Author: Gelora.co

  • Pengakuan Menyedihkan Yurike Sanger, Istri Ketujuh

    Pengakuan Menyedihkan Yurike Sanger, Istri Ketujuh

    GELORA.CO – Pasca wafatnya Yurike Sanger, istri ketujuh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, publik kembali menyoroti kisah hidupnya.

    Yurike meninggal di San Gorgonia Memorial Hospital, California, pada Rabu 17 September 2025 karena kanker payudara.

    Namun, sebelum kepergiannya, Yurike pernah menyinggung soal misteri surat wasiat yang disebut-sebut berisi petunjuk harta karun Soekarno.

    Kabar ini kerap dikaitkan dengan dugaan adanya harta peninggalan bernilai miliaran rupiah di Swiss dan Manado. Sayangnya, menurut pengakuan langsung Yurike, fakta di balik cerita tersebut justru menyedihkan.

    Pengakuan Menyentuh dari Yurike Sanger

    Dalam sebuah video di YouTube, Yurike menegaskan bahwa Soekarno sejatinya tidak memiliki harta seperti yang beredar. Ia bahkan pernah diminta Bung Karno untuk meminjam uang sebesar Rp2 juta kepada temannya demi kebutuhan keluarga.

    “Dek tolonglah sama temannya bolehkah dipinjamkan uang untuk saya Rp2 juta,” ujar Yurike menirukan ucapan Soekarno.

    Yurike menilai isu harta karun hanyalah akal-akalan untuk menipu orang agar percaya kebohongan. Surat wasiat yang pernah ditunjukkan padanya pun dianggap janggal karena tidak pernah ada bukti asli.

    Harta Karno Bung Karno adalah Perjuangan, Bukan Kekayaan

    Yurike Sanger menegaskan, perjuangan Soekarno semasa hidup hanya untuk kemerdekaan bangsa, bukan demi mengumpulkan kekayaan. Ia bahkan menolak mentah-mentah klaim soal harta karun di Swiss maupun Manado.

    “Di situlah bohong, kalau memang Soekarno punya harta karun banyak, bisa dilihat dari keluarganya lah,” ungkap Yurike.

    Menurutnya, keluarga Soekarno justru hidup sederhana. Isu tersebut hanyalah “tipu daya mafia” yang mencoba memeras dengan menjual cerita bohong.

    Bantahan Tegas Istri Ketujuh Sang Proklamator

    Sebagai orang Manado, Yurike juga menepis kabar bahwa daerahnya menjadi lokasi harta karun Bung Karno. Ia menilai jika benar, maka dirinya pasti sudah lebih dulu diberi tahu oleh sang suami.

    “Pasti sudah bilang ke saya dong, ini kok tidak, (malah) ke orang lain yang punya copy surat itu,” katanya.

    Bagi Yurike, jelas bahwa warisan terbesar Soekarno adalah kemerdekaan Indonesia, bukan harta benda. Cerita soal surat wasiat dan harta karun hanyalah ilusi yang terus digoreng, tanpa pernah ada bukti nyata.***

  • Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    GELORA.CO -Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Kali ini, demonstran datang dari kalangan buruh. Pantauan RMOL di lokasi, buruh menggeruduk gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin pagi, 22 September 2025.

    Massa buruh terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan lainnya.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini membawa 3 tuntutan. Pertama tegakkan Supremasi sipil. Kedua adalah Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM), dan sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

    Said menerangkan supremasi hukum yang dimaksud adalah menyangkut lembaga kepolisian dan TNI.

    “Gedung DPR tidak perlu dijaga TNI. Juga gedung-gedung pemerintahan lainnya. Cukup oleh Kepolisian, tapi Kepolisian yang humanis, profesional, mengedepankan persuasif dan negosiasi,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Senin, 22 September 2025

    Sementara mengenai RUU Ketenagakerjaan, Said Iqbal menyoroti lambatnya pembentukan Undang-Undang ini padahal sudah setahun berlalu sejak MK atas Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Aksi ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya dan akan terus diperbesar bila pemerintah tidak mengindahkan tuntutan daripada aksi ini,” demikian Said Iqbal

  • Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    GELORA.CO -Pengakuan resmi atas kenegaraan Palestina oleh sejumlah negara Eropa pada Minggu, 21 September 2025, menuai kecaman dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu bahkan menuduh Australia, Inggris, dan Prancis telah memberikan “hadiah” kepada Hamas. 

