Viral! Laporan Dokumen LHKPN Jadi Bungkus Bawang, Ini Kata Jubir KPK
Author: Gelora.co
-
Kabar Duka! Yurike Sanger Istri ke-7 Bung Karno Meninggal Dunia di California AS
GELORA.CO – Yurike Sanger, istri ketujuh Presiden Soekarno meninggal dunia dalam usia 80 tahun, pada Rabu, 17 September 2025.
Informasi yang dihimpun Okezone, Yurike Sanger sebelumnya memiliki riwayat penyakit kanker payudara. Dia meninggal di di San Gorgonio Memorial Hospital, California, Amerika Serikat.
“In loving memory, Yurike Sanger. Beloved mother, grandmother, and great grandmother,” tulis Yudhi Sanger, anak dari Yurike Sanger di Instagram, dikutip Kamis (18/9/2025).
Jenazah Yurike Sanger rencananya akan dibawa keluarga ke Rumah Duka RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan dan di mana jenazahnya akan dimakamkan.
-
Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi Dicopot, Prabowo Sapu Bersih Orang PDIP dari Kabinetnya
GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto kembali membuat langkah mengejutkan dalam perombakan kabinetnya.
Setelah sebelumnya mencopot Budi Gunawan, tokoh yang dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kini giliran Hendrar Prihadi yang disingkirkan.
Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto kini benar-benar menyapu bersih orang-orang PDI-P atau yang dekat dengan PDI-P dari kabinetnya.
Dalam reshuffle kabinet, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo mengganti 11 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri.
Di mana elite PDI-P tersisa yakni Hendrar Prihadi yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kini resmi digantikan oleh Sarah Sadiqah.
Diberhentikannya Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP tidak terlalu mengejutkan.
Karena sebelumnya Prabowo bahkan me-reshuffle Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam.
Budi Gunawan diketahui sangat dekat dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Bahkan Budi Gunawan disebut-sebut sebagai orang titipan Mega di kabinet Prabowo.
Dengan disapu bersihnya semua orang PDI-P di semua lembaga dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran, maka dianggap sebagai bukti bahwa Prabowo tidak bisa disetir Megawati.
“Dulu mereka pikir Prabowo bs disetir. Ternyata ngga,” kata pegiat media sosial yang juga produser film, Denny Siregar dalam cuitannya beberapa waktu lalu.
Cuitan itu disambut dengan kata sepakat oleh akun @PartaiSocmed.
“Kali ini setuju dengan @Dennysiregar7, Ternyata Pak Prabowo tidak bisa disetir oleh PDIP. Dibuktikan dgn pencopotan Budi Gunawan yg merupakan titipan khusus Megawati,” katanya.
Akun itu juga menegaskan bahwa kini Prabowo benar-benar menghabisi orang PDI-P di kabinetnya.
“Dengan digantinya Kepala LKPP yg sebelumnya dijabat Pak Hendrar Prihadi maka orang2 PDIP disapu bersih di semua lembaga dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambahnya.
Ia juga mengundang dan mengajak diskursus mengenai tersingkirnya orang-orang PDI-P dari pemerintahan setelah terjadinya demo rusuh disertai penjarahan.
“Ada yg tahu mengapa Pak Prabowo yg begitu baik terhadap PDIP, termasuk dalam kasusnya Hasto, namun setelah terjadinya demo rusuh dan penjarahan orang2 PDIP seperti tersingkir dari pemerintahan? Tolong jelaskan pada kami,” katanya.
Reaksi PDIP
Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP.
Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
“Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
-
Mahasiswa KKN-T Universitas Alma Ata Ajarkan PHBS di SD Negeri 1 Kemandungan Lewat Video Animasi
Tegal ~ Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Universitas Alma Ata (UAA) Kelompok 21 menghadirkan inovasi edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di SD Negeri 1 Kemandungan. Program ini dilakukan dengan memanfaatkan media video animasi, dipandu langsung oleh Dosen Pengampu Lapangan (DPL) Marsuking, S.E., M.Akt, agar pesan kesehatan lebih mudah dipahami dan diingat anak-anak.
