Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Top 3 Reksadana saham Sucorinvest di Q4 2025, Ini Pilihannya

    Top 3 Reksadana saham Sucorinvest di Q4 2025, Ini Pilihannya

    Investasi menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan, terutama bagi pihak yang memiliki tujuan jangka menengah hingga panjang. Pergerakan pasar saham yang dinamis menuntut pemilihan instrumen yang tidak hanya berpotensi memberikan imbal hasil, tetapi juga dikelola dengan strategi yang jelas. Pada kuartal IV 2025, kinerja sejumlah reksa dana saham menunjukkan penguatan yang signifikan, termasuk produk-produk yang dikelola oleh Sucorinvest.

    Secara umum, investasi merupakan penempatan dana pada instrumen tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Setiap instrumen memiliki karakteristik yang berbeda dari sisi risiko, potensi pertumbuhan, dan jangka waktu. Oleh karena itu, memahami jenis investasi yang dipilih menjadi langkah awal agar keputusan yang diambil tetap selaras dengan tujuan keuangan.

    Reksa Dana Sebagai Instrumen Investasi

    Reksa dana menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih karena menawarkan kemudahan dan diversifikasi. Dana yang dihimpun dari investor akan dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek sesuai dengan kebijakan produk masing-masing. Dengan cara ini, risiko tidak bertumpu pada satu aset saja, melainkan tersebar ke berbagai instrumen.

    Selain kemudahan, reksa dana juga memberikan transparansi melalui Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan secara berkala. Data NAB ini memungkinkan investor untuk memantau perkembangan kinerja dan melakukan evaluasi secara objektif.

    Reksa Dana SahamReksa dana saham di makmur.id merupakan jenis reksa dana yang sebagian besar portofolionya ditempatkan pada saham. Instrumen ini memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan reksa dana pasar uang maupun pendapatan tetap, namun disertai dengan volatilitas yang juga lebih besar. Karena itu, reksa dana saham umumnya digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang.

    Kinerja reksa dana saham sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, kualitas saham dalam portofolio, serta strategi pengelolaan manajer investasi. Pada Q4 2025, penguatan pasar saham memberikan dampak positif terhadap sejumlah produk reksa dana saham, termasuk reksa dana yang dikelola Sucorinvest.

    Makmur Sebagai Salah Satu Pilihan InvestasiDi tengah berkembangnya platform investasi digital, Makmur.id melalui link ini menjadi salah satu pilihan yang relevan untuk mengakses berbagai produk reksa dana saham. Makmur menyediakan informasi kinerja produk secara transparan, termasuk data historis dan profil risiko, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terukur.

    Melalui Makmur, investor dapat membandingkan berbagai reksa dana saham dalam satu platform dan menyesuaikannya dengan tujuan investasi yang ingin dicapai.

    3 Reksadana Saham Sucorinvest Di Q4 2025

    Berdasarkan data kinerja kuartal IV 2025 untuk periode tiga bulan, berikut tiga reksa dana saham Sucorinvest dengan performa terbaik hingga akhir Desember 2025.

    1. Sucorinvest Sharia Equity Fund

    Sucorinvest Sharia Equity Fund mencatatkan kinerja tiga bulan sebesar +29,57%. NAB per unit meningkat dari Rp1.748,51 pada 1 Oktober 2025 menjadi Rp2.205,82 pada 29 Desember 2025. Kenaikan ini mencerminkan pengelolaan portofolio saham berbasis prinsip syariah yang mampu memanfaatkan momentum penguatan pasar secara optimal.

    2. Sucorinvest Maxi Fund

    Sucorinvest Maxi Fund membukukan pertumbuhan +25,11% dalam periode tiga bulan Q4 2025. NAB per unit naik dari Rp2.193,94 pada awal Oktober menjadi Rp2.709,59 pada 29 Desember 2025. Performa ini menunjukkan strategi pengelolaan yang fokus pada saham-saham berkapitalisasi besar dengan tingkat likuiditas yang baik.

