Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • KPK Masih Enggan Ungkap Sosok Juru Simpan Uang Korupsi Haji

    KPK Masih Enggan Ungkap Sosok Juru Simpan Uang Korupsi Haji

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan mengungkapkan sosok juru simpan uang korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

    Jurubicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidikan terkait kasus ini masih terus berjalan. 

    “Dalam kesempatan kali ini tentu kami belum bisa mendeclare secara detil ya, pihak-pihak yang diduga terkait dalam konstruksi perkara ini, peran-perannya seperti apa,” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

    Ia juga mengakui, hingga saat ini KPK masih terus menelusuri aliran uang dari pihak biro perjalanan haji kepada oknum-oknum di Kemenag. “Nah ini yang terus kami telusuri dan dalami,” pungkas Budi.

    Tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta Dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025 dengan menggunakan Sprindik Umum, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. 

    KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus

  • Viral Wanita di Makassar Histeris Kena Busur Nyasar Tertancap di Pundak, Sempat Dikira Batu

    Viral Wanita di Makassar Histeris Kena Busur Nyasar Tertancap di Pundak, Sempat Dikira Batu

    GELORA.CO  – Video viral seorang wanita histeris tahu ada busur nyasar tertancap di leher saat hendak makan di sekitar rumah.

    Video tersebut diunggah akun @mksinfo.official pada Senin (22/9/2025) malam.

    Disebutkan kejadian tersebut terjadi di Jalan Lembo, Makassar, Sulawesi Selatan.

    Seorang wanita memakai kaus putih tersebut histeris ketakutan.

    “Aa, takut. Takuut,” teriak korban sambil memegang busur yang tertancap di pundak belakangnya.

    “Makassar tidak aman, mau makan bakso wanita ini terkena busur di bagian pundaknya,” tulis keterangan dalam video tersebut.

    Dalam akun yang sama, korban nampak telah ditangani pihak medis.

    Sambil duduk di kursi roda, korban mengaku kesakitan saat nakes melakukan tindakan.

    Namun korban dialihkan dengan diminta menceritakan kronologi kejadian.

    “Sakit, mana lapar,” ucap korban.

    “Coba ceritakan kronologinya dulu,” ucap pria yang berada di balik kamera.

    “Itu kan kunci motor jatuh di samping rumahku terus saya ambil, hendak ke motorku terus ada dua orang naik motor dia,” ucap korban.

    “Saya mau naik ke lantai tiga, pas mau ambil garpu ada ni (busur). Saya kira batu,” lanjutnya.

    Di tempat lain, Kapolsek Tallo Kompol Syamsuardi mengaku belum mengetahui jelas tentang kejadian tersebut.

    “Saya nda tahu, siapa yang busurki?,” ucapnya dikonfirmasi wartawan lewat sambungan telepon WhatsApp.

    Saat ditanya bahwa video pembusuran itu sudah beredar di media sosial, Syamsuardi mengaku belum menerima laporan kejadian itu.

    “Saya belum ada informasi, saya tidak bisa membenarkan (kejadian) itu karena jangan sampai bukan disitu dibusur,” sebutnya.

    Saat ditanya apakah kejadian itu sudah dimonitor?

    Syamsuardi mengaku sudah melihat kejadian itu lewat media sosial.

    Namun, ia mengaku belum mengetahui pasti lokasi kejadian itu.

    “Saya sudah lihat di media sosial tapi saya tidak tahu di mana dibusur,” bebernya.

    Bukan Kejadian Sekali

    Teror busur atau panah nyasar kerap dilaporkan terjadi di wilayah Makassar.

    Pada Mei 2025, kejadian serupa terjadi di Jalan Tanjung Alang.

    AKB Arifuddin menerangkan, korban yang baru keluar rumah membeli voucher data dan kejadian naas terjadi saat perjalanan pulang.

    “Tiba-tiba dia (korban) berpapasan dengan tiga motor, tak lama kemudian perempuan ini merasakan busur tertancap di pahanya,” ujarnya.

