Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Purbaya dan Akhir dari Politik Ternak Kekuasaan

    Purbaya dan Akhir dari Politik Ternak Kekuasaan

    OLEH: PAUL EMES*

    Ia berani menolak perintah lama dan proyek ambisius baru. Sebuah contoh integritas di tengah budaya feodal birokrasi yang membutakan nalar publik.

    DI tengah kultur birokrasi yang sering tunduk pada kekuasaan, langkah Menteri Purbaya terasa menyegarkan. Setelah sebelumnya menolak penggunaan APBN untuk menutup utang kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek ambisius masa lalu yang kini terbukti membebani keuangan negara, ia kembali menunjukkan keberanian serupa dengan menolak pendanaan proyek “Family Office” di Bali, gagasan megah Luhut Binsar Pandjaitan.

    Keputusan ini tidak sekadar soal teknis fiskal. Ia adalah pernyataan moral dan politik tentang integritas seorang pejabat negara. Purbaya yang pernah menjadi bawahan langsung Luhut bisa saja memilih jalan aman dengan mengikuti kemauan sang mantan atasan. Namun ia memilih jalan sulit: berdiri di sisi publik, bukan di bawah bayang-bayang pribadi.

    Dalam budaya politik Indonesia, di mana rasa utang budi sering lebih kuat daripada tanggung jawab publik, sikap ini merupakan anomali yang membahagiakan. Banyak pejabat masih terjebak pada logika feodal: tunduk pada senior, diam pada kekeliruan, dan bersembunyi di balik loyalitas personal. Tapi Purbaya membalikkan logika itu: menghormati bukan berarti membenarkan, dan setia bukan berarti harus ikut salah.

    Langkah ini memberi pesan kuat: pejabat yang baik bukan mereka yang pandai menyenangkan atasan, tetapi yang berani menegakkan kebenaran meski melawan arus.

    “Jika seseorang, seberapa pun jasanya padamu, sedang membawa negeri ini ke jurang, maka tugasmu bukan mengikutinya melainkan menghentikannya.”

    Sikap seperti ini menunjukkan lahirnya etika baru dalam pemerintahan, di mana loyalitas utama bukan kepada individu atau kelompok, tetapi kepada negara dan rakyat. Purbaya menolak menjadi bagian dari “ternak kekuasaan” istilah yang kini terasa relevan bagi banyak politisi dan pejabat yang kehilangan arah moral karena beban balas budi.

    Dalam konteks pemerintahan Prabowo, langkah ini sejalan dengan upaya membangun rasionalitas fiskal dan disiplin anggaran. Pemerintah tampak mulai menertibkan proyek-proyek warisan yang tidak produktif dan membebani APBN, sembari menegakkan prinsip bahwa uang rakyat hanya boleh digunakan untuk kepentingan rakyat.

    Keberanian Purbaya menolak proyek ambisius “Family Office” di Bali menandai fase baru: pejabat publik yang tidak takut kehilangan posisi demi menjaga akal sehat negara. Ia mengingatkan bahwa menjadi menteri bukanlah soal siapa yang pernah memberi kesempatan, tetapi soal keberanian menjaga kepercayaan rakyat.

    Dalam republik yang sering disandera oleh utang politik dan persekutuan bisnis, sikap seperti ini adalah oksigen moral yang menyehatkan. Dan di tengah kelelahan publik pada elit yang saling melindungi kesalahan, Purbaya memberi contoh bahwa pejabat yang berintegritas masih mungkin ada dan masih mungkin berani berkata “tidak.”

    *(Penulis merupakan bagian dari komunitas pengecer politik nilai.)

  • Ribuan Muslim India Ditangkap karena Nyatakan ‘I Love Muhammad’

    Ribuan Muslim India Ditangkap karena Nyatakan ‘I Love Muhammad’

    GELORA.CO – Aparat keamanan di India sebulan belakangan melakukan penangkapan dan penuntutan besar-besaran terkait penggunaan tulisan “Aku Cinta Muhammad” oleh umat Islam di sana.  Beberapa rumah mereka telah dibuldoser. Lebih dari 2.500 orang telah didakwa sementara penangkapan memicu protes yang lebih luas.