    3. Sucorinvest Equity Fund Kelas A

    Sucorinvest Equity Fund Kelas A mencatatkan imbal hasil +24,03% dalam tiga bulan terakhir. NAB per unit meningkat dari Rp2.561,90 pada 1 Oktober 2025 menjadi Rp3.223,70 pada 29 Desember 2025. Meski sempat mengalami tekanan di awal periode, pergerakan selanjutnya menunjukkan pemulihan yang konsisten hingga akhir kuartal.

    Kinerja reksa dana saham Sucorinvest pada kuartal IV 2025 menunjukkan potensi pertumbuhan yang solid seiring dengan penguatan pasar saham. Meski memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, reksa dana saham tetap relevan bagi investor dengan horizon investasi jangka panjang yang siap menghadapi fluktuasi pasar.

    Bagi anda yang ingin mengevaluasi atau mulai berinvestasi pada reksa dana saham Sucorinvest, Makmur.id menyediakan berbagai pilihan produk dengan data kinerja yang dapat dipelajari secara menyeluruh. Pendekatan berbasis data dan pemahaman karakter instrumen tetap menjadi fondasi penting dalam membangun portofolio investasi yang berkelanjutan.

  • Teror terhadap Pegiat Medsos Bentuk Pembungkaman Kritik

    Teror terhadap Pegiat Medsos Bentuk Pembungkaman Kritik

    GELORA.CO -Maraknya aksi teror dan intimidasi terhadap pegiat media sosial, jurnalis, hingga aktivis lingkungan hidup yang belakangan ini terjadi di sejumlah daerah dikecam Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum).

    Dalam beberapa waktu terakhir, teror dialami oleh sejumlah individu yang dikenal vokal menyampaikan kritik. Konten kreator Ramond Dony Adam alias DJ Donny, misalnya, menjadi korban pelemparan bom molotov ke rumahnya. 

    Ia juga menerima kiriman bangkai ayam yang telah dipotong-potong disertai pesan bernada ancaman pembunuhan.

    Teror serupa juga dialami aktivis Greenpeace Iqbal Damanik. Sementara itu, pegiat media sosial Sherlya Annavita Rahmi menerima paket telur busuk, mobil pribadinya dicoret-coret, serta pesan-pesan intimidatif. 

    Sebelumnya, pegiat media sosial Virdian juga mengalami teror setelah mobil miliknya dirusak oleh orang tak dikenal (OTK). Bahkan jauh sebelum itu, jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana atau Cica, pernah menerima kiriman paket berisi kepala babi.

    Kepala Departemen Advokasi Iwakum, Faisal Aristama, menilai rentetan peristiwa tersebut menjadi indikator serius bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

    “Rentetan peristiwa teror tersebut menandakan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia masih mengalami masalah serius. Sejumlah pegiat media sosial hingga aktivis lingkungan yang kerap melontarkan kritik tajam justru diteror dan diintimidasi. Ini merupakan bentuk pembungkaman kritik,” tegas Faisal dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Desember 2025.

    Faisal menegaskan, kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dijamin secara konstitusional. 

    Jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

    Ia mengingatkan, jika setiap kritik dibalas dengan teror dan intimidasi, maka demokrasi Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

    “Ini tidak bisa dibiarkan. Kritik dari rakyat seharusnya dijadikan ‘vitamin’ agar pemerintahan semakin sehat,” ujar aktivis muda Muhammadiyah tersebut.

    Senada, Sekretaris Jenderal Iwakum Ponco Sulaksono mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk mengusut tuntas seluruh rangkaian aksi teror tersebut.

    “Iwakum mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk mengusut tuntas rentetan aksi teror terhadap konten kreator hingga aktivis Greenpeace Iqbal Damanik. Jika terbukti ada aktor intelektual di balik rangkaian teror ini, maka harus segera diadili,” tegas Ponco.

    Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang wajib menjamin rasa aman bagi setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat.

    “Indonesia ini negara hukum. Karena itu, adagium Fiat Justitia Ruat Caelum, (hukum harus ditegakkan walau langit runtuh) harus benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.

  • DJ Donny Lapor Polisi usai Terima Teror Bangkai Ayam hingga Bom Molotov

    DJ Donny Lapor Polisi usai Terima Teror Bangkai Ayam hingga Bom Molotov

    GELORA.CO  – Influencer Ramond Dony Adam atau lebih dikenal DJ Donny melaporkan dugaan teror berupa bangkai ayam dan pelemparan bom molotov ke rumahnya ke Polda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025). Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/9545/XII/2025/SPKT POLDA METRO JAYA terkait Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 356 KUHP.