    Setelah sadar pahanya terkena busur, korban yang sempat dibawa ke rumahnya langsung dilarikan ke RS Bhayangkara.

    “Tidak ada barang, sementara mau pulang ke rumah, tiba tiba dia merasa ada busur kena pahanya, di bawa ke rumah tapi langsung di bawa ke rumah sakit Bhayangkara ,” ungkap Arifuddin.

    Mantan Kapolsek Bontoala ini juga mengatakan, setelah memanah korban, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi.

    Kejadian teror busur bahkan marak selama bulan Ramadhan. Tercatat Polrestabes Makassar mengamankan 27 tersangka dalam kejadian tersebut.

    Tukang Kayu di Makassar Diciduk Polisi, Produksi Panah Busur

    Seorang tukang kayu bernama SN (38) diamankan polisi diduga memproduksi dan memperdagangkan panah busur melalui media sosial.

    Ia ditangkap di kediamannya, di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu (10/5/2025).

    Pria itu diamankan jajaran Resmob Ditreskrimum Polda Sulsel.

    Panit 1 Resmob Ditreskrimum Polda Sulsel Ipda Dendi Eriyan mengatakan, SN diamankan berdasarkan informasi masyarakat yang kerap menyaksikan pelaku memperjual belikan senjata tajam mematikan tersebut.

    “Kita mendapatkan laporan informasi dari masyarakat. Bahwa adanya jual beli busur dan banyak di sana terindikasi perang kelompok,” kata Dendi Senin (12/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    “Ditemukan barang bukti sejumlah 13 busur serta ketapelnya. Biasa memang buat busur, busur panah untuk ikan juga, apalagi profesi sebagai tukang juga,” ungkap dia.

    Selain panah busur ikan, rupanya SN juga kerap menerima pesanan anak panah busur yang sering digunakan para pelaku kejahatan jalanan di Kota Makassar.

    SN menjajakan senjata tajam itu di media sosial miliknya, dengan harga bervariatif. Satu paket berisi 13 mata panah busur dan ketapel dihargai Rp50 ribu

  • Prabowo Siap Kirim Pasukan Perdamaian, Desak Akhiri Perang Gaza

    Prabowo Siap Kirim Pasukan Perdamaian, Desak Akhiri Perang Gaza

    GELORA.CO -Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan komitmen kuat Indonesia untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza melalui solusi damai atas konflik Palestina-Israel.

    Dalam pidatonya di KTT Two-State Solution di Markas Besar PBB, New York, Senin waktu setempat, 22 September 2025, Prabowo menekankan urgensi pengakuan negara Palestina sekaligus diakhirinya perang dan bencana kemanusiaan di Jalur Gaza. 

    “Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita,” tegas Presiden RI. 

    Menurutnya, konflik panjang Palestina-Israel tidak boleh lagi diwariskan kepada generasi mendatang. Akar persoalan berupa kebencian, ketakutan, dan kecurigaan harus diakhiri agar tercipta masa depan yang lebih manusiawi. 

    “Damai. Perdamaian sekarang. Perdamaian segera. Kita butuh perdamaian,” ujarnya.

    Sebagai langkah nyata, Prabowo menegaskan kesediaan Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian di kawasan tersebut dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB.

    “Kami siap mengambil bagian kami dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” ucapnya penuh komitmen

  • Motor Dicuri Berhasil Ditemukan Tanpa Bantuan Polisi, Begini Trik Driver Ojol Kejar Pelaku Curanmor

    Motor Dicuri Berhasil Ditemukan Tanpa Bantuan Polisi, Begini Trik Driver Ojol Kejar Pelaku Curanmor

    GELORA.CO  – Insiden pencurian motor yang dialami Ahmad Robiansyah (26), tak membuatnya lantas melapor polisi untuk mengejar N-Max miliknya saat dibawa kabur maling, di Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Ahmad memilih untuk memanggil temannya dan melacak keberadaan pelaku lewat GPS yang dipasangnya di sepeda motor sebagai proteksi keamanannya.

