Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Irit Banget, Daihatsu Rocky Hybrid Bisa Tembus 47 Kilometer per Liter

    Irit Banget, Daihatsu Rocky Hybrid Bisa Tembus 47 Kilometer per Liter

    GELORA.CO  – PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mencatat pencapaian efisiensi bahan bakar yang mengesankan melalui model Rocky e-Smart Hybrid.

    Dalam kegiatan uji kendara bertajuk Media Test Drive Rocky e-Smart Hybrid yang digelar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Rabu (18/9/2025), konsumsi bahan bakar tercatat mencapai angka tertinggi 47,8 kilometer per liter.

    Kegiatan yang melibatkan 40 awak media tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung berkendara dengan teknologi hybrid terbaru dari Daihatsu, sekaligus menguji efisiensi konsumsi bahan bakar dalam situasi berkendara harian.

    Dikutip dari Kompas.com, uji jalan dilakukan di berbagai kondisi medan yang umum ditemui masyarakat urban, termasuk rute menanjak dan menurun, lalu lintas padat dan lancar, permukaan jalan beragam seperti aspal dan paving block, hingga area persimpangan. Kendaraan juga dikemudikan dengan kondisi normal, termasuk menyalakan pendingin udara (AC) serta membawa 3–4 orang penumpang.

    Dalam pengujian tersebut, seluruh peserta berhasil mencatat konsumsi bahan bakar lebih dari 30 km/L, dan beberapa di antaranya mencatatkan angka efisiensi hingga mendekati 48 kilometer per liter.

    Efisiensi bahan bakar tinggi yang dicapai Rocky Hybrid tidak terlepas dari teknologi Real Series Hybrid yang diusung Daihatsu.

    Teknologi ini menggabungkan tiga komponen utama.

    Pertama, Rocky Hybrid digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik yang terhubung langsung dengan transmisi khusus hybrid Transaxle yang dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 106 PS dan torsi maksimum 170 Nm yang responsif dan memberikan sensasi berkendara layaknya mobil listrik.

    Kedua, motor listrik ini ditenagai oleh baterai Hybrid bertipe Lithium-ion sebesar 177,6 volt mampu menghasilkan daya sebesar 0,74 kWh yang setara dengan mobil Hybrid kelas SUV Medium.

    Ketiga, untuk mengisi baterai Hybrid tersebut, Rocky Hybrid menggunakan mesin bensin 1.2L WA-VEX yang sangat efisien dan ramah lingkungan.

    Selain faktor kendaraan, cara berkendara juga mempengaruhi efisiensi bahan bakar

  • Oknum TNI Aniaya Ojol di Pontianak, Panglima Perintahkan Tindak Tegas Pelaku

    Oknum TNI Aniaya Ojol di Pontianak, Panglima Perintahkan Tindak Tegas Pelaku

    GELORA.CO  – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Freddy Ardianzah buka suara mengenai peristiwa penganiayaan oleh anggota TNI Letda FA terhadap pengemudi ojek online di Pontianak, Kalimantan Barat. Freddy mengungkapkan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan jajarannya menindak tegas pelaku bila terbukti melakukan pelanggaran.

    “Panglima TNI menegaskan, setiap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas dan tidak ada toleransi,” ujar Freddy saat dikonfirmasi, Minggu (21/9/2025).

    Freddy juga memastikan, TNI berkomitmen terhadap penegakan hukum yang adil. TNI akan transparan terkait penegakan hukum ini.

    “TNI berkomitmen menjunjung tinggi hukum serta memastikan proses penanganan berjalan tegas, adil dan transparan,” ujar dia.

    Dia menjelaskan, prajurit TNI pelaku penganiayaan itu tengah diperiksa di Polisi Militer Kodam XII/Tanjungpura.

    “Oknum prajurit yang diduga terlibat sudah diperiksa dan proses hukum sedang berjalan sesuai aturan yang berlaku di TNI,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, pengemudi ojek online (ojol) asal Pontianak, Kalimantan Barat bernama Teguh menjadi korban penganiayaan oleh oknum anggota TNI. Teguh bahkan dikabarkan harus menderita patah hidung hingga wajah lebam akibat peristiwa itu.

