Viral Wali Murid SDIT Tolak MBG, Singgung Golongan Tidak Mampu dan Mobil Mewah
Author: Gelora.co
-
The Untold Stories Istri Perwira Kostrad yang Mengintai Markas PKI
GELORA.CO – Saat G30 S PKI meletus, kisah tersembunyi muncul: seorang istri perwira Kostrad menjadi “mata-mata” yang mengintai aktivitas PKI.
Ia memantau markas musuh dengan penuh keberanian tak lekang oleh rasa takut di tengah kekacauan malam itu.
“Pak Harto meminta saya untuk tidak keluar rumah dan menyiapkan pakaian secukupnya,” kenang Tati Sumiyati, seperti yang ia ungkapkan dalam buku Pak Harto The Untold Stories (2012) dikutip, Sabtu 28 September 2025.
Kata orang sekitarnya, “Dia berjalan tanpa suara, mencatat tiap gerak-gerik.” Ungkapan itu menggambarkan betapa cermat tugasnya.
Tindakannya tak mudah: ia harus menyelinap ke area rawan dengan risiko besar jika ketahuan.
Ia kadang berpura-pura berjalan santai, tapi mata dan telinganya tetap awas, mencari tanda-tanda gerakan PKI.
Di malam yang gelap, setiap langkahnya terasa berat, tapi tekadnya lebih berat: mempertahankan keamanan negeri.
Semasa itu, komunikasi dengan suami penting: “Dia memberi kode lewat lampu kecil,” demikian kata saksi tentang metode intelijen sederhana namun efektif.
Kapan pun ia melihat sesuatu mencurigakan, ia segera mencatat dan memberi tahu pihak militer terdekat.
Sikapnya pun penuh waspada: ia tahu bahwa satu kesalahan bisa mengorbankan dirinya dan keluarganya.
Meski bekerja dalam tekanan, ia tetap menjaga tampilan sebagai istri biasa agar tak menarik perhatian.
Ketika pasukan militer kemudian bergerak, laporan-laporannya sangat bernilai sebagai bagian dari pengungkapan operasi PKI.
“Pak Harto mampu membalikkan keadaan, menguasainya sekaligus menjadikan TNI AD sebagai pihak yang paling menekan,” ujar Soetoyo dikutip dari buku Pak Harto The Untold Stories.
Banyak yang tak tahu bahwa di balik layar heroik para jenderal, terdapat sosok wanita yang ikut berjasa dalam pengintaian.
Kini kisahnya tetap hidup sebagai pengingat bahwa dalam sejarah, tindakan kecil di malam gelap bisa menyelamatkan banyak nyawa.***
Sumber: strategi
-
Eks Kabais Bongkar Praktik Penempatan 4.351 Polisi di Luar Struktur, Sebut Marak Sejak Era Jokowi
GELORA.CO – -Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto, menyoroti masifnya penempatan perwira Polri aktif di luar struktur kepolisian, seperti di BUMN, kementerian, dan lembaga negara lainnya.
Menurutnya, praktik yang kini menempatkan 4.351 personel ini dieksploitasi secara besar-besaran sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu setelah tahun 2014.
Ponto menjelaskan, praktik ini dimungkinkan oleh adanya celah dalam penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian tahun 2002.
Batang tubuh pasal tersebut sebenarnya melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar struktur kecuali mundur atau pensiun, sejalan dengan semangat TAP MPR Reformasi yang memisahkan TNI/Polri dari ranah sipil.
Namun, bagian penjelasan pasal tersebut justru memberikan frasa “pengecualian” yang kemudian menjadi celah hukum yang “mentorpedo” batang tubuhnya sendiri.
“Yang terlihat dimanfaatkan sebaik-baiknya itu setelah 2014 ke sini, setelah Presiden Jokowi,” tegas Ponto dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Menurut keterangan yang ia dapat di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menyidangkan gugatan atas pasal ini, pemanfaatan celah tersebut didasari oleh perintah presiden saat itu.
Paradoks dan Politisasi Institusi
Akibatnya, ribuan posisi yang seharusnya diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kini ditempati oleh anggota Polri aktif.
Hal ini tidak hanya menghilangkan ribuan kesempatan kerja bagi warga sipil, tetapi juga menciptakan paradoks di internal Polri sendiri.
“Di satu sisi masih membutuhkan 350.000 personil, tapi pada saat yang sama mengeluarkan 4.351. Kapan mau nyampai jumlah itu?” kritiknya.
Lebih jauh, Ponto menilai kebijakan ini telah secara efektif mengubah esensi Polri dari alat negara yang netral menjadi “alat presiden”.