    “GPS itu aplikasi kayak buat matiin mesin gitu, pelacak gitu. Jadi GPS itu ada yang buat matiin mesin, ada yang buat pelacak doang. Kalau saya yang beli yang bisa matiin mesinnya juga,” kata Ahmad saat ditemui di Mapolsek Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (23/9/2025).

    “Jadi kalau misalkan saya di luar apa gimana motor saya diambil, motornya saya matiin mesinnya. Mau dikontak, mau disela, mau diapain pun eggak bisa,” imbuhnya.

    Hal itu juga lah yang membuat korban bisa memergoki pelaku tengah mendorong motor curiannya di wilayah Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat.

    Ahmad bahkan meringkus pelaku, membawanya ke Ketua RT setempat, sebelum polisi datang mengamankannya.

    Kepada wartawan, Ahmad menuturkan jika GPS untuk motor bisa dipasang di motor manapun. Pemasangan GPS tersebut bisa dilakukan lewat bengkel-bengkel kendaraan.

    Untuk membeli GPS tersebut pun tidak lah sulit apalagi mahal, Ahmad hanya merogoh kocek Rp 300.000 untuk 1 buah GPS yang dibeli lewat marketplace online.

    “Dari jarak jauh bisa, enggak ada jarak tempuhnya, sih soalnya di GPS-nya juga pakai jaringan ya. Pakai paketan juga juga,” ujar dia.

    Ahmad menyebut, cara ini cukup efektif. Sebab sudah 2 kali dirinya menggagalkan aksi pencurian dengan cara mematikan mesin motor menggunakan GPS

  • Prabowo Nyatakan Siap Akui Israel Jika Palestina Diakui

    Prabowo Nyatakan Siap Akui Israel Jika Palestina Diakui

    GELORA.CO -Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di KTT Two State Solution di Markas Besar PBB, New York, Senin waktu setempat, 22 September 2025 menjadi sorotan. 

    Pasalnya, Kepala Negara kembali menyampaikan peluang RI mengakui Israel setelah Palestina diakui sebagai negara. 

    “Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina, tapi Indonesia juga menyatakan bahwa jika Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan langsung mengakui negara Israel, dan kita akan menjamin keamanan Israel,” tegas Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. 

    “Indonesia sekali lagi menekankan komitmennya terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri masalah Palestina. Hanya solusi dua negara yang akan mengarah ke perdamaian,” ujarnya.

    Prabowo juga memberikan apresiasi kepada sejumlah negara besar yang telah mengambil langkah mengakui Palestina. 

    “Kami memuji negara-negara terkemuka dunia yang telah mengambil langkah prinsipil ini. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara besar lainnya di dunia telah melangkah ke sisi yang benar dalam sejarah,” katanya.

    Ia sekaligus mendorong negara-negara lain untuk tidak menunda pengakuan terhadap Palestina. 

    “Kepada mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak akan menunggu. Kita harus mengakui Palestina sekarang,” seru Prabowo

  • Anak Kapolri Bekingi Tambang Ilegal di Malut?

    Anak Kapolri Bekingi Tambang Ilegal di Malut?

    GELORA.CO – Forum Mahasiswa Pasca sarjana (Formaps) Maluku Utara menuding anak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlibat bisnis tampang ilegal di perusahaan PT Position.

    Bahwa, Ketua Bidang ESDM Formaps Maluku Utara, Arsil Made menyebut anak Kapolri terlibat dalam struktur kepemilikan PT Position hingga menjadikannya kebal hukum dan dapat perlindungan.

    Perusahaan tersebut dikaitkan dengan praktik tambang ilegal dan kriminalisasi masyarakat adat di Maluku Utara.

    “Dugaan keterlibatan anak Kapolri dalam kepemilikan PT Position menjadikan proses hukum mandek. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan ini seolah kebal hukum,” kata Arsil Made, Ketua Bidang ESDM Formapas Malut, Selasa (9/9/2025) lalu.

    Pun, Formapas menyoroti rekam jejak panjang PT Position. Perusahaan tersebut pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan dokumen negara, hingga memperluas titik konsesi tambang secara tidak sah.