    Wakapendam XII/Tanjungpura, Letkol Inf Agung W Palupi menerangkan, peristiwa ini terjadi di Jalan Panglima Aim pada Sabtu (20/9/2025). Saat itu kondisi jalan tengah macet.

    Pelaku bernama Letda FA yang berada di kemacetan memundurkan mobilnya. Tepat di belakang mobil FA, korban Teguh saat itu refleks membunyikan klakson agar terhindar dari tubrukan.

    Tak terima, Letda FA malah melakukan penganiayaan. Agung menyebut, penganiayaan dilakukan lantaran pelaku tersulut emosi. Saat itu, FA disebut tengah terburu-buru hendak mengantarkan anaknya yang sakit.

    “Nah karena F terburu-buru lantaran anaknya sakit dan berada di dalam mobil, ia menjadi khilaf, emosi dan langsung menganiaya korban,” ujar Agung, Minggu (21/9/2025).

    Agung memastikan pelaku sudah meminta maaf atas peristiwa tersebut. Meski demikian, Agung memastikan proses hukum tetap berlanjut terhadap Letda FA

  • IKN tak akan Pernah Beralih Menjadi Kota Pemerintahan

    IKN tak akan Pernah Beralih Menjadi Kota Pemerintahan

    GELORA.CO – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, istilah kota politik yang kini disematkan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ada di Kalimantan Timur sebagai sinyal bila provinsi tersebut tak akan pernah menjadi pusat pemerintahan.

    “Istilah itu justru menunjukkan ibu kota pemerintahan kemungkinan tidak akan berpindah dari Jakarta ke IKN dalam waktu dekat,” kata Saidiman kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Bahkan, sambung dia, hal ini kemungkinan tidak akan terjadi sampai berakhirnya pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Meski begitu, Saidiman mengaku masih heran dengan istilah Ibu Kota Politik pada IKN ini. “Istilah Ibu Kota Politik itu masih belum jelas dan ambigu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

    Penetapan ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Keputusan tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tulis dalam beleid dikutip di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo kemudian mendetailkan target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.

    Pertama, luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektar.

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen.

    Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

    Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    Dalam beleid itu juga menyebut untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota, pembangunan gedung/ perkantoran di Ibu Kota Nusantara.

    Kemudian, pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di lbu Kota Nusantara, pembangunan sarana prasarana pendukung lbu Kota Nusantara, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara.

    Sementara, terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, tergambarkan pada pertama jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen.

    Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di lbu Kota Nusantara, dilakukan diantaranya pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas lbu Kota Nusantara.

  • Sederet Kontroversi Bahlil Selain Bikin SPBU Banting Setir Jual Kopi

    Sederet Kontroversi Bahlil Selain Bikin SPBU Banting Setir Jual Kopi

    GELORA.CO -Bahlil Lahadalia seakan tidak pernah lepas dari kontroversi. Terbaru, sosok yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini dihadapkan dengan ancaman PHK pegawai SPBU swasta akibat kehabisan stok.

    SPBU swasta seperti Shell, Vivo, hingga BP selama tiga pekan terakhir tak punya stok BBM Ron 92, 95, dan 98 yang mereka jual. Penyebabnya adalah izin impor yang tidak diperpanjang oleh Kementerian ESDM, impor diperbolehkan maksimal hanya 10 persen dari volume penjualan 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025.

    Imbasnya, SPBU swasta kini sepi karena tidak punya stok BBM yang bisa dijual. Bahkan SPBU Shell mengalihkan karyawannya untuk berjualan selain BBM, seperti kopi hingga pelumas di area SPBU.

    Pembatasan impor BBM ini hanya satu dari sederet kontroversial yang muncul akibat manuver Bahlil. Beberapa kali publik digemparkan dengan hasil kerja Ketua Umum Partai Golkar ini di kabinet Prabowo. 

