Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp47 Triliun, Najib Razak Ajukan Banding

    Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp47 Triliun, Najib Razak Ajukan Banding

    GELORA.CO  – Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya terkait kasus penyalahgunan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) hampir 2,3 miliar ringgit atau sekitar Rp9,5 triliun.

    Pengacara Najib, Muhammad Farhan Muhammad Shafee, mengatakan banding telah diajukan pada Senin (29/12/2025).

    Najib didakwa dengan empat tuduhan penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh dana 2,28 miliar ringgit sebagai suap dari dana 1MDB serta 21 tuduhan pencucian uang melibatkan jumlah yang sama.

    Pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dilakukan di cabang AmIslamic Bank, Jalan Raja Chulan, Bukit Ceylon, antara 24 Februari 2011 hingga 19 Desember 2014. Sementara pencucian uang terjadi antara 22 Maret dan 30 Agustus 2013 di lokasi yang sama.

     Penyalahgunaan Dana Rp9,5 Triliun

    Pengadilan Tinggi pada 26 Desember lalu memutus Najib bersalah atas semua dakwaan itu dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda total 11,4 miliar ringit atau Rp47 triliun lebih untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan.

    Tidak ada denda yang dikenakan untuk dakwaan pencucian uang, namun pengadilan memerintahkan Najib untuk mengembalikan uang sebesar 2,081 miliar ringgit subsider 270 bulan kurungan jika tidak membayarnya

  • Alasan Nur Aini Guru SD Pasuruan Dipecat usai Mengeluh Jarak Sekolah 52 Km dan Usulan Mutasi Ditolak

    Alasan Nur Aini Guru SD Pasuruan Dipecat usai Mengeluh Jarak Sekolah 52 Km dan Usulan Mutasi Ditolak

    GELORA.CO  – Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Nur Aini, akhirnya dipecat.

    Pemecatan itu merupakan buntut dari keluhan Nur Aini mengenai jarak antara rumah dan tempat mengajar yang terlampau jauh, yakni sekitar 57 kilometer (km). 

    Rumah Nur Aini berada di Kecamatan Bangil, sedangkan tempatnya mengajar berada di Kecamatan Tosari.

    Dalam video di TikTok pengacara Cak Sholeh, Nur Aini mengaku harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam. 

    Nur Aini lantas mengajukan permohonan mutasi ke tempat mengajar yang lebih dekat dengan rumahnya.

    Selain masalah jarak, Nur Aini juga mengeklaim adanya ketidakadilan di lingkungan sekolahnya. Ia menyebut bahwa ketidakhadirannya yang dilaporkan oleh pihak sekolah merupakan hasil rekayasa.

    Hal inilah yang kemudian memicu pemeriksaan oleh Inspektorat hingga berujung pada sanksi pemecatan.

    “Karena absen saya itu dibolong-bolongi Pak, direkayasa sama kepala sekolah, sehingga absen saya alfa. Iya, Pak, dipanggil Inspektorat. Inggih, Pak,” tutur Nur Aini menjelaskan duduk perkara yang menimpanya kepada Cak Sholeh.

    Namun, alih-alih diterima, pengajuan Nur Aini justru mendapat penolakan hingga berujung pemecatan. 

    Apa alasan pemecatan Nur Aini?

    Absen 28 Hari

    Ketidakhadirannya dalam melaksanakan tugas mengajar selama lebih dari 28 hari menjadi alasan utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tetap.

    Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Devi Nilambarsari, menegaskan bahwa pelanggaran tersebut mengacu pada aturan disiplin pegawai.

    Berdasarkan hasil audit BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Nur Aini dinilai telah melanggar Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait kewajiban masuk kerja.

    Devi Nilambarsari menjelaskan, batasan ketidakhadiran ASN telah diatur secara ketat dalam undang-undang. 

    Ketidakhadiran Nur Aini tanpa alasan yang sah selama puluhan hari membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap.