    Selain itu, PT Position dituding menyerobot wilayah konsesi perusahaan lain seperti PT WKM, PT Weda Bay Nikel, dan PT Pahala Milik Abadi dengan aktivitas penambangan ilegal.

    Ironisnya, penyelidikan yang sempat ditangani Polda Maluku Utara dihentikan dengan alasan perkara perdata. 

    Sebaliknya, laporan balik PT Position justru diproses cepat hingga menetapkan dua tersangka.

    “Kasus ini menunjukkan ketidakadilan serius. Ketika masyarakat adat dikriminalisasi, perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum justru seakan mendapatkan perlindungan dari institusi tertentu,” jelas Arsil.

    Konteks tersebut menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menertibkan 1.063 tambang ilegal dalam Sidang Tahunan MPR, tanpa pandang bulu termasuk aparat maupun mantan jenderal.

    “Untuk mendukung pernyataan Presiden, Formapas Malut akan terus mengontrol dan melaporkan dugaan tambang ilegal PT Position yang kebal hukum akibat keterlibatan anak Kapolri,” tukas Arsil.

    Atas hal demikian, Formapas Malut berencana mendatangi Bareskrim Polri dan menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri menentang kejahatan tambang serta kriminalisasi masyarakat adat.

    Tuduhan tak berdasar?

    Berdasarkan penyelidikan pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Haidar Alwi, tidak ditemukan keterlibatan anak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baik dalam struktur kepengurusan maupun dalam struktur kepemilikan PT Position, yang diduga melakukan praktik tambang ilegal dan kriminalisasi masyarakat adat di Maluku Utara.

    “Saya bisa memastikan bahwa anak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak terlibat dalam struktur kepemilikan maupun struktur kepengurusan PT Position,” kata Haidar Alwi, Senin (22/9/2025).

    Dari data profil terakhir PT Position yang diperoleh Haidar Alwi, tidak ditemukan nama anak dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    Termasuk dalam struktur kepemilikan PT Position juga tak ada kaitannya dengan anak Kapolri.

    Oleh karena itu, tuduhan soal dugaan keterlibatan anak Kapolri sama sekali tidak berdasar. 

    Menurut Haidar Alwi, bila tidak diluruskan memiliki potensi dampak serius terhadap reputasi individu maupun institusi.

    “Tuduhan sekalipun haruslah didukung dengan bukti. Jika tidak, maka tak lebih dari sekadar spekulasi.” 

    “Ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kegaduhan mengingat situasi saat ini tensinya sedang tinggi dan rawan dipolitisasi,” kata Haidar Alwi. 

    Pun, investigasi Haidar Alwi menunjukkan bahwa bisnis PT Position sepenuhnya dikuasai kelompok usaha besar milik keluarga Barki, bukan keluarga Kapolri.

  • PPATK Selesai Analisis Aliran Dana Unjuk Rasa Akhir Agustus 2025

    PPATK Selesai Analisis Aliran Dana Unjuk Rasa Akhir Agustus 2025

    GELORA.CO – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan hasil analisis dugaan aliran dana kerusuhan dalam unjuk rasa sepekan akhir Agustus 2025. 

    Diketahui Indonesia dilanda unjuk rasa selama sepekan yang menewaskan 11 orang pada akhir Agustus 2025. 

    Unjuk rasa tersebut sebagai tuntutan warga atas kinerja DPR RI yang dinilai masih buruk di tengah gaji yang fantastis.

    Polda Metro Jaya pun menangkap ribuan orang yang terlibat unjuk rasa. 

    Presiden RI Prabowo Subianto pun mengungkapkan bahwa ada dugaan makar dalam aksi unjuk rasa tersebut. 

    Ternyata PPATK dikerahkan untuk menelusuri dugaan aliran dana demonstrasi tersebut.

    Dimuat Kompas.com, PPATK pun telah melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait hasil analisis dugaan aliran dana yang digunakan untuk mendanai kericuhan dalam demo pada akhir Agustus 2025. 

    “Ya kami sudah sampaikan hasil analisis kepada Polda,” kata Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, saat dihubungi, Senin (22/9/2025). 