    Selama sebulan terakhir, polisi India menggerebek beberapa pasar dan rumah, menangkap pria Muslim di negara bagian yang diperintah oleh partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Asal muasal dugaan kejahatan mereka umumnya adalah  tulisan “Aku Cinta Muhammad”, yang mengacu pada Nabi Muhammad, di poster, kaos, atau di postingan media sosial. 

    Aljazirah melaporkan, pihak berwenang mengatakan ekspresi tersebut mengancam “ketertiban umum”. Sejauh ini, setidaknya 22 kasus telah dilaporkan terhadap lebih dari 2.500 umat Islam. Setidaknya 40 orang telah ditangkap di berbagai negara bagian yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), menurut Asosiasi Perlindungan Hak Sipil (APCR) nirlaba.

    Pada 4 September, umat Islam yang tinggal di kota Kanpur di negara bagian Uttar Pradesh di India sedang merayakan Maulid Nabi dan lingkungan tertentu memasang papan lampu bertuliskan, “I Love  Muhammad” alias “Aku Cinta Muhammad”.

    Tulisan di papan tersebut, yang meniru papan tanda populer “I Love New York”, menuai kritik dari beberapa umat Hindu setempat. Awalnya, pengaduan mereka menyatakan bahwa papan yang menyala tersebut merupakan bentuk baru dari perayaan tradisional, padahal undang-undang di Uttar Pradesh melarang penambahan baru pada perayaan keagamaan publik. Sekitar 20 persen penduduk Kanpur adalah Muslim.

    Lini Masa Diskriminasi di India

    Berdasarkan pengaduan, polisi mengajukan kasus terhadap dua puluhan orang dengan tuduhan yang jauh lebih serius: mendorong permusuhan atas dasar agama. Tuduhan tersebut membawa hukuman hingga lima tahun penjara jika terdakwa terbukti bersalah.

    Peristiwa di Kanpur menuai kritik luas dari para pemimpin politik Muslim, dan protes terhadap tindakan polisi menyebar ke negara bagian lain, termasuk Telangana di India selatan, Gujarat dan Maharashtra di barat, dan di Uttarakhand serta Jammu dan Kashmir di utara. Penggunaan tulisan “Aku Cinta Muhammad” itu kemudian menyebar di seluruh negeri – mulai dari media sosial hingga kaos.

    Hampir 270 km jauhnya dari Kanpur, di Bareilly, Uttar Pradesh, sekelompok orang berpartisipasi dalam demonstrasi yang diserukan oleh seorang imam setempat menentang penangkapan di Kanpur. Mereka bentrok dengan polisi pada tanggal 26 September.

    Polisi membalas dengan tindakan keras, menangkap 75 orang, termasuk imam, Tauqeer Raza, kerabatnya dan para pembantunya. Setidaknya empat bangunan milik para tersangka dibuldoser oleh pihak berwenang setempat.

    Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan warga Muslim India kehilangan rumah mereka akibat pembongkaran tersebut, yang seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan apapun dari pihak berwenang, atau perintah pengadilan. Mahkamah Agung India telah mengamati bahwa pembongkaran tidak dapat digunakan sebagai bentuk hukuman di luar hukum, dan memperingatkan bahwa otoritas negara harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum menghancurkan properti apa pun. Namun, di lapangan, perintah tersebut seringkali tidak dipatuhi, kata para aktivis.

    Sementara itu, puluhan Muslim lainnya ditangkap di berbagai negara bagian – termasuk beberapa di negara bagian Gujarat, tempat asal Modi – karena unggahan di media sosial dan video yang mengusung slogan “Aku Cinta Muhammad”.

    Konstitusi India menjamin kebebasan beragama dan hak untuk mengekspresikannya. Pasal 25 melindungi kebebasan setiap individu untuk menjalankan agamanya. Warga negara juga dilindungi berdasarkan Pasal 19(1)(a), yang menjamin hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi, kecuali hal tersebut secara langsung memicu kekerasan atau kebencian.

    Polisi sebagian besar mendakwa mereka yang ditangkap berdasarkan ketentuan hukum yang melarang pertemuan besar yang bertujuan untuk melakukan “kerusakan”, atau tindakan yang diduga memicu ketegangan agama. Namun, ketentuan ini telah diterapkan terhadap mereka yang ditangkap karena postingan di media sosial, atau mengenakan kaos bertuliskan “I Love Muhammad”.