    “Seperti diketahui kategori pelanggaran berat bagi ASN yakni tidak masuk 10 hari berturut-turut tanpa alasan atau 28 hari komulatif dalam satu tahun”

    “Sedangkan NA diketahui tidak masuk kerja tanpa alasan lebih dari batas itu,” terang Devi.

    Nur Aini Kabur saat Pemanggilan

    Pemerintah daerah mengeklaim telah memberikan ruang bagi Nur Aini untuk membela diri. Namun, dua kali proses klarifikasi yang dijadwalkan tidak membuahkan hasil karena Nur Aini dinilai tidak kooperatif.

    Pada pemanggilan kedua, ia dikabarkan meninggalkan ruangan dengan alasan ke toilet dan tidak kembali lagi.

     

    Karena kegagalan proses klarifikasi tersebut, SK pemberhentian akhirnya diterbitkan.

    Lantaran Nur Aini tidak hadir saat pemanggilan penyampaian SK, petugas terpaksa mengantarkan surat tersebut langsung ke rumahnya.

    “Karena tidak hadir, SK tersebut disampaikan ke rumahnya, daerah Bangil,” jelas Devi.

    Respons Pemerintah Pusat

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan respons atas kasus ini. Dirjen GTKPG, Nunuk Suryani, menilai guru ASN seharusnya memahami konsekuensi penempatan saat diangkat sebagai PNS. 

    “Jadi itu sebenarnya ketika seorang guru menjadi PNS, itu kan dia PNS… Bersedia ditempatkan di mana saja,” kata Nunuk di Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025). 

    Nunuk menambahkan, keluarga PNS biasanya menyesuaikan tempat tinggal agar tidak mengganggu kinerja. 

    “Karena seharusnya ya PNS itu ya keluarganya menyesuaikan tempatnya sehingga dia tidak harus menempuh jarak yang jauh karena kan mengganggu kerja mereka,” ujarnya. 

    Ia juga mengingatkan pentingnya memahami pakta integritas. 

    “Jadi pakta integritas itu sesuatu yang bertanggung jawab mutlak… Ketika dia sudah menandatangani pakta integritas itulah tanggung jawab dia sebagai PNS,” pungkas Nunuk

  • Uni Emirat Arab Tarik Seluruh Pasukan dari Yaman Setelah Diultimatum Saudi

    Uni Emirat Arab Tarik Seluruh Pasukan dari Yaman Setelah Diultimatum Saudi

    GELORA.CO – – Uni Emirat Arab (UEA) akhirnya menarik pasukan yang tersisa di Yaman setelah pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membombardir pelabuhan Al Mukalla di Provinsi Hadhramaut, Yaman, Selasa (30/12/2025) pagi. Saudi menuduh UEA mengirim senjata kepada kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) yang telah merebut Hadhramaut dari tangan pemerintahan yang sah.

    Dua kapal dari UEA mengirim persenjataan dan kendaraan tempur kepada pemberontak STC.

    Arab Saudi menyebut apa yang dilakukan UEA di Yaman sangat berbahaya dan mengancam keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, militer Saudi memperingatkan agar seluruh pasukan UEA ditarik dari Yaman dalam waktu 24 jam.

    UEA awalnya menolak tuduhan membantu kelompok separatis STC serta mengungkapkan keterkejutan atas serangan Saudi di Al Mukalla. Namun setelah itu Kementerian Pertahanan UEA mengumumkan secara sukarela menarik unit kontraterorisme yang tersisa di Yaman terkait perkembangan terkini.

    Konflik ini menandai meningkatnya ketegangan yang signifikan antara Saudi dan UEA. Saudi mendukung pemerintahan sah Yaman, sementara UEA membantu kelompok-kelompok bersenjata dengan alasan memerangi terorisme.

    Serangan ke Al Mukalla dilakukan beberapa jam setelah Kepala Dewan Kepresidenan Yaman, Rashad Al Olimi, meminta bantuan Saudi untuk menangani kelompok separatis yang semakin leluasa berbuat onar. Al Olimi juga menuduh UEA mengarahkan STC untuk memberontak terhadap pemerintahan yang sah serta meningkatkan eskalasi di kawasan.