“Kepolisian itu sebetulnya bukan alat presiden, tapi alat negara,” tegasnya.
Ketika penempatan tersebut didasarkan pada perintah presiden, maka keuntungan dari penempatan itu akan kembali kepada presiden sebagai pemerintah, bukan kepada negara secara institusional.
Hal ini menempatkan Polri dalam posisi yang sangat politis dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan.***
Sumber: konteks
-
Kasihan Banget Bung Hatta hingga Sultan HB IX Disamakan dengan Bocah Kosong
Kasihan Banget Bung Hatta hingga Sultan HB IX Disamakan dengan Bocah Kosong
-
Emak-emak di Sragen Nekat Siram Polisi Pakai Bensin, Bripka Johan Dilarikan ke Rumah Sakit
GELORA.CO – Seorang emakemak nekat menyiram bensin ke arah petugas polisi.
Aksi berani itu bahkan dia siarkan langsung melalui akun Facebook-nya, disaksikan oleh belasan ribu penonton.
Belakangan diketahui emak-emak bernama Tri Wulandari.
Ia datang ke Mapolres Sragen sekira pukul 09.00 WIB bersama tiga anaknya mengendarai mobil pikap.
Inilah detik-detik seorang emak-emak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mengamuk di Polres Sragen hingga menyiram salah satu anggota bernama Bripka Johan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) pada Selasa (30/9/2025) pagi.
Dikutip dari Tribun Solo, insiden itu terjadi diduga karena emak-emak tersebut tidak diterima dituding sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Peristiwa ini pun sempat direkam dan disiarkan secara langsung atau live streaming oleh emak-emak tersebut di akun Facebook miliknya dan viral di media sosial.
Rekaman bermula ketika perempuan yang mengaku sebagai Mbak Wulan ini ingin untuk berjalan-jalan.
Dia menyebut perjalanannya itu bakal berlangsung seru.
“Mbak Wulan mau jalan-jalan dulu, kemana jalan-jalannya kejutan, pokoknya ditonton, pokoknya seru jalan-jalanku, pokoknya jangan sampai ketinggalan berita dengan berita live ku,” katanya.
Ternyata, tujuan dari perjalanannya itu adalah ke Polres Sragen.
Kemudian, dia tampak turun dari mobil yang ditumpanginya dan mengambil plastik berwarna hitam berisi sebuah botol.
Selanjutnya, emak-emak tersebut masuk ke ruang Provost Polres Sragen.
Setibanya di ruangan tersebut, dia bertanya terkait keberadaan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasi Propam) Polres Sragen ke petugas yang berjaga.
Lalu, petugas pun menjawab bahwa Kasi Propam tak ada di lokasi karena sedang sakit.
-
Bakal Muncul ke Publik Jadi Pribadi Baru
GELORA.CO – Konten kreator, Ferry Irwandi mengungkap kabar terbaru mengenai politikus, Ahmad Sahroni.
Awalnya, Sahroni berencana tampil langsung untuk memberikan klarifikasi di hadapan publik, termasuk di podcast.
Namun, rencana itu urung dilaksanakan karena ada masalah yang menimpa keluarganya.
“Yang niatnya kita mau ngobrol langsung gitu ya mau di-podcast-in atau apapun gitu untuk menjelaskan duduk perkara, segala macam, ada yang terjadi sama keluarganya beliau dan dia bilang demi keselamatan keluarganya waktu itu terpaksa dia diam,” ungkap Ferry pada Selasa (30/9/2025) dikutip dari Instagramnya.
Ferry juga mengungkap keberadaan Sahroni kini.
Sahroni membantah bahwa dirinya berada di luar negeri saat aksi penjarahan itu terjadi.
Ia mengklarifikasi bahwa dirinya memang berada di Singapura, tetapi beberapa hari sebelum aksi penjarahan rumahnya terjadi.
Setelah itu, Sahroni sudah berada di Jakarta.
“Dia sempat ke luar negeri memang ke Singapura, tapi urusan kerjaan dan dua hari atau tiga hari sebelum aksi penjarahan itu dia udah di Jakarta,” katanya.
Kendati demikian, Sahroni melalui Ferry menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia.
Ia menegaskan tidak pernah berniat buruk atas ucapan maupun tindakan sebelumnya.
“Dia juga nitip maaf kepada masyarakat indonesia atas apa yang dia lakukan atau dia ucapkan enggak ada niat buruk, dan gua bilang kalau mau minta maaf langsung anda sendiri pak ke publik dan dia bilang dalam waktu dekat, dia mau muncul ke publik,” katanya.
Namun, untuk saat ini Sahroni masih fokus memulihkan kondisi keluarganya.