    Pengecer Dilarang Jual Gas 3 Kg

    Di awal menjadi Menteri ESDM, Bahlil melarang pedagang eceran menjual gas subsidi 3 Kg pada 1 Februari 2025. Gas melon ini hanya diperbolehkan dijual pangkalan berizin, masyarakat juga diharuskan melampirkan identitas jika ingin membeli gas melon.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang di pangkalan LPG. Bahkan di Pamulang, Tangerang Selatan dikabarkan seorang warga meninggal dunia karena diduga kelelahan mengantre beli gas melon.

    Presiden Prabowo akhirnya turun tangan dengan mencabut kebijakan Bahlil setelah didesak publik karena sudah terjadi kelangkaan LPG di pasaran.

    Tambang Raja Ampat

    Bahlil kembali terseret keberadaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada lima perusahaan tambang di wilayah ini, yakni PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

    Keberadaan tambang ini dikhawatirkan merusak ekosistem Raja Ampat. Setelah gaduh, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mencabut izin tambang di Raja Ampat.

    Ada empat izin tambang yang akhirnya dicabut pada 10 Juni 2025, sementara untuk PT Gag Nikel hanya dibekukan untuk dievaluasi. Baru-baru ini, Bahlil kembali memberikan izin kepada PT Gag Nikel setelah melalui evaluasi ketat lintas kementerian selama tiga bulan.

    Gelar Doktor Kilat

    Tak hanya soal kebijakan, Bahlil juga tersandung kontroversi gelar Doktor kilat dari Universitas Indonesia (UI). Bahlil hanya menyelesaikan masa studi 20 bulan, jauh lebih cepat dari standar normal yang membutuhkan waktu 3 tahun lebih.

    Disertasi Bahlil berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI juga diduga plagiat.

    Polemik gelar doktor kilat Bahlil ini pun diusut. UI akhirnya menangguhkan gelar Bahlil dan dinyatakan belum lulus.

    Singgung Raja Jawa

    Saat menjadi Ketum Golkar pada 21 Agustus 2024, Bahlil dalam pidatonya menyinggung sosok “Raja Jawa”. Kepada kader beringin, Bahlil meminta agar waspada terhadap sosok Raja Jawa jika tidak ingin celaka.

    Publik menduga sosok Raja Jawa ini diarahkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, meski belakangan dibantah Bahlil.

  • Viral Oknum TNI Aniaya Ojol di Pontianak, Endingnya Minta Maaf

    Viral Oknum TNI Aniaya Ojol di Pontianak, Endingnya Minta Maaf

    GELORA.CO  – Seorang pengemudi ojek online (ojol) menjadi korban penganiayaan oleh anggota TNI di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa itu sempat viral di media sosial.

    Penganiayaan itu membuat pengemudi ojol mengalami luka lebam hingga dikabarkan patah tulang.

    “Benar (pelakunya TNI), sudah ditindaklanjuti,” kata Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Eko Wardono saat dimintai keterangan, Minggu (21/9/2025).

    Pelaku merupakan FA, anggota TNI berpangkat Letnan Dua. Usai kabar itu beredar, FA pun akhirnya memohon maaf.

    FA juga mengungkapkan bahwa sikapnya memukul ojek online itu merupakan kekhilafan.

    “Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya, karena atas kekhilafan saya,” ujar FA.

    Adapun Letda FA memastikan akan bertanggung jawab atas kondisi korban. Dia juga berjanji akan mengikuti proses hukum.

    “Saya akan tetap bertanggung jawab, baik dari pengobatan korban hingga ke proses hukum yang harus saya jalankan,” katanya

  • Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    GELORA.CO -Ramalan politik di Indonesia selalu menyimpan daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ramalan Jayabaya, pujangga Jawa kuno, yang hingga kini masih sering dijadikan bahan perbincangan serius maupun guyonan politik.

    Dalam ramalan itu disebutkan, pemimpin Nusantara akan memiliki nama dengan akhiran No-To-No-Go-Ro. Frasa ini dimaknai sebagai noto nogoro, yang berarti “menata negara”. Meski sekilas terdengar simbolis, pola tersebut diyakini sebagian kalangan tetap relevan hingga hari ini.