    “Kerajaan (Arab Saudi) menegaskan setiap ancaman terhadap keamanan nasionalnya adalah garis merah. Kerajaan tidak akan ragu untuk melakukan semua langkah dan tindakan yang diperlukan guna menghadapi dan menetralisir ancaman tersebut,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arab Saudi.

    Namun UEA membantah tuduhan tersebut, termasuk mengarahkan STC untuk melakukan operasi di perbatasan Saudi dengan Yaman.

    Awal bulan ini, STC melancarkan serangan untuk menguasai provinsi-provinsi penting di Yaman, langkah yang membuat marah pemerintahan sah yang didukung Saudi. Aksi militer tersebut juga memecah konsentrasi konflik dengan kelompok Houthi yang didukung Iran.

    Kelompok-kelompok yang bersekutu dengan STC telah memasuki Hadhramaut yang kaya minyak. Mereka mengklaim telah menguasai delapan provinsi serta memperbarui seruan agar Yaman selatan memisahkan diri sebagai negara merdeka

  • Penggugat cuma Bawa Fotokopi Ijazah, Jokowi pun Tak Hadir

    Penggugat cuma Bawa Fotokopi Ijazah, Jokowi pun Tak Hadir

    Oleh:Rosadi Jamani

    MAAF, kisah ijazah Joko Widodo alias Jokowi lagi. Tak apa ya. Soalnya bukan debat urat leher Roy Suryo cs vs Termul. Bukan. Ini soal sidang perdata ijazah Jokowi. 

    Selasa 30 Desember 2025, Kota Solo tidak sedang menunggu hujan, tidak juga menunggu konser dadakan. 

    Kota itu menunggu sesuatu yang lebih sakral, selembar kertas bernama ijazah. Di Pengadilan Negeri Solo, sidang gugatan ijazah Jokowi kembali digelar. 

    Agendanya bukan debat filsafat, bukan adu argumen tingkat doktoral, melainkan pembuktian alat bukti. 

    Di sinilah letak tragedinya, bukti yang diajukan penggugat sebagian besar cuma fotokopian. Hakim pun, dengan wajah birokrasi yang mungkin sudah kebal absurditas, meminta bukti itu diperbaiki. 

    Negara besar, konflik nasional, energi publik terkuras, ujung-ujungnya kalah oleh mesin fotokopi.

    Gugatan ini dikemas dengan label Citizen Lawsuit, istilah yang terdengar gagah, seolah rakyat sedang mengetuk pintu keadilan dengan dada bidang dan data tebal. 

    Tapi ketika sidang dibuka, yang hadir justru rasa kecewa kolektif. Bukan karena Jokowi belum tentu datang, melainkan karena isi perkaranya makin lama makin terasa seperti sinetron kejar tayang, banyak episode, sedikit klimaks. 

    Jokowi sendiri, Presiden ke-7 Republik Indonesia, sebelumnya sudah menyatakan siap hadir dan menunjukkan dokumen pendidikannya jika memang diminta. 

    Sebuah pernyataan yang terdengar heroik, tapi juga ironis. Nuan bayangkan, seorang mantan kepala negara harus terus-menerus diyakinkan, selembar ijazahnya benar-benar ada, sementara ribuan kebijakan publik lahir tanpa pernah dimintai bukti moralnya.

    Secara hukum, ayah Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya tak wajib hadir di setiap sidang perdata. Kuasa hukum cukup, tanda tangan cukup, prosedur cukup. 

    Namun publik terlanjur berharap adegan besar, Jokowi masuk ruang sidang, kamera berderak, map cokelat dibuka, ijazah ditunjukkan, lalu selesai. 

    Sayangnya, harapan itu lagi-lagi ditunda oleh realitas hukum yang dingin. Hari ini cuma urusan administrasi bukti. 