    Namun demikian Ivan tidak mengungkapkan rinci apakah ada dugaan makar dalam penelusuran aliran dana tersebut. 

    Dia menyarankan wartawan untuk bertanya langsung ke Polda Metro Jaya. 

    “Semua sudah selesai di kami, sekarang sudah di penyidik,” tegas dia.

    Sebelumnya Polda Metro Jaya menelusuri aliran dana terkait mobilisasi pelajar dan anak-anak untuk mengikuti aksi demo di Jakarta.

    Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis mengatakan, ada dugaan para pelajar mendapatkan upah ketika ikut dalam aksi unjuk rasa.

    Temuan itu disebut menjadi langkah awal polisi untuk mengungkap pihak yang diduga sebagai penyokong dana.

    “Ada indikasi anak diberi kompensasi untuk melakukan aksi. Itu masih dalam pendalaman oleh penyidik. Betul, itu jadi salah satu data awal yang kami pergunakan untuk mengungkap jaringan ini, kelompok ini,” kata Putu, Jumat (5/9/2025).

    Putu menjelaskan, Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Lalu apakah sudah berkoordinasi dengan PPATK? Sudah. Kami juga ingin menelusuri apakah ada aliran-aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif,” ujar dia.

    Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, sejumlar pelajar dan anak-anak mengaku ikut dalam barisan pendemo karena melihat ajakan di media sosial.

    Bahkan, ada pelajar yang sudah diamankan pada 25 Agustus 2025, kembali datang pada 28 dan 29 Agustus 2025.

    “Temuan yang menarik, saat kita mengamankan satu orang anak di tanggal 25 Agustus, lalu kita berusaha cegah dia agar tidak ikut aksi, kita bawa ke polda, kita wawancarai, ternyata di tanggal berikutnya di tanggal 28-29 kita temukan dia juga ikut ke aksi yang berada di DPR/MPR,” ungkap Putu.

    “Lagi-lagi motifnya sama, ikut diajak melalui media sosial dari beberapa platform. Ini fenomena yang terjadi,” imbuh dia.

  • Yunarto Wijaya Sebut Relawan Jokowi Bak Domba yang Patuh Diperintah Junjungan

    Yunarto Wijaya Sebut Relawan Jokowi Bak Domba yang Patuh Diperintah Junjungan

    GELORA.CO – Pengamat politik Yunarto Wijaya mengkritik keras para relawan Presiden ke-7 Jokowi.

    Menurut Direktur Eksekutif Charta Politik, kelompok seperti Projo (Pro Jokowi), Seknas Jokowi hingga Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) hanya patuh perintah junjungannya saja.

    Kritik itu disampaikan Yunarto mengomentari arahan Jokowi kepada seluruh relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) sampai dua periode.

    Menurut Yunarto, tugas relawan adalah mengambil peran fungsi partai politik yang tidak dijalankan.

    Domba-Domba

    Seharusnya, relawan bisa melakukan berbagai advokasi hingga pendidikan politik terhadap masyarakat.

    “Catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasiah.”

    “Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apapun oleh junjungannya, kemudian akan dilakukan.”

    “Karena dalam demokrasi yang semakin harusnya terdidik, tugas relawan bukan itu. Mengisi kekosongan fungsi partai politik yang tidak dijalankan,” papar Yunarto di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (20/9/2025).

    Jokowi Menyedihkan

    Yunarto juga mengkritik Jokowi yang masih saja berbicara kekuasaan pascalengser.

    Jokowi dianggap masih turun gunung urusan politik praktis mengawal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

    Eks Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu memerintahkan relawannya untuk mendukung Gibran agar tetap langgeng jadi Wapres mendampingi Prabowo sampai dua periode.

    Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri belum genap setahun. 

    Menurut Yunarto, Jokowi menyedihkan.

    Direktur Eksekutif Charta Politika itu membandingkan Jokowi dengan dua mantan presiden lainnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang berbicara tentang hal besar di dunia internasional pascalengser dari kekuasaan.

    “Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya.”

    “Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega misalnya diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman.”

    “Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden dua periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan,” kata Yunarto.

