Author: Gelora.co

  • Hal yang Nggak Dia Sukain

    Hal yang Nggak Dia Sukain

    GELORA.CO –  Penyanyi Raisa Andriana mengungkap pemicu keributan antara dirinya dengan Hamish Daud sebelum memutuskan cerai.

    Rupanya alasan keduanya sering ribut yakni karena Raisa terlalu banyak menggunakan perasaan di bandingkan logika.

    Sementara Hamish Daur, seperti lelaki pada umumnya, lebih banyak menggunakan logika.

    Raisa mengaku sudah langganan selalu dibilang terlalu menggunakan perasaan.

    Padahal Raisa sudah mencoba memberikan cinta yang sangat besar untuk sang suami.

    Apalagi Raisa juga menyadari bahwa ternyata perjuangannya itu tidak mendapatkan timbal balik yang sama dari Hamish Daud.

    Itulah yang membuat Raisa lebih sering curhat ke ribuan penonton daripada suaminya sendiri.

    Seolah menjawab hal itu, Raisa pun mengungkap kenapa dirinya kerap dianggap aneh.

    Raisa menegaskan kalau dirinya merupakan sosok yang baperan.

    “Menurutku kayak seniman itu kan pasti emosinya diservice supaya gampang diakses. Makanya kan biasanya kalau seniman itu pasti orangnya baperan,” kata Raisa dikutip dari Youtube Harper’s Bazaar Indonesia, Senin (27/10/2025).

    Ia pun mengungkap alasan kenapa dirinya sering disebut aneh dan moody.

    “Trus kadang-kadang orang bilang aneh, moody, segala macem. Itu sebenarnya tuh karena memang dia harus bisa gampang akses emosi dia,” tutur Raisa.

    Hal itu, kata dia, harus ia lakukan karena provesinya sebagai seorang penyanyi.

    “Gimana aku bisa lagi biasa aja gak ada apa-apa, terus naik ke atas panggung tiba-tiba bisa baper, bisa nangis, ya maksudnya kita harus bener-bener ngakses emosi kita dengan mudah,” jelasnya.

    Namun ia pun mengungkap kekurangan dari sifatnya yang baperan itu.

    “Termudahnya kalau seneng, seneng banget pasti. Kalau sedih, sedihnya lebih dari orang-orang biasa lain yang gak baperan. Gitu negatifnya,” kata Raisa lagi.

    Seperti kebanyakan perempuan, Raisa pun merupakan tipe orang yang lebih mendahulukan perasaan di bandingkan dengan logika.

    “Perasaan (duluan maju). Tapi logikaku juga gak bener-bener amat. Jadi kalau logikanya maju, tetep salah,” katanya sambil tertawa.

    Raisa juga mengungkap kalau dirinya sering ribut dengan pasangan gara-gara ia terlalu memakai perasaan, sementara Hamish memakai logika.

    “Point ribut sama pasangan, atau partner. ‘Terlalu banyak pakai perasaan sih lu, sementara gw nih orangnya logika banget’. Itu yang terjadi di kehidupan pribadi kamu?” tanya Dave Hendrik.

    “Off course, itu kayak udah langganan dibilang kayak gitu,” katanya.

    Padahal menurut Raisa, dirinya sudah memberikan segalanya untuk pasangannya.

    Jadi sudah sewajarnya, kata dia, kalau dirinya ingin mendapat seperti apa yang ia berikan.

    “Tapi emang gitu, gimana dong. Tapi kan pasti, maksudnya we bring so much emotions to the table, terus kita ngasih segitu banyaknya cinta, segitu banyak kebaperan, pasti kan itu juga yang disukain dari kita kan,” jelasnya.

    Namun menurut Raisa, ternyata hal itu justru tidak disukai oleh pasangannya.

    “Cuma giliran itu menjadi sebuah hal yang nggak dia sukain, jadi senjata,” ucapnya lagi.

    Padahal kata dia, Hamish Daud sudah mendapatkan segalanya dari Raisa.

    “Padahal cintanya dapet, diurusinnya dapet, dicariinnya dapet, ya kan?,” kata dia.

    Namun hal itu tampaknya tidak diberikan balik oleh Hamish Daud pada Raisa.

    “Semuanya yang itu-itunya dapet kan? Tapi kita di mana kita ngasih banyak, pasti kan kita akan membutuhkan banyak juga, gitu. Ya kan?,” tandasnya.

