Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Trans-Jakarta akan Tindak Komisarisnya yang Ancam “Gorok Leher Orang”

    Trans-Jakarta akan Tindak Komisarisnya yang Ancam “Gorok Leher Orang”

    GELORA.CO – MANAJEMEN PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) menanggapi viralnya orasi salah satu komisarisnya, Muhammad Ainul Yakin, yang mengancam akan “menggorok leher” orang dalam aksi di depan Kantor Trans7.

    Komisaris Utama Trans-Jakarta, Letjen TNI (Purn) Untung Budiharto, menegaskan pernyataan Ainul merupakan pandangan pribadi dan sama sekali tidak mencerminkan sikap atau kebijakan resmi Trans-Jakarta.

    “Sebagai BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Trans-Jakarta berkomitmen menjaga netralitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, toleransi, dan kebhinekaan dalam setiap aspek kegiatan dan komunikasi publiknya,” ujar Untung melalui keterangannya, Senin (20/10).

    Langkah Internal dan Klarifikasi

    Pihak Trans-Jakarta akan mengambil langkah internal terkait masalah ini. Dewan Komisaris bersama Direksi akan melakukan klarifikasi untuk memastikan seluruh jajaran senantiasa mematuhi prinsip good corporate governance, sekaligus menjaga muruwah kelembagaan.

    “Langkah ini diambil guna memastikan seluruh jajaran senantiasa mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta menjaga marwah kelembagaan,” tambah Untung.

    Untung menegaskan, Trans-Jakarta tetap memberikan penghormatan kepada seluruh ulama, tokoh agama, dan komunitas pesantren di Indonesia, termasuk Kiai Pondok Pesantren Lirboyo, sebagai bagian pilar moral dan sosial bangsa.

    “Transjakarta menyampaikan pernyataan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” kata dia.

    Kronologi Orasi Muhammad Ainul Yakin

    Video yang viral menunjukkan Ainul berorasi di depan Kantor Trans7 setelah salah satu program stasiun televisi itu dinilai menyinggung pesantren dan ulama. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik, Ainul mengatakan:

    “Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai, ulama, dan pondok pesantren. Apabila ada kiai, ulama kita dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian… Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama.”

    Tindakan ini menuai sorotan publik karena sifat ancamannya yang eksplisit dan viral di media sosial.

    Untung Budiharto menekankan, pihak Trans-Jakarta tetap fokus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga DKI Jakarta, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau golongan.

  • Ada Pendopo Memanjang & Aneka Pohon

    Ada Pendopo Memanjang & Aneka Pohon

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapat hadiah rumah pensiun dari negara. Rumah itu dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

    Rumah itu belum ditempati Jokowi karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

    Pantauan wartawan, rumah pensiun Jokowi tampak bagian depannya masih ditutupi seng setinggi 2,5 meter dan dijaga petugas di pos pintu penjagaan.

    Di depan rumah itu terdapat dua akses pintu, untuk masuk dan keluar pekerja dan material bangunan.

    Di balik seng, atau halaman rumah yang ditanami berbagai jenis pohon dengan tinggi mencapai 1 meter sampai 1,5 meter.

    Pada bagian tengah terdapat pendopo memanjang. Sementara pada bagian belakang terdapat bangunan utama tempat tinggal.

    Kepala Desa (Kades) Blulukan, Slamet Wiyono, mengatakan pembangunan rumah pensiun Jokowi di Desa Blulukan sudah masuk tahap finishing. Progres pembangunannya mencapai 90 persen.

    “Kita tidak bisa memantau dekat karena rumah tertutup terus. Kalau informasi orang-orang yang ada di depan kediaman pensiun Jokowi itu, ini tahapannya finishing seperti itu. Persentase sekitar 90 persen,” ujar Slamet, Senin (20/10).

    Dia memastikan rumah pensiun ini belum bisa ditempati Jokowi. Diperkirakan baru bisa ditempati pada 2026.

    “Belum (Jokowi setahun pensiun). Ya paling tahun depan 2026 baru bisa ditempati,” kata Slamet.

    Ia menjelaskan komunikasi dengan Setneg kepada kelurahan dilakukan pada awal pembangunan rumah pensiun terkait izin wilayah. Kemudian dari kontraktor PT Tunas Jaya Sanur.

