Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Tayangan Soal Pesantren Berbuntut Panjang, Banser NU Ancam Gorok Leher Karyawan Trans7

    Tayangan Soal Pesantren Berbuntut Panjang, Banser NU Ancam Gorok Leher Karyawan Trans7

    GELORA.CO –  Polemik tayangan di Trans7 yang dianggap menghina pesantren dan kyai kini berbuntut panjang.

    GP Ansor dan Banser menjadi salah satu pihak yang menyatakan tidak terima dengan narasi Trans7 tentang feodalisme di pesantren.

    Organisasi masyarakat itu lantas melakukan demonstrasi di depan kantor Trans7 yang berlokasi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

    Dalam orasinya, perwakilan GP Ansor menilai tayangan pada program televisi swasta itu telah memframing negatif kyai dan pesantren.

    “Tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kyai ulama dan pondok pesantren. Apabila ada kyai ulama kita yang dihina, maka Andor dan Banser akan menjadi garda terdepan,” katanya dikutip dari akun X @lobaKaheureui pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

    Mereka juga mengatakan bahwa sejak dahulu anggota GP Ansor dan Banser telah ikut berjuang dalam kemerdekaan bangsa.

    Oleh sebab itu, ia menilai karyawan Trans7 saat ini dapat bekerja dengan nyaman karena hasil dari perjuangan anggota ormas tersebut.

    “Saudara-saudara Trans7 yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

    Pihak GP Ansor dan Banser kemudian melontarkan ancaman dengan mangatakan siap menggorok leher para pekerja di stasiun televisi tersebut.

    “Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian,” tegasnya. (*)

  • Gerakan Menyerang NU Dinilai Sistemik dan Terkoodinir

    Gerakan Menyerang NU Dinilai Sistemik dan Terkoodinir

    GELORA.CO -Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menilai upaya memecah belah Nahdlatul Ulama (NU) yang belakangan terjadi bukanlah kejadian spontan, melainkan gerakan sistemik yang terkoordinir. 

    Ia bahkan menyebut pola serangan ini muncul dalam berbagai bentuk, baik dari kalangan internal maupun eksternal NU, dengan motif yang berbeda-beda.

    “Sudah sering saya katakan, gerakan menyerang NU ini sistemik dan terkoordinir,” ujar Islah Bahrawi lewat akun X miliknya, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Menurutnya, bila agitasi tersebut berasal dari kalangan internal, maka besar kemungkinan berkaitan dengan ambisi politik menjelang Muktamar NU 2027. 

    Sementara jika datang dari pihak luar, pola serangannya justru lebih agresif dan dibungkus dengan narasi kepedulian palsu terhadap NU.

    “Kalau dari eksternal biasanya dari mereka yang mengaku peduli NU tapi rajin menyerang NU, padahal bukan Nahdliyin,” tegas Islah.

    Ia menjelaskan, serangan dari sesama umat Islam biasanya datang dari kelompok yang selama ini merasa agendanya terhalang oleh sikap NU yang lebih moderat, inklusif, dan toleran.

    Namun, jika serangan tersebut datang dari pihak non-Muslim, Islah menilai penyebabnya lebih pada kesalahpahaman tentang peran NU dalam sejarah kebangsaan.

    “Kalau dari non-Islam, mungkin karena tidak paham saja, bahwa NU adalah pembela kelompok minoritas sejak dulu. Mereka tidak bisa membedakan antara NU dan FPI,” ujarnya.

    Dengan nada satir, Islah menambahkan, bila serangan terhadap NU tidak berasal dari semua pihak tersebut dan dilakukan oleh akun anonim, maka motifnya kemungkinan sederhana saja yaitu demi kepentingan ekonomi pribadi.

    “Jika serangan itu tidak berasal dari semua itu — dan apalagi anonim — pasti karena demi beras dan lauk pauk,” tutupnya

  • Segera Audit Whoosh agar Tak Jadi Isu Politis

    Segera Audit Whoosh agar Tak Jadi Isu Politis

    GELORA.CO -Aparat Penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) harus melakukan penyelidikan terhadap perencanaan dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh untuk menghindari persoalan tersebut tidak berkembang menjadi wacana politis yang kontraproduktif.

    Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak sepatutnya dilihat secara negatif dan politis.

    “Pembangunan infrastruktur transportasi strategis ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem mobilitas nasional, yang pada dasarnya bertujuan mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Hasanuddin mengatakan, penting untuk membedakan antara substansi pembangunan infrastruktur strategis dengan dugaan kelemahan dalam perencanaan dan pembiayaan proyek. Jika terdapat indikasi perencanaan keuangan yang tidak profesional, penuh intervensi, atau menyebabkan pembengkakan biaya, maka hal tersebut harus diselesaikan secara akuntabel melalui evaluasi menyeluruh dan audit investigatif yang independen.

    “Untuk menghindari agar persoalan ini tidak berkembang menjadi wacana politis yang kontraproduktif, sebaiknya KPK atau Kejaksaan melakukan penyelidikan dan evaluasi mendalam terhadap aspek perencanaan dan pembiayaan proyek,” terang Hasanuddin.

    Langkah tersebut kata Hasanuddin sangat penting untuk memastikan transparansi, menegakkan prinsip akuntabilitas publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek nasional berskala besar.

    Sementara itu, pemenuhan kewajiban utang dan pengelolaan finansial proyek dapat ditangani secara profesional oleh pihak pengelola, BP BUMN dan Danantara sebagai institusi yang memiliki kapasitas serta mandat dalam menata kembali struktur keuangan proyek strategis negara.

    “Kritik terhadap aspek tata kelola keuangan tidak boleh mengaburkan nilai strategis proyek ini bagi masa depan transportasi Indonesia,” tutur Hasanuddin.

    Hasanuddin menilai, kereta cepat Whoosh tetap merupakan pencapaian besar yang dapat menjadi tonggak kemajuan teknologi dan transportasi nasional, asalkan ke depan dikelola dengan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

    “Dengan demikian, sikap yang proporsional dan konstruktif sangat dibutuhkan, agar proyek ini tidak terjebak dalam pusaran politisasi, melainkan menjadi simbol kemajuan dan pembelajaran menuju tata kelola pembangunan nasional yang lebih baik,” pungkas Hasanuddin. 

  • Luhut Mulai Buang Badan Akui Proyek Kereta Cepat ‘Busuk’ Sejak Awal

    Luhut Mulai Buang Badan Akui Proyek Kereta Cepat ‘Busuk’ Sejak Awal

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan secara blak-blakan mengakui bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh sudah bermasalah sejak awal pelaksanaannya.

    Dalam pernyataannya yang disampaikan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025, Luhut menggambarkan kondisi proyek yang ia warisi itu sebagai sesuatu yang sudah “busuk” dan harus segera diselamatkan melalui audit menyeluruh.

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” ujar Luhut.

    Pernyataan jujur namun tajam itu sontak memancing berbagai reaksi publik. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang menanggapinya dengan sindiran tajam.

    “Hahaha, ada yang mulai buang badan,” tulis Said Didu lewat akun media sosial pribadinya, menanggapi pernyataan Luhut.

    Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pernyataan Luhut justru membuka tabir lama tentang bagaimana proyek strategis nasional itu dikelola di masa pemerintahan sebelumnya.

    “Pernyataan Luhut justru membuka tabir ‘busuk’ pemerintahan sebelumnya,” kata Hensat di akun X.

    Proyek kereta cepat Whoosh sejak awal memang menuai sorotan tajam, mulai dari pembengkakan biaya, skema pinjaman luar negeri, hingga jaminan pemerintah yang sempat memicu perdebatan publik.

    Kini, dengan pengakuan Luhut tersebut, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam menuntaskan audit dan memastikan proyek bernilai ratusan triliun itu benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menjadi monumen politik yang sarat masalah. 