    Nadeem Khan, koordinator nasional APCR, organisasi nirlaba yang melacak kasus-kasus ini, telah mengajukan tuntutan hukum sebelumnya terhadap pejabat pemerintah karena juga menargetkan umat Islam untuk berekspresi di media sosial, atau ketika rumah mereka dibuldoser.

    Khan mengatakan kepada aljazirah bahwa pihak berwenang dengan hati-hati menggunakan ketentuan hukum yang tidak berfokus pada ekspresi “I Love Muhammad” itu sendiri, namun pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan ekspresi tersebut atau memprotes tindakan keras polisi terkait.

    “Mereka tahu bahwa tidak ada undang-undang yang mengkriminalisasi ungkapan ‘I Love Muhammad’,” kata Khan.

    Khan mencatat bahwa di seluruh India, gambar dewa Hindu yang memegang senjata tradisional sudah lama menjadi hal yang lumrah. “Gambar-gambar ini ada di setiap sudut negara; apakah itu juga harus menyinggung atau mengancam seluruh umat Islam?” dia bertanya. “Semua orang harus memahami bahwa pemerintah tidak bisa mengkriminalisasi agama seperti ini,” tambahnya mengacu pada Islam.

    Sejak 2014, ketika Modi mengambil alih kekuasaan di New Delhi, India secara konsisten merosot dalam sejumlah indeks demokrasi internasional. Kriminalisasi hak masyarakat atas kebebasan berekspresi dan keyakinan beragama merupakan preseden yang sangat meresahkan, kata Aakar Patel, ketua dewan Amnesty International India.

    “Menargetkan orang-orang dengan slogan seperti ‘I Love Muhammad’’, yang bersifat damai dan tanpa hasutan atau ancaman apa pun, tidak memenuhi ambang batas pembatasan pidana baik berdasarkan hukum konstitusi India atau hukum hak asasi manusia internasional,” kata Patel kepada Aljazirah.

  • Anak Menkeu Purbaya Bongkar Teror Santet di Rumah, Pasca Sang Ayah Tolak Bayar Utang Kereta Cepat China

    Anak Menkeu Purbaya Bongkar Teror Santet di Rumah, Pasca Sang Ayah Tolak Bayar Utang Kereta Cepat China

    GELORA.CO – Setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa viral karena menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh senilai Rp116 triliun menggunakan dana negara, kini keluarga sang menteri justru diterpa isu mistis.

    Putra Purbaya, Yudo Sadewa, mengaku keluarganya tengah menghadapi teror santet yang disebut terjadi di rumah mereka.

    Pengakuan mengejutkan itu disampaikan langsung melalui akun Instagram pribadinya, @8a41121a, pada Senin (13/10/2025).

    “Keluarga kami diteror oleh santet di rumah,” tulis Yudo dalam unggahan Instagram Story-nya.

    Yudo Tagaskan Hanya Percayalah pada Allah

    Meski mengaku diteror santet, Yudo Sadewa menegaskan bahwa ia dan keluarganya tidak mempercayai hal-hal berbau mistik.

    Ia justru mengajak keluarganya untuk berpikir rasional dan memperkuat keimanan.

    “Semakin Anda percaya, maka santet itu makin kuat. Jadi saya usahakan seluruh keluarga jangan percaya pada begituan. Percayalah kepada Allah, jangan percaya takhayul,” tulis Yudo.

    Dalam unggahan berikutnya, Yudo menjelaskan bahwa menurutnya tidak ada hantu, santet, atau kesurupan yang benar-benar terjadi.

    Baca Juga: Lonjakan Penumpang Tercatat oleh KAI Daop 6 Yogyakarta

    Semua itu, kata dia, hanyalah manipulasi jin terhadap pikiran manusia agar takut selain kepada Allah.

    “Jangan berpikir dengan logika mistika, berpikirlah secara ilmiah,” kata dia.

    Klarifikasi Soal Isu Kiriman Darah

    Isu tak kalah heboh muncul di media sosial, terutama TikTok, terkait kiriman darah segar yang dikaitkan dengan keluarga Yudo.

    Menanggapi hal itu, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks.

    Menurutnya, fenomena yang terjadi di rumahnya lebih masuk akal bila dijelaskan dengan teori Poltergeist, yaitu gejala benda bergerak atau berpindah tanpa sebab yang jelas.