    “Dikirim bangkai ayam ke rumah saya. Kalau hal tersebut sih saya nggak ada masalah. Lalu, semalam saya pulang, saya tidur, jam 3.00 di CCTV terekam orang lempar molotov ke rumah saya,” ucap DJ Donny di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (31/12/2025). 

    DJ Donny menambahkan, aksi teror pelemparan bom molotov terjadi pada Rabu dini hari. Sebelumnya, aksi teror juga dia terima berupa adanya bangkai ayam dikirim dalam bentuk paket dengan kalimat ancaman di dalamnya. 

    “Saya buka, isinya rupanya bangkai ayam. Ayam dipotong kepalanya, dan ada tulisan ancaman, ‘kalau kamu masih berbicara, masih apa, jaga ucapanmu di sosial media, kalau masih, masih bla bla bla bla, kamu akan seperti ayam ini.’ Terus ada foto saya, terus di leher saya di kayak diiris gitu, dipotong,” tuturnya. 

    Dia mengatakan, aksi teror juga dialami rekan-rekan sesama influencer. Rangkaian teror yang dialaminya mengancam keamanan keluarganya. DJ Donny berharap pihak kepolisian bergerak dan menindaklanjuti laporan tersebut.

    “Karena kalau hal ini, menurut saya, tindakan ini sudah bukan hanya merugikan diri saya, tapi juga mengancam keamanan keluarga. Bukan hanya keluarga, tapi orang sekitar,” kata dia.

    Adapun, aksi pelemparan molotov terekam kamera CCTV di rumah DJ Donny yang kemudian diunggahnya di akun media sosial Instagram.

    Dalam rekaman yang diunggah, terlihat dua orang pria mengenakan jas hujan melempar bom molotov ke rumah DJ Donny. Setelah melemparkan bom molotov tersebut, keduanya langsung meninggalkan lokasi

  • Rakyat Rindu Tampilnya Kembali Polisi-polisi Rakyat

    Rakyat Rindu Tampilnya Kembali Polisi-polisi Rakyat

    GELORA.CO -Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD mengaku banyak mendengar aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mengenai perbaikan Korps Bhayangkara.

    “Hasilnya sangat bagus dan kritis-kritis dan banyak juga yang memberikan apresiasi kepada polri dalam banyak kasus. Tapi yang kritik juga banyak, karena secara umum rakyat itu rindu tampilnya kembali polisi-polisi rakyat, polisi-polisi yang menjadi legenda dan banyak kita temui di berbagai tempat,” kata Mahfud dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Rabu, 31 Desember 2025.

    Sebelumnya mantan Menko Polhukam itu bersama komisi sudah mendengar puluhan ribu masukan dan tinggal dikemas menjadi sebuah formulasi yang diberikan keapda presiden. 

    “Banyak masukan, sekarang belum ada keputusan apapun dari Komisi Reformasi. Sekarang masih tahap serap aspirasi. Bulan Desember serap aspirasi selesai, puluhan ribu masukan, ada yang sama, ada yang beda. Kemudian ada 85 entitas komunitas masyarakat, ada LSM, ada ormas keagamaan macam-macam itu diundang, ada beberapa kampus kita kunjungi,” bebernya 

    “Kita hanya mendengar, tidak membuat keputusan. Solusi yang ditawarkan macam-macam ada A, ada B, itu semua kita tampung dulu,” tambahnya menegaskan.

    Mahfud menyebut bahwa akhir Januari ditargetkan formulasi untuk perbaikan Polri rampung.       

    “Nanti mulai hari kerja masuk bulan januari, akan mulai dibahas pada akhir januari kira-kira sudah dalam bentuk formulasi. Nah di situ sudah tidak ada lagi masukan-masukan agar kita cepat menghasilkan formulasi,” pungkasnya. 