    “Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan,” ujarnya, dikutip dari Associated Press, Senin 22 September 2025.

    Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada Jumat mendatang sebelum bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Ia mengatakan, tanggapan resmi Israel akan diumumkan setelah kunjungan tersebut.

    Sebagai respons, Netanyahu juga mengancam akan mengambil langkah sepihak, termasuk kemungkinan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    Sebelumnya, Australia, Inggris dan Kanada secara resmi mengakui kenegaraan Palestina. Sebuah langkah yang kemudian disusul oleh Portugal

  • Viral Menpar Widiyanti Putri Minta Air Galon Buat Mandi, Prilly Gemas, Netizen: Kasih Paham Ka

    Viral Menpar Widiyanti Putri Minta Air Galon Buat Mandi, Prilly Gemas, Netizen: Kasih Paham Ka

    GELORA.CO – – Baru-baru ini viral cuitan ASN di daerah yang kesal pada tinhkah Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana.

    Pasalnya, wanita cantik dan tajir itu meminta air galon untuk mandi saat kunjungan kerja (kunker) ke daerah.

    Hal ini mungkin bisa dipahami, mengingat Widiyanti terlahir dari sebuah keluarga yang sangat kaya raya.

    Sebagai orang kaya dan cantik, widiyanti Putri sangat memperhatikan kebersihan dari kulit dan tubuhnya.

    Maka, dia tak mau sembarang mandi dengan air yang tak jelas.

    Akan tetapi, sikap bersih Widiyanti Putri ini malh menuai kritik dari artis serba bisa Prilly Latuconsina.

    Kabar Widiyanti Putri meminta air galon untuk mandi saat kunker ke daerah memang menarik perhatain netizen.

    Sebagai generasi muda yang akrab dengan gadget, Prilly pun mengikuti cuitan netizen ini.

    Tak kuasa menahan gemas, Prilly langsung melontarkan kritik keras.

    Jejak kritikan Prilly itu diketahui saat sang artis meninggalkan komentar di unggahan akun @wakandatalks yang memosting kabar Menteri Pariwisata yang mandi air galon saat dinas.

    Siapa sangka, unggahan itu langsung disambar dengan komentar Prilly Latuconsina. 

    Dari komennya, kekasih Omara Esteghlal seperti tampak kesal dengan tindakan sang Menteri Pariwisata.

    Prilly bahkan meminta agar Widiyanti Putri terjun langsung ke wisata alam-alam di Indonesia, seperti hutan, danau, gunung dll. 

    Menurutnya, hal itu bisa dijadikan sebagai ajang penelitian agar bisa mengetahui masalah dan mengembangkan pariwisata di Tanah Air.

    Prilly juga berpendapat pariwisata bukan hanya soal data atau laporan semata, tetapi juga tentang pengalaman. 

    Ia pun ingin Menteri Pariwisata bisa merasakan langsung pengalaman menjelajahi Indonesia krtimbang promosi di podium.

    Kendati kritikan itu disampaikan dengan bahasa yang halus, pesan yang disampaikan Prilly cukup tajam dan menohok.

    “Bu Menteri, pernah nggak sih ngerasain langsung serunya nyemplung di danau, trekking hutan, atau diving bareng peneliti karang? Soalnya pariwisata itu bukan cuma soal data dan laporan, tapi soal rasa dan pengalaman,” tulisnya.

    “Biar tahu rasanya jadi traveler di negeri sendiri, bukan sekadar pemaparan di podium dan promosinya cuma jadi jargon,” lanjut Prilly.

    Kritik keras Prilly kepada Menteri Pariwisata, langsung didukung netizen. 