    Jika ditelusuri, benang merah itu memang tampak pada sejumlah presiden RI. Soekarno, presiden pertama, menutup namanya dengan “No”. Soeharto, presiden kedua, berakhir dengan “To”. Lalu Susilo Bambang Yudhoyono kembali menghadirkan akhiran “No” pada era kepemimpinannya. 

    Bahkan Joko Widodo pun kerap dimasukkan dalam pola tersebut. Alasannya, nama asli Jokowi saat lahir adalah Mulyono sebelum kemudian diganti menjadi Joko Widodo.

    “No lagi; Mulyono. Kenapa Mulyono? Jokowi itu saat lahir nama aslinya Mulyono, karena berulang kali sakit-sakitan ibunya lalu mengganti nama jadi Joko Widodo. Jadi Jokowi masuknya di No; Mulyono,” terang mantan politikus Gerindra Arief Poyuono saat berbincang dengan RMOL, seperti dikutip kembali pada Minggu, 21 September 2025.

    Namun, pola ini kerap menimbulkan pertanyaan ketika menyentuh nama Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Ketiganya tidak dimasukkan ke dalam rangkaian karena dianggap memimpin dalam periode singkat, kurang dari lima tahun.

    Kini publik kembali berspekulasi apakah Presiden ke-8, Prabowo Subianto, masuk dalam kerangka ramalan Jayabaya? Dari sisi nama memang tidak persis cocok. Tapi namanya juga ramalan?”kadang pas, kadang harus dipas-paskan agar sesuai kenyataan.

    Lebih jauh, sebagian penafsir menyebut bahwa suku kata “Goro” dalam ramalan bukanlah tanda akhiran nama, melainkan gambaran situasi ketika seorang pemimpin berkuasa. Dalam bahasa Jawa, goro berarti dusta atau kebohongan. 

    Sementara goro-goro kerap dimaknai sebagai huru-hara atau kekacauan. Dua tafsir ini saling berkaitan yaitu kebohongan bisa menjadi pemantik utama munculnya kegaduhan sosial maupun politik.

    Lalu, di manakah posisi Joko Widodo dalam konteks ramalan ini?

    Beberapa penafsir meyakini Jokowi berada di fase goro. Mereka menilai, sejak awal kepemimpinannya sudah tampak bayangan potensi kekacauan, berupa kekecewaan, pengkhianatan, hingga kemarahan publik. Kondisi inilah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai goro-goro, sebuah masa penuh gejolak yang mengiringi kepemimpinan.

    Meski Jokowi kini telah lengser, sebagian kalangan percaya bahwa “warisan goro” itu tidak berhenti begitu saja. Aura itu diyakini berpindah ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Apakah tafsir ini benar adanya atau sekadar ramalan yang dipaksakan agar selaras dengan realitas politik, hanya waktu yang bisa menjawab. 

    Namun satu hal pasti ramalan Jayabaya akan terus hidup di ruang obrolan politik Indonesia, dari warung kopi hingga ruang seminar, sebagai jalinan antara mitos, sejarah, dan drama kekuasaan.

  • KPK Bakal Kulik Walikota Prabumulih Arlan Terkait LHKPN

    KPK Bakal Kulik Walikota Prabumulih Arlan Terkait LHKPN

    GELORA.CO -Klarifikasi dengan mengundang datang langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun secara daring terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) akan dilakukan terhadap Walikota Prabumulih, Arlan.

    Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan melakukan klarifikasi LHKPN terhadap Arlan setelah viral mencopot Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah. Meskipun pada akhirnya pencopotan itu dibatalkan setelah viral.

    “Dalam suatu klarifikasi LHKPN nanti akan dilihat kebutuhannya seperti apa, apakah perlu diundang untuk datang langsung atau cukup diklarifikasi secara daring,” kata Budi kepada wartawan, Minggu, 21 September 2025.

