Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Maruk Kekuasaan

    Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Maruk Kekuasaan

    GELORA.CO – Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) haus atau maruk kekuasaan dan berupaya menjaga dinasti politiknya.

    “Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan,” ujarnya dalam siniar Forum Keadilan Tv pada Selasa, 23 September 2025.

    Selamat menilai bahwa pernyataan terbuka Jokowi mendukung Prabowo-Gibran dua periode bukan hanya sekadar mendukung pasangan calon capres-cawapres mendatang.

    “Tapi juga strategi untuk menjaga dinasti politik Jokowi dan pengaruhnya untuk jangka yang akan panjang. Itu harus dibaca,” tandasnya.

    Upaya Jokowi terus memelihara pengaruh politik untuk menjadikan anak-anaknya sebagai pemimpin, itu tanpa memikirkan nasib bangsa ke depan.

    “Memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya enggak akan memaksakan Prabowo-Gibran dua periode,” ucapnya.

    Lebih lanjut Selamat menyampaikan, Jokowi terus berupaya memelihara pengaruh politiknya, khususnya di kalangan elite partai-partai besar.

    “Pangsa kekuasaan kepada elit-elit partai politik, termasuk misalnya Golkar PDIP, partai-partai yang besar di luar Grindra,” ucapnya.***

  • Jangan Terlalu Lama, KPK Mestinya Bisa Segera Tetapkan Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Jangan Terlalu Lama, KPK Mestinya Bisa Segera Tetapkan Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya bisa segera menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024, selagi telah memiliki dua bukti.

    “Menurut saya apabila KPK telah memenuhi minimal dua alat bukti KPK dapat segera mentersangkakan yang bersangkutan (Yaqut),” kata Hudi saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Hudi menyebut langkah tersebut bisa segera dilakukan KPK, sehingga proses kasus ini tidak terus menerus berlangsung alot.

    “Agar tidak berlarut-larut dan ada kepastian untuk keduanya (KPK dan tersangka),” ucap Hudi, menekankan.

    Hudi juga menginstruksikan KPK sebagai lembaga penegak hukum, tidak lambat dalam mengusut kasus, sehingga tidak muncul anggapan negatif terhadap lembaga antirasuah tersebut di tengah-tengah masyarakat.

    “Penegakan hukum jangan terlalu lama agar tidak terjadi fitnah dalam proses hukumnya,” jelasnya. 

    Sejauh ini, KPK masih juga belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena menyangkut kepentingan umat.

    “Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Abdullah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Politikus PKB ini menegaskan dugaan korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Oleh karena itu, kata dia, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

    Lebih lanjut Abdullah mengingatkan KPK agar bekerja dengan profesional dan transparan, tanpa praktik tebang pilih dalam penegakan hukum, karena hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

    “KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” kata dia.

    Abdullah menilai penyelesaian kasus tersebut menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya, sebab isu korupsi haji telah menyedot perhatian masyarakat, khususnya calon jamaah yang merasa dirugikan.

    Menurut dia, praktik korupsi terkait ibadah haji berpotensi mencoreng kesucian ibadah umat, sehingga KPK harus serius, adil, dan transparan dalam bekerja.

    Dia menambahkan, DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK, termasuk memastikan penanganan kasus sesuai prinsip good governance.

    “Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK, jangan ada yang melindungi pelaku dengan alasan apa pun,” kata Abdullah menegaskan.

  • KPK Apresiasi Hakim Tolak Praperadilan Rudi Tanoesoedibjo

    KPK Apresiasi Hakim Tolak Praperadilan Rudi Tanoesoedibjo

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan kakak kandung Bos MNC Group Harry Tanoesoedibjo, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudi Tanoe.

    “KPK menyampaikan apresiasi atas putusan hakim pra-peradilan yang telah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

    Putusan tersebut, lanjut dia, membuktikan bahwa proses penegakan hukum di KPK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

    “Demikian halnya, dalam penetapan seseorang sebagai tersangka juga telah dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah. KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak serta seluruh elemen masyarakat yang terus mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, terlebih perkara ini menyangkut kebutuhan dan hajat hidup masyarakat luas,” pungkas Budi.