  • SBY Terganggu Difitnah Dalang di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi

    SBY Terganggu Difitnah Dalang di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi

    GELORA.CO -Partai Demokrat mengungkap maraknya fitnah yang menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

    Fitnah beredar sangat masif di media sosial dalam beberapa waktu terakhir terutama di platform TikTok melalui akun-akun anonim.

    “Sebagian besar (disebar) anonim yang kita tahu afiliasinya kemana, membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat menganggu,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam video yang diunggahnya di Facebook, Rabu, 31 Desember 2025.

    Andi Arief mengungkap dirinya bertemu langsung dengan SBY beberapa hari lalu dan mantan presiden itu merasa terusik dengan tuduhan yang tidak berdasar tersebut.

    “Pak SBY cukup terganggu karena sama sekali tidak benar disebut berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi,” tegasnya.

    Andi Arief menegaskan tudingan tersebut adalah fitnah. Ia juga memastikan hubungan antara SBY dan mantan Presiden Jokowi selama ini berjalan dengan baik dan tidak pernah diwarnai konflik sebagaimana digambarkan dalam narasi media sosial.

    “Kita berharap untuk dihentikan fitnah yang sudah tidak karuan ini, khususnya di TikTok,” katanya lagi

  • SBY Buka Kemungkinan Tempuh Jalur Hukum Difitnah Dalangi Isu Ijazah Palsu Jokowi

    SBY Buka Kemungkinan Tempuh Jalur Hukum Difitnah Dalangi Isu Ijazah Palsu Jokowi

    GELORA.CO -Mantan Presiden sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka peluang menempuh jalur hukum menyusul masifnya fitnah di media sosial yang menyeret namanya dalam isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. 

    Disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, langkah hukum akan diambil apabila narasi fitnah tidak segera dihentikan.

    “Kalau tidak dihentikan ada kemungkinan Pak SBY akan melakukan langkah hukum, dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan menempuh jalur hukum,” kata Andi Arief melalui video di akun Facebook miliknya, Rabu, 31 Desember 2025.

    Andi Arief menyampaikan proses hukum ditempuh sebagai langkah untuk mendapat keadilan sebab SBY tidak melakukan seperti yang dituduhkan. 

    Ia menegaskan isu yang menyebut SBY berada di balik pengungkapan dugaan ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak berdasar, apalagi menyebut SBY berkolaborasi dengan mantan Presiden yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Tidak benar sama sekali. Pak SBY merasa terganggu karena beliau tidak pernah melakukan hal itu tapi difitnah,” tegasnya.

    Andi mengungkapkan fitnah disebarkan secara masif melalui media sosial, terutama TikTok, oleh akun-akun anonim yang ia ketahui memiliki afiliasi tertentu. Ia berharap fitnah yang menurutnya sudah tidak karuan segera dihentikan.

    Ia juga menginstruksikan seluruh kader Partai Demokrat untuk tetap solid membela SBY dari serangan fitnah yang dinilai sebagai bentuk pendzaliman.

    “Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, yang tidak membuat fitnah. Tetapi kalau kita didzalimi dan difitnah kita harus melawan,” pungkasnya.

  • Sosok Effendi Gazali Pakar Komunikasi Politik yang Prediksi Kasus Ijazah Jokowi Selesai Tahun 2035

    Sosok Effendi Gazali Pakar Komunikasi Politik yang Prediksi Kasus Ijazah Jokowi Selesai Tahun 2035

    GELORA.CO  – Ini lah sosok Effendi Gazali, Pakar Komunikasi Politik yang memprediksi kasus ijazah Jokowi akan selesai pada tahun 2035. 

    Effendi Gazali mengklaim prediksinya ini tidak jauh berbeda dengan perkiraan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. 

    Saat tampil di acara Catatan Demokrasi Spesial Akhir Tahun yang ditayangkan di akun youtube TVOne pada Selasa (30/12/2025), Effendi Gazali menyebut pernah berdiskusi dengan Mahfud MD yang kini menjadi salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. 

    “Saya pernah tanya ini di acara resmi yang tayang di televisi: menurut Prof. Mahfud kapan selesainya kasus ijazah ini? Saya enggak menyebut ijazah palsu, tapi ijazah Pak Jokowi ya kan. Lalu dia mengatakan dia balik bertanya, “Kalau menurut Pak Effendi kapan?,”ungkap Effendi Gazali. 

