Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    GELORA.CO -Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola fiskal dalam negeri.

    Peneliti Celios, Nailul Huda menyampaikan, tata kelola keuangan negara yang tak memihak kepada rakyat menjadi salah satu sebab gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari lalu.

    Menurutnya, Presiden Prabowo harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, dengan memastikan menteri keuangan yang duduk tidak menimbulkan kontroversial seperti Sri Mulyani Indrawati alias Srimul.

    “Kami menyampaikan reset ekonomi Indonesia harus dilakukan, melalui delapan tuntutan kami. Pertama, copot Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar Huda kepada RMOL, Rabu 3 September 2025.

    “Batalkan kenaikan tunjangan DPR. Tetapkan gaji tunggal anggota DPR dengan ketentuan tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta,” sambungnya.

    Selain itu, Huda juga menyarankan pemerintah membentuk komite remunerasi independen untuk pejabat negara, agar setiap pengeluaran dana reses anggota dewan menjadi informasi publik.

    Selain itu, dia juga menyinggung soal kebijakan perpajakan. Dimana tuntutannya segera terapkan pajak kekayaan.

    “Revisi total regulasi perpajakan, batalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat, dan turunkan tarif PPn (pajak pertambahan nilai atau pajak pembelian) menjadi 8 persen,” tuturnya.

    Kemudian, Huda meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, dan juga pangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Polri dan Evaluasi total anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan Danantara. 

    “Alihkan ke subsidi tunai untuk rakyat kecil, dorong restrukturisasi utang pemerintah, dan setop nafsu penambahan utang baru,” urainya.

    Lebih lanjut, Huda turut mendorong penerapan Putusan MK terkait Menteri dan Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan, termasuk jadi Komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap jadi CEO Danantara

    “Dan stop Proyek Strategis Nasional yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru dan Kawasan FoodEstate,” demikian Huda. 

  • Pak Prabowo, Berhentilah Mengasuh Geng Solo

    Pak Prabowo, Berhentilah Mengasuh Geng Solo

    GELORA.CO – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan pandangannya terkait demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Ia menyinggung bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Itu diungkapkan Pangi dalam Rakyat Bersuawa iNews TV. Ditayangkan melalui YouTube iNews.

    “Dari awal saya sudah mengatakan, terlalu bahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini,” kata Pangi memulai, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Ia mengungkapkan kesetiaan tidak bisa dibagi dalam politik. Apalagi mencoba kesetiaan baru.

    “Karena di dalam politik, kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama,” ujarnya.

    Baginya, loyalitas ganda tidak bisa terjadi. Apalagi matahari kembar.

    Karenanya, ia meminta Prabowo berhenti merawat Geng Solo.

    “Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Artinya, berhentilah Pak Prabowo mengasuh Geng Solo ini,” ucapnya.

    Ia menyebut dampak dari mengasuh Geng Solo adalah demonstrasi yang menyebabkan kematian sembilan orang.

    “Akibatnya adalah, 9 orang ini korban,” imbuhnya.

    Hal itu, menurutnya, karena Prabowo tak bisa mengendalikan intelijennya. Juga kepolisian dan tentara.

    “Karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, polrinya, panglimanya,” jelasnya.

    “2019 yang terjadi bisa 1 X 24 jam. Sekarang panjang sekali,” sambung Pangi.

  • Dulu Politis, Sekarang Murni Jaga Keamanan

    Dulu Politis, Sekarang Murni Jaga Keamanan

    GELORA.CO – Pengaktifan kembali Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) menimbulkan perdebatan. Karena istilah PAM Swakarsa erat kaitannya dengan dengan tragedi 98.

    Menyikapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar)TNI Freddy Ardianzah menegaskan Pam Swakarsa yang digelar saat ini tidak sama dengan Pam Swakarsa masa lalu yang bersifat politis.

    “Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, Istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Freddy menjelaskan, Pam Swakarsa yang diterapkan TNI saat ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.

    Masyarakat yang dilibatkan pun dalam bentuk organisasi masyarakat (ormas) atau warga secara individu.

    Dengan pelibatan masyarakat, Freddy berharap upaya pengamanan situasi dapat dilakukan secara humanis dan tepat sasaran.

    “Kami memandang keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing sebagai hal positif, selama dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan tidak keluar dari ketentuan hukum,” jelas dia.