Penggunaan video animasi dipilih karena ceramah saja dinilai kurang efektif untuk anak usia sekolah dasar. Dengan media visual interaktif, siswa dapat lebih tertarik menyimak materi PHBS yang mencakup pengertian, pentingnya perilaku bersih dan sehat, serta contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, hingga mengonsumsi makanan sehat.
Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa KKN-T yang disambut hangat siswa dan guru. Ice breaking membuat suasana lebih cair sebelum penayangan video animasi berdurasi empat menit. Setelah itu, siswa diajak mengulas kembali isi tayangan untuk memastikan pemahaman. Aktivitas semakin menarik dengan permainan kecil dan kuis interaktif Wordwall, di mana siswa yang berhasil menjawab pertanyaan mendapat hadiah sebagai penyemangat.
Video animasi kembali diputar sebelum penutupan agar pesan PHBS semakin melekat dalam ingatan siswa. Mahasiswa berharap edukasi ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, melainkan membentuk kebiasaan sehat sejak dini. Dengan pembiasaan di sekolah dasar, perilaku menjaga kebersihan diri dan lingkungan diharapkan dapat terbawa hingga dewasa serta menekan risiko penyakit menular pada anak.
Melalui program KKN-T ini, mahasiswa Universitas Alma Ata menunjukkan peran aktif dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Mereka juga mendorong pihak sekolah untuk terus melanjutkan pembiasaan PHBS dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga nilai-nilai hidup bersih dan sehat benar-benar menjadi bagian dari keseharian siswa.
-
Nyaris Bikin Indonesia Gelap, KPU Cabut Keputusan karena Takut ‘Di-Nepalkan’?
Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes.*
Hampir saja kedamaian Indonesia yang baru pulih dari Tragedi Agustus berdarah kelabu bulan lalu kembali terkoyak akibat ulah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini dipicu oleh Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 tentang “Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan”.
Sebuah keputusan yang terkesan irasional, bahkan dalam bahasa Gen Z, “tidak masuk nurul.”
Bagaimana tidak? Keputusan yang ditandatangani sepihak oleh pimpinan KPU pada 21 Agustus 2025 lalu tanpa konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi II sebagai pengawasnya, langsung memicu kegaduhan publik.
Tak sedikit warganet di media sosial bahkan melontarkan seruan agar KPU “di-Nepalkan”, meskipun, syukurlah, hal itu tidak benar-benar terjadi.
Bisa dibayangkan, kedamaian yang dengan susah payah diraih bisa hilang begitu saja karena ulah KPU.
Untungnya, pada Selasa, 16 September 2025, KPU buru-buru menggelar konferensi pers untuk mencabut keputusan kontroversial tersebut.
Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua KPU Muh Affifuddin bersama Agust Melaz, Abdul Kholiq, dan jajaran komisioner lainnya.
Meski patut diapresiasi karena mau mendengar desakan publik, muncul pertanyaan: apakah pencabutan ini cukup untuk dianggap selesai?
Tak heran bila kini muncul desakan agar seluruh pimpinan dan komisioner KPU mengundurkan diri.
Sebab, keputusan No. 731 Tahun 2025 jelas merupakan hasil kolektif-kolegial, bukan keputusan pribadi.
Jadi, bukan hanya Muh Affifuddin yang harus bertanggung jawab, tetapi seluruh jajaran KPU, karena mereka bersama-sama gagal menjaga integritas lembaga.
Baca Juga:
Erick Thohir Resmi Dilantik Jadi Menpora, Status Ketua PSSI Jadi Sorotan
Mengapa keputusan itu sangat kontroversial? Karena salah satu tujuannya tampak jelas: menutup akses publik terhadap dokumen ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Namun, akibatnya justru lebih fatal: seluruh 16 dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden ikut ditutup, termasuk LHKPN, surat pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945, hingga keterangan bebas dari keterlibatan G30S/PKI.
