Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Oleh:R Haidar Alwi

    SPEKULASI yang dilontarkan purnawirawan TNI Sri Radjasa Chandra tentang adanya “agenda tersembunyi” di balik pertemuan mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 4 Oktober 2025 jelas tidak berdasar.

    Spekulasi tersebut juga berpotensi menimbulkan distorsi persepsi publik terhadap dinamika kenegaraan yang seharusnya dijaga marwah dan rasionalitasnya.

    Menyebut bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo demi mengamankan pintu terakhir di tengah berbagai kasus yang dihadapinya adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta, lebih menyerupai narasi insinuatif yang mengaburkan logika politik dan hukum negara.

    Dalam negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, penunjukan dan pemberhentian Kapolri bukan produk barter politik, tetapi mekanisme formal yang melewati pertimbangan institusional dan etika pemerintahan.

    Pernyataan seperti itu justru mengandung risiko serius terhadap stabilitas opini publik.

    Ia menggeser ruang dialog publik dari argumentasi objektif menuju rumor politis yang menstigmatisasi lembaga negara, terutama Polri, seolah-olah alat politik personal.

    Padahal, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri sedang berupaya keras menjalankan transformasi kelembagaan, menegakkan keadilan restoratif, dan memulihkan kepercayaan publik melalui langkah-langkah profesional dan humanis.

    Menyandarkan opini publik pada spekulasi tanpa bukti hanya memperlemah legitimasi institusi yang tengah berjuang memperbaiki diri.

    Para purnawirawan TNI semestinya menjadi panutan dalam menjaga etika berwacana dan kedewasaan politik di ruang publik.

    Reputasi mereka dibangun dari disiplin militer dan semangat pengabdian pada negara, bukan pada penggiringan opini yang bersifat destruktif.

    Karena itu, sudah selayaknya tokoh-tokoh TNI lebih arif dalam menilai dan menyampaikan pandangan yang menyentuh lembaga-lembaga strategis negara seperti Polri.

    Kritik konstruktif tentu dibutuhkan, tetapi harus berbasis data, disampaikan dengan bahasa yang membangun, bukan dengan insinuasi yang memperuncing persepsi publik.

    Kehati-hatian ini penting agar publik tidak membaca adanya agenda terselubung di balik serangkaian pernyataan yang bernada sinis terhadap Kapolri maupun institusi Polri.

    Bila pola ini terus berulang, bisa muncul kesan bahwa sebagian purnawirawan TNI sengaja digunakan atau dibiarkan menjadi corong untuk melemahkan citra Polri dan pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Situasi semacam itu bukan hanya merugikan Polri, tetapi juga merusak harmoni dan soliditas antar-institusi pertahanan dan keamanan negara (TNI-Polri).

    Dalam konteks relasi sipil-militer modern, tanggung jawab moral para purnawirawan TNI bukan lagi berada pada medan tempur, tetapi pada ruang moral kebangsaan: menjaga agar opini publik tidak disesaki prasangka, menjaga agar negara tetap berdaulat atas kebenaran, bukan atas rumor.

    Maka, kebijaksanaan dalam berbicara tentang institusi negara adalah bentuk tertinggi dari patriotisme.

    (Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

  • Geger Mahar Rp 3 Miliar Ternyata Cek Kosong, Sekjen Kemenag Minta KUA Tidak Kecolongan Lagi

    Geger Mahar Rp 3 Miliar Ternyata Cek Kosong, Sekjen Kemenag Minta KUA Tidak Kecolongan Lagi

    GELORA.CO  – Masyarakat digegerkan pernikahan Tarman, 74, dengan Shela Arika, 24, di Pacitan. Bukan karena perbedaan usianya. Tetapi adanya mahar Rp 3 miliar, yang ternyata cek kosong. Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin meminta KUA maupun penghulu melakukan pengecekan administrasi pernikahan sebelum akad digelar.

    Dia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pencatatan nikah. Kamaruddin menegaskan pernikahan adalah sebuah ibadah yang sakral. Tidak boleh ada unsur main-main atau bahkan penipuan.

    “Jadi saya menghimbau teman-teman KUA, penghulu di seluruh Indonesia, agar betul-betul melaksanakan tugas dengan baik, dengan amanah, dengan kehati-hatian,” kata Kamaruddin yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu di Jakarta (11/10). Dia meminta jangan sampai kegiatan pencatatan nikah yang tujuannya mulia, malah merugikan masyarakat.

    Dia mengakui kasus mahar Rp 3 miliar yang ternyata cek kosong itu sudah menjadi preseden buruk. Harus dicegah jangan sampai terjadi lagi. Jika tidak, bakal ada oknum calon pengantin yang melakukan hal serupa di kemudian hari.

     “Atau bisa jadi sudah ada yang terjadi tidak ketahuan kan, nanti ketahuannya di belakang gitu kan, atau tidak sempat terekspos gitu lah,” tuturnya.

    Dia kembali mengingatkan seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pencatatan nikah harus hati-hati betul. Dia mengatakan KUA di seluruh Indonesia, para penghulu, bahkan kantor Kemenag kabupaten, kota, harus memastikan bahwa seluruh proses yang dilaksanakan dalam pelaksanaan nikah sesuai regulasi.

     “Jadi, mungkin ini kecolongan teman-teman ini. Mudah-mudahan itu tidak lagi terjadi,” tandasnya.

    Terkait dengan keabsahan nikahnya, Kamaruddin mengatakan yang terpenting ada fisik maharnya. Misalnya kasus di Pacitan itu mahar yang digunakan adalah seperangkat alat salat dan cek kosong, perlu dipastikan ke penghulu. Karena yang memiliki otoritas menetapkan pernikahan sah dan tidak adalah penghulu serta para saksi di lokasi. 