  • KPK Tak Usah Tunggu Laporan Jika Serius Selidiki Kasus Whoosh

    KPK Tak Usah Tunggu Laporan Jika Serius Selidiki Kasus Whoosh

    GELORA.CO -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta dirinya membuat laporan terkait dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh sebagai hal yang janggal.

    Mahfud menegaskan bahwa dalam hukum pidana, aparat penegak hukum seharusnya langsung melakukan penyelidikan jika menerima informasi adanya dugaan tindak pidana, bukan justru menunggu laporan masyarakat.

    “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” ujar Mahfud lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi Minggu, 19 Oktober 2025.

    Ia menambahkan, laporan baru diperlukan jika aparat belum mengetahui adanya peristiwa yang diduga pidana. Namun, bila informasi sudah terbuka di publik, seharusnya KPK bisa langsung menindaklanjuti.

    Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menyebut bahwa KPK melakukan kekeliruan kedua, karena menganggap dirinya sebagai sumber awal isu mark up proyek Whoosh. Padahal, isu tersebut pertama kali diangkat oleh Nusantara TV melalui program “Prime Dialog” edisi 13 Oktober 2025, yang menghadirkan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.

    “Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG, yang awalnya menyiarkan itu adalah Nusantara TV dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan,” jelas Mahfud.

    Mahfud menegaskan, semua yang ia sampaikan di podcast-nya bersumber dari siaran resmi Nusantara TV tersebut. Ia bahkan siap membantu KPK menelusuri informasi itu dengan menunjukkan tayangan aslinya.

    “Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya, dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV. Setelah itu panggil Nusantara TV, Antoni Budiawan, dan Agus Pambagyo untuk dimintai keterangan,” katanya.

    Ia menutup pernyataannya dengan sindiran halus terhadap lembaga antirasuah yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan itu. 

    “Aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa Nusantara TV sudah menyiarkan masalah tersebut sebelum saya 

    membahasnya di podcast TERUS TERANG,” pungkas Mahfud

  • Viral Video Jokowi Tak Bisa Salam UGM, Netizen: Katanya Alumni…

    Viral Video Jokowi Tak Bisa Salam UGM, Netizen: Katanya Alumni…

    GELORA.CO – Momen mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menghadiri Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ( UGM ) pada Jumat 17 Oktober 2025, masih menjadi perbincangan publik.

    Salah satunya publik menyoroti viralnya video detik-detik Jokowi tidak bisa salam UGM. Di mana Jokowi terlihat celingak-celinguk, bingung, saat diminta memperagakan salam UGM.

    Sebuah adegan kecil yang terekam jelas di kamera. Ketika semua tamu dan civitas akademika UGM serentak menempelkan tangan kanan di dada kiri, refleks khas salam Gadjah Mada, Jokowi tampak ragu.

    Jokowi menoleh ke kanan, ke kiri, mencari petunjuk. Beberapa detik kemudian, barulah tangannya bergerak. terlambat, kikuk, dan terlihat meniru.

    “Jokowi tidak tahu isyarat salam UGM, tolah-toleh nyontek sebelahnya dulu,” kata pemilik akun X @CakKhum dikutip Sabtu 18 Oktober 2025.

    “Salam UGM palsu diperkenalkan oleh Jokowi alumnus UGM palsu. Orang2 salam UGM, dia malah salam sekenanya,” sambung @Srik4ndiMuslim2. 

    “Rektor UGM ngotot Jokowi alumni UGM, tapi kok salam UGM aja bingung, piye? tanya @butahukum.

    “Katanya Jokowi alumnus UGM. Kok gak fasih salam UGM?” komentar @ArtaN7707. 

    Katanya Alumnus ?
    Salam UGM bukan Pasar Pramuka 🙄 pic.twitter.com/MliBW0qJN1

    — MasBRO 🦉🫶 (@MasBRO_back) October 18, 2025

  • Viral Pria Nyamar Jadi Perempuan Masuk ke Asrama Mahasiswi Unsri, Keburu Dipergoki Satpam

    Viral Pria Nyamar Jadi Perempuan Masuk ke Asrama Mahasiswi Unsri, Keburu Dipergoki Satpam

    GELORA.CO – Malam di Asrama Mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) Indralaya biasanya berjalan tenang. Namun, Kamis (16/10/2025) malam itu berubah menjadi malam penuh kehebohan ketika seorang “mahasiswi baru” yang mengenakan jilbab ternyata bukan perempuan. Sosok itu adalah seorang pemuda yang menyamar.