KPU beralasan ada konsekuensi bahaya bila dokumen-dokumen tersebut dibuka untuk publik, termasuk soal ijazah.
Namun alasan ini tidak masuk akal, bahkan mencerminkan keberpihakan kepada oknum pejabat yang enggan transparan.
Ironisnya, KPU berdalih sesuai PKPU No. 15 Tahun 2014 dan PKPU No. 22 Tahun 2018, padahal jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang kedudukannya lebih tinggi.
Sebelum pencabutan keputusan itu, saya sempat membahas masalah ini dalam program Dialog Kompas Petang, Senin, 15 September 2025, bersama mantan Ketua KPU Arif Budiman (2017–2022) dan pengacara Jokowi Rivai Kusumanegara, dipandu oleh Audrey Candra.
Dalam diskusi tersebut tampak jelas siapa yang berpihak pada transparansi dan siapa yang justru ingin menutupinya.
Fakta akhirnya terkonfirmasi dengan dibatalkannya keputusan KPU tersebut.
Kesimpulannya, meski Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 telah resmi dicabut, perjuangan menjaga demokrasi belum selesai.
Masyarakat harus terus mengawasi KPU dan lembaga-lembaga negara lainnya.
Setiap celah regulasi yang berpotensi melemahkan transparansi wajib dicurigai.
Musuh demokrasi sering menyelinap dari dalam, lewat aturan-aturan yang menutup akses publik.
Intinya, meski Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet, rakyat tidak boleh lengah.
Kita harus tetap konsisten dalam gerakan menegakkan demokrasi dan supremasi hukum, termasuk melalui seruan #AdiliJkW dan #MakzulkanFufufafa.
*) Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, dan OCB Independen
Jakarta, Rabu 17 September 2025
-
Kejanggalan Data Gibran di Situs KPU, dari ‘Pendidikan Terakhir’, Tak Bisa Diakses, hingga Berubah Jadi S1
GELORA.CO – Perubahan data pendidikan terakhir Gibran di situs KPU membuat publik merasakan kejanggalan.
Apalagi, peristiwa itu berdekatan dengan ramainya sorotan warga mengkritik keputusan KPU yang akan merahasiakan dokumen capres cawapres.
Meski akhirnya keputusan itu dibatalkan, publik telanjur kecewa dengan kejanggalan yang dilakukan KPU itu.
Terkini, netizen pun berupaya mencari tahu dokumen para peserta Pilpres 2024. Hingga kemudian menemukan kejanggalan terkait pendidikan terakhir Gibran di situs KPU.
Hasil penelusuran fajar.co.id pada Rabu sore (17/9/2025) di situs KPU pada data pendidikan Gibran tertera tulisan ‘Pendidikan Terakhir’.
Pada malam harinya, data tersebut tak bisa diakses. Baik menggunakan ponsel atau pun komputer (desktop). Hanya tertera tulisan yang cukup panjang salah satunya terkait “hak cipta”.
Kemudian pada pagi hari (18/9/2025), data tersebut masih sulit diakses. Barulah kemudian bisa diakses pada jelang siang sekitar pukul 10.20 WITA.
Kini, data seluruh peserta Pilpres 2024 sudah bisa diakses dengan mudah. Sudah banyak pegiat media sosial kembali mengaksesnya. Salah satunya Dokter Tifa.
Hanya saja, ahli epidemiologi itu kembali menemukan kejanggalan usai data pendidikan Gibran bisa diakses.
“Orchid Park Secondary School adalah sekolah lanjutan setelah Sekolah Dasar dengan masa studi 4 tahun,” tulis Dokter Tifa, dikutip Kamis (18/9/2025).
Artinya, lanjutnya, di Orchid Park menerima anak lulus SD kemudian SMP dan SMA-nya di situ.