    Tidak ada drama besar, tidak ada pengakuan mengejutkan, tidak ada klimaks. Yang ada hanya hakim meminta dokumen dilengkapi, sidang lanjut, publik diminta sabar lagi.

    Di titik ini, sidang ijazah bukan lagi soal benar atau palsu, tapi soal stamina publik. Negara seolah sedang menguji seberapa lama warganya bisa bertahan menonton cerita yang tidak ke mana-mana. Energi media habis, emosi rakyat terkuras, tapi hasilnya nihil. 

    Tidak ada kebenaran final, tidak ada penutup yang memuaskan. Yang ada hanya rasa lelah, lalu pulang, sambil bergumam, “Oh, belum selesai rupanya.”

    Mungkin di situlah pesan moral paling jujur dari sidang ini. Bukan tentang ijazah, bukan tentang Jokowi, bukan tentang hukum. Tapi tentang harapan yang sengaja dipelihara agar tak pernah benar-benar dipenuhi. 

    Negeri ini tidak kekurangan drama, ia hanya kekurangan akhir cerita. Kalau hari ini sampeyan berharap Jokowi tiba-tiba muncul di PN Solo, membuka map, dan menamatkan semua kecurigaan, maafkan. 

    Harapan itu terlalu rasional untuk sebuah pertunjukan yang sejak awal memang dirancang agar penontonnya pulang dengan kecewa.

    Di ruang sidang kebenaran pasrah

    Palu hukum menunggu makna pecah

    Fotokopi berdiri jadi saksi lemah

    Negeri besar terdiam menahan resah

    Hakim membaca sunyi penuh gelisah

    Prosedur rapi menutup logika cerah

    Rakyat menonton berharap jawab kalah

    Waktu berjalan lambat terasa payah

    Kursi kayu menyimpan letih parah

    Janji adil terdengar makin patah

    Dokumen dicari belum juga entah

    Sidang berlanjut tanpa klimaks megah

    Kamera diam menunggu drama punah

    Isu lama berputar makin gelabah

    Publik pulang membawa kecewa basah

    Cerita ditutup dengan sunyi pasrah

    (Ketua Satupena Kalbar)

  • Roy Suryo Cs Tak Butuh Maaf Jokowi

    Roy Suryo Cs Tak Butuh Maaf Jokowi

    GELORA.CO -Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa tidak pernah membutuhkan maaf dari mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. 

    Menurut kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin, semestinya justru Jokowi yang harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah membuat kebohongan-kebongan yang terstruktur, sistematis dan masif. 

    “Khususnya kebohongan soal klaim ijazah S1 Universitas Gadjah Mada (UGM),” kata Khozinudin dalam keterangannya, dikutip Rabu 31 Desember 2025.

    Di sisi lain, lanjut Khozinudin, sepertinya Jokowi ingin menjatuhkan mental Roy Suryo cs dengan mencoba memperlihatkan ijazah melalui tangan polisi. 

    “Seolah-olah setelah ijazah ditunjukkan, maka Roy Suryo cs salah dan harus minta maaf,” kata Khozinudin

    Padahal, kata Khozinudin, pasca ditunjukkan justru Roy Suryo cs makin yakin ijazah Jokowi palsu. 

    “Tinggal selangkah lagi, membuktikan kepalsuan itu via pengadilan,” demikian Khozinudin

  • KPK Didesak Periksa Gatot Nurmantyo Terkait Dugaan Korupsi Program Cetak Sawah

    KPK Didesak Periksa Gatot Nurmantyo Terkait Dugaan Korupsi Program Cetak Sawah

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, terkait dugaan korupsi program cetak sawah tahun 2015-2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

    “Kami mendesak KPK untuk berani melakukan proses hukum dan memeriksa Gatot Nurmantyo atas dugaan korupsi cetak sawah dan dugaan banyaknya sawah fiktif,” kata perwakilan mahasiswa dari Koalisi Indonesia Anti Korupsi (Kosasi), Fawait, dalam keterangan pers tertulis.