    Putusan praperadilan yang diajukan Rudi Tanoe melawan KPK sudah dibacakan Hakim Tunggal Praperadilan PN Jakarta Selatan, Saut Erwin Hartono Munthe, Selasa, 23 September 2025.

    “Mengadili. Dalam eksepsi, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Saut saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan.

    Pada Selasa, 19 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka dalam perkara ini. Perkara tersebut diduga merugikan keuangan negara mencapai kurang lebih Rp200 miliar. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas para tersangka dimaksud.

    Akan tetapi, KPK sudah melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT). Surat larangan atau cegah ke luar negeri itu dikeluarkan sejak 12 Agustus 2025, yang berlaku untuk 6 bulan ke depan.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, para pihak yang dicegah, yakni Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DRL), Kanisius Jerry Tengker selaku Direktur Utama PT DRL tahun 2018-2022.

    Selanjutnya, Herry Tho selaku Direktur Operasional PT DRL tahun 2021-2024 dan Edi Suharto selaku staf ahli menteri sosial bidang perubahan dan dinamika sosial yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos

  • Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    GELORA.CO  – Analis kebijakan publik Said Didu mengungkapkan perbedaan Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Sri Mulyani bertugas sebagai Menkeu saat era SBY, namun berubah menjadi kasir penguasa semasa pemerintahan Jokowi.

    “Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan, tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Beda sekali,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Ganti Menteri, Ada ‘Bersih-Bersih’? yang tayang di iNews, Selasa (23/9/2025).

    Dia lantas mencontohkan perbedaan Sri Mulyani di era SBY dan Jokowi. Semasa pemerintahan SBY, kata dia, Sri Mulyani tegas menolak menganggarkan uang untuk pembangunan monorail.

    “Saya kasih contoh ke publik, Bapak masih lihat monorail yang mangkrak dari mana tiangnya? Kuningan. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK, JK minta, ‘Bisa gak dikasih subsidi?’ Bu Sri menyatakan, ‘Tidak bisa, kalau Bapak mau paksakan, Bapak saja Menteri Keuangan,’ saking sebagai Menteri Keuangan, (berucap seperti itu) ke Pak JK,” kata Said Didu.

    Sedangkan saat pemerintahan Jokowi, kata dia, Sri Mulyani mau menganggarkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

    “Pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu rakyat paham betul perbedaannya,” tutur dia.

    Dia kemudian menjabarkan kondisi fiskal saat Sri Mulyani awal menjabat Menkeu pada 2004 dan saat ini. Saat Sri Mulyani awal menjabat, utang pemerintah masih sebesar Rp1.600 triliun.

    Namun kini, utang pemerintah menembus angka Rp10.000 triliun.

    “Utang pemerintah lho ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2 persen, bunga utang saat keluar itu 7 persen. Hasilnya apa?” kata Said Didu.

    Merespons pernyataan itu, Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran, Andi Azwan menilai Said Didu salah kaprah soal Sri Mulyani.

    “Bung Said Didu bicara itu memang ada juga benarnya, tapi juga banyak gak benarnya,” kata Azwan.

    Dia mengakui perlu ada penyegaran pada jabatan Menkeu karena sudah dijabat Sri Mulyani selama 14 tahun. Namun di sisi lain, prestasi-prestasi Sri Mulyani selama menjabat perlu diapresiasi.

    Dia mencontohkan kala Sri Mulyani berhasil menjaga fiskal negara saat pandemi Covid-19 melanda.

    “Kita juga apresiasi kepada beliau bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid-19, sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau,” tutur dia

  • Erros Djarot Ungkap Kesepakatan Megawati, Amien Rais, dan Gus Dur

    Erros Djarot Ungkap Kesepakatan Megawati, Amien Rais, dan Gus Dur

    GELORA.CO – Politisi, seniman, dan budayawan Erros Djarot ungkap kesepakatan Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Gus Dur.

    “Mba Mega pasti masih ingatlah, Mas Amien Rais masih ada kan ya Mas Amien. Ingat enggak kita dulu apa yang kita sepakati di satu meja? Ada Gus Dur, ada Mba Mega, Mas Amien, ada saya juga,” katanya dalam siniar Abraham Samad Speakup dikutip pada Selasa, 23 September 2025.