Lulus kemudian mereka melanjutkan ke College atau University. Bingung juga kalau betul Gibran sekolah di situ tahun 2002-2004, alias hanya dua tahun.
“Dia mengulang SMP lagi atau bagaimana di situ? Dan kalau hanya dua tahun, bagaimana mungkin dia dapat Ijazah SMA? Lalu Ijazah SMA yang dipakai untuk mendaftar jadi Wapres, DARI MANAAAA???? Hhhhh sebel banget nge gas aku,” tutup Dokter Tifa.
-
Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Pasca Demo Ricuh, Netizen: Percaya sama Cerita Ginian?
GELORA.CO – Kabar ditemukannya Bima Permana Putra, pemuda yang sempat dilaporkan keluarga ke KontraS hilang saat demo ricuh akhir Agustus 2025 memicu perbincangan luas dan tanda tanya besar di media sosial.
Kronologi resmi yang dirilis pihak kepolisian dinilai janggal dan menuai skeptisisme publik.
Polda Metro Jaya sebelumnya menyampaikan Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur, pada Rabu (17/9/2025). Pemuda berusia 29 tahun itu ditemukan saat tengah berdagang mainan barongsai kecil di Klenteng Eng An Kiong.
Berdasar kronologi versi kepolisian, pada 28-30 Agustus 2025 Bima bekerja sebagai staf maintenance di gudang penyimpanan ikan milik PT RAS, Penjaringan, Jakarta Utara, dan tinggal di mes perusahaan.
Lalu pada 1 September, Bima menempuh perjalanan ke Tegal, Jawa Tengah, dengan sepeda motor Honda Aerox.
Sesampainya di sana, ia menginap di Hotel Red Doors dan langsung menjual motor tersebut dengan sistem COD senilai Rp5 juta.
Keesokan harinya, 2 September, Bima memesan layanan ojek online menuju Stasiun Tegal untuk melanjutkan perjalanan ke Malang. Setibanya di Malang, ia beristirahat di Pom Bensin Mergosono sebelum memesan kamar di Hotel Java Boutique lewat aplikasi Traveloka dan menginap dua malam.
Tanggal 5 September, setelah check-out, Bima mendatangi wihara Klenteng Eng An Kiong di Jalan R.E. Martadinata, Kotalama, Kedungkandang, Malang.
Di lokasi itu, ia mulai berjualan barongsai yang dibeli melalui TikTok Shop seharga Rp400 ribu hingga akhirnya ditemukan pada 17 September 2025.
Diragukan
Kronologi versi kepolisian di balik penemuan Bima tersebut viral di media sosial. Publik mempertanyakan narasi yang dianggap terlalu sulit untuk dipercaya.
Skeptisisme ini tergambar jelas dalam unggahan akun Instagram @indonesan, “Percaya Sama Cerita Ginian?”.
Unggahan itu telah dibagikan lebih dari 1.278 kali dan menuai 763 komentar. Dalam keterangan unggahan tersebut, tertulis sebuah sindiran tajam yang menyiratkan bahwa narasi ceritanya terlalu dibuat-buat.
“Penasaran yang buat cerita makan apaan, orang-orang Hollywood sih sungkem kumendan~” tulis akun tersebut.
Apa kata Polisi?
Saat konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Kamis (18/9/2025), Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra sempat memberikan kesempatan kepada Bima untuk memberikan langsung penjelasan kepada publik.
“Kalau itu lebih bagus ada Bima, silakan Bima langsung menjawab,” kata Wira.
Namun, Bima saat itu menolak memberikan keterangan kepada awak media.
“Beliau tidak berkenan menjawab, persoalan pribadi. Kita menghormati ya, sementara beliau belum bisa memberikan tanggapan,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi.
Komisioner Kompolnas RI, Choirul Anam yang turut hadir saat konferensi pers sempat mencoba menghampiri dan menanyakan langsung kepada Bima.