    “Ketika groundbreaking tidak ada undangan. Tertutup. Camat Colomadu juga tidak dapat undangan,” ucap Slamet.

    Dia berharap pembangunan sesuai dengan target dan segera ditinggali Jokowi.

    “Mudah-mudahan bisa untuk segera tempat tinggal beliau (Jokowi). Dan harapan kami juga akan aman-aman saja. Saya kita butuh waktu signifikan. Karena pagarnya belum disentuh sama sekali. Prediksi saya 2026 atau tahun depan (ditempati),” pungkasnya.

    Setelah pensiun, Jokowi kembali menempati rumah pribadinya di kawasan Sumber, Solo. Di rumah ini dia menerima tamu yang datang silih berganti.

  • Kondisi Politik Rezim Prabowo Lebih Kondusif Dibanding Jokowi

    Kondisi Politik Rezim Prabowo Lebih Kondusif Dibanding Jokowi

    GELORA.CO -Stabilitas politik-ekonomi di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai lebih kondusif dibanding masa awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai kondusifitas politik merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi.

    “Nah yang terakhir, apa yang kemudian bisa membuat soal ekonomi kita bisa tumbuh, bisa sustain dan kemudian investasi bisa datang ke Indonesia, salah satu kuncinya adalah dalam politik. Bagi saya soal stabilitas politik,” ujar Adi dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.

    Ia menilai, dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, hubungan antar-elit dan antar partai politik relatif harmonis karena hampir seluruh kekuatan politik kini berada dalam lingkaran kekuasaan.

    “Per hari ini dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran saya kira kerja sama antar-elit, antar-partai, hampir semuanya sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kita menyaksikan secara terbuka begitu banyak kebijakan pemerintah, dalam hal ini kabinet, nyaris tidak pernah ada resistensi, tidak pernah ada protes apapun,” jelas Adi.

    Kondisi ini, lanjutnya, kontras dengan periode awal pemerintahan Presiden Jokowi yang sempat diwarnai dinamika politik cukup tinggi karena mayoritas parlemen dikuasai kelompok oposisi.

    “Agak berbeda dengan Pak Jokowi, agak pusing di tahun-tahun pertama karena mayoritas parlemen itu dikuasai oleh kelompok oposisi,” ungkapnya.

    Adi juga mengapresiasi capaian kinerja ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Ia menyoroti peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang aktif melakukan diplomasi dagang di tengah perang tarif internasional.

    “Kalau bicara tentang satu tahun kinerja di bidang ekonomi, saya termasuk yang apresiasi karena kondisinya tidak baik-baik saja. Ada efisiensi di negara kita, ada perang dagang, ada perang tarif, dan Menko Airlangga sepertinya bolak-balik, dari yang semula 32 persen tiba-tiba kemudian menjadi 19 persen. Itu butuh lobi dan butuh meyakinkan pihak-pihak lainnya,” pungkas Adi

  • Gaya Pidato Rektor UGM di Depan Jokowi Terlalu Genit

    Gaya Pidato Rektor UGM di Depan Jokowi Terlalu Genit

    GELORA.CO -Gaya berpidato Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia di depan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peringatan Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM terlalu genit.

    Demikian penilaian pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Senin 20 Oktober 2025.

    “Bu Rektor Ova Emilia pada pidato ini terlalu genit, terlalu ganjen, sama sekali tidak elegan, anggun, apalagi berwibawa,” tulis Dokter Tifa.

    Dokter Tifa menduga ada kekuatan bawah sadar yang membuat Ova Emilia kehilangan kontrol diri.

    “Lebih parah lagi, ketika pidato matanya tertuju kepada orang yang bahkan tidak tahu untuk apa dia hadir di acara ini, kecuali sebagai Stuntmant yang lupa digambari tahi lalatnya,” sambungnya.

    Diketahui, Jokowi menghadiri acara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM.

    Rektor UGM Ova Emilia melalui sambutannya juga menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980.

    “Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM,” kata Ova.

  • Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebagaimana diungkapkan mantan Menko Polhukam Mahfud Md baru-baru ini.

    “Desakan saya ini juga sekaligus berfungsi sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara terbuka atas dugaan korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada KPK,” kata Anthony kepada Monitorindonesia.com, Senin (20/10/2025).