    Dia menjelaskan, dugaan korupsi tersebut sudah dimulai dari potensi maladministrasi karena kegiatan cetak sawah yang dilakukan oleh TNI (saat itu Gatot Nurmantyo menjabat KSAD) berdasarkan MoU TNI dan Kementan belum memiliki aturan teknis, keuangan dan pertanggungjawaban.

    “Kegiatan itu (cetak sawah) tidak transparan, akuntabilitas dan kepastian hukum masih belum jelas,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Kosasi, Rizki Abdul Rahman Wahid, menyampaikan program cetak sawah ini juga menjadi temuan BPK RI yang merugikan keuangan negara hingga triliunan.

    “Tidak hanya itu. Akibat program cetak sawah yang tidak sesuai dengan SID (sistem Investigasi dan Desain) yang akurat, banyak sawah yang tidak jelas kepemilikannya, sawah yang tidak bisa ditanami hingga menimbulkan kerusakan alam,” kata Rizki. 

    Kosasi mencatat, paling tidak ada tiga indikator perbuatan melawan hukum atas dugaan korupsi cetak sawah. Pertama, belum ada aturan yang jelas, kedua, temuan BPK atas kerugian negara dan kerusakan alam.

    Sehingga dalam aksinya, Kosasi mendesak KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan pada program cetak sawah yang melibatkan Gatot Nurmantyo. Selain itu, Kosasi nendukung KPK mengusut tuntas Program Cetak Sawah yang diduga merugikan negara hingga triliunan.

    “Apabila KPK tidak segera menindaklanjuti tuntutan ini, maka kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak lagi,” pungkas Rizki. 

  • Akhirnya Safa Marwah Jujur soal Hubungannya dengan Ridwan Kamil, Ngaku Minta Nomor HP Duluan

    Akhirnya Safa Marwah Jujur soal Hubungannya dengan Ridwan Kamil, Ngaku Minta Nomor HP Duluan

    GELORA.CO – Akhirnya selebgram Safa Marwah blak-blakan mengungkap hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

    Pengakuan ini muncul sebagai upaya Safa Marwah untuk meluruskan isu dirinya menjadi simpanan Ridwan Kamil.

    Diketahui, Safa Marwah terseret dalam dugaan skandal wanita simpanan Ridwan Kamil.

    Namanya terseret setelah Lisa Mariana menyebut Safa Marwah memiliki kisah serupa dengannya terkait Ridwan Kamil.

    Lisa bahkan menyebut Safa Marwah sebagai simpanan.

    Atas tuduhan yang tersebar di media sosial, Safa Marwah pun mengungkap awal perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan mengungkap status hubungan mereka.

    Safa menceritakan bahwa pertemuan pertamanya dengan pria yang akrab disapa Kang Emil itu terjadi sekitar empat tahun silam.

    Saat itu, Safa Marwah menghadiri sebuah acara buka puasa bersama yang digelar oleh komunitas motor di Bandung.

    “Aku datang ke acara itu karena diajak mantan pacar aku. Waktu itu acaranya buka puasa bersama komunitas motor di Bandung,” ujar Safa Marwah.

    Selama acara berlangsung, Safa Marwah tak menampik jika dirinya sempat berfoto bersama Ridwan Kamil.

    Foto itulah yang kemudian diunggah ke media sosial dan dianggap publik sebagai bukti kedekatan spesial.

    Tak hanya minta foto, Safa Marwah juga mengakui bahwa dialah yang pertama kali berinisiatif meminta kontak Ridwan Kamil.

    Namun, ia menekankan bahwa tindakan tersebut bukan karena ada tujuan lebih dari sekadar berteman.

    “Memang benar aku pernah minta nomor Pak Ridwan Kamil, tapi itu bukan berarti aku punya hubungan apa pun,” kata Safa Marwah.

    Jujur soal Hubungannya dengan Ridwan Kamil

    Safa Marwah pun mengungkap hubungannya dengan Ridwan Kamil.