    “Kejadian sebenarnya adalah Poltergeist, di mana barang suka hilang dan berpindah sendiri,” jelasnya.

    Viral Pernyataan Menkeu soal Utang Whoosh

    Pernyataan Yudo Sadewa muncul bersamaan dengan meningkatnya sorotan terhadap ayahnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak opsi penggunaan APBN untuk membayar utang proyek KCIC senilai Rp116 triliun.

    Dalam acara Media Gathering di Bogor pada Jumat (10/10/2025), Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab utang berada pada pihak swasta, khususnya perusahaan di bawah pengelolaan PT Danantara.

    “KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya.

    “Jangan kita lagi, karena kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Ini kan mau dipisahin antara swasta dan pemerintah.”

    Baca Juga: Roy Suryo Blak-blakan Akhirnya Punya Salinan Ijazah Jokowi Setelah Dibantu Sosok Ini, Siapa?

    Menurut Purbaya, Danantara memperoleh dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, yang seharusnya cukup untuk menutup beban keuangan proyek tanpa melibatkan negara.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah sedang mencari skema alternatif agar pembayaran utang KCIC dapat diselesaikan tanpa membebani APBN.

    “Sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu (12/10/2025) malam.

  • Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    GELORA.CO – Proyek family office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dipastikan tidak akan menerima pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana publik untuk proyek tersebut, yang awalnya digadang-gadang menjadi magnet investasi baru sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Penolakan ini menandai titik balik penting dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

    Purbaya menilai, penggunaan APBN untuk proyek seperti family office tidak tepat dan tidak termasuk prioritas pembangunan nasional.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

    APBN Harus Tepat Sasaran dan Minim Kebocoran

    Purbaya menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.

    Dengan sikap tegas tersebut, Purbaya secara tidak langsung menutup peluang proyek family office mendapatkan dukungan fiskal pemerintah.

    Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin lebih berhati-hati dalam membiayai proyek strategis yang berisiko tinggi dan belum terbukti memberikan return on investment nyata.

    Asal-Usul Family Office: Gagasan dari Era Jokowi

    Gagasan family office pertama kali diluncurkan oleh Luhut Pandjaitan pada Mei 2024, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Kala itu, Luhut menyebut proyek tersebut akan menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik maupun internasional, sebuah sistem yang memungkinkan investor global menanamkan modalnya secara efisien di Indonesia.

    Luhut kerap mencontoh Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai model sukses family office yang berhasil menarik triliunan dolar investasi.

    “Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut kepada media di Jakarta, Mei 2024 lalu.

    Berdasarkan estimasi pemerintah kala itu, skema ini berpotensi menarik investasi hingga 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun ke depan—angka yang fantastis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    Luhut Tak Menyerah, Harap Restu dari Presiden Prabowo

    Meski kini pemerintahan telah berganti di bawah Presiden Prabowo Subianto, Luhut yang kini memimpin DEN menegaskan proyek family office tetap berlanjut.

    Ia berharap Presiden Prabowo memberi lampu hijau agar proyek itu segera dieksekusi.

    “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 28 Juli 2025.

    Namun, tanpa dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan, proyek ini kini sepenuhnya bergantung pada inisiatif sektor swasta dan kerja sama investor global.

    Meniru Abu Dhabi Tidak Semudah yang Dikira

    Secara global, konsep family office berkembang pesat di negara dengan regulasi keuangan yang ramah pajak dan stabil, seperti Abu Dhabi, Singapura, dan Hong Kong.

    Negara-negara tersebut sukses menciptakan ekosistem investasi yang efisien berkat sistem hukum dan birokrasi yang transparan.

    Namun, menurut sejumlah analis keuangan, meniru model tersebut di Indonesia bukan perkara mudah.

    Selain perlu reformasi regulasi pajak dan perizinan, dibutuhkan pula infrastruktur hukum dan fiskal yang kuat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan dana atau tax haven terselubung.

    Ekonom Universitas Indonesia, misalnya, menilai penolakan Purbaya bisa menjadi langkah preventif yang sehat.

    “Kita tidak bisa meniru model Abu Dhabi mentah-mentah. Butuh kesiapan sistem pengawasan dan tata kelola,” kata seorang pengamat keuangan yang enggan disebut namanya.