    Banyak yang menginginkan agar Widiyanti Putri melakukan aksi nyata untuk meningkatkan pariwisata di Tanah Air.

    Apalagi, Indonesia memiliki banyak sekali destinasi wisata baik alam maupun budaya. 

    Dengan meningkatnya sektor pariwisata, ekonomi masyarakat tentu akan ikut meningkat.

    “Menpar kok gak mau menyatu dengan alam,” tulis akun @ma***.

    “Keren banget Prilly, bener the best dah,” tulis akun @agn***.

    “Kasih paham ka Prilly,” tambah akun @mhd***.

    Tak hanya netizen, sang pacar Omara Esteghlal juga ikut bereaksi pada komentar Prilly. 

    “Seharusnya kalau menjabat jangan glamor kan.”

    Prilly langsung meresponsnya. @omara.esteghlal gapapa nanti kapan-kapan aku ajak ngebolang aja kali ya melihat keindahan alam Indonesia.”

    Prilly Latuconsina ungkap alasan tak mau terima tawaran jadi pejabat dan wakil menteri pendidikan. 

    Hal itu pun diungkap Prilly saat dirinya hadir menjadi bintang tamu program Q&A Metro TV.

    Di mana mulanya, Prilly mendapat pertanyaan dari sang presenter, yakni Yohana Margaretha. 

    Perihal maukah Prilly Latuconsina terima tawaran jadi pejabat dan wakil menteri pendidikan.

    “Kalau misalnya tawaran jadi wagub ditolak, kalau tawarannya misalnya jadi wakil menteri pendidikan atau menteri pendidikan itu diterima gak?” tanya Yohana Margaretha dikutip Grid.Id dari program Q&A Metro TV, Minggu (21/9/2025).

    Saat itu Prilly secara tegas menolak dan lebih nyaman dan cocok bermanfaat di posisi jabatan lain. Salah satunya yakni sebagai dosen.

    “Kalau sekarang ini aku lebih nyaman bermanfaat di hal lain, seperti dosen gitu ya atau aku keliling desa-desa untuk mengajar daripada untuk ke situ (terjun politik) dulu sih,” ungkap Prilly.

    “Aku enggak pernah tahu kondisi politik di balik layar, apakah mentalku siap menghadapi itu. Karena kita punya tanggung jawab yang besar, aku gak mau merugikan rakyat atau orang-orang yang udah percaya sama aku,” tandasnya.

    Sekadar informasi, Widiyanti Putri Wardhana kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata Republik Indonesia Kabinet Merah Putih. 

    Ia dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada 21 Oktober 2024 lalu.

    Belum lama ini, Widiyanti mendapat tudingan tak biasa oleh netizen yang mengaku sebagai pegawai Kementerian Pariwisata. 

    Netizen itu mengungkap kinerja hingga kebiasaan Menteri Pariwisata.

    “Di bawah kepemimpinan dia, acara-acara Kemenpar berantakan semua. Kek nggak profesional banget. Kalau beliau ke pelosok seperti Bajo, beliau minta siapin air galon buat mandi,” ujar netizen yang diunggah ulang oleh akun @makassar.info dilansir Tribunnews.com.

    Namun sayang, hingga kini Widiyanti Putri belum buka suara soal tudingan tersebut. 

    Ia bahkan memilih membatasi kolom komentar media sosialnya

  • Politik Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi

    Politik Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi

    GELORA.CO – – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan Kabinet Merah Putih (KMP). Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mencari formula terbaik demi menyukseskan program pemerintahan periode 2024-2029.

    Pengamat politik Agus Widjajanto, menilai reshuffle kali ini merupakan konsekuensi dari dinamika politik di awal pemerintahan, ketika Prabowo harus mengakomodir berbagai kepentingan. Namun, sebagian menteri justru gagal menjawab ekspektasi publik dan menimbulkan keresahan.

    “Mungkin Presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, di mana awal dibentuk Presiden harus mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan, yang tentu jauh dari keinginan Prabowo sendiri,” kata Agus dalam keterangannya, Senin (22/9).

