Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Reaksi PDIP soal Prabowo Copot Hendrar Prihadi dari Kepala LKPP

    Reaksi PDIP soal Prabowo Copot Hendrar Prihadi dari Kepala LKPP

    GELORA.CO  – Presiden Prabowo Subianto mencopot Hendrar Prihadi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Sarah Sadiqa.

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Paraeira menyatakan, keputusan itu merupakan kewenangan penuh Presiden. Diketahui, Hendrar merupakan kader partai berlambang moncong banteng tersebut.

    “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” kata Andreas kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

    Hugo menekankan, PDIP sejak pembentukan kabinet telah memposisikan diri sebagai partai menyimbang pemerintah. Hal ini juga telah diperkuat melalui keputusan Kongres PDIP ke-6 di Bali.

    “Sementara PDI Perjuangan sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di kongres partai menjadi partai penyeimbang,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Sarah menggantikan Hendrar Prihadi yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/TPA Tahun 2025 tengan Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Prabowo memimpin langsung pelantikan Sarah bersamaan dengan sejumlah menteri, wakil menteri dan pimpinan lembaga lainnya

  • Mochammad Affifudin Cs Ternyata Penakut

    Mochammad Affifudin Cs Ternyata Penakut

    GELORA.CO -Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dan enam komisioner lainnya ternyata penakut, karena mendadak mencabut Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, yang sebelumnya menetapkan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik.

    Keputusan pencabutan itu diumumkan langsung oleh Afifuddin, dalam konferensi pers yang digelar di kantor KPU, Jakarta Pusat pada Selasa 16 September 2025.

    Sebelumnya, aturan yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025 itu menyatakan bahwa dokumen tertentu terkait syarat pencalonan capres-cawapres tidak bisa diakses publik selama lima tahun, kecuali ada izin tertulis dari pihak bersangkutan atau jika berkaitan dengan jabatan publik.

    Dalam keputusan itu terdapat 16 dokumen yang dikecualikan, termasuk ijazah capres-cawapres. Dengan dicabutnya aturan tersebut, dokumen-dokumen itu kini tidak lagi bersifat rahasia.

    “Komisioner KPU buru-buru mencabut aturan yang dikeluarkan tanpa berkonsultasi dengan DPR itu kemungkinan takut nasibnya seperti pejabat Nepal,” kata mantan Menpora Roy Suryo melalui keterangan elektronik di Jakarta, Kamis 18 September 2025.

    Menurut Roy, bisa dibayangkan bagaimana rusaknya kedamaian yang sudah susah diraih akhir-akhir ini bisa sirna akibat ulah KPU yang seolah melindungi Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Roy menilai, pencabutan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 belum cukup. Karena saat ini muncul desakan agar seluruh komisioner KPU  mengundurkan diri bersama-sama sebagai wujud pertanggungjawaban moral akibat ulahnya yang hampir membuat negara ini terkoyak.

    “Perlu diingat yang harus mundur bukan hanya Affifudin saja, namun semua komisioner KPU,” kata Roy.

  • Negara Tak Boleh Kalah! Tangkap Silfester Matutina atau Copot Jaksa Agung?

    Negara Tak Boleh Kalah! Tangkap Silfester Matutina atau Copot Jaksa Agung?

    GELORA.CO – Beredar kabar bahwa massa aksi berencana menggeruduk gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendesak penangkapan terhadap terpidana Silfester Matutina pada Jumat (19/9/2025) besok.

    Informasi yang diperoleh Monitorindonesia.com, Kamis (18/9/2025) massa akan memulai aksi pada pukul 13.30 WIB.  Dalam undangan aksi yang diterima, salah satu seruan aksi menyertakan tagar #TangkapSilfesterMatutina dan #AtauCopotJaksaAgung.

    Adapun beberapa poin tuntutan massa di antaranya: menangkap Silfester Matutina, atau mencopot Jaksa Agung ST Burhanudin; menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi terpidana; mendesak Kejagung segera menetapkan status buron terhadap Silfester Matutina.

    Lalu, menyuarakan kekecewaan publik karena Silfester belum ditangkap hingga kini dan mendesak agar Silfester tetap diburu meski harus bersembunyi sampai ke Solo.

    Mengapa Silfester tak kunjung dipenjara?