    Raisa resmi menggugat cerai Hamish Daud pada 22 Oktober 2025.

    Pada klarifikasinya di Instagram, Raisa menegaskan kalau perceraian ini atas kesepakatan bersama.

    “Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi kami berusaha bijaksana,” tulis Raisa.

    Saat podcast bersama Luna Maya, Hamish Daud pun mengatakan kalau dirinya dan Raisa berbeda 180 derajat.

    “Kayak hitam dan putih,” ucap Hamish Daud.

    Bahkan untuk melihat sebuat botol pun, kata Hamish, keduanya bisa berdebat panjang karena pandangan yang berbeda.

    Pun dengan nama anaknya, yakni Zalina, itu gabungan dari keinginan berdua mereka.

    “Akhirnya untuk menghindari perdebatan panjang, kita selalu ambil jalan tengah,” ucap Hamish.

  • Indonesia Kelelahan Dijajah Bangsa Sendiri

    Indonesia Kelelahan Dijajah Bangsa Sendiri

    GELORA.CO -Indonesia sedang kelelahan akibat dijajah oleh penjajahan model baru yang kebanyakan berasal dari bangsa sendiri. 

    Demikian penegasan Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said dalam Pidato Sumpah Pemuda di Universitas Harkat Negeri, Tegal, Selasa 28 Oktober 2025.

    “Bangsa kita tengah kelelahan dirudapaksa oleh korupsi, pengkhianatan konstitusi, pembajakan demokrasi, dan gelimang praktik-praktik tak punya malu,“ kata Sudirman.

    Guna mengakhiri rudapaksa tersebut, Sudirman menyerukan kepada kaum muda untuk mengambil api perjuangan Sumpah Pemuda 1928 yang berhasil membangun konsolidasi pergerakan pemuda yang terbelah, jadi bersatu untuk Indonesia. 

    “Belum pernah ada satu penguasa pun yang berhasil mempersatukan Indonesia kecuali kaum tahun 1928 itu, jong-jong itu. Sumpah Pemuda menciptakan persatuan Indonesia sebelum pemerintah Indonesia mengusahakan persatuan,” kata Sudirman.

    Menurut Sudirman, karakter kejuangan kawula muda 1928, yakni Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, dan lain-lain, masih sangat relevan untuk zaman sekarang. Mereka, katanya, memiliki empat karakter utama: tabah dalam menghadapi tekanan, berjamaah dalam kejujuran dan kompetensi, manunggal dengan rakyat, dan menjaga integritas melalui rekam-jejak kebaikan.

    Maka, pandangan progresif mayoritas orang muda itu jika bisa dikonsolidasikan dengan sungguh-sungguh, akan menjadi energi untuk memperbaiki bangsa dan mengembalikan kepemimpinan moral.

  • Waktu Tunggu Haji Diseragamkan 26 Tahun

    Waktu Tunggu Haji Diseragamkan 26 Tahun

    GELORA.CO -Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan menerapkan sistem pembagian kuota baru dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. 

    Skema ini memastikan waktu tunggu jemaah di seluruh provinsi menjadi seragam sekitar 26 tahun. Ini berbeda dari sebelum-sebelumnya yang mana waktu tunggunya mencapai 47 tahun. 

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa kebijakan baru ini berbeda signifikan dibandingkan dengan sistem pembagian kuota pada penyelenggaraan haji 2025.

    “Masa tunggu semuanya sama sekitar 26 tahun,” kata Dahnil dalam rapat Panja Komisi VIII DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Oktober 2025. 

    Menurut Dahnil, pembagian dan perhitungan kuota tahun 2025 tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Sementara rencana pembagian kuota 2026 telah disusun sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    “Waktu tunggu jemaah haji dengan kuota tahun 2025 sangat bervariatif hingga 47 tahun, sementara rencana kuota tahun 2026 pada seluruh provinsi memiliki masa tunggu yang sama,” ujar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

    Dahnil mengurai, dengan sistem penghitungan baru tersebut akan ada 10 provinsi yang mendapatkan penambahan kuota sehingga waktu tunggunya berkurang. Sementara 20 provinsi lainnya mengalami pengurangan kuota yang berdampak pada penambahan masa tunggu.

