Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Prabowo Umumkan Rencana Pangkas BUMN dari 1.000 ke 200

    Prabowo Umumkan Rencana Pangkas BUMN dari 1.000 ke 200

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah reformasi BUMN yang ambisius, termasuk membuka peluang bagi profesional asing untuk memimpin perusahaan negara. 

    Ia mengumumkan rencana memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200 saat berdialog dengan Chairman Forbes Media Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025, Jakarta, Rabu malam, 15 Oktober 2025. 

    “Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional mungkin 200, atau 230, 240 dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo. 

    Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi besar untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan negara.

    Prabowo menekankan bahwa reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta hasil usaha negara yang selama ini dinilai masih rendah. 

    “Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” kata Kepala Negara. 

    Selain itu, pemerintah telah membuka peluang bagi profesional asing untuk memimpin BUMN. Langkah ini dimaksudkan agar manajemen BUMN lebih profesional dan mampu bersaing di tingkat global.

    “Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ucap Prabowo

  • Saya Ingin Jadi Polisi yang Baik, Tapi…

    Saya Ingin Jadi Polisi yang Baik, Tapi…

    GELORA.CO –  Komjen Purn Dharma Pongrekun mengaku dirinya ingin menjadi polisi yang baik. Tapi sistem yang rusak di tubuh Korps Bhayangkara membuat hal itu tak tercapai.

    “Sungguh-sungguh saya ingin jadi polisi yang baik. Tetapi, rasa aman dari seorang anak buah atau itu sangat ditentukan value yang dibangun pimpinannya,” katanya dalam perbincangan di Podcast Forum Keadilan TV yang diunggah pada Rabu, 15 Oktober 2025.

    “Rasa aman daripada anggota untuk dia tetap bertahan di organisasi tersebut dengan nyaman adalah mengikuti value. Kalau tidak nanti akan disebut ‘kamu melawan arus’” imbuhnya.

    Eks Wakil Kepala BSSN itu menyebut, kehidupan seorang anggota Polri seperti kerbau yang dicucuk hidungnya.

    Dia juga menyebut adanya konsekuensinya jika tak mengikuti arus di Polri tersebut.

    “Tampias, tergeser dari harapan-harapan yang dianggap mampu atau bisa untuk mewarnai atau memperbaiki organisasi, otomatis,” sebutnya.

    Dia lantas menyebut adanya gerbong-gerbong di tubuh Polri yang terjadi dari proses panjang dan adanya sistem ‘homo homini lupus’.

    “Karena ukuran persaingan diukur dengan angka,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah hal itu berlaku di seluruh institusi Polri atau hanya di masing-masing kesatuan, Dharma Pongrekun menyebut terungkap atau tidaknya ke publik.

    “Karena kondisi di dalam tergantung dari value yang dibangun oleh pimpinannya. Siapapun pimpinannya,” tuturnya.

    Menurut Dharma, aturan yang termuat di dalam buku-buku mengenai Polri sudah cukup baik tinggal pelaksanaan di lapangan.

    “Tapi, jangan lupa bahwa Polri hanyalah salah satu subsistem dari sistem pemerintahan. Dan, yang ada di Polri sangat tergantung bagaimana warna, bagaimana konstalasi politik. Karena politik tidak bisa dilepaskan dari polisi dan kebijakan,” tandasnya.***

  • Cabuli Anak Dibawah Umur, Anggota DPRD Depok Rudy Kurniawan Divonis 10 Tahun Penjara

    Cabuli Anak Dibawah Umur, Anggota DPRD Depok Rudy Kurniawan Divonis 10 Tahun Penjara

    GELORA.CO – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun terhadap anggota DPRD Depok, Rudy Kurniawan dalam kasus pencabulan anak dibawah umur. 

    Majelis Hakim menyatakan bahwa Rudy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan membujuk anak dibawah umur berusia 15 tahun untuk melakukan persetubuhan sebagai mana yang tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

    “Mengadili, satu, menyatakan Terdakwa Rudy Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan,” kata Majelis Hakim saat membacakan putusan, Rabu (15/10/2025).

    Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsidair tiga bulan masa tahanan. Hakim juga memerintahlan Rudy untuk tetap berada di dalam tahanan. 

    “Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujarnya.

  • Gibran Ditanya soal Optimalisasi CPNS Jawabnya ‘Nanti yah’, Yusuf Muhammad: Ini Terlihat Kosong

    Gibran Ditanya soal Optimalisasi CPNS Jawabnya ‘Nanti yah’, Yusuf Muhammad: Ini Terlihat Kosong

    GELORA.CO –  YouTuber Yusuf Muhammad memberikan respons keras soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ini berkaitan soal respon Wapres Gibran saat mendapatkan pertanyaan soal CPNS optimalisasi.

    Sebelumnya, video terkait Wapres Gibran yang dapat pertanyaan soal pesan-pesan CPNS yang dapat optimalisasi.

    “Bapak ijin boleh pesan-pesan untuk CPNS optimalisasi bapak?,” tanya seorang perempuan dalam rekaman di video tersebut.

    “Mau optimalisasi, mau RRI, nanti yah,” balas Gibran.

    Respons inilah yang kemudian disorot tajam Yusuf Muhammad lewat unggahan di akun Threads pribadinya.

    Ia menyebut Gibran seolah-olah sama sekali tidak tahu soal CPNS Optimalisasi ini.

    “Entah apa yang ada dalam pikiran Wapres kita. Gibran ini terlihat kosong,” katanya dikutip Rabu (15/10/2025).

    “Jujur saya curiga apa benar-benar dia tidak paham dengan apa itu CPNS Optimalisasi,” sebutnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut setidaknya jika tidak ada yang mampu diungkap ia berharap Gibran bisa memberikan pesan singkat.

    Menurutnya pesan yang disampaikan tidak harus panjang. Setidaknya ada pesan yang disampaikan apa susahnya.

    “Padahal kalau dia tidak paham setidaknya bisa memberikan semangat dan sehat selalu yah,” jelasnya.

    “Harus bisa Gibran menyampaikan pesan singkat seperti itu, apa susahnya,” terangnya.

  • Viral Komplotan Penculik Siksa Pembeli Mobil di Tangsel, Ditemukan Senpi-Seragam Polisi

    Viral Komplotan Penculik Siksa Pembeli Mobil di Tangsel, Ditemukan Senpi-Seragam Polisi

    GELORA.CO – Sebuah video berisi komplotan penculik yang menyiksa pembeli mobil di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel) viral di media sosial. Tiga pria menjadi korban tersebut mendapat penyiksaan dari para pelaku. 

     

    Video yang diunggah akun Instagram @wargajakarta itu memperlihatkan tiga pria duduk berbaris tanpa mengenakan baju yang punggungnya terluka dengan saling mengoles balsem.

     

    Berdasarkan keterangan akun tersebut peristiwa bermula saat sepasang suami istri (pasutri) berniat membeli mobil dan bertemu pelaku di wilayah Pondok Aren, Tangsel. Saat pertemuan berlangsung, pasutri dan dua rekannya dibawa ke sebuah rumah oleh sekelompok pria tersebut di Perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangsel.

     

    “Di lokasi itu, tiga pria korban mengalami penganiayaan, sementara sang istri berhasil melarikan diri setelah dua hari disekap oleh para pelaku,” tulis akun tersebut dikutip Rabu, 15 Oktober 2025. 

    Sementara Erlangga, Ketua RT 14 Perumahan Taman Mangu Indah mengatakan di rumah yang dijadikan tempat penganiayaan oleh kelompok tersebut telah dilakukan penggeledahan oleh kepolisian. Penggeledahan itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, Senin, 13 Oktober 2025.