    Agus menyinggung soal anggapan perombakan kabinet sebagai upaya ‘bersih-bersih Geng Solo’. Ia menyerahkan sepenuhnya spekulasi itu kepada Presiden Prabowo. 

    “Yang pasti dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan politik yang berkuasa,” ujarnya.

    Namun, ia menekankan para menteri yang baru bergabung lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan publik. Agus secara khusus menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, agar tidak mudah mengeluarkan statemen yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

    “Sampaikan apapun yang akan dilaksanakan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Jangan gampang membuat statemen ke publik dengan bahasa yang kadang disalahtafsirkan, lebih baik fokus bekerja dan tunjukkan kinerja yang baik demi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

    Agus mencontohkan, polemik terkait kebijakan menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke bank Himbara. Meski bertujuan mendorong ekonomi rakyat, kebijakan itu justru ditafsirkan berbeda oleh sebagian kalangan sehingga menimbulkan kegaduhan.

    Ia juga menyinggung apakah komposisi kabinet baru akan mampu mencapai target menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai hal itu sangat bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apalagi, masyarakat terutama generasi Z semakin kritis terhadap kebijakan yang dianggap merugikan.

    Lebih lanjut, ia menekankan perlunya perbaikan sistem ketatanegaraan, termasuk mengembalikan fungsi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan GBHN yang jelas, serta penegakan hukum yang bersih, adil, dan transparan.

    “Genjot lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kurangi belanja APBN yang tidak perlu, arahkan pada program swasembada pangan agar pangan, sandang, papan murah. Kalau itu terwujud maka menuju Indonesia Emas bukan lagi keniscayaan,” pungkasnya

  • Netanyahu Sebut Israel Tak Sudi Hidup Berdampingan dengan Palestina

    Netanyahu Sebut Israel Tak Sudi Hidup Berdampingan dengan Palestina

    GELORA.CO  – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pengakuan negara Palestina yang diumumkan banyak negara Barat pada Minggu (21/9/2025).

    Dia menegaskan penolakan terhadap solusi dua negara seraya menegaskan bahwa Israel tidak sudi hidup berdampingan dengan Palestina. Menurut Netanyahu, gagasan negara Palestina merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi Israel.

    “Tidak akan ada negara Palestina. Saya akan memberikan jawaban atas upaya terbaru untuk memaksakan negara teroris di jantung negara kami sekembalinya dari Amerika Serikat,” ujarnya, dikutip dari Sputnik, Senin (22/9/2025).

    Netanyahu juga melontarkan kritik keras terhadap Inggris, Kanada, dan Australia yang baru saja mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina. Menurut dia, langkah itu justru memperkuat Hamas.

    “Anda memberi terorisme imbalan sangat besar,” kata Netanyahu.

    Selain itu, dia menegaskan Israel akan terus melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, meski dunia internasional berulang kali mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Gelombang pengakuan negara Palestina terus meluas. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal sudah menyatakan dukungan resmi. Lebih banyak negara lain akan mengumumkan pengakuan serupa di Sidang Umum PBB ke-80 pekan ini

  • Isi Lengkap Surat Pemecatan Wahyudin Moridu dari PDIP dan Anggota DPRD Gorontalo

    Isi Lengkap Surat Pemecatan Wahyudin Moridu dari PDIP dan Anggota DPRD Gorontalo

    GELORA.CO  – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu, usai video dirinya viral di media sosial karena menyebut ingin merampok uang negara. Pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun menegaskan keputusan pemecatan diambil demi menjaga marwah partai.

    “Hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

    Menurut Komaruddin, proses ini telah melalui mekanisme partai. DPD PDIP Provinsi Gorontalo sebelumnya memanggil Wahyudin untuk klarifikasi, dan hasilnya diserahkan ke DPP sebelum komite etik memberikan rekomendasi pemecatan.

    Pemecatan Wahyudin menegaskan komitmen PDIP menjaga disiplin dan kehormatan organisasi. Komaruddin Watubun mengingatkan seluruh kader agar tidak melakukan tindakan yang mencoreng citra partai.