    Effendi pun menyebut bahwa kasus ijazah Jokowi ini baru akan selesai pada 2035. 

    Effendi beralasan sesuai kajian komunikasi politik, kasus ini akan ikut naik turunnya politik. 

    Effendi mencontohkan kasus serupa yang kini menjerat wakil Gubernur Bangka Belitung, dimana ini tergantung dari kondisi politik di wilayah tersebut. 

    “Nah, saya balik bertanya kalau menurut Prof. Mahfud MD kapan? Bagus loh jawabannya. Saya kira saya sependapat ee mungkin awal 2036, katanya,” kata dosen Universitas Indonesia ini 

    Dari diskusi ini, Effendi menyimpulkan bahwa harapan kasus ijazah Jokowi ini akan selesai di tahun 2026 saat proses persidangan di Jakarta dan Solo, tidak akan tercapai. 

    Dia justru memperkirakan proses persidangan itu akan menambah nafas orang sampai di akhir tahun 2035 atau di awal 2036. 

    Kenapa demikian? 

    Menurut Effendi, karena hal ini lebih pada persoalan kehendak baik atau goodwill.

    Menurutnya, kasus ini murni masalah akademis, namun kenyataannya tidak demikian. 

    Prediksi Effendi Gazali ini pun beralasan karena di beberapa wawancara Roy Suryo pernah mengatakan bahwa dia siap menghentikan kasus ijazah Jokowi, namun kasus Gibran belum tentu. 

    “Nah, jadi maksud saya kok ada kalimat gitu ya. Jadi rupanya ini ada anak-anak (kasus). Sebagai ilmuwan, saya masih ada kelanjutannya nih,” pungkasnya. 

    Siapakah Effendi Gazali? 

    Mengutip dari wikipedia Effendi Gazali adalah tokoh Indonesia yang terkenal dengan acara yang digagasnya yaitu Republik Mimpi yang merupakan parodi dari Indonesia dan para presidennya.

    Lelaki kelahiran Padang, Sumatra Barat, 5 Desember 1966 ini juga merupakan salah satu staf pengajar program pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia dan Dosen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo.

    Effendi lulus sarjana dalam bidang Komunikasi Universitas Indonesia tahun 1990, kemudian mendapatkan gelar Master dalam bidang Komunikasi dari universitas yang sama pada 1996.

    Dia juga meraih gelat Master dalam bidang International Development (konsentrasi: International Communication) dari Universitas Cornell Ithaca, New York tahun 2000.

    Gelar Ph.D. dalam bidang Komunikasi Politik kemudian diperolehkan dari Radboud Nijmegen University Belanda tahun 2004 dengan disertasi “Communication of Politics & Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performance, Responsibility, and Accountability” (diterbitkan oleh: Radboud University Press, Belanda, 2004)

    Beberapa penghargaan yang diperolehnya antara lain sebagai satu Peneliti Terbaik UI 2003 di bidang Social & Humanity berdasarkan publikasi di jurnal internasional serta penerima ICA (International Communication Association) Award, pada ICA Annual Conference, di New Orleans Mei 2004 untuk Research, Teaching & Publication (dari the ICA Instructional & Developmental Division).

    Effendi juga sering muncul di talk show ” Indonesia Lawyer Club ” yang dibawakan oleh Karni Ilyas.

    Ia juga sering diundang sebagai pembicara untuk hal komunikasi politik.

    Pada 30 Juli 2019 Effendi Gazali dikukuhkan sebagai Guru Besar tetap Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dalam Bidang Ilmu Komunikasi, dengan orasi ilmiah yang berjudul “Merajut Indonesia: Menuju Konstelasi Algoritma Komunikasi Politik yang Lebih Mempersatukan”.

    Kegiatan organisasi:

    Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia (Wacana UI) 1998

    Anggota Presidium Deputi Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)

    Anggota International Communication Association (ICA)

    Penasehat Ahli Kapolri Anggap Terlalu Lama

    Bola panas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) kini berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya. 

    Pasalnya, meski sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dan sudah melakukan gelar perkara khusus, hingga kini penyidik Polda Metro Jaya belum melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk disidangkan. 