     

    “Kemarin saya datang itu untuk proses penggeledahan rumah oleh tim Resmob, ditemukan beberapa stel seragam polisi dan satu pucuk senjata rakitan dan 6 butir peluru. Yang diamankan total 5 orang dan 3 korban. Dari 5 itu, 1 wanita dan 4 laki-laki,” ujar Erlangga.

     

    Erlangga menuturkan berdasarkan informasi yang diterimanya, penangkapan itu terkait penyekapan. Kelompok tersebut tinggal di rumah tersebut atas izin dari keponakan salah satu pelaku. 

     

    “Awalnya itu penyekapan sampai kemudian polisi menemukan video 3 orang yang luka-luka itu. Ternyata itu ada penyiksaan, itu baru diketahui ketika lagi penggeledahan rumah,” kata Erlangga.

     

    Sementara Polda Metro Jaya telah menangkap tiga pelaku penyiksaan dalam kasus penculikan dengan modus jual beli mobil di wilayah Pondok Aren, Tangsel.

     

    “Ada tiga orang yang diamankan, selanjutnya didalami dan dikembangkan. Ketiga pelaku berpura-pura sebagai pembeli mobil. Kemudian mendatangi korban, korban yang berencana menjual mobil, kemudian dilakukan penganiayaan,” Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ary Syam Indradi.

     

    Berdasarkan pemantauan Metrotvnews.com di rumah yang dijadikan penyekapan tersebut terdapat satu unit mobil Kijang Innova dengan berplat kepolisian terparkir di garasi rumah itu. Selain itu, beberapa kendaraan roda dua pun terparkir di garasi rumah yang telah sepi usai adanya penangkapan itu.

  • Pemerasan hingga Korupsi dan Konsekuensi Jika Tak Ikut Arus Pimpinan

    Pemerasan hingga Korupsi dan Konsekuensi Jika Tak Ikut Arus Pimpinan

    GELORA.CO –  Eks Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Purn Dharma Pongrekun menyinggung soal budaya di tubuh institusi Polri.

    Awalnya, dia menyebut bahwa hal yang didapatnya dari pendidikan di akademi kepolisian (dulu AKABRI) tak mampu membendung arus kuat yang terjadi di tubuh Korps Bhayangkara.

    “Setelah kami selesai ternyata teori-teori yang kami dapatkan, latihan-latihan yang kami dapatkan tidak mampu untuk mengatasi kekuatan daripada arus (di dalam tubuh Polri) itu sendiri, arus budaya organisasi,” ujarnya dalam perbincangan di Podcast Forum Keadilan TV yang diunggah pada Rabu, 15 Oktober 2025.

    Dia lantas memberi contoh budaya di tubuh Polri. Menurutnya, budaya tersebut kerap jadi perdebatan di masyarakat.

    “Seperti yang diributkan masyarakat, masih ada pemerasan, ada korupsi, ada kekerasan dan sebagainya,” ungkapnya.

    Hal itu, kata dia, menjadi persoalan. Jika hal itu tidak ada, lanjutnya, tidak akan ada masalah terkait reformasi Polri.

    Dharma Pongrekun mengaku, dirinya ingin menjadi polisi yang baik. Namun, rasa aman sebagai anak buah atau anggota Polri sangat ditentukan oleh value yang dibangun oleh pimpinannya.

    “Rasa aman daripada anggota untuk dia tetap bertahan di organisasi tersebut dengan nyaman adalah mengikuti value. Kalau tidak nanti akan disebut ‘kamu melawan arus’” ujarnya.

    Arus tersebut, kata dia, tak kasat mata. Namun, apa yang terjadi di dalamnya ibarat ‘kerbau yang dicucuk hidungnya’ dan ada konsekuensi jika tak mengikuti arus tersebut.

    “Tampias, tergeser dari harapan-harapan yang dianggap mampu atau bisa untuk mewarnai atau memperbaiki organisasi, otomatis,” tandasnya.***

  • Biaya Naik Tiga Kali Lipat, Uangnya ke Mana?!