Ia berjanji akan segera muncul ke publik dengan pribadi yang baru.
“Tapi, untuk sekarang fokus memulihkan keadaan keluarganya dulu, orang-orang terdekatnya anak istrinya. dia nanti pasti akan muncul lagi di publik dan ingin menjadi pribadi yang berbeda lah sambil mengevaluasi apapun kesalahan dia di periode itu,” pungkasnya.
-
Sudah Ada Perintah Hakim, KPK Masih Saja Pikir-pikir Hadirkan Bobby Mantu Jokowi di Sidang Korupsi
GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempertimbangkan permintaan hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.
Keputusan akhir mengenai kehadiran Bobby akan ditentukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan analisis mendalam terhadap relevansi kesaksiannya.
“Nanti kalau sudah ada keputusan, kami tentu akan sampaikan. Kita lihat dulu hasil analisis dari tim JPU,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).
Menurut Budi, perkara korupsi ini dibagi ke dalam tiga klaster. Sidang yang saat ini berlangsung termasuk dalam klaster pemberi suap. Ia menyebut permintaan hakim untuk menghadirkan saksi tambahan bertujuan menggali fakta-fakta baru yang relevan untuk memperkuat alat bukti.
“Ketika hakim meminta dihadirkannya saksi tambahan, tentu ada fakta atau keterangan tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti yang telah disampaikan JPU,” kata dia.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan meminta jaksa dari KPK menghadirkan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.
Permintaan tersebut muncul setelah terungkap adanya pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dalam sidang yang digelar pada Rabu (24/9/2025).
Permintaan untuk menghadirkan Bobby disampaikan Ketua Majelis Hakim, Khamozaro Waruwu, usai mendengar keterangan saksi Muhammad Haldun, Sekretaris Dinas PUPR Sumut.
Haldun mengakui anggaran untuk dua proyek jalan yang menjadi objek korupsi, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu dan Sipiongot–Hutaimbaru di Padang Lawas Utara dengan total nilai Rp165 miliar, tidak dialokasikan dalam APBD murni 2025.
Anggaran itu justru muncul dari pergeseran dana sejumlah dinas yang dilegalkan melalui Pergub.
“Kalau ada risiko terhadap pergeseran anggaran, siapa yang bertanggung jawab? Ketika mekanisme pergeseran anggaran tidak berjalan, maka gubernur harus bertanggung jawab,” kata hakim Khamozaro Waruwu dalam persidangan.
Selain Bobby, majelis hakim juga meminta jaksa menghadirkan Pj Sekda Sumut saat itu, Effendy Pohan, untuk dimintai keterangan mengenai dasar hukum Pergub yang disebut telah diubah hingga enam kali.
Sidang ini mengadili dua terdakwa pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang, dan Direktur PT Rona Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi.
Sementara itu tersangka lain dalam perkara ini masih dalam proses penyidikan diduga menerima suap yaitu: mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus PPK
Rasuli Efendi Siregar dan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto.
Mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada Kamis (26/6/2025) malam.
-
Ada Pengkhianat di Lingkaran Presiden Sebelumnya
GELORA.CO – Waketum PSI Ronald Sinaga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kaget dengan praktik korupsi di Indonesia saat awal menjabat. Artinya di masa peralihan dengan presiden sebelumnya, Jokowi.
“Yes, banyak pengkhianat negara di lingkaran pemerintah sebelumnya,” kata pria yang akrab disapa Bro Ron itu pada Selasa (20/9).
Sementara itu Ketua DPP PSI Faldo Maldini mendukung penuh ucapan Prabowo. Katanya, pemberantasan korupsi memang harus berkelanjutan.
“PSI mendukung Pak Prabowo untuk tegakkan Pemerintahan yang bersih. Pemberantasan korupsi merupakan kerja panjang dan butuh keberlanjutan. PSI bersama Pak Prabowo yang menerima mandat dari rakyat, agar Indonesia bisa bangkit,” tutur dia.
Kata dia, sinkronisasi aparat penegak hukum untuk pemberantasan korupsi harus terus dijaga.
“Apa pun bentuk praktik korupsi, ratusan uang negara hilang karena korupsi, PSI akan bekerja sebagai partai politik mendukung upaya pemberantasan korupsi bersama Presiden,” kata dia.
“Kemakmuran akan tercapai apabila Indonesia bisa mengatasi korupsi. Apa pun tantangan dari luar, kami percaya Pak Prabowo bisa memimpin bangsa Indonesia menghadapi tantangan tersebut,” tutupnya.