  • Kuota Haji RI 2026 Tetap 221 Ribu, Haji Khusus 17.680 Jemaah

    Kuota Haji RI 2026 Tetap 221 Ribu, Haji Khusus 17.680 Jemaah

    GELORA.CO -Pemerintah memastikan kuota haji Indonesia untuk tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap sebanyak 221.000 jemaah, sama seperti tahun sebelumnya. 

    Kepastian itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 28 Oktober 2025. 

    Dahnil menjelaskan, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melalui aplikasi Nusuk Masar, kuota tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler (92 persen) dan 17.680 jemaah haji khusus (8 persen).

    “Pembagian kuota ini masih sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga yang telah ditetapkan tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” ujar Dahnil.

    Dahnil mengurai, Pasal 13 undang-undang tersebut mengatur bahwa pembagian kuota haji reguler per provinsi dilakukan oleh menteri dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu: proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; dan/atau; proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi.

    Kemenhaj, lanjut Dahnil, memilih menggunakan proporsi daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi sebagai dasar pembagian kuota tahun 2026.

    “Berkaitan dengan hal tersebut, kami membagi kuota haji reguler per provinsi berdasarakan proporsi daftar tunggu jemaah haji antar provinsi,” jelas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini

  • Jokowi Menyesatkan Sebut Proyek Rugi Sebagai Investasi

    Jokowi Menyesatkan Sebut Proyek Rugi Sebagai Investasi

    GELORA.CO -Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara menanggapi sorotan publik terkait proyek Kereta Cepat Whoosh yang dinilai membebani keuangan negara karena besarnya utang yang ditanggung.

    Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

    Menurutnya, kemacetan yang parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung menelan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek. Ia menilai kehadiran moda transportasi massal modern seperti Whoosh adalah langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut.

    Namun, pandangan Jokowi itu mendapat kritik tajam dari ekonom Dipo Satria Ramli. Ia menilai penyebutan proyek yang rugi sebagai “investasi” merupakan bentuk pembenaran yang menyesatkan.

    “Akal-akalan kelas berat! Proyek rugi dibilang ‘investasi sosial’. Lah, yang nikmatin pejabat dan kroni, yang bayar bunganya rakyat,” sindir Dipo lewat akun media sosialnya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

    Ia menambahkan, retorika seperti itu justru memperlihatkan cara pandang elitis terhadap keuangan publik.

    “Hebat, rugi pun bisa dibungkus jadi kebajikan. Kalau gitu, korupsi sekalian aja disebut ‘amal kebangsaan’,” pungkasnya dengan nada satir.

  • KPK Tak Boleh Takut Bongkar Dugaan Mark Up Whoosh

    KPK Tak Boleh Takut Bongkar Dugaan Mark Up Whoosh

    GELORA.CO -Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyelidikan terkait dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh didukung penuh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah. 

    Menurut Abdullah, langkah KPK tersebut sangat penting untuk menjawab keresahan publik. Sebab, Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut kini tengah menjadi polemik di tengah masyarakat. Terutama karena besarnya beban utang yang harus ditanggung Indonesia serta munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggarannya.

    “KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” kata Abdullah kepada wartawan, Selasa 28 Oktober 2025. 

    Legislator PKB ini mengatakan, jika ditemukan tindak pidana dalam kasus tersebut, KPK harus bertindak tegas. Menurutnya, siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, baik dari kalangan pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

    “KPK tidak boleh pandang bulu. Jika dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian,” kata Abdullah.

    Lebih lanjut, Abdullah berharap penyelidikan yang dilakukan KPK dapat dilakukan secara profesional dan independen, sehingga hasilnya bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur.

    “Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Karena itu, kita harus dukung penuh KPK agar bisa menuntaskan kasus ini,” pungkas Abdullah

  • Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    GELORA.CO  – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan data terkait aktivitas judi online. Berdasarkan data itu, pelaku judi online terdiri dari anak SD hingga tunawisma.

    Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Asep Nana Mulyana menjelaskan judi online di Indonesia sudah masuk kategori mengkhawatirkan.

    “Judi online ini sudah sangat mengkhawatirkan, data di kami, di Jampidum ini Hampir 98% itu pelakunya laki-laki, sekian persen itu perempuan. Dari segi umur Itu menyasar di angka 28-50 tahun, ada sekian persen juga anak-anak, anak-anak SD itu udah menerima dari judi slot yang mungkin hanya kecil-kecilan segala macam,” ujar Nana, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Menurutnya, para pelaku judi online ada yang berprofesi sebagai petani hingga berstatus tunawisma. 