    Ia mengaku hubungannya dengan Kang Emil hanya sebatas teman.

    Komunikasi yang terjalin selama ini hanyalah sebatas pertemanan biasa tanpa ada unsur personal yang mendalam.

    “Kami cuma berteman,” ujar Safa Marwah.

    “Keliru besar kalau ada yang menuduh aku simpanan Pak RK. Aku tidak punya hubungan khusus dengan beliau,” tegasnya.

    Oleh karena itu, ia membantah memiliki hubungan tersembunyi atau menjadi wanita simpanan seperti yang belakangan ini dituduhkan.

    Tanggapan Soal Gaya Hidup Mewah

    Selain membantah isu asmara, Safa Marwah juga menanggapi cibiran publik mengenai gaya hidup mewahnya yang sering dikaitkan dengan rumor tersebut.

    Ia menegaskan bahwa segala barang mewah yang ia miliki adalah murni hasil kerja kerasnya sendiri.

    “Ada beberapa yang saya posting sebagai hasil kerja keras, seperti tas atau uang. Itu semua hasil jerih payah saya sendiri, bukan pemberian dari siapapun,” pungkasnya.

  • Pemerintahan Prabowo Semakin Kehilangan Arah Menerapkan Kebijakan

    Pemerintahan Prabowo Semakin Kehilangan Arah Menerapkan Kebijakan

    GELORA.CO – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyoroti kembalinya otoritarianisme yang ditandai dengan maraknya penangkapan aktivis dan masyarakat sipil secara sewenang-wenang. Menurut dia, situasi sekarang ini merupakan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Sejak zaman Presiden Jokowi telah terjadi pelemahan masyarakat sipil dengan meningkatnya represi terhadap aktivis. “Mereplikasi era Soeharto,” kata Busyro dalam forum refleksi akhir Tahun 2025 yang digelar Pusat Studi Hak Asasi Manusia bersama Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia di Gedung Yayasan Badan Wakaf UII di Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

    Menurut Busyro, pelemahan terhadap masyarakat sipil hampir terjadi di semua lini. Dia menyindir kampus yang tidak banyak bersuara tentang Proyek Strategis Nasional yang merugikan masyarakat sipil, misalnya, proyek food estate, Rempang Eco City, dan sejumlah proyek strategis lain yang dihapus dari PSN belum lama ini, seperti Pantai Indah Kapuk dan penambangan batuan andesit di Wadas.

    Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyindir akademisi kampus yang tak berani bersuara. Busyro mengibaratkan mereka sedang minum pil tidur dan terlena. Sikap diam akademisi, kata Busyro, berbahaya karena sama halnya dengan membiarkan kejahatan dan tidak bertanggung jawab.

    Selain itu, dia mengkritik pelemahan berbagai lembaga negara. Menurut dia, sumber malapetaka pelemahan itu adalah Undang-Undang Partai Politik yang muncul sejak pemerintahan Jokowi. Contohnya, lemahnya kaderisasi hingga praktik dinasti politik yang ditandai dengan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden.

    Busyro menyebut Indonesia kehilangan arah kepemimpinan. “Indonesia bukan hanya krisis kepemimpinan, tapi tidak ada kepemimpinan,” ujar Busyro.

    Dia juga menyingung peran lebih TNI dalam sejumlah proyek strategis seperti makan bergizi gratis, food estate, dan penanganan bencana di Aceh. Sejumlah akademisi UII dalam forum itu menyoroti menguatnya militerisasi program pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII menyatakan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang meniru Rezim Orde Baru.

    Kedua, pusat studi UII itu mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk militerisasi berbagai program prioritas pemerintah, menghentikan penunjukan TNI dan Polri aktif menduduki jabatan sipil. TNI dan Polri harus dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai pengawal pertahanan dan keamanan negara. Adapun jabatan sipil tetap tunduk pada paradigma meritokrasi.

    Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII Eko Riyadi mengatakan peran militer menguat dalam seluruh aktivitas pemerintahan, dari yang remeh temeh hingga jabatan penting kenegaraan. Contohnya tentara ikut mengelola pangan hingga menduduki jabatan sipil. Penguatan peran militer ini menurut Eko menunjukkan Presiden Prabowo menganggap militer lebih kompeten ketimbang sipil.

    Eko mencontohkan, pemerintahan Prabowo-Gibran banyak menempatkan personel TNI dan Polri melalui cara-cara militeristik ketika menjalankan sejumlah program strategis seperti MBG, lumbung pangan, dan Koperasi Merah Putih. Dalam struktur Badan Gizi Nasional tercatat ada lima purnawirawan TNI, satu purnawirawan Polri. Militer mendominasi program MBG dengan pola terpusat.

    Di program lain seperti lumbung pangan, pemerintah melibatkan Kementerian Pertahanan dan pembentukan batalyon teritorial pembangunan untuk mendukung program swasembada pangan dan energi. Dukungan militer dalam pembangunan Koperasi Merah Putih dianggap sebagai operasi militer selain perang.

    Menurut Eko, pelibatan militer dalam sejumlah pelaksanaan program strategus nasional berdampak terhadap melemahnya supremasi sipil dalam negara demokratis. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah hilang dalam mengelola program berdasarkan konteks lokal. “Bila terjadi konflik dan penyelewengan program, maka masyarakat langsung berhadapan dengan militer,” kata Eko.

    Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII Masduki menyatakan tidak ada negara dengan anasir militer yang berhasil membawa masyarakat berubah dari otoritariansisme menuju tatanan yang demokratis. Dia mencontohkan Thailand dan Myanmar yang dikuasai junta militer.

    Di Indonesia, otoritarianisme yang pernah terjadi pada masa Orde Baru kembali hidup. Sebagian orang, menurut dia, malah bernostalgia dengan Orba melalui berbagai slogan, misalnya, piye kabare? Iseh penak zamanku to?

    Slogan yang membangkitkan memori itu punya arti zaman Soeharto lebih baik dan paling berhasil memimpin Indonesia. Kondisi itu menunjukkan justifikasi terhadap otoritarianisme yang anti-demokrasi. “Demokrasi dan reformasi telah berhenti,” kata Masduki.

    Penggagas Forum Cik Di Tiro, gerakan masyarakat sipil yang menentang militerisme ini menyebutkan demokrasi di Indonesia hanya menekankan pada prosedur, bukan substansi.

    Hasilnya, pemerintahan menjalankan praktek otokratik legalisme yakni pemerintahan dengan pemimpin otoriter yang menggunakan prosedur hukum seperti undang-undang dan berbagai produk hukum lainnya untuk memperkuat kekuasaan, mengendalikan masyarakat, dan melemahkan fungsi kontrol dalam negara yang demokratis.

  • Anggaran Bencana Rp1,5 T Cuma Urus Makan

    Anggaran Bencana Rp1,5 T Cuma Urus Makan

    GELORA.CO – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan candaan kepada BNPB saat membahas anggaran untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Purbaya meminta BNPB dan kementerian terkait segera menghabiskan sisa dana siap pakai sebesar Rp1,51 triliun sebelum tahun anggaran 2025 berakhir. Ia menekankan bahwa penyaluran dana dilakukan melalui satu pintu, yakni BNPB, untuk memudahkan verifikasi.

    “Karena saya pernah ditanya sama Istana. Gimana penyaluran anda?, saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain engga ngerti. Takut banyakan jalur pak, kita engga bisa verifikasi. Jadi dana masih ada Rp1,51 triliun, kalau bisa dipercepat,” ujar Purbaya saat rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama pemerintah dan pimpinan DPR, Selasa (30/12/2025).

    Mendengar penjelasan Purbaya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mengungkapkan fakta di lapangan. Ia menyampaikan bahwa selama ini BNPB hanya menangani urusan konsumsi, sementara pengadaan barang dilakukan TNI secara swadaya.