  • PDIP Baca Taktik Jokowi di Balik Perintah Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode: Cari Selamat Kasus Ijazah

    PDIP Baca Taktik Jokowi di Balik Perintah Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode: Cari Selamat Kasus Ijazah

    GELORA.CO – Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, membaca ada taktik yang dijalankan Presiden ke-7 RI, Jokowi, di balik arahan ke kelompok relawan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dua periode.

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi memerintahkan kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    Seperti diketahui, Jokowi merupakan politikus yang memiliki sejumlah kelompok relawan sebagai basis dukungan politiknya.

    Setelah dipecat dari PDIP, partai yang membesarkannya, Jokowi tetap eksis di dunia politik dengan kelompok relawan itu.

    Projo (Pro Jokowi), Seknas Jokowi hingga Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) merupakan tiga  di antaranya.

    “Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025).

    Menurut Andreas, Jokowi terlalu dini berbicara soal dua periode yang terkait Pilpres 2029.

    Pemerintahan Prabowo-Gibran saja belum genap satu tahun.

    “Pak Jokowi ini ya mungkin momen, ya pasti momennya, terlalu terlalu cepat ya. Juga kita perlu perhatikan gitu ee apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan,” kata Andreas di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (22/9/2025).

    Andreas membaca Jokowi sedang mempersiapkan mekanisme penyelamatan.

    Sebab, saat ini, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu sedang dirundung tuduhan ijazah palsu.

    Begitupun dengan Wapres Gibran, sulung Jokowi, yang juga menghadapi polemik sama. 

    Gibran digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ijazah setingkat SMA yang digunakan untuk pencalonannya di Pilpres 2029 dianggap bermasalah.

    “Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana, ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah kemudian Gibran juga akhir-akhir dipersoalkan soal ijazahnyanya ya. Sehingga ini perlu ada apa mekanisme, escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan,” kata Andreas.

    Analisis Andreas itu didasari pengalamannya pada Pilpres 2024 lalu, bagaimana aturan konstitusi bisa berubah jelang pencalonan  mengakomodasi Gibran menjadi wapres dengan usia di bawah 40 tahun.

    “Artinya ini analisa ya, analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu, memaksakan cepat ini kan tentu ada ada latar belakangnya.”

    “Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat apa ya, sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu. Kemudian dalam perjalanan sekarang bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan itu kita tahu gitu,” jelasnya.

  • Hak Apa Ngatur Prabowo Bareng Gibran di 2029

    Hak Apa Ngatur Prabowo Bareng Gibran di 2029

    GELORA.CO – Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean mempertanyakan arahan Jokowi untuk para relawan.

    Dimana, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    “Jokowi perintahkan relawan untuk dukung Prabowo-Gibran dua periode, emangnya siapa Jokowi? bisa memaksa Prabowo berdampingan dengan Gibran di 2029,” kata Ferdinand Hutahaean dikutip dari akun instagramnya, Senin (22/9/2025).

    Ferdinand mengingatkan relawan tidak memiliki hak politik untuk mencalonkan seseorang menjadi capres atau cawapres.

    “Peserta pemilu itu bukan relawan Pak Jokowi. Peserta pemilu itu partai politik jadi kok bisa-bisanya jokowi perintahkan relawannya dukung Prabowo-Gibran dua periode,” kata Ferdinand Hutahaean.

    Ferdinand menduga Jokowi mulai ketakutan saat Prabowo mencium gelagat Gibran ingin maju pada Pilpres 2029.

    Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Jokowi. 

    Gibran yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI merupakan suami Selvi Ananda. Anak kedua Jokowi yakni Kahiyang Ayu, istri dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Terakhir, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI.

    “Makanya sekarang pura-pura menahan diri bilang akan mendampingi akan dua periode jadi wapres, gaya berpolitikmu itu Jokowi, Jokowi,” kata Ferdinand Hutahaean.

    “Hak apa kamu ngatur-ngatur Prabowo untuk berdampingan dengan Gibran di 2029, haduh bukannya istirahat masih ribut aja,” sambung Ferdinand.