    Arah Baru Kebijakan Fiskal: Fokus pada Program Rakyat

    Dengan sikap tegas Menkeu Purbaya, pemerintah kini mempertegas komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan APBN digunakan secara efisien.

    Proyek ambisius tanpa urgensi publik kemungkinan besar tidak akan lagi mendapat ruang dalam kebijakan keuangan negara.

    Ke depan, arah kebijakan fiskal Indonesia tampaknya akan lebih fokus pada program konkret yang menyentuh masyarakat, seperti penguatan UMKM, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif.

    Penolakan terhadap proyek family office bisa jadi menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin meninggalkan warisan proyek “elitis” dan beralih ke arah pembangunan yang lebih people-centered.***

  • Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    GELORA.CO – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani penyebab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.

    Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, Senin (13/10/2025), Said Didu mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai “perampokan tambang” selama 10 tahun terakhir.

    “Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” kata Said Didu dinukil Monitorindonesia.com, Selasa (14/10/2025).

    Menurut Said Didu perusahaan tambang China di Indonesia mendapat fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, menurutnya, umur tambang di lokasi-lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun. “Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” katanya.

    Lantas Said mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

    Menurut Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia. Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.

    “Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” jelas Said.

    Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang menurutnya hanya menguntungkan perusahaan asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.

    Pun, Said Didu membantah narasi peningkatan ekspor tambang sebagai pencapaian positif. Menurutnya, ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena setelah ore (bijih) dari rakyat masuk ke kawasan industri dan diolah di smelter China, kepemilikannya otomatis beralih.

    “Yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut perusahaan China di Indonesia beroperasi dengan membawa mesin sendiri, menggunakan bank sendiri, mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri, tanpa membayar pajak, bea, atau pungutan apa pun.

    Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang yang dipimpin Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Prabowo yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektar tambang bermasalah terkait izin.

    Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.

    “Kepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,” jelasnya.

    Said Didu menambahkan daftar pejabat yang disebutnya ikut bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (era Jokowi) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK era Jokowi), serta Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.

    “Pelanggaran hukum ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan dan lain-lain,” katanya.

    Said Didu menegaskan bahwa publik harus memahami dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang mengambil kebijakan merugikan negara, rakyat, dan bangsa dalam jangka panjang.

    “Saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,” katanya.

    Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang dituding Didu.

  • Baru Sebulan Bertugas, Menkeu Purbaya Diteror Santet, Anaknya Bongkar Kejadian Aneh

    Baru Sebulan Bertugas, Menkeu Purbaya Diteror Santet, Anaknya Bongkar Kejadian Aneh

    GELORA.CO – Baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan mengalami peristiwa yang tak biasa.

     Bukan tekanan politik atau kritik publik, melainkan gangguan mistis yang disebut-sebut menyerang keluarganya.

    Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat lewat unggahan sang putra sulung, Yudo Sadewa, di akun Instagram pribadinya.

    Dalam postingan tersebut, Yudo menceritakan bahwa rumah keluarganya di Indonesia belakangan ini mengalami gangguan tak kasat mata yang menimbulkan keresahan.

    Dalam keterangannya, Yudo menyebut gangguan tersebut diduga berkaitan dengan praktik santet sesuatu yang oleh sebagian masyarakat Indonesia masih dipercaya sebagai bentuk ilmu hitam untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh.

    Ia bahkan menyampaikan pesan khusus untuk mereka yang berada di rumah, agar tetap tenang dan tidak gentar menghadapi teror tersebut.

    “Keluarga kami diteror oleh santet di rumah. Semakin Anda percaya maka santet itu makin kuat, jadi saya usahakan bilang satu keluarga untuk jangan percaya pada begituan. Percayalah kepada Allah jangan percaya takhayul,” ungkap Yudo Sadewa, dikutip pada Senin (13/10/2025).

    Yudo juga menekankan pentingnya menjaga iman dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal berbau mistis.

    Menurutnya, kepercayaan terhadap hal-hal seperti santet justru memberi celah bagi rasa takut untuk tumbuh dan melemahkan keyakinan.

    Ditegaskan oleh Yudo, ia tidak percaya dengan adanya santet dan kesurupan.

    Lantaran hal tersebut, Yudo sudah tahu siapa sosok pelaku santet yang menyerang keluarganya.