    Anthony menduga bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km sejak awal sudah penuh masalah dan sarat korupsi. 

    “Sungguh aneh kalau KPK masih mempertanyakan hal ini, bahkan menghimbau masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang sudah terbentang jelas di depan mata. Hal ini mencerminkan komisioner KPK saat ini tidak kompeten,” katanya melanjutkan.

    Anthony pun membeberkan dugaan korupsi Proyek KCJB itu.

    Bahwa pertama, indikasi markup. Biaya Proyek KCJB sangat ketinggian. Awalnya, pihak China menawarkan 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, atau setara 41,96 juta dolar AS per km. 

    “Nilai Proyek ini jauh lebih tinggi dari Proyek sejenis di China, yang hanya menelan biaya 17-30 juta dolar AS per km. Sebagai contoh, kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km, dengan batas kecepatan 350 km per jam, hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km,” bebernya.

    Artinya, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup.

    Markup ini sangat kasar dan sangat serakahnomics. Karena, data investasi Proyek Kereta Cepat di dunia sangat transparan dan dapat diketahui oleh siapapun dengan mudah.

    “Dugaan markup sangat kuat, karena proses evaluasi proyek sangat tidak profesional dan cenderung berpihak kepada pihak tertentu, sehingga terindikasi melanggar proses pengadaan barang publik,” jelasnya.

    Keikutsertaan Jepang dalam pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung nampaknya hanya untuk ‘pendamping’ saja, untuk memenuhi prasyarat proses tender. 

    Keikutsertaan Jepang nampaknya dimanfaatkan hanya untuk mengatrol harga Kereta Cepat China agar bisa mendekati penawaran dari Jepang. Tidak heran, penawaran China yang awalnya 5,5 miliar dolar AS kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, mendekati harga penawaran Jepang sebesar 6,2 miliar dolar AS. 

    “Penawaran Jepang kemudian digugurkan dengan alasan pihak Jepang minta jaminan APBN, sedangkan China tidak minta jaminan APBN karena mengikuti skema business-to-business, yang sekarang ternyata terbukti bohong besar: utang Proyek Kereta Cepat China sekarang minta disuntik dana APBN,” jelas Anthony.

    Kedua, komponen bunga pinjaman. Baik Jepang maupun China menawarkan skema pembiayaan utang sebesar 75 persen dari nilai Proyek, dengan tenor 50 tahun dan masa tenggang (grace period) 10 tahun, di mana selama 10 tahun pertama, pemerintah hanya membayar bunga pinjaman saja. Jepang menawarkan bunga 0,1% per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2% per tahun, atau 20 kali lipat lebih tinggi dari bunga Jepang.

    “Dengan nilai proyek 6 miliar dolar AS dan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS (75 persen), bunga pinjaman Proyek Jepang hanya 4,5 juta dolar AS per tahun (atau sekitar Rp73,35 miliar pada kurs Rp16.300/USD). Sedangkan bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar AS per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi, atau sekitar Rp1,47 triliun,” jelasnya lagi.

    Dalam sepuluh tahun grace period, bunga pinjaman Proyek Jepang hanya 45 juta dolar AS, sedangkan Proyek China mencapai 900 juta dolar AS. 

    “Kalau beban bunga pinjaman ini masuk faktor biaya dalam evaluasi finansial Proyek, maka penawaran China akan lebih mahal dari penawaran Jepang: 6,92 miliar dolar AS (China) VS. 6,25 miliar dolar AS (Jepang). Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan ada manipulasi dalam evaluasi pemilihan Proyek untuk memenangkan penawaran dari China,” katanya.

    Kesengajaan mengabaikan komponen biaya bunga dalam pembiayaan Proyek termasuk pelanggaran serius terhadap proses evaluasi proyek publik, dan termasuk tindak pidana. Karena bunga merupakan salah satu komponen biaya yang sangat penting untuk menentukan kelayakan finansial Proyek: penentu mati-hidup Proyek.

    Korupsi Kereta Cepat Jokowi dan Luhut

    “Tidak heran, dengan tingkat bunga pinjaman China yang begitu besar, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) saat ini megap-megap tidak mampu membayar bunga pinjaman tersebut, dan masuk kategori default: gagal bayar bunga,” lanjutnya.