    Pemuda berinisial TA tersebut diketahui bukan mahasiswa Unsri. Ia diam-diam masuk ke area asrama mahasiswi dengan berpakaian lengkap seperti perempuan, mengenakan gamis dan jilbab panjang.

    Aksi penyamarannya terungkap setelah beberapa penghuni asrama merasa curiga dengan cara bicaranya yang tidak seperti biasanya.

    “Informasi yang kami terima, yang bersangkutan nyamar jadi perempuan, pakai jilbab,” ujar Kasi Humas Polres Ogan Ilir AKP Herman Ansori, Sabtu (18/10/2025).

    Salah satu penghuni, Rani (21), mengaku awalnya tak menyangka. Ia melihat “mahasiswi baru” itu duduk sendirian di depan tangga lantai dua sambil menunduk. Namun ketika ditegur, suaranya terdengar berat dan agak grogi.

    “Awalnya kami pikir dia pendatang baru, tapi kok cara jalannya aneh. Kami akhirnya lapor ke satpam,” katanya.

    Petugas keamanan kampus yang datang langsung memeriksa identitas “mahasiswi” tersebut. Tak butuh waktu lama hingga penyamarannya terbongkar. Pemuda itu panik dan mencoba pergi, namun segera diamankan oleh petugas dan diserahkan ke polisi.

    Kepolisian Ogan Ilir memastikan tengah menyelidiki motif TA melakukan aksi nekat itu. Hingga kini belum diketahui apakah ia memiliki niat jahat atau sekadar iseng.

    Namun, pihak kampus dan mahasiswa diminta lebih waspada terhadap orang tak dikenal di lingkungan asrama.

    “Kami sedang dalami motifnya. Yang pasti, kejadian seperti ini tidak boleh terulang,” tegas AKP Herman.

    Wakil Rektor bidang kemahasiswaan Unsri juga berencana memperketat akses keluar-masuk asrama dengan sistem registrasi tamu dan CCTV tambahan.

    Kabar penyamaran ini sontak viral di media sosial. Banyak warganet yang merasa heran sekaligus geli dengan keberanian pemuda itu.

    Sebagian berkomentar bahwa rasa penasaran atau iseng bisa berujung fatal, apalagi di lingkungan kampus yang sensitif seperti asrama mahasiswi.

    “Nyamar demi apa, Bang? Dunia nggak sepi-sepi amat kali,” tulis salah satu akun di instagram 

    Sementara lainnya mengingatkan bahwa tindakan seperti ini bisa dianggap melanggar hukum karena mengganggu privasi penghuni asrama.

    Kisah TA jadi pengingat bahwa keamanan dan kenyamanan mahasiswi di lingkungan kampus harus menjadi prioritas.

    Sekecil apa pun tindakan penyamaran di area pribadi perempuan bisa menimbulkan trauma dan ketidaknyamanan bagi penghuni lain.

    Kini, TA masih menjalani pemeriksaan. Polisi dan pihak kampus berharap kejadian serupa tak lagi terjadi di Unsri.

  • Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Harus Diganti!

    Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Harus Diganti!

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Ia bahkan tidak segan-segan melakukan reshuffle jika peringatan yang diberikan tidak diindahkan.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

    Awalnya, Prabowo menyinggung soal pengembalian anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak terserap. Ia menyoroti sikap pejabat yang menolak menjalankan proyek tanpa dasar yang kuat.

    “Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini, yang tidak mau akal-akalan. Beliau bisa saja, sudah ada anggarannya, beliau panggil timnya, panggil anak buahnya, ‘Ayo bikin, bikin proyek, bikin proyek.’ Tapi tidak. Beliau punya tanggung jawab pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

    Prabowo pun menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kabinet yang bekerja sungguh-sungguh dan jujur. Namun, ia menegaskan akan menindak tegas mereka yang masih membandel.