    “Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara Wahyudin,” tegasnya.

    Dengan keputusan ini, Wahyudin dipastikan kehilangan statusnya sebagai anggota PDIP sekaligus DPRD Provinsi Gorontalo, dan segera diganti melalui mekanisme PAW.

    Isi Surat Keputusan Pemecatan Wahyudin Moridu:

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan)

    Surat keputusan nomor: 12/kpts/dpp/ix/2025 tentang Pemecatan Wahyudin Moridu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

    Menimbang:

    1. Bahwa demi menjaga kehormatan, kewibawaan, dan citra Partai, setiap anggota wajib berpedoman pada kode etik serta disiplin yang berlaku.

    2. Organisasi Partai tidak akan efektif tanpa disiplin dan tanggung jawab kader.

    3. Kader Partai wajib menjaga citra organisasi sesuai ideologi Pancasila, UUD 1945, AD/ART, serta keputusan Kongres.

    4. Jika anggota melakukan pelanggaran kode etik, Partai berhak memberi sanksi berupa pemecatan.

    5. Saudara Wahyudin Moridu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2024–2029, telah melakukan pelanggaran disiplin dengan pernyataan di media sosial TikTok (@Wakilrakyatdotco) yang menjatuhkan nama baik dan citra Partai, menimbulkan dampak negatif, serta mencederai integritas Partai.

    6. Atas dasar itu, DPP PDI Perjuangan memutuskan memberikan sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan.

    Mengingat:

    1. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta perubahannya.

    2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 2025.

    3. Keputusan Kongres V PDI Perjuangan 2025.

    4. Ketetapan MUNAS Partai 2025.

    5. Ketentuan Hukum yang berlaku.

    Memerhatikan:

    1. Dokumentasi video di media sosial TikTok akun @Wakilrakyatdotco.

    2. Keputusan rapat DPP PDI Perjuangan.

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Wahyudin Moridu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    2. Melarang yang bersangkutan melakukan kegiatan atau menduduki jabatan dengan mengatasnamakan Partai.

    3. Menyatakan bahwa tindakan Wahyudin Moridu merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak terkait sikap resmi Partai.

    4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan keputusan ini pada Kongres Partai.

    5. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila ditemukan kekeliruan.

    Ditetapkan di Jakarta

    Pada tanggal: 20 September 2025

    Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan

    Masa Bakti 2025–2030

    Ketua Umum,

    (ttd) Megawati Sukarnoputri

    Sekretaris Jenderal,

    (ttd) Hasto Kristiyanto

    Tembusan:

    – Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan

    – DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo

    – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo

    – Yang bersangkutan

    – Arsip

  • Dipecat dari DPRD Gorontola Gegara Ingin Rampok Uang Negara, Isi Garasi Wahyudin Moridu Bikin Bengong

    Dipecat dari DPRD Gorontola Gegara Ingin Rampok Uang Negara, Isi Garasi Wahyudin Moridu Bikin Bengong

    GELORA.CO  – Wahyudin Moridu resmi dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari kursi DPRD Gorontalo usai mengatakan ‘ingin merampok uang negara’. Ternyata, dia tidak memiliki kendaraan dalam garasinya.

    Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menampilkan Wahyudin sedang mengemudikan mobil menuju Makassar, Sulawesi Utara. Dia berkendara bersama seorang wanita yang diakui Wahyudin berstatus hubungan gelap alias hugel.

    “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok saja uang negara ini. Kita habiskan saja, biar negara ini semakin miskin,” kata Wahyudin dalam video tersebut yang diakhiri dengan gelak tawa dari keduanya.

    Sebagai anggota DPRD, Wahyudin menjadi sosok yang rutin melaporkan harta yang dimilikinya ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) KPK. Dia melakukan pelaporan sejak 2018 ketika menjadi anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

    Saat itu, Wahyudin memiliki aset tanah dan bangunan dengan nilai Rp150.000.000, kas dan setara kas senilai Rp35.063.149. Sementara isi garasinya ada satu unit Toyota Fortuner tahun 2018 dengan status warisan yang nilainya Rp450.000.000.