    Hingga kini, publik dibuat bertanya-tanya mengenai nasib Silfester Matutina yang hingga kini belum juga menjalani hukuman penjara 1, 5 tahun setelah divonis bersalah dalam kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

    Sola itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengklaim bahwa salah satu alasan utama penundaan penahanan Silfester adalah karena kondisi kesehatannya. Menurut Anang, Silfester terakhir kali dikabarkan tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

    “Yang jelas yang bersangkutan, sampai terakhir kan yang bersangkutan sakit di rumah sakit. Sekarang masih di Indonesia, yang jelas masih di Indonesia, ” kata Anang Supriatna di Kejati Bali, Denpasar, Bali, Selasa (16/9/2025).

    Anang menegaskan bahwa perkara yang menjerat Ketua relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ia menambahkan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) selaku pihak eksekutor telah berupaya melakukan pemanggilan terhadap Silfester.

    “Dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sudah melakukan beberapa pemanggilan. Tinggal kita tunggu lagi langkah-langkah hukum apa yang akan diambil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” katanya.

    Pun, Anang mengaku telah mengingatkan Kejari Jaksel untuk segera mengeksekusi terpidana yang juga merupakan mantan relawan Joko Widodo di Pilpres itu. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai langkah Jaksa Agung yang dinilai belum memberikan teguran kepada Kejari Jaksel terkait lambannya penanganan perkara ini.

    “Kita sudah berusaha mencari. Kita sudah mengingatkan, untuk menjalankan langkah-langkah hukum. (Kalau ditahan butuh berapa lagi), itu tanya ke Kejari Jakarta Selatan kalau soal itu, ” jelas Anang.

    “Tanyalah ke Kejari Jakarta Selatan, jangan ke aku. Eksekutor di sana. Sekarang kita menunggu pergerakan dari Kejaksaan Jakarta Selatan, dan sudah diingatkan, ” imbub Anang yang juga mantan Kajari Jaksel.

    Sebelumnya, sorotan publik tertuju pada status Silfester Matutina yang tak kunjung ditahan meskipun telah divonis 1, 5 tahun penjara dan upaya Peninjauan Kembali (PK) kasus fitnah terhadap Jusuf Kalla juga telah ditolak.

  • Pengakuan Mengejutkan Polisi yang Anaknya Pukuli Guru di Sinjai: Saya Sudah Melerai!

    Pengakuan Mengejutkan Polisi yang Anaknya Pukuli Guru di Sinjai: Saya Sudah Melerai!

    GELORA.CO  – Kasus penganiayaan guru di SMA Negeri 1 Sinjai, Sulawesi Selatan, yang melibatkan seorang siswa berinisial MR terus menjadi sorotan publik. Kejadian ini viral di media sosial lantaran pemukulan tersebut terjadi di depan ayah pelaku yang merupakan seorang polisi.

    Aiptu Rajamuddin ayah dari siswa MR angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak atas perbuatan anaknya. Dia menegaskan tidak pernah membiarkan kekerasan terjadi di ruang Bimbingan Konseling (BK).

    “Saya sempat melerai anak saya. Tidak ada pembiaran,” ujar Aiptu Raja dikutip Kamis (18/9/2025).

    Dia menambahkan, setelah kejadian tersebut sempat menasihati anaknya untuk meminta maaf kepada sang guru.

    “Nak, kau minta maaf sama gurumu. Kau bikin malu saya di sini,” katanya.

    Aiptu Raja juga menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada guru Mauliddin. Kemudian meminta maaf ke UPTD SMA Negeri 1 Sinjai, kepada PGRI.

    “Terkhusus saya minta maaf kepada warga Kabupaten Sinjai,” katanya.

    Dia mengaku siap menerima segala konsekuensi atas kejadian ini. Apalagi kasus anaknya juga sudah dilaporkan ke polisi.

    “Persoalan ini saya serahkan ke pihak berwajib. Apa pun prosesnya akan saya terima,” ucapnya.

    Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar membenarkan laporan peristiwa tersebut. Selain itu, Propam Polres Sinjai juga sudah memeriksa Aiptu Rajamuddin terkait dugaan pembiaran terhadap aksi anaknya di kasus siswa aniaya guru.

  • Istana Tanggapi Rangkap Tiga Jabatan Angga Raka Prabowo

    Istana Tanggapi Rangkap Tiga Jabatan Angga Raka Prabowo

    GELORA.CO -Politisi Partai Gerindra, Angga Raka Prabowo, kini resmi memegang tiga jabatan strategis sekaligus usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, 17 September 2025.