    Dia mengingatkan judi online hanya menawarkan janji manis dan iming-iming. Dia bahkan mengibaratkan judi online sebagai perangkap yang menyengsarakan.

    Oleh karena itu, Nana mengatakan Kejagung akan datang ke lapangan, baik sekolah hingga berbagai tempat lainnya, untuk mengedukasi dampak negatif judi online. 

    Selain melakukan edukasi, Kejagung juga akan melakukan rehabilitasi, pembinaan, hingga penegakan hukum pada pelaku judi online, termasuk menyita aset pelaku.

    “Kami melakukan literasi sesungguhnya judi online itu bukan permainan, tapi perangkap yang menyengsarakan kita semua. Anda ikut judi online gak akan menang, menang sekali ujung-ujungnya kalah, gak mungkin kaya dari judi online, gak mungkin sukses dari judi online, hanya bandarnya saja,” tuturnya

  • Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    GELORA.CO  – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan data terkait aktivitas judi online. Berdasarkan data itu, pelaku judi online terdiri dari anak SD hingga tunawisma.

    Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Asep Nana Mulyana menjelaskan judi online di Indonesia sudah masuk kategori mengkhawatirkan.

    “Judi online ini sudah sangat mengkhawatirkan, data di kami, di Jampidum ini Hampir 98% itu pelakunya laki-laki, sekian persen itu perempuan. Dari segi umur Itu menyasar di angka 28-50 tahun, ada sekian persen juga anak-anak, anak-anak SD itu udah menerima dari judi slot yang mungkin hanya kecil-kecilan segala macam,” ujar Nana, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Menurutnya, para pelaku judi online ada yang berprofesi sebagai petani hingga berstatus tunawisma. 

    Dia mengingatkan judi online hanya menawarkan janji manis dan iming-iming. Dia bahkan mengibaratkan judi online sebagai perangkap yang menyengsarakan.

    Oleh karena itu, Nana mengatakan Kejagung akan datang ke lapangan, baik sekolah hingga berbagai tempat lainnya, untuk mengedukasi dampak negatif judi online. 

    Selain melakukan edukasi, Kejagung juga akan melakukan rehabilitasi, pembinaan, hingga penegakan hukum pada pelaku judi online, termasuk menyita aset pelaku.

    “Kami melakukan literasi sesungguhnya judi online itu bukan permainan, tapi perangkap yang menyengsarakan kita semua. Anda ikut judi online gak akan menang, menang sekali ujung-ujungnya kalah, gak mungkin kaya dari judi online, gak mungkin sukses dari judi online, hanya bandarnya saja,” tuturnya

  • Cerita Andrinof Chaniago Dipecat Jokowi Gegara Pertanyakan Proyek Whoosh

    Cerita Andrinof Chaniago Dipecat Jokowi Gegara Pertanyakan Proyek Whoosh

    GELORA.CO – Pertanyaan tentang manfaat ekonomi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bagi negara berujung pemecatan pada Andrinof Chaniago dari jabatannya sebagai Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2015.

    Andrinof menceritakan apa yang dialaminya itu dalam podcast yang disiarkan kanal Youtube Lider Channel TV, dikutip pada Senin, 27 Oktober 2025. 

    “Buat saya ini sangat historis, buat pribadi saya,” ujar Andrinof.

    Ia mengaku pemecatan dirinya dari kursi Menteri Bappenas oleh Jokowi tak akan bisa dilupakan, karena memuat persoalan yang belakangan menyeruak di publik.

    “Kenapa sangat historis? Tanggal 12 Agustus, itu adalah hari saya direshuffle malamnya. Tapi jam 10 pagi sampai jam 12, saya menerima delegasi besar dari tim Whoosh-nya China,” urainya.

    Tim delegasi Whoosh China, jelas Andrinof, menemuinya untuk kunjungan kedua kali, di luar kunjungan duta besar China di tahun 2015 dalam rangka meloloskan proyek yang digadang-gadang Jokowi tersebut.

    “Saya tahu, ini enggak mungkin dikatakan tidak, proyek ini kepada pihak China. Karena kita sudah terjebak, oleh tim kita yang mewakili pemerintah ke sana, terjebak ke dalam agenda setting pembicaraan empat mata Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

    Mantan Timses Jokowi pada Pilpres 2014 ini menyatakan, materi pembicaraan itu yang digunakan oleh tim delegasi China untuk bicara ke setiap kantor kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia, bahwa proyek Whoosh merupakan hasil pembicaraan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi.