    Kata Yudo, pelaku santet tersebut adalah jin yang memanipulasi manusia.

    “Tidak ada yang namanya hantu santet dan kesurupan. Mereka semua adalah ulah jin yang memanipulasi pola pikir manusia sehingga menciptakan halusinasi yang seolah-olah terlihat nyata untuk takut selain kepada Allah,” kata Yudo.

    Dari logika berpikir itulah Yudo meminta keluarganya agar bersikap secara wajar menanggapi teror santet tersebut.

    “Jangan berpikir dengan logika mistika, berpikirlah secara ilmiah,” imbuh Yudo.

    Lebih lanjut, Yudo meluruskan isu miring yang dialamatkan kepada keluarganya.

    Yudo menceritakan teror yang didapat keluarganya adalah bukan berupa kiriman misterius.

    Teror yang diterima keluarga Purbaya adalah terkait dengan barang-barang di rumahnya yang hilang.

    Serta kata Yudo, hewan peliharaannya mendadak sering bersuara tak wajar.

    “Aku sedang melihat. Di TikTok katanya dapat kiriman darah segar? tetapi itu hoax. Kejadian sebenarnya adalah poltergeist. Di mana barang yang suka hilang dan berpindah dengan sendirinya. Serta anjing dan kucing yang saya pelihara suka mengeong atau menggonggong di satu sudut tanpa adanya alasan yang jelas,” imbuh Yudo.

  • Buntut Tayangan Kontroversi, Muncul Petisi Cabut Izin Siaran Trans 7, dalam Sekejap Ditandatangani 10 Ribu Lebih

    Buntut Tayangan Kontroversi, Muncul Petisi Cabut Izin Siaran Trans 7, dalam Sekejap Ditandatangani 10 Ribu Lebih

    GELORA.CO  – Kontroversi panas terjadi akibat salah satu tayangan stasiun televisi Trans 7 yang dianggap merendahkan martabat kiai, santri, dan komunitas pesantren dalam program Xpose Uncensored yang tayang pada 13 Oktober 2025.

    Banyak pihak mengecam Trans 7 akibat adanya tayangan tersebut. Tak hanya itu, menggema di media sosial ajakan untuk memboikot tayangan-tayangan dari stasiun televisi milik pengusaha Chairul Tanjung tersebut.

    Selain itu, kini muncul petisi online dalam situs change.org berupa desakan untuk mencabut izin siaran Trans 7 buntut atas tayangannya yang dinilai menghinakan dan merendahkan martabat kiai, santri, dan komunitas pesantren. Petisi itu dibuat pada hari ini, Selasa (14/10), oleh Ahmad Hassan Tsabit dan dalam waktu sekejap sudah ditandatangani sekitar 10.479 sampai dengan siang ini.

    “Sejak kecil, saya lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren yang penuh dengan tradisi akhlak dan ajaran agama serta sosial yang sangat kuat. Pondok pesantren telah lama menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan karakter bagi generasi muda Indonesia, bahkan jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Banyak kiai kami yang bahkan rela berkorban jiwa dalam perjuangan melawan penjajah demi kemerdekaan republik ini,” demikian keterangan dalam petisi tersebut.

    Pembuat petisi tampaknya sangat kecewa pada Trans 7 yang menayangkan video yang dianggap menghina dan merendahkan tradisi dan nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh pesantren selama ini.

    “Terlebih, mereka melakukan tindakan tidak terpuji ini dengan menampilkan cuplikan dari Pondok Pesantren Lirboyo dan kiai sepuhnya dengan narasi yang sangat merendahkan,” ungkap Ahmad Hassan Tsabit.

    Lebih lanjut pembuat petisi menganggap tindakan Trans7 memberikan dampak yang sangat negatif berupa pencemaran nama baik terhadap pesantren yang telah banyak berjasa untuk perjuangan kemerdekaan bangsa hingga menyuplai banyak orang untuk berkontribusi mengisi kemerdekaan selama puluhan tahun pada negeri ini. 

    “Kami tidak bisa hanya berdiam diri melihat pelecehan terhadap institusi agama dan pendidikan ini terus terjadi tanpa ada tindakan.!Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah, khususnya lembaga terkait, untuk segera mencabut izin siaran Trans 7 beserta semua channel terkait lainnya. Sudah saatnya mempertimbangkan kembali standar etika dan tanggung jawab media dalam menyajikan konten yang edukatif dan berintegritas,” tuturnya.