Sebelumnya, Prabowo bilang, masalah korupsi pasti ada di seluruh negara dunia. Namun, khusus di Indonesia, masalah korupsi sudah sangat parah.
“Korupsi masih sangat berlaku, kita mengerti hampir semua negara ada. Tapi harus kita akui di negara kita dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan,” kata Prabowo saat menghadiri penutupan Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9).
Eks Menhan ini menuturkan, dirinya sempat kaget ketika mengambil alih pemerintahan dari Presiden ke-7 Jokowi. Sebab, kasus korupsi di RI sangat parah.
“Waktu saya ambil alih pemerintahan, saya makin kaget, saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad saya harus tegakkan pemerintah yang bersih,” kata Prabowo disambut takbir kader PKS.
“Hanya dengan pemerintahan yang bersih, Indonesia bisa bangkit,” kata Prabowo.
-
Kalau Sudah Dijual, Kita Beli
GELORA.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem buka suara terkait kebijakan Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution yang merazia kendaraan berpelat BL asal Provinsi Aceh yang melintas di Sumut.
Mualem menyikapi hal ini dengan tenang dan menganggap bahwa langkah yang dilakukan Gubernur Sumut tersebut hanya kicauan burung semata.
Ia juga mengajak masyarakat Aceh untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing provokasi dalam menyikapi isu tersebut.
“Kita nggak usah komen lah. Kita tunggu saja, kita mau yang terbaik. Seperti yang kita bilang tadi, kalau dia cepat-cepat jual ya kita beli. Tapi nggak apa-apa, sabar aja. Semua lancar-lancar aja,” kata Mualem, dikutip pada Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, masyarakat Aceh tidak perlu terlalu memusingkan persoalaan ini. Namun, ia juga akan bersikap tegas jika persoalan ini meluas.
“Kita diam, sabar biar orang lain berkicau. Tapi kita harus waspada juga, kalau sudah dijual, kita beli, kalau sudah gatal kita garuk,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mualem meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam merespons persoalan ini dan menganggap polemik tersebut hanyalah kicauan burung yang merugikan dirinya sendiri.
“Kita tetap tenang saja, tidak kita anggap itu, itu hanya angin lalu, kita anggap kicauan burung yang merugikan dia,” ujarnya.
-
Penggugat Ijazah Palsu Sebut Jokowi Sengaja Setting Pertemuannya dengan Abu Bakar Ba’asyir
GELORA.CO – Sejumlah pihak menduga pertemuan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dengan eks narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir (ABB) di Solo, Senin (29/9/2025) adalah sebuah settingan dari pihak tertentu. Pasalnya Abu Bakar Ba’asyir tak pernah bersinggungan dengan politik.
Penggugat ijazah Presiden Jokowi, Muhammad Taufiq meragukan keaslian pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba’asyir (ABB) di Solo.
Taufiq menilai Ba’asyir adalah ulama tulus dan sahabat ayahnya. Namun ia menduga ada pihak tertentu yang mengatur pertemuan tersebut.
“Ustaz Ba’asyir orang polos, saya hormati beliau. Tapi pasti ada yang mengageni, tidak mungkin terjadi tiba-tiba,” ujar Taufiq di Pengadilan Negeri (PN) Solo seperti dikutip inilahjateng, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, sebagai seorang presiden, Jokowi tidak mungkin bisa ditemui sembarangan orang tanpa dijadwalkan terlebih dahulu. Pasalnya, Jokowi memiliki protokoler kepresidenan yang melekat hingga saat ini.
“Presiden selalu dikawal Paspampres. Tidak mungkin langsung masuk rumah dan diterima begitu saja. Pasti ada yang mengatur,” tegasnya.
Ia juga menilai pertemuan itu sengaja dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik.
“Ini dikapitalisasi oleh tim Jokowi. Padahal yang lebih tepat, ustaz Ba’asyir seharusnya menasihati Jaksa Agung dan Kapolri agar benar, bukan menjadikan Jokowi seolah pembela Islam,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi menerima kunjungan tokoh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir di kediamannya di Solo, Senin (29/9/2025). Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar satu jam.
Ini merupakan pertemuan pertama mereka setelah Ba’asyir bebas pada 2019 lalu atas pertimbangan kemanusiaan.
Usai pertemuan, Ba’asyir menyampaikan kedatangannya semata untuk memberikan nasihat.
“Sesama muslim wajib saling menasihati. Itu kewajiban ulama, baik kepada rakyat maupun pemimpin,” kata Ba’asyir seperti dikutip Inilahjateng.
Ia menambahkan pesan yang disampaikan menekankan pentingnya mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
“Supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Itu perjuangan saya,” imbuhnya.