    Ketiga, pembengkakan biaya (cost overrun). Lebih parah lagi, biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek menjadi 7,22 miliar dolar AS atau sekitar 50,5 juta dolar AS per km. Pembengkakan biaya sekitar 20 persen ini jelas tidak normal. Dalam proyek infrastruktur, pengerjaan Proyek seharusnya bersifat turnkey (fixed price). 

    “Artinya, cost overrun wajib ditanggung oleh kontraktor Proyek, yaitu pihak China. Tetapi, anehnya kenapa harus dibebankan kepada Proyek? Ada apa?” ungkapnya.

    Yang lebih parah, 75 persen pembiayaan utang dari cost overrun tersebut, atau sekitar 900 juta dolar AS, dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen per tahun, atau 34 kali lipat dari bunga yang ditawarkan Jepang.

    Sehingga, total bunga pinjaman Proyek Kereta Cepat saat ini mencapai 120,6 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,97 triliun per tahun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Bayangkan, penawaran bunga pinjaman dari Jepang hanya sekitar Rp75 miliar saja. 

    “Berdasarkan penjelasan di atas, maka KPK harus segera menyelidiki dugaan markup dan korupsi Proyek KCJB ini. KPK jangan berkelit lagi. Rakyat mengawasi,” demikian Anthony Budiawan.

  • Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI yang Ancam Gorok Leher Pekerja Trans7 Ternyata Komisaris PT Transjakarta

    Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI yang Ancam Gorok Leher Pekerja Trans7 Ternyata Komisaris PT Transjakarta

    GELORA.CO –  Cek profil sekilas Muhammad Ainul Yakin, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta.

    Seperti diketahui, nama Muhammad Ainul Yakin belakangan ini tengah ramai jadi sorotan publik di berbagai platform.

    Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi usai Ketua GP Ansor DKI Jakarta tersebut ancam gorok leher para pekerja Trans7.

    Usut punya usut, Muhammad Ainul Yakin yang dinilai bertindak amoral ini ternyata menjabat sebagai Komisaris PT Transjakarta.

    Sebagaimana dilansir Pojoksatu.id dari akun media sosial platform X milik @didah90 pada Senin (20/10/2025).

    Dalam unggahannya, nama Yakin disebut-sebut masuk ke dalam jajaran dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.

    “Ini pak Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yg kebetulan jg Komisaris PT Transjakarta,” cuitnya.

    “Sayang sekali salah satu pejabat publik melakukan ancaman pembunuhan didepan publik seperti ini,” lanjutnya.

    Berdasarkan pantauan Pojoksatu.id, pernyataan akun tersebut terkait identitas Yakin ternyata dapat divalidasi.

    Dikarenakan, melalui laman website Transjakarta, nama Ketua GP Ansor DKI Jakarta itu tercantum di dalamnya sebagai sosok komisaris.

    Tidak hanya sekadar punya jabatan di BUMD DKI Jakarta, Yakin juga dituding punya posisi di Kabinet Merah Putih.

    Yang mana, dirinya diduga kuat menjabat sebagai salah satu Staf Ahli Kementerian Agama (Kemenag).

    Namun, lagi-lagi jabatannya tidak hanya terpaku di situ, Yakin ternyata juga dikenal sebagai kader Partai Golkar.

    Berdasarkan informasi beredar, melalui fraksi tersebut, dirinya tampil dalam kontestasi politik pada Pileg 2024 silam.

    Tidak heran, hal ini langsung menjadi sorotan publik usai dirinya berorasi melontarkan ancaman kekerasan.

    Seperti diketahui, ancaman itu disampaikan Yakin lantaran tidak terima tokoh agama Nahdlatul Ulama (NU) dihina melalui siaran Trans7.

    “Sahabat-sahabat mana Ansor, mana Banser. Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kyai, ulama, dan pondok pesantren,” terangnya.

    “Apabila ada kyai, ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan,” lanjutnya.

    “Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian,” lantangnya di hadapan kader GP Ansor dan Banser. ***

  • Roy Suryo Sebut KPU Lakukan Permufakatan Jahat untuk Loloskan Gibran Jadi Cawapres

    Roy Suryo Sebut KPU Lakukan Permufakatan Jahat untuk Loloskan Gibran Jadi Cawapres

    GELORA.CO –  Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, dan OCB Independen, Roy Suryo, menyebut bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah melakukan permufakatan jahat untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon waki presiden (Cawapres).