    Sikap penyidik Polda Metro yang terlalu meladeni pihak tersangka Roy Suryo Cs mendapat sorotan dari Penasehat Ahli Kapolri, Irjen (purn) Aryanto Sutadi. 

    Menurut Aryanto, masalah ini sudah terlalu lama. 

    Hal ini disebabkan karena adanya muatan politik di baliknya yang membuat sengketa ijazah palsu Jokowi ini berkepanjangan.

    “Kalau kasus ini pidana murni hanya menuduh menggunakan ijazah palsu, ya itu penyidikannya 2 bulan aja mesti selesai. Saksi ahli paling lima saja cukup. Kemudian alat-alat bukti yang di lapangan, bukti digital itu ya 20 aja cukup,” kata Aryanto dikutip dari tayangan akun youtube Kompas TV pada Rabu (24/12/2025). 

    Tetapi, lanjut Aryanto, karena kasus ini di belakangnya ada “orang yang mengendalikan”, membuat penyidik harus mengumpulkan 712 alat bukti.

    “Menurut saya itu sangat spektakuler ya. Kemudian saksinya 100, saksi ahlinya ada 20,” katanya. 

    Itu pun, setelah 4 bulan baru ditetapkan tersangka, dan sampai saat ini belum ditahan. 

    Lalu kini, tersangka minta diajukan saksi-saksi yang meringankan. 

    “Nah, kok penyidik juga masih memberikan waktu juga gitu loh. Terus kemudian kemarin setelah dikasih waktu malah minta gelar perkara terbuka. Nah, sudah diladeni gelar perkara terbuka, malah keluar mengatakan bahwa mengatakan gelar perkara yang enggak benar dan sebagainya,” singgungnya. 

    Kini, setelah semua diladeni, para tersangka mengajukan permohonan uji forensik independen. 

    Hal itu sangat disesalkan Aryanto. 

    “Jadi ya penyidik kebetulan kok ya mengadeni gitu. Jadi, jadi ukurannya berapa lama ini tergantung wilayah penyidik nanti,”katanya. 

    Meski prosesnya sangat lambat, Aryanto menilai hal itu masih lazim meski penyidik sangat memberikan toleransi terhadap tersangka (Roy Suryo Cs). 

    “Biasanya kalau dalam perkara-perkara yang biasa itu penyidik dia enggak mau tahu itu. Yang penting dia pikir sudah lengkap ya udah kirim saja gitu. Entah itu yang bersangkutan itu keberatan apa tidak. Sepanjang dia melakukan tugasnya dengan profesional itu dianggap lengkap sudah dikirim gitu aja,” kataya. 

    Selain karena muatan politik, Aryanto melihat kasus ini banyak menarik perhatian publik. 

    “Ini penyidik ingin menunjukkan profesionalisme yang betul-betul adil, objektif, transparan, dan sebagainya. Akibatnya ya itu kemudian dia menunda-nunda,” katanya.

    Akibat penundaan ini, Aryanto melihat ada pembelahan di masyarakat yang masing-masing itu menuduh asli apa tidak.

    “Jadi ramai nih masyarakat terbelah ya. Penonton yang tidak tahu apa-apa ikut-ikut saling berseteru kan.Itulah yang saya juga tidak suka,” katanya. 

    Secara pribadi, Aryanto menyarankan berkas segera dikirim ke kejaksaam untuk segera bisa diadili. 

    “Perkara nanti penyelesaiannya bagaimana? Kalau saya sih bisa menentukan. Tetapi kasusnya harus sampai kepada pengadilan untuk menentukan apakah ijazahnya Pak Joko itu memang asli atau tidak.

    “Harus sampai di pengadilan supaya rakyat tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu dulu bahwa nanti kalau penyelesaiannya mau pakai salah maaf memaafkan atau berakhir dengan pemidanaan itu kita lihat saja perkembangannya gitu,” tukasnya.