“Saya konfirmasi ke Mas Bima, nanya sampai dua kali, ternyata beliau tidak mau. Saya sebenarnya juga setuju kalau Mas Bima jawab sendiri, tapi beliau tidak mau,” ujar Anam.
Sementara dalam konferensi pers tersebut, Bima hanya sempat menyampaikan permohonan maaf.
“Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya terutama buat orang tua saya dan kakak saya telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar, tanpa pamit. Dan ingin memohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di sosial media selama ini dan saya dikabarkan hilang,” ucapnya.
Ia juga sempat memastikan tidak ikut terlibat dalam aksi demo akhir Agustus lalu.
“Nggak,” singkatnya.
Sesuai konferensi pers Bima yang didampingi kakak kandungnya Dian tak sempat diwawancarai awak media. Mereka yang mendapat pengawalan ketat dari anggota kepolisian terlihat langsung masuk menuju lift.
Sedangkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS lewat aku Instagram @kontras_update juga telah mengonfirmasi bahwa Bima telah ditemukan.
Ia sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga ke Posko Orang Hilang KontraS pada 5 September lalu.
Hingga kekinian KontraS juga belum bisa memastikan apakah kasus Bima ini merupakan hilang kontak atau penghilangan paksa terkait aksi demo akhir Agustus.
Saat ini KontraS juga masih mencari dua orang lainnya yang dilaporkan hilang. Mereka yakni Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid yang dilaporkan hilang sejak 29 Agustus 2025 di Mako Brimob Kwitang.
-
Pelanggan Berkesempatan Bawa Pulang Honda HR-V
GELORA.CO – Antusiasme tinggi masyarakat kembali mewarnai gelaran MyPertamina Tebar Hadiah 2025. Pada Rabu (17/9), Pertamina Patra Niaga secara resmi mengumumkan pemenang undian periode kedua yang diselenggarakan di SPBU 31.124.02, Jl. RS Fatmawati Raya, Jakarta Selatan.
Acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal media sosial resmi MyPertamina sehingga dapat disaksikan oleh jutaan pelanggan di seluruh Indonesia.
Pengundian ini merupakan bentuk apresiasi Pertamina kepada para pelanggan setia aplikasi MyPertamina.
Selama periode 2 (1 Juli – 31 Agustus 2025), tercatat lebih dari 1,1 juta kupon undian terkumpul dari jutaan transaksi.
Tak kurang dari 11 ribu poin ditukarkan oleh pengguna yang bersemangat meraih kesempatan memenangkan hadiah-hadiah spektakuler.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengatakan program MyPertamina Tebar Hadiah yang sudah berjalan sejak 2018 terus mendapat antusiasme tinggi dan pada periode kedua ini terlihat peningkatan penukar poin serta jumlah pengguna aktif.
“Program ini adalah bentuk apresiasi bagi konsumen setia Pertamina. Pada Periode 2 ini kami melihat peningkatan penukar poin serta jumlah pengguna aktif MyPertamina.
“Masih ada periode 3 yang akan diundi pada November, sehingga kami menghimbau masyarakat untuk terus bertransaksi menggunakan aplikasi MyPertamina agar berkesempatan mendapatkan hadiah, mulai dari voucher, logam mulia, hingga pemberangkatan Haji di tahun 2026,” ucap Eko Ricky.
Deretan hadiah pada periode kedua ini tak kalah istimewa. Hadiah utama berupa satu paket Haji Furoda untuk dua orang dan satu unit Honda HR-V siap menjadi milik pemenang beruntung.
Selain itu, tersedia juga tiga paket Umrah untuk dua orang, dua unit Vespa Sprint yang stylish, dua iPhone 16 Pro, serta dua MacBook Pro M4 untuk menunjang gaya hidup modern.
Tak berhenti di situ, Pertamina juga menyiapkan 30 keping emas 1 gram serta puluhan juta E-Voucher MyPertamina yang dapat dinikmati banyak pelanggan.