    “Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan. Tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Presiden menegaskan tidak takut menghadapi tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang terganggu oleh langkah pemberantasan korupsi.

    “Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan: ‘Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo.’ Nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya. Saya tidak ragu-ragu,” tegasnya.

    “Saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi. Kalau koruptor-koruptor, maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu,” ujar Prabowo.

  • Gibran Harusnya Sudah Dimakzulkan, Ijazah SD dan Usia di Bawah 40 Tak Penuhi Syarat Konstitusi

    Gibran Harusnya Sudah Dimakzulkan, Ijazah SD dan Usia di Bawah 40 Tak Penuhi Syarat Konstitusi

    GELORA.CO –  Eksponen mahasiswa angkatan 77-78, Indro Tjahyono, melontarkan pernyataan keras terkait legalitas posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam acara peluncuran buku Rizal Ramli yang digelar di Jakarta, Indro menilai bahwa Gibran seharusnya sudah dapat dimakzulkan karena tidak memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden.

    “Jangankan ijazah SMA, dia ijazahnya cuma SD,” tegas Indro Tjahyono di hadapan peserta acara, Jumat (17/10/2025).

    Menurutnya, dari sisi hukum dan konstitusi, posisi Gibran saat ini bermasalah karena tidak memenuhi dua syarat utama: pendidikan minimal dan batas usia minimal 40 tahun.

    “Sebenarnya kalau dari segi hukum, karena wakil presiden itu tidak memenuhi syarat, jadi dia mestinya sudah bisa dimakzulkan,” ujar Indro.

    “Masa syaratnya SMA, dia ijazahnya cuma SD. Itu yang harus kita gugat bersama. Dan itu sah digugat menurut hukum dan konstitusi,” lanjutnya.

    Indro menilai, DPR seharusnya sudah menindaklanjuti isu ini, apalagi beberapa purnawirawan TNI telah menyuarakan desakan untuk memakzulkan Gibran. Namun, hingga kini parlemen dinilai diam dan enggan membahasnya.

    “Kenapa DPR belum, padahal purnawirawan TNI sudah sampaikan untuk memakzulkan, DPR tidak mau membahas. Di sini memperlihatkan partainya sendiri ada persoalan,” kata Indro.

    Ia juga mengkritik keras partai politik pengusung Gibran, yang dianggap hanya memanfaatkan sosok putra Presiden ke-7 Joko Widodo itu untuk kepentingan politik jangka pendek, tanpa memperhatikan legalitas dan moralitas konstitusional.

    “Mestinya mereka sadar, memanfaatkan Gibran untuk tujuan politik aja, agar dipasang dan goal menang. Tapi tidak mengerti bahwa digoalkan itu sesuatu yang inkonstitusional,” tegasnya.

    Indro pun menyoroti perubahan aturan syarat calon wakil presiden yang sempat dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah kepemimpinan Anwar Usman, paman Gibran sendiri.

    Ia menyebut, keputusan yang membuka peluang bagi kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk maju dalam pilpres merupakan rekayasa hukum demi kepentingan keluarga kekuasaan.

    “Umurnya pun belum ada 40 tahun dan kemudian dibuat-buat asalkan pernah menjabat kepala daerah. Kalau kita tanya Pak Mahluk ini tidak memenuhi syarat sebagai wapres,” ucapnya.

    Pernyataan Indro Tjahyono ini menambah panjang daftar kritik terhadap legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI 2024–2029, terutama terkait etika politik, moralitas hukum, dan independensi lembaga negara dalam proses pencalonannya.

  • Gatot Nurmantyo Desak Presiden Segera Reformasi Polri: Sudah Mirip Mafia Berseragam

    Gatot Nurmantyo Desak Presiden Segera Reformasi Polri: Sudah Mirip Mafia Berseragam

    GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan pembentukan Komite Reformasi Polri yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah. Ia menilai, hingga lebih dari sebulan sejak rencana itu disampaikan, komite tersebut belum juga terbentuk, sementara Polri justru sudah bergerak mendahului Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi internal.