    Ia mengungkapkan, kesepakatan saat itu adalah lebih menitikberatkan atau lebih condong kepada pemerintah dalam berbagai hal. 

    “Nah, sekarang kok jadi heavy legislatif gitu kan ya. Di mana semua dikendalikan oleh legislatif,” ucapnya.

    Saat ini, lanjut Erros, untuk menjadi atau menjabat berbagai jabatan, misalnya duta besar (dubes), harus mendapat persetujuan atau izin DPR.

    Sebenarnya, lanjut Erros, persetujuan itu bukan diberikan oleh anggota DPR, tetapi oleh para ketua umum parpolnya.

    “Lewat DPR? Enggak. Lewat ketua umum partai karena semua ditentukan sama ketua umum partai,” tandasnya.

    Ia menegaskan, itu terjadi karena negeri ini dikendalikan oleh institusi ketum parpol serta konglomerat atau oligarki.

    “Itu sebenarnya negara ini dipenjara itu aja, begitu dua ini ketemu, ya saling berbagi kepentingan, selesai,” ujarnya.

    Menurutnya, mereka juga bisa menyengsarakan rakyat melalui berbagai aturan yang tidak prorakyat. 

    “Kalau mereka punya kepentingan yang berdampak pada rakyat disengsarakan, bisa terjadi,” ujarnya.***

  • Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    GELORA.CO –  Sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Dr. Meilanie Buitenzorgy, dosen IPB University, ramai beredar di media sosial. Tulisan itu mempersoalkan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan memicu perdebatan luas karena menyebut “kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD”.

    Dalam unggahan yang beredar, Meilanie merujuk Peraturan Mendikbudristek No. 50 Tahun 2020 tentang Penyetaraan Ijazah Luar Negeri. Ia menilai, dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen untuk Gibran yang menempuh program persiapan di UTS Insearch, Australia seharusnya tidak sah karena UTS bukan sekolah menengah atas dan tidak menerbitkan high school leaving certificate.

    “Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar/menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai school leaving certificate resmi,” tulis Meilanie dalam artikelnya yang beredar di berbagai platform.

    Meilanie juga menyoroti catatan pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School (OPSS) Singapura. Menurutnya, OPSS hanya menyelenggarakan pendidikan setara kelas 7–10 Indonesia (SMP plus satu tahun), bukan setara SMA.

    Ia menjelaskan, siswa Singapura yang hendak kuliah umumnya harus melanjutkan ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE A-Level, sedangkan Gibran tidak memiliki sertifikat tersebut. Bahkan, jika Gibran memiliki sertifikat GCE O-Level, Meilanie menyebut tetap perlu dicek nilai setiap mata pelajaran karena di Singapura tidak ada standar kelulusan minimum sebagaimana ijazah SMP Indonesia.

    “Kalaupun Gibran punya sertifikat O-Level, bila banyak nilai di bawah standar, itu belum setara ijazah SMP Indonesia,” tulisnya.

    Gibran selama ini dikenal menempuh pendidikan SMP di Solo sebelum melanjutkan sekolah di Singapura dan Australia. Dalam berbagai dokumen publik, termasuk laman resmi Pemerintah Kota Surakarta, disebutkan Gibran bersekolah di SMP Negeri 1 Solo, kemudian Orchid Park Secondary School Singapura, dan melanjutkan ke program persiapan universitas di UTS Insearch, Sydney, sebelum kuliah di University of Technology Sydney.

    KPU saat pendaftaran Pilpres 2024 juga telah memverifikasi dokumen administrasi pencalonan Gibran, termasuk ijazahnya. Hingga kini tidak ada catatan resmi bahwa ijazah yang diajukan dinyatakan tidak sah oleh lembaga berwenang.

  • Kisah Pilu Fahmi Bo Bertahan Hidup Lewat Saweran Live TikTok

    Kisah Pilu Fahmi Bo Bertahan Hidup Lewat Saweran Live TikTok

    GELORA.CO  – Artis Fahmi Bo sudah tidak lagi syuting sejak 2022. Hal ini ada kaitannya dengan kondisi kesehatan yang semakin menurun. 

    Ya, komplikasi penyakit yang diderita Fahmi Bo membuat tubuhnya tak berdaya. Selain badan semakin kurus, dia juga sudah tidak bisa jalan karena masalah pada tulang di kakinya. 