  • Saat KSAD Keluhkan Prajurit “Cuma Dikasih Makan”, Menkeu Purbaya Langsung Sentil BNPB

    Saat KSAD Keluhkan Prajurit “Cuma Dikasih Makan”, Menkeu Purbaya Langsung Sentil BNPB

    GELORA.CO — Suasana rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025), mendadak mencair ketika Menteri Keuangan Purbaya melontarkan celetukan spontan menanggapi keluhan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

    Percakapan singkat namun sarat makna itu membuka kembali persoalan klasik dalam tata kelola anggaran penanganan bencana: keterbatasan skema pendanaan lintas kementerian dan lembaga.

    Dalam rapat tersebut, KSAD Maruli menyampaikan secara lugas kondisi dukungan logistik yang diterima prajurit TNI AD di lapangan.

    Menurut dia, keterlibatan TNI dalam penanganan bencana kerap hanya didukung sebatas konsumsi, tanpa sokongan pengadaan barang maupun pengiriman peralatan pendukung.

    “Pak ini Pak Menteri, Pak ini BNPB juga hanya dukung makan, Pak. Enggak ada beli barang, ngiriman, semua enggak ada,” ujar Maruli di hadapan para anggota DPR dan perwakilan kementerian.

    Pernyataan itu langsung direspons Menkeu Purbaya dengan nada bertanya, “Bapak enggak minta kali?” Maruli pun menjawab singkat namun tegas, “Saya sudah minta semua orang, Pak. Enggak ada yang kasih.”

    Dialog spontan tersebut memotret realitas di balik meja rapat: mekanisme anggaran penanganan bencana yang masih terpusat dan rigid.

    Saat ini, penyaluran dana bencana pada prinsipnya hanya dapat dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Skema satu pintu ini kerap dinilai memperlambat fleksibilitas dukungan, terutama ketika melibatkan institusi lain seperti TNI yang berada di garis depan respons darurat.

    Menanggapi keluhan KSAD, Menkeu Purbaya bahkan secara terbuka menegur Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Dengan gaya bercanda namun bernada kritik, ia menyindir minimnya kontribusi barang dari kementerian teknis tersebut.

     “Oh, lu pelit juga lu barang dari kita ya. Jangan gitu lu,” celetuk Purbaya, yang sontak mengundang reaksi hadirin.

    Meski terdengar ringan, celetukan itu menegaskan adanya evaluasi serius atas koordinasi antarkementerian dalam penanganan bencana.

    Pemerintah, kata Purbaya, tengah membahas percepatan pencairan sisa dana pemulihan pascabencana sekitar Rp1,51 triliun. 

    Dana tersebut menjadi krusial untuk menopang rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak, termasuk Aceh, yang masih menghadapi tantangan pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

    Selain itu, rapat juga menyinggung rencana alokasi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

    Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan kembali daerah rawan dan terdampak bencana sebagai salah satu prioritas, dengan penekanan pada penguatan ketahanan infrastruktur serta perbaikan tata kelola pendanaan agar respons di lapangan tidak lagi tersendat.

     

    Percakapan singkat antara Menkeu dan KSAD itu, meski dibalut candaan, menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka triliunan rupiah dalam APBN, terdapat kebutuhan nyata di lapangan yang menuntut kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas kebijakan. Tanpa itu, prajurit, relawan, dan masyarakat terdampak akan terus berhadapan dengan keterbatasan di saat krisis menuntut kehadiran negara secara utuh

  • Nyaris Perang dengan Saudi, Uni Emirat Arab Bantah Dukung Kelompok Separatis Yaman

    Nyaris Perang dengan Saudi, Uni Emirat Arab Bantah Dukung Kelompok Separatis Yaman

    GELORA.CO  – Ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) nyaris berubah menjadi konflik terbuka setelah Riyadh menuding Abu Dhabi mendukung kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) di Yaman. UEA pun membantah keras tuduhan tersebut dan akhirnya menarik seluruh pasukannya dari wilayah konflik.

    Situasi memanas usai pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi menggempur pelabuhan Al Mukalla di Provinsi Hadhramaut, Yaman, Selasa (30/12/2025). Serangan itu dilakukan setelah Saudi menuduh UEA mengirim senjata dan kendaraan tempur kepada STC, kelompok separatis yang telah merebut Hadhramaut dari tangan pemerintahan Yaman yang sah.