     

    “Kami menemukan fakta bahwa ternyata KPU, itu sudah membikin permufakatan jahat. Saya berani mengatakan begitu, konspirasi,” kata Roy dalam siniar Forum Keadilan Tv dilansir pada Senin, 20 Oktober 2025.

     

    Menurut Roy, KPU Pusat telah menyiapkan aturan untuk meloloskan Gibran karena mereka tahu bahwa Gibran tidak lulus SMA.

     

    “Mereka bikin peraturan KPU, peraturannya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.

     

    Adapun ketentuan untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres dalam Peraturan KPU atau PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yakni terdapat pada Pasal 18.

     

    “Pasal 18 Ayat (1) itu berbunyi, syarat bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus memenuhi standar pendidikan minimal SMA. Tapi menariknya, pada Pasal 18 Ayat (3),” kata Roy.

     

    Ia lantas membacakan Pasal 18 Ayat (3): Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

     

    “Ini kan pelanggaran hukum banget gitu. Jadi ini seolah-olah telah menyiapkan [aturan],” tandasnya.

     

    Ia menegaskan, poin tersebut merupakan karpet merah untuk memuluskan Gibran menjadi cawapres.

    “Karpet merah ya, atau kalau istilah polisi ini diskresi,” ucapnya.

     

    Roy menegaskan, KPU Pusat ini sudah tahu bahwa akan ada calon wakil presiden yang tidak lulus atau tidak memiliki sertifikat SMA. 

     

    “Tapi kemudian bisa entah gimana caranya dapat kelulusan luar negeri,” katanya.

    Roy lantas mengungkapkan, pantasan saja sempat ada Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang melarang publik mendapatkan data-data terkait kontestan. 

     

    “Itu menutup akses kepada kita-kita untuk tidak mendapatkan syarat-syarat yang pernah dikumpulkan di KPU,” ujarnya.

     

    Roy menegaskan, sekarang baru terbongkar di balik itu ternyata ada karpet merah yang diduga hasil permufakatan jahat untuk meloloskan Gibran.***

  • Menko Yusril Sebut Presiden dan DPR Berwenang Ubah Kedudukan Polri

    Menko Yusril Sebut Presiden dan DPR Berwenang Ubah Kedudukan Polri

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kewenangan untuk menentukan struktur organisasi Polri sepenuhnya berada di tangan Presiden dan DPR.

    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    “Bagaimana susunan dan kewenangan Polri ke depan, apakah tetap seperti sekarang atau akan ada perubahan struktur, semuanya menjadi kewenangan Presiden dan DPR untuk memutuskannya,” kata Yusril dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

    Yusril menjelaskan, dasar konstitusional pengaturan struktur Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan kedudukan TNI dan Polri serta hubungan kewenangan antara keduanya diatur dengan undang-undang.

    Hal ini dipertegas kembali dalam Bab II Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden, dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    “Secara normatif, apakah kedudukan Polri akan tetap seperti sekarang atau akan diubah, semuanya tergantung Presiden dan DPR. Kalau sekiranya akan diubah, perubahan itu harus diatur dengan undang-undang,” ujar Yusril.

    “Dan kita tahu bahwa inisiatif perubahan undang-undang bisa datang dari Presiden dan bisa pula dari DPR,” sambung dia.

    Terkait wacana pembentukan Komite atau Komisi Reformasi Kepolisian yang digagas Presiden, Yusril menilai hal itu wajar memunculkan diskusi publik terkait susunan dan kedudukan Polri.

    “Pemerintah menghargai dan menghormati wacana tersebut sebagai ekspresi kebebasan berbicara dan kebebasan mimbar akademik. Pemikiran seperti itu nanti dapat disumbangkan kepada Komisi Reformasi Kepolisian untuk digodok. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden,” jelas Yusril.

    Ketika ditanya kapan Presiden akan mengumumkan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian, Yusril mengaku belum mendapatkan informasinya.

    “Saya belum mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini. Semuanya tergantung kepada beliau (Presiden), kapan saat yang tepat untuk mengumumkannya. Saya yakin Presiden pasti punya pertimbangan yang tepat. Mohon sabar menunggunya,” tutupnya.