    Untuk bisa bertahan hidup, Fahmi mengandalkan saweran saat live TikTok. Dia pun mendapatkan bantuan dari orang lain secara langsung atau lewat sahabat artis. 

    Sayangnya, belakangan ini Fahmi Bo sudah tidak bisa live TikTok karena sakit yang dideritanya membuat dia tak lagi sanggup live TikTok meski hanya duduk di depan ponsel. Tapi, saat masih bisa live, pendapatan Fahmi per hari paling sedikit Rp100 ribu. 

    “Enggak bisa dipastiin (berapa penghasilan per hari). Paling kecil Rp100 ribu. Tapi, beberapa hari ini enggak live, enggak kuat,” ucap dia saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Barat, belum lama ini. 

    Fahmi mengatakan pendapatan yang tak menentu itu digunakan untuk kebutuhan hidup, mulai dari makan hingga mengisi token listrik. 

    “Uangnya untuk makan, isi token listrik, sama laundry. Kalau lebih dari Rp100 ribu, buat bayar kontrakan. Ya, itu saja harapan saya dari Live TikTok,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, saat ini Fahmi Bo sudah kehilangan kemampuan untuk berjalan. Aktivitasnya dibantu dengan kursi roda dan bantuan orang lain, bahkan sekadar untuk ke kamar mandi. Jika tidak ada orang, dia merangkak. 

    Kemudian, Fahmi pun cerita kalau dia belum lama ini dirawat di rumah sakit. “Dibawa ke rumah sakit Harapan Kita 9 hari, terus RS Pelni 9 hari juga. Dirawatnya dari 13 hari yg lalu, pulang kan hari Sabtu,” bebernya.

    “Karena dari segi jantungnya sudah selesai, sudah bagus. Tinggal ortopedi kakinya. Enggak mungkin kalau berobat jalan, saya harus pakai ambulans terus, sekarang enggak bisa berdiri,” sambung Fahmi Bo. 

    Fahmi kini hanya terbaring di kasur dengan menggunakan alat bantu pernapasan. Dia juga sudah tiga pekan kehilangan nafsu makan sehingga membuat badannya sangat kurus

  • Nasdem Kritik Instruksi Jokowi ke Relawan: Pemilu Masih Lama!

    Nasdem Kritik Instruksi Jokowi ke Relawan: Pemilu Masih Lama!

    GELORA.CO -DPP Partai Nasdem merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode. 

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2029 masih sangat lama. Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo belum genap setahun berjalan. 

    “Ya ini masih lama lah Pemilu kan,” tegas Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 23 September 2025. 

    Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

    “Kita fokus aja mendukung bagaimana program Pak Prabowo bisa berjalan sukses, lancar, semua program-program prioritasnya itu bisa diwujudkan, bisa memuaskan semua harapan dan keinginan rakyat,” tegas Wakil Ketua DPR ini. 

    Lebih jauh, Saan menegaskan bahwa hal-hal tersebut saat ini menjadi fokus Partai Nasdem. 

    “Kita konsentrasi mendukung dan menyukseskan semua program dan kebijakan prioritas dari Pak Prabowo,” pungkasnya. 

  • Tepuk Sakinah Viral di TikTok, Calon Pengantin Harus Tahu Jika Ingin Menikah dalam Waktu Dekat!

    Tepuk Sakinah Viral di TikTok, Calon Pengantin Harus Tahu Jika Ingin Menikah dalam Waktu Dekat!

    GELORA.CO –  Tren unik kembali lahir dari TikTok. Kali ini bukan soal dance challenge atau tren hiburan biasa, melainkan sesuatu yang erat kaitannya dengan dunia pernikahan: Tepuk Sakinah.

    Fenomena ini bermula dari berbagai unggahan akun resmi Kantor Urusan Agama (KUA), salah satunya dari KUA Pagu Kediri dan KUA Wongsorejo, Banyuwangi.

    Video tersebut menampilkan para calon pengantin yang diajak untuk melakukan yel-yel Tepuk Sakinah saat bimbingan pra nikah.