    Selain memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, Angga diketahui masih menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), sekaligus Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi soal rangkap jabatan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan mengevaluasi dari sisi peraturan dan fungsi penugasan yang diemban Angga.

    “Nanti akan kita lihat sejauh mana secara, tentu pertama masalah peraturan ya itu yang pertama. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintahan nanti akan kita lihat, kita evaluasi pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya,” ujarnya kepada awak media, seperti dikutip Kamis, 18 September 2025.

    Prasetyo menegaskan, rangkap jabatan tersebut tidak menyalahi aturan selama masih dalam kerangka penugasan negara.

    “Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamen Komdigi, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal,” tandasnya.

    Sementara itu, Angga Raka menegaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah bukan lembaga baru, melainkan transformasi dari Kantor Komunikasi Presiden (PCO).

    Ia menjelaskan, lembaga yang baru dipimpinnya itu bertugas memperkuat koordinasi dan eksekusi komunikasi lintas kementerian/lembaga, sehingga sejalan dengan tugasnya di Wamen Komdigi.

    “Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi koordinasi, fungsi eksekusi komunikasi di pemerintah antar K/L dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamen Komdigi. Jadi kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan dengan baik kepada publik,” jelas Angga

  • Dulu Batal Mundur, Hasan Nasbi Kini Dicopot Prabowo dari Kepala PCO

    Dulu Batal Mundur, Hasan Nasbi Kini Dicopot Prabowo dari Kepala PCO

    GELORA.CO  – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Posisinya kini digantikan oleh Angga Raka Prabowo.

    Diketahui, Angga dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), lembaga baru hasil transformasi dari PCO. Keputusan Prabowo seperti mengakhiri babak panjang tarik ulur nasib Hasan Nasbi dari kursi Kepala PCO. Sebab, Hasan pernah mundur, batal mundur, hingga akhirnya tetap dicopot.

    April 2025, Hasan tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya. Dia mengaku sudah menandatangani dan mengirimkan surat mundur kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat unggahan di akun Instagram @totalpolitikcom, pada 21 April 2025.

    Dia menyebut keputusannya mundur bukan langkah emosional, melainkan hasil perenungan panjang. 

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” kata Hasan.

    “Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” tambahnya.

    Pernyataan Kontroversial

    Nama Hasan Nasbi beberapa kali menjadi sorotan publik. Salah satunya terkait komentarnya soal aksi teror kepala babi yang dikirimkan kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, pada Maret 2025.

    Alih-alih mengecam, Hasan justru berkelakar dengan kalimat “sudah dimasak saja, sudah dimasak saja.” Ucapan itu menuai kritik keras karena dianggap tidak sensitif terhadap ancaman kebebasan pers.

    Hasan pun meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.

    Dia saat itu menyinggung bagaimana pers saat ini tidak dihalang-halangi dalam peliputan hingga pembuatan berita. 

    “Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang,” kata Hasan, saat itu.

    Sementara itu, Prabowo juga pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi. Kala itu, Prabowo mengakui bahwa pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru. Namun, dia menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.

    “Tapi, benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” ungkap Prabowo yang juga meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama menjabat sebagai Presiden.

    Batal Mundur, Kembali ke Istana

    Meski sudah menyatakan mundur, Hasan tetap hadir dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, 5 Mei 2025. Saat itu, Hasan bahkan disapa langsung oleh Presiden Prabowo dengan sapaan singkat “hei.”

    Tak lama kemudian, Hasan memastikan dirinya batal mundur. Ia mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden untuk tetap memimpin PCO. “Per hari ini saya kembali berkantor di PCO,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).

    Hasan menambahkan, Presiden Prabowo hanya berpesan agar dirinya memperbaiki pola komunikasi yang sempat menuai kritik. “Yang jelas pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum,” katanya.

    Hasan Nasbi Akhirnya Dicopot

    Meski pernah dipertahankan, akhirnya Hasan Nasbi resmi diberhentikan. Dalam reshuffle kabinet dan transformasi PCO menjadi BKP, Presiden Prabowo menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP.

    Pemberhentian Hasan diumumkan langsung di Istana Negara.

     “Memberhentikan dengan hormat, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” demikian pengumuman yang dibacakan, Rabu (17/9/2025).