    Toyota Fortuner selalu dilaporkan Wahyudin dalam LHKPN, yang tercantum pada 2019, 2020, dan 2021. Namun, pada laporan yang dibuat pada 2022, 2023, dan 2024, SUV asal Jepang itu menghilang.

    Pada 2024, Wahyudin melaporkan hartanya minus hingga Rp2 juta. Wahyudin memiliki harta tanah dan bangunan Rp180 juta, serta harta kas dan setara kas Rp18 juta, dengan utang sebesar Rp200 juta. Wahyudin melaporkan harta itu dengan kapasitas sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

    Tidak ada alat transportasi atau mesin yang dilaporkan oleh Wahyudin ke LHKPN. Tapi, di sisi lain dia kerap berfoto di depan mobil-mobil mewah, khususnya SUV. Ini menimbulkan pertanyaan atas laporan harta yang dibuatnya

  • Kompol Anggraini Disebut Terima Rp 50 Juta per Bulan dari Irjen KM, Dapat Apartemen di Kemang

    Kompol Anggraini Disebut Terima Rp 50 Juta per Bulan dari Irjen KM, Dapat Apartemen di Kemang

    GELORA.CO – Kompol Anggraini Putri, yang diduga sebagai selingkuhan Irjen KM, disebut-sebut menerima Rp 50 juta per bulan dari Irjen KM.

    Selain itu, Polwan ini juga disebut mendapatkan apartemen yang disebut berada di Kemang Village Jakarta Selatan.

    Ketiga, satu unit mobil Pajero yang kemudian diganti BAIC, disebut diterima juga oleh Kompol Anggraini.

    Keempat, Kompol Anggraini Putri ini disebut juga memegang kartu kredit milik Irjen KM.

    Uang bulanan dari Irjen KM sebesar Rp50 juta per bulan melalui staf pribadi Krishna yang disebut bernama UEL Hutagalung, staf pribadi Irjen KM.

    Isu perselingkuhan ini juga dibahas oleh Rismon Sianipar, salah satu akademikus dan peneliti yang dikenal sebagai penggugat ijazah Jokowi di akun You Tube @ Balige Academy.

    Dalam enam hari sejak diposting atau sejak 15 September 2025 lalu, postingan Rismon ini sudah dikomentari lebih 2.066 orang.

    Beberapa media sosial juga membahas masalah ini di postingannya.

    “Ia juga diduga mengalirkan dana rutin sebesar Rp50 juta per bulan melalui staf pribadinya,” tulis salah satu akun di media sosial @fozzed.

    Namun atas isu perselingkuhan dan kabar terkait Irjen KM dan Kompol Anggraini Putri belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait.

    Data-data mengenai apa yang diterima Kompol Anggraini Putri ini pertama kali diberitakan beberapa media online seperti Warta Sidik, Warta Polri, jurnalpatrolinews, dan mapikornewscom.

    Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan meminta klarifikasi resmi dari Polri terkait isu perselingkuhan Kompol Anggraini Putri alias Anggie dengan petinggi Polri Irjen KM.

    “Akan kita minta klarifikasi ya,” ucap Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim, dikutip dari Jawapos, Rabu (17/9/2025).

    Isu yang beredar, Irjen KM menjalin hubungan asmara dengan Kompol Anggraini. Dimana Irjen KM masih memiliki istri yang sah yang bernama Nany AU SE.

    Kompolnas menyebut bahwa kasus ini diduga masalah rumah tangga. Namun meski begitu, Kompolnas akan tetap minta klarifikasi dari Polri.

    “Masalahnya pun diduga masalah rumah tangga. Setidaknya, jika ditarik ke norma kode etik ruangnya. Ruangnya ada pada pelanggaran etika kepribadian atau bisa juga etika kelembagaan,” ujarnya.