Sementara itu, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menambahkan, kehadiran program MyPertamina Tebar Hadiah selain menjadi ajang undian juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan Pertamina dengan para pelanggan setia di seluruh Indonesia.
“MyPertamina Tebar Hadiah 2025 adalah wujud komitmen kami dalam menghargai loyalitas pelanggan, sekaligus menambah nilai lebih dalam setiap penggunaan aplikasi,” tambah Roberth.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, beserta tim manajemen.
Proses pengundian juga disaksikan oleh Andita Rahma Yustisiani dan Hilman perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rita Indah Yulistiani dan Irma Agustina dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Ipda Supriadi dari Polda Metro Jaya, Maya Handriyani selaku Notaris, serta Kemas Muhammad Faisal Azhari dari Agency Undian PT Kemasindo Visitama, guna memastikan seluruh tahapan berlangsung transparan dan akuntabel.
Para pemenang akan dihubungi langsung oleh Pertamina Call Center 135 melalui telepon atau email resmi.
Pertamina menegaskan bahwa seluruh komunikasi hanya dilakukan lewat nomor 135 atau 021-85500135, serta alamat email resmi pcc135@pertamina.com.
Bagi pelanggan yang belum beruntung, peluang masih terbuka lebar di Periode 3 yang berlangsung mulai 1 September hingga 31 Oktober 2025.
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Plt Pengganti Erick Thohir?
GELORA.CO – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal kosongnya kursi Menteri BUMN usai Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Ia menjelaskan bahwa kursi Menteri BUMN itu akan dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang kemungkinan berasal dari Wakil Menteri BUMN.
“(Menteri BUMN ad interim) kemungkinan dari wamen BUMN),” kata Pras di Istana Negara, Rabu, 17 September 2025.
Meski demikian, ia mengaku belum bisa menyebutkan sosok Plt tersebut.
“Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujarnya.
“Belum, saya belum tanda tangan ad interimnnya,” sambung dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Keputusan itu tertuang dalam Keppres 96P/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wamen kabinet merah puti periode 2024 -2029.
Pelantikan itu ditandai dengan pengucapan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan diikuti oleh peserta yang dilantik.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan tersebut.
-
Penyebab Mbak Tutut Gugat Menkeu di PTUN, Purbaya Kena Getah Keputusan Sri Mulyani
GELORA.CO – Gugatan perkara yang dilayangkan Putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mencuat.
Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta pada Jumat (12/9/2025).
Penyebab gugatan perkara belakangan terungkap termasuk, Purbaya yang baru saja dilantik kena getah dari keputusan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.
Melansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan Tutut Soeharto teregister dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT.
Pada laman SIPP PTUN Jakarta, agenda pemeriksaan persiapan terhadap berkas gugatan Tutut Soeharto akan dibacakan majelis hakim pada Selasa (23/09/2025) pekan depan, sekitar pukul 10.00 WIB.
“Status perkara: pemeriksaan persiapan,” tulis PTUN Jakarta pada laman SIPP seperti dikutip, Rabu (17/09/2025).
Tutut Soeharto diwakili Kuasa Hukumnya, Ibnu Setyo Hastomo yang telah membayarkan uang panjar untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp900.000.
Dari jumlah tersebut, pengadilan sudah menarik dana Rp205.000 untuk biaya pendaftaran, biaya pemberkasan, PNBP surat panggilan kepada penggugat, BNBP surat panggilan kepada tergugat, dan PNBP pendaftaran surat kuasa.
Baca juga: Potret Mayangsari di Acara Keluarga Cendana, Terlihat Mewah dan Dekat dengan Tutut & Titiek Soeharto
Namun PTUN Jakarta belum menampilkan daftar nama majelis hakim yang akan memimpin perkara tersebut.
Termasuk identitas panitera pengganti dan juru sita juga masih belum diunggah pada laman keterbukaan tersebut.