    Metode ini langsung mencuri perhatian netizen. Ada yang menilai lucu, ada juga yang merasa terhibur, bahkan banyak yang mencoba mempraktikkannya bersama pasangan.

    Dari Ice Breaking Jadi Viral di TikTok

    Menurut unggahan KUA Beji Depok, Tepuk Sakinah awalnya hanyalah metode ice breaking atau penyemangat ketika bimbingan perkawinan.

    Tujuannya sederhana: mencairkan suasana, membuat peserta lebih rileks, dan menanamkan semangat membangun rumah tangga yang harmonis.

    Gerakan ini dilakukan dengan berdiri tegak, tepukan tangan, serta diiringi nyanyian bertema keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

    Bahkan ada lirik khas yang digunakan, seperti:

    Berpasangan 3x (prok prok prok)

    Janji Kokoh 3x (prok prok prok)

    Saling Cinta, Saling Hormat, Saling Jaga, Saling Ridho,

    Musyawarah untuk sakinah.

    Tak heran jika netizen ramai menanggapi dengan beragam komentar lucu:

    “Info KUA yg ga ada tepuk sakinahnyaa???”

    “Udah umur segini males²an nikah malah ada tepuk sakinah ???.”

    “Gue ngakak bgt kalo disuruh begini ???.”Lima Pilar Keluarga Sakinah dalam Satu Tepukan

    Di KUA Wongsorejo, metode ini diperkenalkan oleh penyuluh Lulu Atin Mustafida atau akrab disapa Bunda Lulu.

    Ia menjelaskan bahwa Tepuk Sakinah tidak hanya hiburan, tapi merangkum lima pilar penting keluarga sakinah yang wajib diingat calon pengantin:

    1. Berpasangan – fondasi utama rumah tangga.

    2. Janji kokoh – menjaga komitmen pernikahan.

    3. Saling cinta, hormat, dan jaga – memperlakukan pasangan dengan baik.

    4. Musyawarah – mencari solusi bersama ketika ada masalah.

    5. Saling ridho – menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.

    Menurutnya, cara sederhana ini lebih mudah diingat generasi muda ketimbang ceramah panjang.

    Bahkan, saat terjadi konflik rumah tangga, mengingat tepukan ini bisa membuat pasangan tersenyum kembali.

    Cocok untuk Generasi Muda yang Akan Menikah

    Awalnya Tepuk Sakinah hanya ada di kelas bimbingan perkawinan.

    Namun kini, berkat media sosial, metode ini viral dan dinilai cocok untuk calon pengantin muda yang lebih akrab dengan gaya belajar interaktif.

    Selain memberi hiburan, yel-yel ini juga mengingatkan bahwa membangun rumah tangga bukan hanya soal cinta, tapi juga tanggung jawab, komunikasi, dan kebersamaan.

    Jadi, kalau kamu dan pasangan berencana menikah dalam waktu dekat, jangan kaget kalau KUA mengajakmu ikut Tepuk Sakinah. Bisa jadi momen lucu, tapi juga penuh makna untuk perjalanan rumah tangga ke depan.

  • Program MBG Habiskan Anggaran Rp13 Triliun hingga September 2025

    Program MBG Habiskan Anggaran Rp13 Triliun hingga September 2025

    GELORA.CO -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terlaksana sejak awal tahun 2025 tercatat telah menghabiskan anggaran Rp13 triliun hingga 8 September 2025. Dana tersebut mencapai 18,3 persen dari pagu APBN yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

    “Dan saat ini, 8 September yang lalu, realisasinya adalah Rp13 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin, 22 September 2025.

    Realisasi anggaran ini naik Rp2,7 triliun dalam satu bulan, dengan posisi per akhir  Agustus 2025 telah mencapai Rp10,3 triliun. 

    Suahasil merinci dana MBG telah digunakan untuk menjangkau 22,7 juta penerima manfaat di Indonesia, yang dilayani oleh 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

    Adapun sebaran penerima MBG tercatat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara.

    Pemerintah, kata Suahasil berharap jumlah penerima manfaat MBG dan layanan program ambisius tersebut dapat semakin meningkat.

    “Jumlah ini terus meningkat, dan kita berharap bahwa dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima makan bergizi gratis, sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima makan bergizi gratis,” tandasnya.