujar Mahfud. Kehadiran aparat ini menunjukkan jangkauan luas tugas Polri dalam mengamankan setiap lini kehidupan.

    Lebih lanjut, Mahfud juga menyebutkan bahwa penjagaan keamanan oleh polisi bahkan meluas hingga ke institusi pendidikan. Di sekolah-sekolah dan kampus, terutama saat ada keramaian, polisi turut hadir untuk memastikan ketertiban dan keselamatan semua pihak.

    Keberadaan polisi di ribuan desa di berbagai daerah juga menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga stabilitas. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, berkat upaya berkelanjutan dari aparat penegak hukum.

    Tantangan dan Jati Diri Polri

    Meskipun mengakui kinerja positif, Mahfud MD juga menyoroti tantangan yang dihadapi Polri, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara di Forum Belajar Bersama (FBB) pada Jumat (12/9) yang membahas pemulihan moril dan profesionalisme Polri.

    Perubahan dan perbaikan menjadi krusial, mengingat Polri saat ini sedang disoroti publik setelah beberapa peristiwa demonstrasi. Mahfud meyakini bahwa kepercayaan publik adalah aspek fundamental yang sangat berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum.

    Tanpa kepercayaan dari masyarakat, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri akan menghadapi kendala signifikan. Oleh karena itu, Mahfud menilai penting bagi Polri untuk kembali kepada jati dirinya sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum.

    “Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” kata Mahfud. Penegasan ini menekankan pentingnya nilai-nilai dasar institusi.

    Sumber: AntaraNews