    Pihak Trans 7 melalui keterangan resminya telah menyampaikan permohonan maaf atas tayangan yang menyinggung kiai, santri, dan komunitas pesantren. Stasiun televisi tersebut mengakui adanya kesalahan dalam tayangan Expose Uncensored hingga membuat emosi bahkan melahirkan kemarahan pada komunitas pesantren.

    “Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored Trans 7 pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo,” ujar Trans 7 dalam keterangannya.

    “Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni pondok pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” imbuhnya.

    Salah satu tayangan program Xpose Trans 7 sempat menayangkan video memperlihatkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Tayangan tersebut juga menampilkan potongan video pada saat kiai sedang turun dari mobil.

    Video itu jadi negatif gara-gara narasi yang diberikan narator terkesan merendahkan karena menyatakan kiai seolah pemburu amplop dari santri dan para jamaahnya

  • Buku Gibran’s Black Paper Rilis Awal November 2025

    Buku Gibran’s Black Paper Rilis Awal November 2025

    GELORA.CO  – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengungkapkan, buku Gibran’s Black Paper akan segera diluncurkan. Pihaknya telah mengumpulkan data dan analisis terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming atau anak Joko Widodo (Jokowi).

    Tifa mengklaim, pengumpulan data untuk pembuatan buku terkait Gibran telah lengkap.

    “Alhamdulillah karena data-data dari Gibran itu juga sudah cukup lengkap, kami sudah selesai pada pengumpulan data,” ucap Tifa, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Setelah data terkumpul lengkap dan proses meta analisis rampung, maka buku Gibran’s Black Paper akan segera dirilis. Peluncuran buku yang awalnya dijadwalkan akhir tahun ini pun, dipercepat ke awal November.

    “Insya Allah buku Gibran’s Black Paper maju ya dari jadwal kami di bulan Desember 2025, insya Allah awal bulan November 2025 sudah bisa kami rilis ya,” ujar Tifa.

    “Karena ini penting sekali kalau seandainya penelitian kami sudah lengkap ya, maka ini adalah sebuah senjata yang sangat tepat terhadap Gibran. Itu artinya layak untuk dimakzulkan ya,” sambungnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifa bersama pakar telematika Roy Suryo dan ahli digital forensik Rismon Sianipar telah meluncurkan buku Jokowi’s White Paper.

    Jokowi’s White Paper merupakan buku dengan 700 halaman berisi penelitian tentang ijazah Jokowi. Dokter Tifa menyumbangkan pemikirannya tentang ilmu neurobehaviour, neuropolitika, hingga metakognisi.

    Tifa menerangkan, dari sisi telematika idenya berasal dari Roy Suryo, sedangkan dari sisi digital forensik idenya disumbangkan Rismon Sianipar

  • Manipulator Publik Bernama Erick Thohir

    Manipulator Publik Bernama Erick Thohir

    Oleh:Geisz Chalifah

    INDONESIA mendapat kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada 2023. Namun Stadion Utams Gelora Bung Karno telah lebih dulu menandatangani kontrak dengan sebuah event organizer (EO) untuk konser besar.

    Maka, agar pertandingan tetap bisa digelar di Jakarta, PSSI mau tak mau harus menggunakan JIS (Jakarta International Stadium) — hasil karya anak bangsa yang rampung di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. JIS bahkan mendapat pengakuan dunia.

    Namun, ini bukan lagi soal karya, apalagi olahraga.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang tak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Anies Baswedan.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang tak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Anies Baswedan.

    Melalui para menterinya, Jokowi menjalankan serangkaian manuver yang halus tapi jelas terasa — upaya sistematis untuk meredupkan setiap capaian yang identik dengan Anies.

    Para pembantunya seperti berlomba mencari “poin jasa” dengan cara mendiskreditkan Anies di ruang publik.

    Semua itu bukan sekadar rumor, tapi kenyataan yang tampak kasat mata.

    Kejahatan politik terhadap Anies dilakukan perlahan, rapi, dan penuh perhitungan. (Semua sudah saya bukukan, hanya menunggu waktu untuk diterbitkan.)