    “Kayak dikunci ini setiap kementerian lembaga. Saya yakin juga termasuk ke KSP, yang waktu itu dipimpin oleh Pak Luhut. Nah, datang lagi ke saya itu udah terakhir lah ya. Mungkin yang kedua kali datang,” paparnya.

    Selaku Menteri Bappenas saat itu, Andrinof mengklaim membuat rencana hitung ulang pelaksanaan proyek Whoosh, guna menghindari kerugian negara terjadi. 

    “Saya kan gak ingin kita ini terjebak dalam kerugian tahap berikutnya. Apakah itu risiko investasi, dan segala macam lingkungan. Maka ketika itu saya bilang ke delegasi itu, ya kami akan tuntaskan kajian,” beber dia.

    “Maksud saya itu mengambil waktu, supaya nanti Presiden punya bahan, memberikan arahan kepada kementerian/lembaga terkait, ketika berunding yang tingkat teknis, termasuk BUMN, ini loh, ini yang gak boleh diserahkan, atau disetujui, dicantumkan misalnya. Kita harus memprotek risiko jangka panjang, risiko bisnis. Maksud saya itu,” ungkapnya.

    Akan tetapi, justru dia mendapatkan kabar dipanggil oleh Jokowi ke Istana, setelah selesai pertemuan dengan tim delegasi Whoosh, hingga akhirnya keluar keputusan pemecatan dari jabatannya sebagai Menteri Bappenas yang belum genap setahun bekerja kala itu.

    “Saya ingat kemudian break jam 12-an, biasa jam makan siang, sholat, jam 2 saya ada pertemuan lagi, ngumpulin teman-teman Bappenas ini yang background-nya ekonomi. Karena saya mau beri arahan, dan mengajak supaya pikirkan kembali, konsep pembangunan ekonomi yang berkualitas, yang berkelanjutan,” ucapnya.

    “Terus, selesai sekitar jam 5 menjelang jam 6 datang telepon dari Istana, terus datang lagi telepon itu, sebelumnya saya nggak sempat mengangkat, bahwa ada pesan supaya datang ke Istana, nanti jam habis maghrib saya ke istana. Dan terjadilah peristiwa itu (reshuffle),” demikian Andrinof. 

  • Menkomdigi Meutya Hafid Sebut 90 Juta Lapangan Pekerjaan Baru akan Tercipta oleh AI

    Menkomdigi Meutya Hafid Sebut 90 Juta Lapangan Pekerjaan Baru akan Tercipta oleh AI

    GELORA.CO – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, meyakini bahwa Kecerdasan Artifisial atau Artificial intelligence (AI) merupakan peluang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Alih-alih menjadi ancaman bagi tenaga kerja manusia.

     “Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan di dunia pada tahun 2025. Namun, pada saat yang bersamaan, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” kata Meutya di Jakarta, dikutip Senin (27/10).

    Menurut Meutya, Indonesia tergolong negara yang paling optimis di dunia dalam menyikapi kemajuan AI. Masyarakat Indonesia dinilai memiliki kesiapan tinggi dalam mengadopsi teknologi baru tanpa kekhawatiran yang berlebihan.

    “Berdasarkan berbagai survei, Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan itu merupakan pertanda yang baik,” jelas dia.

    Meutya menekankan bahwa AI harus diposisikan sebagai penguat kemampuan manusia, bukan pengganti. “Kita coba melihat dan membicarakan AI dari perspektif yang berbeda. Bukan sekadar data dan angka, melainkan bagaimana AI bisa dimaknai sebagai alat bantu yang memperkuat manusia,” ujarnya.

    Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), jelas Meutya, sedang merancang Peta Jalan Nasional AI sebagai panduan strategis yang berlaku lintas sektor. Regulasi ini diharapkan dapat diterbitkan sebagai Peraturan Presiden pada awal tahun 2026. 

    “Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kita semua,” ungkapnya.

    Selain regulasi, pemerintah juga fokus pada pemerataan akses digital untuk memastikan semua warga dapat menikmati manfaat AI. 

    “Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI berikutnya menjadi inklusif. Kami juga telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk menghadirkan internet yang lebih murah dan merata,” jelasnya.

    Di sisi lain, Meutya juga mengajak semua pihak untuk menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa kebaikan. 

    “Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” tukas dia. (*)