Satu hal yang pasti dalam perkara ini, Tutut berperan sebagai penggugat, sementara tergugatnya adalah Menteri Keuangan.
Apa penyebabnya?
Keputusan Menteri Keuangan yang digugat Tutut yakni Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025.
Artunya, Tutut Soeharto menggugat Menkeu berkaitan dengan pencegahannya ke luar negeri atau dilarang ke luar negeri yang diajukan oleh Menteri Keuangan.
Pada tanggal tersebut, diketahui Kemenkeu masih dipimpin Sri Mulyani.
Belum diketahui detail dari gugatan tersebut.
Pengadilan juga belum menampilkan petitum atau pun salinan gugatan yang diajukan Tutut kepada Menteri Keuangan.
Selain itu, belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak Tutut Soeharto maupun Kementerian Keuangan terkait gugatan di PTUN Jakarta tersebut.
Berikut Kronologi Gugatan Tutut Soeharto
17 Juli 2025 – Menteri Keuangan (saat itu Sri Mulyani) menerbitkan SK Nomor 266/MK/KN/2025 tentang pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Tutut Soeharto.
9 September 2025 – Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
12 September 2025 – Gugatan Tutut Soeharto resmi didaftarkan di PTUN Jakarta, teregister dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT.
17 September 2025 – Status perkara tercatat “pemeriksaan persiapan” di SIPP PTUN Jakarta.
23 September 2025 – Sidang persiapan dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di PTUN Jakarta.
Tanggapan Kemenkeu Soal Gugatan
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima surat terkait gugatan yang dilayangkan putri Soeharto itu.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengatakan pihaknya belum mengetahui gugatan Tutut kepada Menteri Keuangan mengenai hal apa.
“Belum tahu (soal apa). Sampai semalam kita cek, belum ada surat terkait hal tersebut ke Kemenkeu,” ujarnya kepada Kompas.com (grup suryamalang), Kamis (18/9/2025).
Kompas.com telah mencoba menghubungi kuasa hukum Tutut Soeharto untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait detail dari gugatan ini, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan dari pengacara tersebut.
Sosok Tutut Soeharto
Tutut lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1949, putri sulung dari Presiden Soeharto.
Kemudian Tutut menikah dengan Indra Rukmana dan dikaruniai empat orang anak, yaitu Dandy Nugroho Hendro Maryanto (Dandy), Danty Indriastuti Purnamasari (Danty), Danny Bimo Hendro Utomo (Danny), dan Danvy Sekartaji Indri Haryanti Rukmana (Sekar).
Pada era 80-an, Tutut pernah mempelopori terbentuknya Kirab Remaja yang bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air di kalangan remaja.
Tutut juga memperkenalkan suatu organisasi berbasis agama seperti Rohani Islam atau ROHIS sebagai wadah organisasi yang mencetak generasi yang beriman pada tahun 80-an.
Selama masa orde baru, Tutut juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan VII yang merupakan kabinet pemerintahan Soeharto yang terakhir.
Sebelumnya, Tutut pernah menjabat sebagai Anggota MPR RI Fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992 hingga 14 Maret 1998, namun setelah orde baru tumbang, ia memilih menarik diri dari panggung politik.
Baru pada Pemilu 2004, Tutut kembali tampil menjadi calon presiden dan juru kampanye Partai Karya Peduli Bangsa.
Partai ini didukung oleh mantan pejabat-pejabat Orde Baru yang dikenal sangat dekat dengan Soeharto, seperti Jenderal (Purn.) R. Hartono.
Pada tahun 2019, perempuan yang identik dengan jilbab dan cara bicaranya yang halus ini masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia dan menduduki posisi 130.
Anak tertua Pak Harto ini dikabarkan mengantongi kekayaan mencapai 205 juta dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 2,9 triliun.
Kekayaan Mbak Tutut berasal dari PT Citra Lamtoro Gung Persada yang bergerak di bidang proyek properti, pengelolaan jalan tol hingga investasi.