  • Banyak Pejabat Lemah Iman, Hartanya Diperoleh dengan Mengorbankan Rakyat

    Banyak Pejabat Lemah Iman, Hartanya Diperoleh dengan Mengorbankan Rakyat

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal moralitas pejabat negara dalam pidatonya saat menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan kasus korupsi CPO senilai Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Pejabat adalah seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi atau pemerintahan dan memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif, eksekutif, legislatif, atau yudisial sesuai dengan kedudukannya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa kekayaan pejabat yang diperoleh dengan mengorbankan rakyat adalah harta haram yang pada akhirnya akan membawa kesengsaraan bagi pelakunya maupun keluarga mereka.

    “Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita itu harta yang haram. Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya,” ujar Prabowo.

    Eks Danjen Kopassus itu mengaku telah melihat banyak pejabat yang tergelincir karena kehilangan moral dan prinsip.

    “Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita,” katanya.

    Lemah iman adalah kondisi ketika seseorang mengalami penurunan keyakinan, semangat beribadah, dan kepekaan terhadap nilai-nilai spiritual, sehingga mudah terjerumus dalam kemaksiatan dan merasa jauh dari Allah SWT.

    Lemah akhlak adalah kondisi ketika seseorang kehilangan atau mengabaikan nilai-nilai moral dan budi pekerti, sehingga perilakunya cenderung buruk, tidak terpuji, dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa praktik penyelewengan seperti itu tidak bisa dibiarkan, karena merugikan negara dan rakyat kecil.

    “Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban sehingga kalau mereka para pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, itu akan kita buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita,” ujarnya.

    Prabowo meminta seluruh aparat dan penegak hukum untuk terus menjaga integritas serta tidak mencari-cari perkara terhadap masyarakat kecil.

    “Penegak hukum harus punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu,” pungkasnya.

  • Serangan Baru Israel ke Gaza Tewaskan 45 Orang

    Serangan Baru Israel ke Gaza Tewaskan 45 Orang

    GELORA.CO -Pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah selatan Jalur Gaza pada Minggu, 19 Oktober 2025. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas tembakan roket dan peluncur granat dari kelompok bersenjata Palestina di kota Rafah.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, segera menggelar rapat darurat dengan para pejabat keamanan. Ia memerintahkan militer untuk mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran gencatan senjata. Namun, Netanyahu menegaskan bahwa langkah ini tidak berarti Israel akan kembali berperang secara penuh.

    Sementara itu, badan pertahanan sipil Gaza yang dikelola Hamas dan rumah sakit setempat melaporkan bahwa serangan udara tersebut menewaskan sedikitnya 45 orang. Jumlah korban ini memperbarui data sebelumnya yang sudah cukup tinggi akibat rentetan serangan selama beberapa hari terakhir.

    “Setidaknya 45 orang tewas akibat serangan udara Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza,” kata Mahmud Bassal, juru bicara badan pertahanan sipil Hamas, dikutip dari Times of Israel, Senin, 20 Oktober 2025.

    Israel kini mengancam akan menutup perlintasan Rafah di perbatasan Gaza–Mesir sampai Hamas menyerahkan sisa jenazah 28 sandera yang diyakini telah tewas. Dalam sepekan terakhir, Hamas telah menyerahkan 13 jenazah, sebagian besar sudah diidentifikasi sebagai sandera Israel. Sebaliknya, Israel juga mengembalikan sekitar 150 jenazah warga Palestina ke Gaza, meski banyak di antaranya sulit dikenali karena kondisi tubuh yang rusak parah.

    Dalam tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, kedua pihak telah menukar 20 sandera hidup dengan sekitar 1.900 tahanan Palestina. Tahap berikutnya akan membahas pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel dari beberapa wilayah Gaza, serta pembentukan pemerintahan sementara yang didukung komunitas internasional untuk mengelola wilayah yang porak poranda akibat perang.

    Sementara itu, Hamas menolak tuduhan Amerika Serikat yang menuding kelompok tersebut berencana melancarkan serangan baru terhadap warga Gaza sendiri. Hamas menyebut tuduhan itu sebagai “fitnah politik” dan balik menuduh Israel justru mendukung kelompok bersenjata di wilayah yang dikuasai militernya. Pejuang Hamas juga dilaporkan mengeksekusi sejumlah orang yang dituduh menjarah bantuan dan bekerja sama dengan Israel