    Dalam agenda besar itu, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil peran penting. Ia datang bersama beberapa menteri lain, membawa “ahli rumput” yang sama sekali tidak memahami teknologi hybrid grass di JIS — perpaduan antara rumput alami Zoysia matrella dan serat sintetis stabilizer fiber.

    Lalu dari bawahannya muncul alasan absurd: bus pemain tidak bisa memasuki akses pemain. Yang kemudian terbantahkan dengan Fakta langung dihadapannya.

    Drama pun dimulai.

    Manipulasi politik yang luar biasa: bagaimana caranya tetap memakai JIS, tetapi di saat yang sama, merusak nama Anies Baswedan.

    Perdebatan di publik memanas.

    Lalu Erick Thohir menggelar konferensi pers sambil menunjukkan surat yang diklaim berasal dari FIFA — seolah-olah FIFA meminta rumput JIS diganti. 

    Erick Thohir Memenggal surat FIFA. Dia tak membaca utuh dari paragraf pertama. Dia bermaksud jahat dengan memanipulasi di hadapan wartawan. 

    Padahal, surat FIFA itu hanyalah jawaban atas surat PSSI sendiri, bukan instruksi resmi.

    Bunyi paragraf pertama surat FIFA itu sangat jelas:

    “In view of the proposed change from the Jakarta GBK Stadium to Jakarta International Stadium and based on the facts provided with the report of PSSI’s domestic pitch experts, please find the FIFA pitch management assessment as follows.”

    Terjemahannya:

    “Sehubungan dengan usulan perubahan dari Stadion GBK Jakarta ke Stadion Internasional Jakarta, dan berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan melalui laporan para ahli lapangan domestik PSSI, berikut adalah penilaian manajemen lapangan dari FIFA.”

    Artinya tegas:

    FIFA tidak memerintahkan pergantian rumput. Mereka hanya menilai laporan yang dikirim PSSI sendiri. Namun di tangan Erick Thohir, surat itu diubah menjadi alat manipulasi publik. Penilaian teknis disulap menjadi narasi politik.

    Rumput JIS akhirnya diganti — dan ironisnya, stadion justru tergenang air. Citra yang ingin diperbaiki malah rusak karena kepalsuan yang diciptakan sendiri.

    Erick Thohir menjadikan sepak bola sebagai alat politik, sementara di balik semua langkah itu, tampak jelas bayang kekuasaan Jokowi.

    Dia adalah dalang yang membiarkan kejahatan politik terhadap Anies Baswedan berjalan halus tapi nyata.

    Erick Thohir, sang manipulator publik, memainkan peran dengan penuh kelicikan demi satu tujuan: ambisi kekuasaan

    (Pegiat demokras

  • Kader Nasdem Ramai-ramai Nyeberang ke PSI

    Kader Nasdem Ramai-ramai Nyeberang ke PSI

    GELORA.CO -Kader Partai Nasdem ramai-ramai menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), setelah dimotori Ahmad Ali, Ricky Valentino dan Bestari Barus.

    Mereka yang loncat partai termasuk mantan Koordinator Nasional Relawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024, seperti Sekretaris Jenderal Relawan AMIN sekaligus mantan Ketua Bappilu Nasdem Lombok Utara, Hamjadid.

    Hamjadid mengatakan, soliditas jaringan relawan AMIN, seperti para koordinator wilayah (Korwil), koordinator daerah (Korda), hingga pengurus kabupaten, kini diarahkan untuk memperkuat mesin politik PSI di akar rumput.

    “Kini saatnya kami melangkah bersama PSI untuk membentuk energi baru politik anak muda yang progresif dan terbuka,” ujar Hamjadid dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa 14 Oktober 2025.

    Hamjadid menyebutkan, Valentino yang resmi bergabung dan kini didapuk sebagai Ketua DPP PSI, langkahnya langsung diikuti oleh sejumlah mantan pengurus relawan AMIN 2024 dan mantan kader NasDem dari berbagai daerah.

    “Yang dulu aktif di jaringan relawan AMIN, kini satu per satu menyatakan siap bergabung dengan PSI. Gerakan ini disebut sebagai bentuk konsolidasi politik baru yang tumbuh dari semangat persatuan pasca Pemilu 2024,” kata Hamjadid.

    “Kami mengikuti langkah strategis yang telah ditunjukkan Komando Ricky Valentino,” sambungnya