    Biaya Naik Tiga Kali Lipat, Uangnya ke Mana?!

    GELORA.CO – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali bikin publik tercengang. Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu.

    Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. Namun, pemerintah kala itu justru membatalkan kerja sama dengan Jepang dan berpaling ke China dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4%.

    Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip cerita dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.

    Yang lebih mengejutkan, kata Mahfud, beban utang proyek ini terus menumpuk.

    Setiap tahun, bunga utang kereta cepat mencapai Rp2 triliun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegasnya.

    Ia pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak agar proyek kereta cepat Whoosh dibiayai oleh APBN.

    Risiko Gagal Bayar dan Ancaman Kedaulatan Wilayah

    Mahfud juga memperingatkan bahaya jika Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut.

    Ia mencontohkan kasus Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi utang kepada China.

    “Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” kata Mahfud.

    Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai tiga kali lipat bisa masuk ranah pidana korupsi.

    “Kalau betul ada markup, itu pidana. Harus diselidiki ke mana uangnya mengalir,” tegasnya.

    “Jangan biarkan bangsa ini terbiasa membiarkan yang bersalah lalu dimaafkan begitu saja.”

    Di bagian lain, Mahfud juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2.

    “Prabowo mulai merangkak memberantas korupsi. Dari kasus Riza Chalid sampai timah, ini langkah yang bagus,” ujarnya.

  • PIK 2 ‘Ditendang’ dari Proyek Strategis Nasional, Mahfud Dukung Prabowo: Sikat, Harus Tegas!

    PIK 2 ‘Ditendang’ dari Proyek Strategis Nasional, Mahfud Dukung Prabowo: Sikat, Harus Tegas!

    GELORA.CO –  Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang menghapus proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Proyek tersebut akhirnya harus “ditendang” setelah sebelumnya ditetapkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Wah itu bagus sekali. Artinya bagian dari Pak Prabowo merangkak ini. Karena ini dikeluarkan Permenko (Bidang Perekonomian) Nomor 16 tahun 2025, baru saja, bertepatan dengan Hari Agraria Nasional,” ujar Mahfud dikutip dari saluran YouTube Mahfud MD Official, Rabu, 15 Oktober 2025.

    Menurut Mahfud, penghapusan PIK 2 dari PSN semakin menegaskan bahwa proyek itu sudah seharusnya dilepas dan dikembalikan pengelolaannya kepada negara.

    “Itu menyatakan bahwa PIK-2 itu bukan lagi PSN. Oleh sebab itu pengelolanya tidak bisa lagi dilakukan penguasaan hak, tetapi bisa dilakukan pengusahaan. Dan itu sudah dilepaskan, artinya dari program yang selama ini dikelola oleh Aguan itu dilepas sekarang,” paparnya.

    Dihapusnya proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Aguan menurut Mahfud, lebih dilatari oleh penegakan keadilan.

    “Karena begini, pertama persoalan konstitusional bahwa menurut Pasal 33 itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan tidak boleh dikuasakan kepada swasta. Boleh dilakukan pengusahaan. Pengusahaan, bukan penguasaan. Boleh dilakukan pengusahaan,” terangnya.

    Ia pun memuji langkah tegas Prabowo mencabut proyek tersebut yang tentunya sudah didahului oleh kajian menyeluruh. Terlebih kata Mahfud, kasus pencaplokan laut ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    “Sikat, bagus. Jadi harus tegas begitu, Pak Prabowo, ndak apa-apa, dikritik banyak, Bapak ini kok omong aja, enggak apa-apa Pak, jalan. Bapak merangkak, karena tidak mudah. Bapak kembali aja, Pak Prabowo, ke buku Paradoks Indonesia itu. Saya baca di situ, ketika Bapak mendirikan partai itu kan ingin memenggal leher bajingan-bajingan ini,” tegas pria asal Madura ini.