    “BNPB hanya dukung makan pak. Nggak ada beli barang, pengiriman semua engga ada,” ucap Maruli.

    “Bapak engga minta kali,” jawab Purbaya merespons Maruli.

    Maruli menegaskan pihaknya telah meminta anggaran ke berbagai pihak, namun tidak membuahkan hasil.

    “Waduh, saya udah minta semua orang, engga ada yang ngasih,” kata dia.

  • Hamas Konfirmasi Abu Ubaidah Tewas, Wajah dan Nama Asli Terungkap ke Publik

    Hamas Konfirmasi Abu Ubaidah Tewas, Wajah dan Nama Asli Terungkap ke Publik

    GELORA.CO – Misteri besar yang menyelimuti nasib sosok paling ikonik di kubu Brigade al-Qassam akhirnya menemui titik terang. Setelah berbulan-bulan menjadi tanda tanya dunia, sayap militer Hamas itu resmi mengonfirmasi bahwa sang juru bicara, Abu Ubaidah, telah tewas akibat serangan Israel pada awal tahun ini.

    Konfirmasi duka ini disampaikan melalui sebuah pernyataan video yang dirilis pada Senin (29/12/2025). Tak hanya mengumumkan kematian, Brigade al-Qassam juga secara mengejutkan membongkar identitas asli sang jubir bertopeng kuffiyeh merah tersebut ke hadapan publik untuk pertama kalinya.

    Akhir Perjalanan Hudhayfah al-Kahlout

    Dibalik nama panggung Abu Ubaidah, ternyata tersimpan nama asli: Hudhayfah Samir Abdullah al-Kahlout. Selama dua tahun agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Abu Ubaidah bukan sekadar juru bicara; ia adalah simbol komunikasi perang Hamas yang pesannya selalu dinanti kawan maupun lawan.

    “Dengan bangga kami umumkan kemartiran pemimpin besar Abu Ubaidah. Kami telah mewarisi gelarnya,” ujar juru bicara baru Brigade al-Qassam yang diperkenalkan dalam video tersebut, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Selasa (30/12/2025).

    Sosok al-Kahlout alias Abu Ubaidah memegang peran vital. Ia adalah narator utama yang mengumumkan perkembangan di medan tempur, detail pelanggaran gencatan senjata, hingga proses negosiasi pertukaran tawanan yang sangat sensitif.

    Struktur Komando Hamas Kian Tergerus

    Kematian Abu Ubaidah bukan satu-satunya kehilangan besar bagi Brigade al-Qassam. Dalam pernyataan yang sama, kelompok ini juga mengonfirmasi gugurnya sejumlah komandan elite dan pemimpin strategis lainnya.

    Nama-nama besar yang dipastikan tewas antara lain:

    Mohammed Sinwar: Tokoh sentral sekaligus mantan pemimpin Hamas di Gaza.Mohammed Shabanah: Kepala Brigade Rafah yang disegani.Hakam al-Issa dan Raed Saad: Dua pemimpin lapangan berpangkat tinggi

    Daftar ini kian memperpanjang deretan petinggi Hamas yang berhasil dilumpuhkan militer Israel dalam dua tahun terakhir, menyusul nama-nama besar seperti Yahya Sinwar, Mohammed Deif, hingga Ismail Haniyeh.

    Era Baru Perlawanan Gaza

    Gugurnya jajaran komandan senior dan ‘wajah’ organisasi ini jelas menjadi pukulan telak bagi Hamas. Namun, penunjukan langsung juru bicara baru menunjukkan upaya keras Brigade al-Qassam untuk menjaga stabilitas struktur organisasi dan moral pasukannya di tengah gempuran yang belum mereda.

    Kini, dengan terungkapnya identitas Hudhayfah al-Kahlout, satu babak misteri intelijen di Jalur Gaza resmi tertutup, meninggalkan babak baru yang kian tak menentu di medan perang Timur Tengah. (*)