    Kini, kursi komunikasi pemerintah berada di tangan Angga Raka Prabowo. Sedangkan Hasan, akhirnya benar-benar meninggalkan panggung utama

  • Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih Capai Rp17 Miliar, Viral gegara Isu Kepsek Dicopot

    Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih Capai Rp17 Miliar, Viral gegara Isu Kepsek Dicopot

    GELORA.CO – Harta kekayaan Wali Kota Prabumulih Arlan menjadi sorotan publik usai viral terseret isu dugaan pencopotan kepala sekolah (Kepsek). Berdasarkan data LHKPN yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arlan tercatat memiliki kekayaan senilai Rp17 miliar.

    Dalam laporan tersebut, Arlan memiliki 18 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Prabumulih dan Ogan Ilir dengan nilai Rp5,87 miliar. Selain itu, dia juga melaporkan kepemilikan alat transportasi berupa motor, mobil, truk hingga buldoser senilai Rp4,92 miliar.

    Tak hanya itu, harta bergerak lain tercatat Rp202 juta, kas dan setara kas mencapai Rp8 miliar serta memiliki utang berjalan sebesar Rp2 miliar.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap LHKPN Arlan. Menurutnya, masyarakat berperan penting dalam mengawasi kewajaran isi laporan harta pejabat publik.

    “Terkait informasi yang viral di media terkait dengan LHKPN di Kota Prabumulih. Yang pertama KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada masyarakat yang telah meramaikan informasi itu di platform media sosial,” ujar Budi, Rabu (17/9/2025).

    Dia menegaskan, pengecekan LHKPN tidak hanya soal kepatuhan pelaporan, tetapi juga keakuratan dan kelengkapan isi laporan.

    Budi menjelaskan, LHKPN merupakan instrumen pencegahan korupsi yang efektif karena bisa diakses terbuka oleh publik. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut mengawasi profil harta pejabat negara.

    “Di situ peran-peran dari masyarakat untuk ikut mengawasi soal kewajaran ataupun kebenaran dari aset yang dimiliki, apakah sudah sesuai atau belum,” katanya.

    Wali Kota Arlan sebelumnya menjadi sorotan setelah kabar pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih Roni Ardiansyah, viral di media sosial. Publik menduga langkah itu terkait teguran Roni terhadap anak wali kota yang membawa mobil ke sekolah.

    Namun Arlan membantah keras isu tersebut. Dia menegaskan hanya memberi teguran kepada Roni karena persoalan internal sekolah, bukan permasalahan anaknya.

    “Di media Pak Roni sudah digantikan dan dipindahkan ke tempat sekolah yang lain. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni,” kata Arlan dikutip dari iNews Palembang.

    Arlan juga meminta maaf secara terbuka kepada Roni dan masyarakat atas simpang siur kabar yang beredar terkait anaknya yang diduga membawa mobil ke sekolah. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar dan menyesatkan publik.

    “Lalu berita soal anak saya, itu berita hoaks. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolah dan anak saya diantar. Kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabumulih, mengucapkan minta maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat,” katanya

  • Viral Kepsek Dicopot usai Tegur Anak Pejabat, Wali Kota Prabumulih: Berita Bohong

    Viral Kepsek Dicopot usai Tegur Anak Pejabat, Wali Kota Prabumulih: Berita Bohong

    GELORA.CO  – Viral video haru murid SMP Negeri 1 Prabumulih menangis melepas kepergian kepala sekolahnya, Roni Ardiansyah menuai sorotan publik. Namun, Wali Kota Prabumulih Arlan, menegaskan kabar pencopotan kepsek tersebut adalah hoaks.

    Arlan menyebut dia tidak pernah mengganti atau memindahkan Roni ke sekolah lain, apalagi terkait isu teguran kepada anak pejabat daerah. Menurutnya, video viral yang beredar telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

    “Di media dikatakan Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoaks. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolah itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah tidak betah di situ,” ujar Arlan, Rabu (17/9/2025).

    Arlan juga meluruskan kabar pencopotan Roni berkaitan dengan teguran terhadap anaknya yang disebut membawa mobil ke sekolah. Dia memastikan informasi tersebut tidak benar.

    “Berita masalah anak saya itu hoaks. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolah dan anak saya selalu diantar. Kalau ini dianggap satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat,” katanya.

    Arlan menambahkan, pemanggilan dan teguran kepada Roni murni karena masalah internal sekolah yang sudah mencuat sebelumnya. Guru yang terkait kasus tersebut pun telah dipindahkan sejak sepekan lalu.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabumulih A Darmadi turut menegaskan bahwa mutasi di jajaran sekolah merupakan hal yang wajar. Menurutnya, pergantian jabatan dilakukan dalam rangka penyegaran.