    “Bapak Presiden memutuskan segera bentuk Komite Reformasi Polri. Sudah lebih sebulan komite yang ditunggu-tunggu masyarakat belum terbentuk. Anehnya, Polri sudah menyalib kebijakan Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi Polri,” ujar Gatot dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal Hersubeno Point, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Gatot, langkah Polri yang membentuk tim sendiri tanpa menunggu komite resmi dari pemerintah justru memperlihatkan bahwa reformasi total di tubuh kepolisian semakin mendesak dilakukan. “Dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri ini semakin menunjukkan pentingnya reformasi total segera dilakukan,” tegasnya.

    Ia menilai, penundaan pembentukan Komite Reformasi Polri menimbulkan kesan pemerintah kurang serius menata ulang institusi penegak hukum tersebut. “Ironisnya, komite yang akan dibentuk pemerintah sampai saat ini masih tertunda terus. Semoga tidak kelupaan, apalagi masuk angin,” sindir Gatot.

    Gatot mengingatkan kembali dua kasus besar yang sempat mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi Polri, yakni kasus Ferdy Sambo dan kasus Teddy Minahasa.

    Dalam kasus Sambo, Gatot menyebut adanya tindakan pembunuhan ajudan secara sistematis oleh pejabat tinggi Polri di rumahnya sendiri, disertai dengan upaya obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum melalui intimidasi saksi, manipulasi barang bukti, hingga pemalsuan keterangan.

    “Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi proses penegakan hukum. Mengancam saksi, menghancurkan bukti, memberikan keterangan palsu, bahkan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum,” kata Gatot.

    Sementara pada kasus Teddy Minahasa, Gatot menyoroti perintah untuk menyisihkan barang bukti narkoba dan menggantinya dengan bahan lain, serta dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam peredaran narkotika. “Ini kurang jahat apa dua contoh ini,” ujarnya. “Inilah puncak dari sorotan masyarakat. Polri harus berani bercermin dan berubah.”

    Gatot kemudian menyamakan praktik-praktik yang terjadi di sebagian oknum kepolisian dengan pola organisasi mafia. Ia menjelaskan, mafia merupakan organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya.

    “Kita tahu kejahatan mafia itu narkoba, pencucian uang, prostitusi, perjudian, pemerasan, dan pembunuhan. Ketika aparat negara menunjukkan pola yang serupa, maka publik wajar menyebutnya mafia berseragam,” ujarnya tegas.

    Gatot juga menyoroti posisi strategis Polri yang memiliki kekuatan luar biasa di luar struktur kementerian. Menurutnya, kepolisian saat ini memiliki kewenangan dan persenjataan yang bahkan melebihi TNI di beberapa satuan.

    “Brimob saja persenjataannya melebihi infanteri. Ini yang dikhawatirkan. Kepolisian menjadi institusi dengan kekuatan hukum dan senjata yang sangat besar, bahkan lebih kuat dari wakil presiden sekalipun,” kata Gatot.

    Ia menegaskan bahwa amanat asli UUD 1945 sejatinya menempatkan polisi sebagai pelindung rakyat, bukan kekuatan yang menakutkan masyarakat. “UUD 1945 yang asli menegaskan bahwa polisi itu pelindung, bukan alat kekuasaan. Pemerintah harus segera mengembalikan roh itu,” tegasnya.

    Menutup pernyataannya, Gatot Nurmantyo menyerukan agar Presiden Prabowo segera membentuk Komite Reformasi Polri tanpa menunda lebih lama. Ia menilai, langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum sekaligus menegakkan prinsip negara hukum.

    “Reformasi Polri adalah amanat moral dan politik yang tidak bisa ditunda. Jangan sampai rakyat kehilangan harapan pada institusi yang seharusnya melindungi mereka,” pungkas Gatot.