    “Tapi tentu ini tetap perlu Kompolnas mendapatkan klarifikasi,” kata Yusuf Warsim lagi.***

  • Ucapan Rasis di Kelas Berujung Kerusuhan di Yalimo Papua, Warga Bakar Kantor Pemerintah dan hingga Rumah

    Ucapan Rasis di Kelas Berujung Kerusuhan di Yalimo Papua, Warga Bakar Kantor Pemerintah dan hingga Rumah

    GELORA.CO –  Berawal dari satu kata rasis di kelas berujung kerusuhan 3 hari di Yalimo Papua Pegunungan, tepatnya di distrik Abenaho.

    Kerusuhan yang berujung pada pembakaran berbagai fasilitas, kantor pemerintah setempat, kantor kepolisian hingga lokasi perbelanjaan serta rumah warga berawal dari pertikaian siswa pendatang dengan warga asli Yalimo.

    Kompol Joni Samonsabra selaku Kapolres Yalimo menyampaikan jika kerusuhan bermula dari insiden di lingkungan Sekolah SMA 1Negeri Yalimo saat proses pembelajaran berlangsung. 

    Disebutkan bahwa saah satu siswa AB mengeluarkan kata rasis pada siswa lain yang duduk disebelahnya.

    Mendapatkan disebut dengan kata rasis tersebut, siswa yang merupakan warga Yalimo berinisial NS dan MS tak terima, kemudian melakukan pemukulan terhadap AB.

    Pertikaian ini kemudian diselesaikan di ruang guru, namun siswa lain yang juga berasal dari Yalimo tak terima dengan kondisi tersebut melakukan pemukulan terhadap AB dan guru.

    Isu sara ini kemudian berkembang ke masyarakat, hingga warga suku Yalimo medatangi sekolah tersebut.

    Sejumlah anggota kepolsian mencoba untuk menghadang, namun karena kalah jumlah, maka pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk mundur dan massa melanjutkan aksi.

    Tidak hanya mendatangi sekolah, massa kemudian mendatangi kios yang diduga merupakan milik orang tua AB. 

    Kemarahan massa yang tak terbentung berujung pada pembakaran kios tersebut, tak sampai di situ, massa juga ikut membakar Mes Perwira Polres Yalimo dan asrama Polres Yalimo.

    Peristiwa yang terjadi pada Selasa 16 September tersebut terus berlanjut hingga Jumat 19 September.

    Pihak berwajib kemudian menambah anggota untuk mengatasi agar kerusuhan tidak berkepanjangan.

    Akibat kerusuhan ini ratusan warga pendatang harus mengungsi ke wilayah lainnya untuk menyelamatkan diri mereka dari amukan massa.

    Untuk memastikan keamanan warga, Polres Yalimo dan Personel TNI juga ikut  turun tangan mengamankan warga yang mengungsi dari wilayah Yalimo.

    Seluruh masyarakat yang dievakuasi kini mengungsi sementara di Pospol Elelim untuk mendapatkan perlindungan dan pemantauan lebih lanjut. 

    Kapolres Yalimo menyampaikan bahwa operasi evakuasi dilakukan untuk mengutamakan keselamatan masyarakat serta mencegah eskalasi situasi.

    “Kami terus berkoordinasi dengan TNI dan pihak terkait guna menstabilkan kondisi pasca-kericuhan. Fokus utama kami adalah keamanan warga,” ujarnya.

    Dilaporkan beberapa warga terluka dalam aksi kerusuhan ini dan aparat terus berjaga hingga kondisi kembali kondusif.

    Untuk meredam kemarahan mass dan mengembalikan kondisi keamanan wilayah tersebut, pihak DPRD Yalimo telah menerima tuntutan masyarat pada Jumatb 19 September lalu.

    Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur serta beberapa pejabat pemerintahan daerah lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut Ones Pahabol selaku Wagub Papua Pegunungan menyampaikan jika dirinya tidak ingin mendengar soal rasisme di beberapa Kab Kota di tanah Papua maupun diluar Papua. 

    Ones juga menyampaikan jika dirinya  mengutuk keras pelaku rasisme serta segera diproses secara hukum.