    “Mutasi itu hal biasa ya dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di sekolah. Apalagi Kepala SMP Negeri 1 sudah lebih dari 10 tahun menjabat di dua sekolah. Artinya kalau satu periode empat tahun, sudah lebih dari dua periode,” ujar Darmadi.

    Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya video perpisahan Roni Ardiansyah dengan murid-murid SMPN 1 Prabumulih. Sejumlah siswa menangis histeris dan berebut bersalaman sebagai tanda hormat. Video itu memicu dugaan bahwa Roni dicopot karena menegur anak pejabat.

    Namun, klarifikasi dari Wali Kota dan Dinas Pendidikan membantah kabar tersebut. Pemerintah daerah memastikan isu yang berkembang di media sosial tidak benar adanya

  • Saham Grup Mahaka Milik Erick Thohir Melejit

    Saham Grup Mahaka Milik Erick Thohir Melejit

    GELORA.CO -Penunjukkan Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) berefek pada saham emiten Grup Mahaka. 

    Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN. Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang terkena reshuffle beberapa waktu lalu.

    Seiring pelantikan Erick di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 September 2025, pukul 15.00 WIB,  saham emiten Grup Mahaka milik Erick Thohir, yaitu PT Mahaka Radio Integra Tbk. (MARI) dan PT Mahaka Media Tbk. (ABBA) langsung melejit. 

    Saham MARI menembus auto reject atas (ARA) dengan kenaikan 10 persen menuju Rp44 per saham. Total volume saham yang diperdagangkan mencapai 24,03 juta dengan nilai turnover Rp1,06 miliar. 

    Sedangkan saham ABBA melejit 9,62 persen ke level harga Rp 57 per saham, dengan volume perdagangan mencapai 14,47 juta senilai Rp 824,9 juta.

    Erick Thohir memang dikenal sebagai seorang pengusaha, jauh sebelum menjadi pejabat negara. Ia mendirikan Grup Mahaka yang bergerak di sektor media dan hiburan pada 28 November 1992.

    Mahaka Group juga menaungi perusahaan media PT Republika Media Mandiri yang memproduksi sejumlah media cetak dan online seperti harian Republika dan Republika Online. Selain itu, ia juga memiliki 5 persen saham dari salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yakni JAK TV.

    Di sektor kuliner, Erick memiliki PT Trinugraha Thohor yang menaungi sejumlah restoran populer, seperti Hanamasa, Ya Kun Kaya Toast, serta Pronto Restaurant

  • Dilaporkan Hilang saat Demo, Ternyata Lagi Jualan Mainan di Malang

    Dilaporkan Hilang saat Demo, Ternyata Lagi Jualan Mainan di Malang

    GELORA.CO  – Seorang pria bernama Bima Permana Putra alias Bima dilaporkan hilang usai aksi demo 28-30 Agustus 2025 kemarin di Jakarta. Terungkap, ia ternyata sedang berjualan mainan di Malang, Jawa Timur.

    “(Profesi) pedagang asongan, berjualan mainan barongsai,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam pada wartawan, Rabu (17/9/2025).

    Menurutnya, pria asal Cilacap, Jawa Tengah itu ditemukan tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat sedang berjualan. Namun, belum diketahui alamat lengkap tempat tinggal pria berusia 29 tahun tersebut.

    Adapun pencarian terhadap Bima dilakukan atas informasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) usai aksi demo 28-30 Agustus 2025. Dari hasil pendalaman, diketahui Bima pada 1 September pergi ke daerah Tegal Jawa Tengah menggunakan motor dari Jakarta. 

    Sesampainya di Tegal, Bima menjual motornya. Lalu, pada 2 September 2025 Bima berangkat ke Malang Jawa Timur menggunakan Kereta Api Indonesia (KAI). 

    Sesampainya di Malang, Bima memesan kamar hotel di Hotel Java Boutique dari tanggal 3 September 2025 hingga 5 September 2025 menggunakan aplikasi.

    Aktivitas yang dilakukan oleh Bima berjualan mainan barongsai kecil-kecil di dekat Klenteng Eng An Kiong di daerah Malang, Jawa Timur. Saat ini, Bima dibawa ke Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk penanganan lebih lanjut