    “Memenggal leher itu dalam arti merampas kembali hak negara lah. Karena itu Pak Prabowo mengatakan, saya

    mendirikan partai, masa negara dikuasai oleh preman. Hasilnya apa bagi bangsa ini? Kan itu pernyataan Pak Prabowo. Nah sekarang beliau ada di situ. Terus aja kita dukung. Langkah Pak Prabowo yang dari tahap ke tahap ini harus kita dukung,” tutupnya.***

  • DPR Minta Purbaya Tak Campuri Kebijakan Kementerian Lain

    DPR Minta Purbaya Tak Campuri Kebijakan Kementerian Lain

    GELORA.CO -Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki komunikasi politik dan membangun koordinasi yang lebih solid dengan jajaran tim ekonomi pemerintah.

    Misbakhun juga menegaskan agar Purbaya tidak terlalu sering mencampuri kebijakan kementerian lain di luar kewenangannya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun, dikutip dari laman DPR pada Rabu, 15 Oktober 2025.

    Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi langkah Purbaya yang ingin mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat rendahnya penyerapan. 

    Menurut Misbakhun, alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

    “Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegas Legislator Golkar ini.

    Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa ia mendorong anggaran tersebut dapat terserap dan tidak direalokasikan ke pos anggaran lain, agar tidak menjadi beban pembiayaan negara.

    “Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja? kan saya bayar bunga. Jadi kita dorong supaya nggak bisa. Malah itu tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis,” kata Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa 14 Oktober 2025.

  • Program Kerakyatan Prabowo Berupaya Lenyapkan Kuasa Oligarki

    Program Kerakyatan Prabowo Berupaya Lenyapkan Kuasa Oligarki

    GELORA.CO –Presiden Prabowo Subianto berupaya keras melenyapkan kuasa oligarki lewat program pro-rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi dalam acara diskusi bertajuk “Prestasi Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Jalan Pattimura No. 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.

    Fithra menjelaskan terdapat doktrin masa lalu yang masih melekat di berbagai negara yakni penguasa dianggap berhak menginjak-ninjak yang kecil. 

    “Ini yang ingin dilenyapkan oleh Presiden dengan program-programnya yang fokus kepada rakyat,” ujar dia.

    Ekonom senior itu juga sempat mengutip beberapa pidato Presiden Prabowo yang menyinggung soal oligarki kekuasaan.

    “Kalau kita melihat, presiden juga sering mengutip buku yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal, ‘Why Nations Failed’ atau ‘Kenapa Negara Gagal’ penulis bukunya Acemoglu, pemenang Nobel ekonomi tahun itu,” tegasnya.

    “Mereka menyampaikan bahwa negara gagal kalau oligarki, kalau sistem ekonominya hanya berputar di kelompok elite tanpa mengalir ke bawah. Maka pada saat-saat seperti itulah, ekonomi menjadi milik yang kuasa, dan negara menjadi gagal,” sambung dia.

    Namun di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang berjalan hampir setahun, Fithra mencatat beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan. 

    “Angka kemiskinan kita 8,47 persen. Terendah sepanjang sejarah. Angka pengangguran kita 4,76 persen, juga terendah sepanjang sejarah. Kalau kita lihat angka ketimpangan, jurang yang memisahkan antara miskin dan kaya, gini rasio koefisien (angka indikator ketimpangan) 0,375 persen, terendah semenjak 16 tahun terakhir,” urainya.

    Di samping itu, dia juga mendapati angka kemiskinan di desa turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen, atau turun 0,43 juta orang miskin di desa dikarenakan berhasil mendatangkan investasi ke dalam negeri.

    “Tadi kita sudah melihat bagaimana angka pengangguran, 4,76 persen, termasuk yang terendah sepanjang sejarah. Bagaimana caranya? Mendatangkan investasi,” ucapnya.

    “Di semester pertama tahun ini, sudah ada 945 triliun rupiah investasi di Indonesia. Naik 13,6 persen dari posisinya di tahun lalu. Prestasi ini,” demikian Fithra menambahkan.