    Namun kata Budi, klarifikasi LHKPN ini ditegaskan merupakan tanahnya Kedeputian Pencegahan KPK, bukan di penindakan.

    “KPK juga terus mengimbau kepada para penyelenggara negara atau pejabat publik yang menjadi wajib lapor LHKPN, untuk melaporkan kepemilikan harta atau asetnya secara benar dan lengkap. Agar esensi LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi melalui transparansi dapat benar-benar dijalankan,” pungkas Budi.

    Dari situs LHKPN KPK, Arlan tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp17 miliar pada saat menjadi calon Wali Kota Prabumulih.

    Arlan memiliki aset 18 tanah dan bangunan di Prabumulih dan Ogan Ilir senilai Rp5.871.750.000 (Rp5,87 miliar).

    Selanjutnya, Arlan punya harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp4,921 miliar, terdiri dari 3 unit motor Yamaha 1FDC tahun 2022 masing-masing seharga Rp8 juta, 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Truck tahun 2018 seharga Rp225 juta, 3 unit mobil Hino Truck Tronton tahun 2017 masing-masing seharga Rp750 juta.

    Selanjutnya, mobil Hino Truck Tronton tahun 2016 seharga Rp650 juta, 1 unit mobil Hino Tronton Dump Truck tahun 2018 seharga Rp750 juta, 1 unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin tahun 2020 seharga Rp280 juta, 1 unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin tahun 2019 seharga Rp242 juta, dan Bulldozer John Deere tahun 2015 seharga Rp500 juta.

    Arlan juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp202 juta, kas dan setara kas sebesar Rp8.007.987.046 (Rp8 miliar).

    Arlan juga punya utang sebesar Rp2 miliar. Sehingga total hartanya dikurangi utang menjadi Rp17.002.737.046 (Rp17 miliar).

  • KPK Bidik Keterlibatan Oknum PBNU Bukan Organisasinya

    KPK Bidik Keterlibatan Oknum PBNU Bukan Organisasinya

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya mendalami peran individu kader NU yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons beredarnya informasi yang menyebut bahwa KPK membidik organisasi keagamaan tertentu, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Sepanjang penyidikan sampai hari ini, tidak ada mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu,” kata Budi seperti dikutip RMOL, Minggu, 21 September 2025.

    Budi menegaskan, KPK fokus mendalami peran-peran individu yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

    “Penyidikan murni berfokus pada peran pihak-pihak secara individu yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” pungkas Budi.

    Sebelumnya, KPK sudah melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak di PBNU dan organisasi yang berkaitan dengan PBNU, yakni Syaiful Bahri selaku staf PBNU, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) yang juga Ketua PBNU, dan Syarif Hamzah Asyathry selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

    Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Yaqut. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE, salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

    KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

    Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan BBE.

    Selain itu, hingga Selasa, 2 September 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

  • Pernyataan Jokowi Terkesan Menyandera Prabowo untuk Bersama Gibran di Pilpres 2029

    Pernyataan Jokowi Terkesan Menyandera Prabowo untuk Bersama Gibran di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Presiden ketujuh Jokowi terkesan menyandera Presiden Prabowo untuk tetap bersama Gibran di Pilpres 2029 nanti.

    Perintah Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo – Gibran dua periode dinilai aneh. Sebab saat ini Prabowo-Gibran belum genap satu tahun berjalan.

    Pernyataan politik Jokowi ini terkesan menyandera Prabowo sebagai Presiden kedelapan RI.

    Begitu analisa Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga merespons pernyataan ayah Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini.

    “Perintah Jokowi kepada relawannya terkesan menyandera Prabowo untuk tetap bersama Gibran pada Pilpres 2029,” ujar Jamiluddin, Sabtu 20 September 2025.

    Terlebih, Presiden Prabowo sendiri jauh hari sudah menolak keinginan kadernya untuk dicalonkan kembali pada Pilpres 2029.

    Menurut Prabowo permintaan itu terlalu dini karena belum ada prestasi yang dicapainya.