    Namun, Freddy menegaskan masyarakat yang dilibatkan dalam Pam Swakarsa harus berada dalam koordinasi TNI dan Polri.

    “TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing,” tutup Freddy.

    Sebelumnya, dalam surat yang viral, TNI mengajak ormas ikut serta melaksanakan Pam Swakarsa di seluruh Indonesia. Ormas tersebut juga diminta berkoordinasi dengan satuan TNI di tingkatan masing-masing sebelum melakukan Pam Swakarsa.

    Pam Swakarsa adalah sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi.

  • Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    GELORA.CO – Gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dan penjarahan di Jakarta dan sejumlah kota di Tanah Air sepekan kemarin telah menenggelamkan isu ijazah palsu yang menghantam Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono.

    Demikian dikatakan politikus PDIP Mohamad Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu 3 September 2025.

    Selain soal ijazah palsu, maraknya unjuk rasa massa juga sukses menghilangkan isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Ribut demo ada 2 isu yg hilang: ijazah palsu Mulyono & Pemakzulan Fufufafa. Jadi siapa yg punya kepentingan dari pengalihan isu demo ini?” tulis Guntur Romli.

    Aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia berujung ricuh. Selain fasilitas umum yang rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, aksi itu juga membawa duka mendalam karena menimbulkan korban jiwa.

    Demo yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sekitar Gedung DPR  itu bermula menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi gaji DPR. Kemudian demo berlanjut pada Kamis 28 Agustus 2025 yang menuntut tolak upah murah, hapus outsourcing dan kenaikan upah minimum nasional.

    Ketegangan meningkat pada Kamis malam, 28 Agustus 2025 usai seorang driver ojek online Affan Kurniawan terlindas Rantis Brimob hingga meninggal dunia dan memicu kemarahan publik. Hal itu membuat gelombang demo berlanjut di berbagai daerah antara lain Surabaya hingga Makassar.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, aksi demo pada 25-28 Agustus 2025 berlangsung di 107 titik pada 32 provinsi yang sebagian berlangsung damai. Akan tetapi, tidak sedikit pula berakhir rusuh sehingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

    “Yang berujung kerusuhan tercatat terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Selasa 2 September 2025, dikutip Rabu 3 September 2025.

  • Ongen Berharap Silfester Diberi Amnesti

    Ongen Berharap Silfester Diberi Amnesti

  • Narasi Adu Domba Prabowo dengan Jokowi Harus Dihentikan

    Narasi Adu Domba Prabowo dengan Jokowi Harus Dihentikan

  • Pengacara Kecam Pengkambinghitaman Delpedro Marhaen

    Pengacara Kecam Pengkambinghitaman Delpedro Marhaen

  • TikTok Aktifkan Lagi Fitur Live Usai Demonstrasi Mereda di Indonesia

    TikTok Aktifkan Lagi Fitur Live Usai Demonstrasi Mereda di Indonesia

    GELORA.CO -Platform jejaring sosial TikTok resmi mengaktifkan kembali fitur Live di Indonesia setelah sempat dihentikan sementara selama tiga hari terakhir.

    Dalam keterangan resminya, TikTok menjelaskan pengaktifan kembali fitur ini merupakan komitmen perusahaan untuk menjaga pengalaman penuh bagi para pengguna, sekaligus memastikan ruang digital yang aman dan beradab.

    “Bersamaan dengan langkah ini (mengaktifkan fitur live), kami terus menempatkan upaya-upaya pengamanan tambahan selama beberapa waktu ke depan. Kami terus memantau situasi yang ada, dan memprioritaskan upaya dalam menyediakan platform yang aman dan beradab bagi para pengguna untuk berekspresi,” tulis keterangan TikTok dikutip redaksi di Jakarta pada Selasa, 2 September 2025.

    Saat ini, fitur live sudah dapat digunakan kembali oleh pengguna di Tanah Air, termasuk oleh penjual di e-commerce, setelah sempat dinonaktifkan sejak Sabtu malam 30 Agustus 2025.

    Diketahui, penonaktifan sementara video siaran langsung itu bertepatan dengan merebaknya aksi demonstrasi di sejumlah daerah. 

    TikTok menyebut langkah tersebut diambil secara sukarela sebagai bagian dari strategi pengamanan tambahan, agar platform tetap kondusif bagi setiap orang untuk mengekspresikan pendapatnya.