    Arab Saudi bahkan mengultimatum agar seluruh pasukan UEA ditarik dari Yaman dalam waktu 24 jam. Riyadh menilai langkah Abu Dhabi sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keamanan nasional Kerajaan.

    Menanggapi tudingan tersebut, UEA awalnya menyatakan terkejut atas serangan Saudi di Al Mukalla serta menolak tuduhan telah membantu STC. Namun, di tengah meningkatnya eskalasi, Kementerian Pertahanan UEA akhirnya mengumumkan penarikan sukarela unit kontraterorisme yang masih berada di Yaman.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) UEA menyatakan secara tegas menolak setiap upaya untuk melibatkan mereka dalam ketegangan antara pihak-pihak di Yaman. UEA juga mengutuk tuduhan, menekan atau mengarahkan pihak mana pun di Yaman untuk melakukan operasi militer yang mengancam keamanan Kerajaan Arab Saudi atau menargetkan perbatasannya.

    “(Penanganan perkembangan terkini) Harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dengan cara yang mencegah eskalasi,” bunyi pernyataan Kemlu UEA, dikutip Rabu (31/12/2025).

    Menurut UEA, setiap tindakan harus diambil berdasarkan fakta yang terverifikasi dan koordinasi di antara pihak-pihak terkait, dengan cara yang menjaga keamanan dan stabilitas, melindungi kepentingan bersama, dan berkontribusi untuk mendukung jalur solusi politik dan mengakhiri krisis di Yaman.

    Konflik ini memperlihatkan retaknya hubungan dua sekutu utama dalam koalisi Yaman. Arab Saudi selama ini mendukung pemerintahan sah Yaman, sementara UEA dituding mendukung kelompok bersenjata lokal dengan dalih memerangi terorisme.

    Serangan Saudi ke Al Mukalla terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Dewan Kepresidenan Yaman, Rashad Al Alimi, meminta bantuan Riyadh untuk menghadapi kelompok separatis yang kian agresif. Al Alimi juga menuduh UEA berada di balik manuver STC yang memberontak terhadap pemerintah sah Yaman dan memicu eskalasi baru di kawasan.

    “Kerajaan menegaskan setiap ancaman terhadap keamanan nasionalnya adalah garis merah. Kerajaan tidak akan ragu mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi dan menetralisir ancaman tersebut,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

    Meski demikian, UEA kembali menegaskan tidak pernah mengarahkan STC untuk melakukan operasi militer, termasuk di wilayah perbatasan Saudi-Yaman. Abu Dhabi menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi memperkeruh stabilitas kawasan.

    Sebelumnya, STC melancarkan serangan untuk menguasai sejumlah provinsi strategis di Yaman, memicu kemarahan pemerintah yang didukung Saudi. Aksi itu dinilai memecah fokus perang melawan kelompok Houthi yang didukung Iran

  • Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp47 Triliun, Najib Razak Ajukan Banding

    Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp47 Triliun, Najib Razak Ajukan Banding

    GELORA.CO  – Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya terkait kasus penyalahgunan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) hampir 2,3 miliar ringgit atau sekitar Rp9,5 triliun.

    Pengacara Najib, Muhammad Farhan Muhammad Shafee, mengatakan banding telah diajukan pada Senin (29/12/2025).

    Najib didakwa dengan empat tuduhan penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh dana 2,28 miliar ringgit sebagai suap dari dana 1MDB serta 21 tuduhan pencucian uang melibatkan jumlah yang sama.

    Pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dilakukan di cabang AmIslamic Bank, Jalan Raja Chulan, Bukit Ceylon, antara 24 Februari 2011 hingga 19 Desember 2014. Sementara pencucian uang terjadi antara 22 Maret dan 30 Agustus 2013 di lokasi yang sama.

     Penyalahgunaan Dana Rp9,5 Triliun

    Pengadilan Tinggi pada 26 Desember lalu memutus Najib bersalah atas semua dakwaan itu dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda total 11,4 miliar ringit atau Rp47 triliun lebih untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan.

    Tidak ada denda yang dikenakan untuk dakwaan pencucian uang, namun pengadilan memerintahkan Najib untuk mengembalikan uang sebesar 2,081 miliar ringgit subsider 270 bulan kurungan jika tidak membayarnya