    “Prabowo sendiri hanya akan kembali mencalonkan kembali bila janji-janjinya dapat diwujudkan. Karena itu, ada saatnya Prabowo menyatakan akan maju kembali atau tidak berdasarkan capaian kerjanya,” kata Jamiluddin.

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa perintah Jokowi kepada relawannya sama saja sudah mendahului keputusan Prabowo.

    “Jokowi berupaya mengikat Prabowo seolah harus maju dan hanya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2029,” katanya.

    Sebelumnya, Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua periode.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Jumat 19 September 2025.**

  • Oknum TNI Pemukul Ojol di Pontianak Ngaku Salah, Janji Tanggung Biaya Berobat

    Oknum TNI Pemukul Ojol di Pontianak Ngaku Salah, Janji Tanggung Biaya Berobat

    GELORA.CO – Kasus pemukulan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI terhadap seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terjadi di Jalan Seruni, Kecamatan Pontianak Timur, pada Sabtu 20 September 2025 mulai menemukan titik terang. Pelaku berinsial F akhirnya muncul dan menyampaikan permintaan maaf.

    Melalui Wakil Kepala Penerangan Kodam XII Tanjungpura, Letkol Inf Agung Wepalupi, mengatakan jika kasus tersebut saat ini sedang diselesaikan dengan cara mediasi.

    “Mediasi dihadiri langsung keluarga korban dan pelaku berinisial F,” kata Agung.

    Dalam forum mediasi itu, Agung membenarkan adanya insiden pemukulan yang dilakukan oleh oknum TNI kepada masyarakat sipil pada Sabtu siang sekitar pukul 14.00 di kawasan Jalan Seruni.

    “Memang benar telah terjadi pemukulan. Dalam mediasi ini, pelaku kami datangkan langsung untuk bertemu dengan keluarga korban,” ucapnya.

    Agung menerangkan, meskipun pelaku sudah dihadirkan dalam pertemuan dan menyampaikan permintaan maaf, namun proses hukum tidak akan berhenti.  Sanksi terhadap pelaku masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, baik secara internal maupun melalui jalur hukum yang berlaku.

    “Hukumannya apa belum ditentukan karena masih menunggu hasil pemeriksaan,” tegasnya. Agung pun memastikan, bahwa proses hukum terhadap oknum TNI tersebut akan tetap berjalan.

    Dalam kesempatan itu, pelaku berinisial F menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban maupun keluarga korban. Ia mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji untuk bertanggung jawab penuh terhadap biaya pengobatan korban.

    “Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada korban dan keluarga korban. Saya menyesal dan siap bertanggung jawab untuk membayar biaya pengobatan sampai sembuh,” kata pelaku dengan suara bergetar.

    Meski pelaku telah menunjukkan penyesalan, pihak keluarga korban dan perwakilan komunitas ojol menegaskan bahwa permintaan maaf tidak serta-merta menghapus proses hukum. Mereka menuntut agar kasus itu ditangani secara transparan dan pelaku dijatuhi hukuman setimpal.

    Salah satu perwakilan komunitas ojol, Ahmad Budi, menyatakan pihaknya akan terus mengawal jalannya kasus tersebut. Menurut dia, proses hukum harus tetap dilanjut, pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai seperti apa yang dilakukannya kepada korban.

    “Kami akan mengawal proses hukum ini sampai selesai,” tegasnya.

    Dari pantauan Klikwartaku.com, situasi mediasi berlangsung cukup tegang namun tetap kondusif. Di satu sisi, pelaku mencoba menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan permintaan maaf dan janji menanggung biaya pengobatan. Namun di sisi lain, keluarga korban serta rekan-rekan pengemudi ojek online tetap berpegang pada tuntutan agar tidak ada penyelesaian damai di luar jalur hukum.

    Hingga berita ini diturunkan, korban masih menjalani perawatan medis di RS Bhayangkara Pontianak akibat patah tulang hidung dan memar di wajah. Sementara itu, pihak TNI menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi dengan keluarga korban dan komunitas pengemudi ojek online untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan adil.