  • Korban Tewas Gempa M6,0 Afghanistan Tembus 1.400 Orang

    Korban Tewas Gempa M6,0 Afghanistan Tembus 1.400 Orang

    GELORA.CO  – Korban tewas gempa bumi bermagnitudo 6,0 di Afghanistan bertambah menjadi.1.400 orang lebih hingga Selasa (2/9/2025). Gempa kuat tersebut menggucang pada Minggu (31/8/2025) tengah malam saat warga terlelap tidur.

    Jumlah tersebut hanya yang terdata di Provinsi Kunar, salah satu wilayah terdampak parah gempa. Sementara ada tiga provinsi lain yang mengalami kehancuran masif, salah satunya Provinsi Nangahar yang menjadi titik pusat gempa.

    “Di Distrik Nurgal, Chawkay, Chapa, Dura, Pwch Dara, Watapur, dan Asadabad, Provinsi Kunar, jumlah korban jiwa akibat gempa sebagai berikut: meninggal dunia 1.411 dan luka 3.124 orang” kata Juru Bicara Pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, di media sosial X, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Dia menambahkan 5.412 rumah hancur akibat gempa yang disebut sebagai yang terkuat ketiga yang pernah mengguncang negara Asia Selatan tersebut.

    Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menyebut titik pusat gempa berada 27 km sebelah timur Kota Jalalabad, ibu kota Provinsi Nangahar, dengan kedalaman 8 km.

    Guncangan gempa dirasakan hingga Ibu Kota Islamabad, Pakistan, yang jaraknya lebih dari 300 km dari titik pusat gempa

  • Pengamat Politik Soroti Fenomena Geng Solo dan Matahari Kembar dalam Kasus Demo Ricuh

    Pengamat Politik Soroti Fenomena Geng Solo dan Matahari Kembar dalam Kasus Demo Ricuh

    GELORA.CO – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai fenomena geng Solo serta matahari kembar turut andil dalam kasus demo berujung ricuh di Indonesia. Menurutnya, hal ini bukan sekadar perdebatan istilah, melainkan problem mendasar yang bisa memicu keretakan politik karena tak dikelola dengan baik.

    “Dalam politik, loyalitas itu tidak bisa bercabang. Kalau ada loyalitas ganda, yang terjadi bukan harmoni, melainkan kekacauan,” ujar Pangi dalam Rakyat Bersuara bertema ‘Mengupas Aksi Massa, Siapa Dibaliknya?’ di iNews TV, Selasa (2/9/2025).

    Pangi menjelaskan, istilah geng Solo mencuat bukan tanpa sebab. Ia memandang bahwa publik mulai merasakan adanya tarik-menarik kepentingan di sekitar lingkaran elite dan melahirkan matahari kembar.

    “Kalau ini tidak segera dijernihkan, akan muncul ruang abu-abu di mana pejabat seakan punya dua pusat gravitasi. Itulah yang kita sebut sebagai loyalitas ganda, dan itu sangat berbahaya,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Pangi menyinggung bahwa persoalan ini semakin sensitif karena berkelindan dengan kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, publik merasakan jarak antara elite politik dengan kehidupan sehari-hari mereka.

    “Rakyat melihat pejabat sibuk dengan gaya hidup yang tampak berjarak, sementara mereka sendiri menghadapi beban pajak dan kesulitan ekonomi. Ketidakpekaan ini bisa memperbesar kekecewaan rakyat,” kata dia.

    Pangi mengingatkan, kekecewaan yang tidak direspons dengan baik bisa berubah menjadi energi kolektif yang turun ke jalan. Ia menilai, aksi massa yang terjadi belakangan harus dipahami bukan sekadar peristiwa spontan, melainkan reaksi atas akumulasi perasaan publik terhadap kebijakan dan sikap elite.

    “Di situlah pemerintah harus hadir. Jangan sampai rakyat merasa sendiri, sementara elite politik sibuk menjaga kepentingannya masing-masing,” ujarnya.

    Dalam penutup pernyataannya, Pangi menekankan pentingnya ketegasan Presiden untuk meredam kegaduhan politik sekaligus memastikan arah kepemimpinan tetap tunggal.

    “Presiden harus memberi garis tegas, agar tidak muncul kesan adanya matahari kembar. Negara harus tampil solid, karena hanya dengan begitu rakyat bisa merasa tenang,” tutupnya