    Kamaruddin juga menekankan aspek bimbingan perkawinan (bimwin) kepada calon pengantin (catin). Menurut dia jika bimwin dijalankan dengan baik, kasus seperti di Pacitan tersebut bisa dicegah. Karena materi dalam bimwin menyangkut banyak aspek dalam rumah tangga. Proses bimwin sendiri belakangan juga viral, karena diselingi dengan tepuk sakinah

  • Viral Polisi Izinkan Tahanan Peluk Anak di Muaro Jambi, Alasan Aipda Handoko Bikin Haru

    Viral Polisi Izinkan Tahanan Peluk Anak di Muaro Jambi, Alasan Aipda Handoko Bikin Haru

    GELORA.CO  – Momen haru terekam di Polsek Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, ketika seorang anggota polisi bernama Aipda Handoko membuka pintu sel agar seorang tahanan bisa memeluk anaknya yang masih kecil.

    Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai banyak pujian dari warganet karena dinilai penuh nilai kemanusiaan.

    Dalam video yang beredar, terlihat seorang bocah laki-laki berusia sekitar enam tahun memeluk dan mencium ayahnya dari balik jeruji besi. Bocah itu tampak begitu rindu setelah lama tak bertemu ayahnya yang berstatus tahanan titipan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi karena kasus illegal drilling. 

    Tahanan berinisial MA itu diketahui sudah tiga bulan mendekam di Mapolda Jambi sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Muaro Jambi dan dititipkan di Polsek Sekernan. Saat kunjungan keluarga, sang anak tak kuasa menahan rindu dan langsung memeluk ayahnya meski terhalang jeruji.

    Melihat momen haru tersebut, Aipda Handoko yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Sekernan mengaku tak tega. Ia akhirnya membuka pintu sel dan mengizinkan MA memeluk anaknya di luar sel selama dua menit. Dalam rekaman video, keduanya tampak berpelukan erat hingga sang anak tertidur di pangkuan ayahnya.

    “Saat itu yang datang istrinya, anak, dan keponakan tahanan. Awalnya saya hanya memberi kesempatan anak itu bermain dari luar sel. Tapi waktu saya lihat dia sampai tiduran di depan pintu sambil berpelukan, hati saya terenyuh,” ujar Aipda Handoko, Sabtu (11/10/2025).

    Ia menambahkan, kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat agar menjauhi perbuatan melanggar hukum yang bisa merugikan diri sendiri dan keluarga.

    “Ini jadi gambaran supaya masyarakat tidak terlibat kasus hukum. Kasihan anak dan keluarga yang ikut menanggung akibatnya,” ujarnya.

    Aksi penuh empati ini ramai dibagikan di berbagai platform media sosial. Banyak warganet menilai tindakan Aipda Handoko menunjukkan sisi humanis aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya

  • Bantah Keterangan Hotman Paris, Ketua Tim JPU Roy Riadi Tegask Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Ada Kerugiaan Negara

    Bantah Keterangan Hotman Paris, Ketua Tim JPU Roy Riadi Tegask Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Ada Kerugiaan Negara

    GELORA.CO  – Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada Jumat (10/10), Hotman Paris selaku penasihat hukum tersangka Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook yang menyeret kliennya. 

    Atas pernyataan tersebut Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riadi menyampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Menurut dia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyatakan ada kerugian negara dalam kasus yang kini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut. 

    ”Tidak benar (pernyataan Hotman Paris yang menyebut) dalam penetapan tersangka tidak ada kerugian negara perkara chromebook,” tegasnya pada Sabtu (11/10).

    Menurut Roy, dalam uji praperadilan di PN Jaksel jaksa selaku pihak termohon sudah menghadirkan 4 alat bukti. Alat bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan ahli dari BPKP. Isinya tegas menyebut ada kerugian negara dan alat bukti surat hasil ekspose bersama antara penyidik dan auditor BPKP. 

    ”Menyatakan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara serta ada surat tugas pimpinan BPKP untuk ahli auditor menghitung kerugian negara,” ucap Roy.

    Lebih lanjut, Roy mengungkapkan, keterangan yang disampaikan oleh Hotman Paris merupakan hasil pengawasan BPKP. Sayangnya, Hotman menyampaikan keterangan hanya sepotong-sepotong atau tidak utuh. Padahal, dia menyebutkan bahwa pada audit pengawasan BPKP sudah ditemukan kerugian negara dalam kasus tersebut. 

    ”Namun di praperadilan itu semua masuk substansi pokok perkara, bukan kewenangan pengujian praperadilan,” imbuhnya. 

    Sebelumnya, Hotman menyampaikan bahwa BPKP telah menyatakan secara resmi bahwa proyek digitalisasi pendidikan tersebut tidak mengandung unsur kerugian negara. Karena itu, dia menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem bertentangan dengan hasil audit lembaga negara. 

    ”BPKP adalah lembaga sah negara. Mereka menyimpulkan tak ada kerugian negara dalam proyek laptop itu. Dalam seluruh berita acara pemeriksaan, tak satu pun pertanyaan menyangkut kerugian negara. Yang ditanya justru hal-hal umum,” ucap Hotman

  • Purbaya Sentil Utang Whoosh, Kalau Rugi Jangan Ditanggung Pemerintah

    Purbaya Sentil Utang Whoosh, Kalau Rugi Jangan Ditanggung Pemerintah

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dikelola secara profesional oleh badan usaha yang terlibat, tanpa melibatkan dana publik. Hal tersebut dikatakannya saat merespon usulan Danantara soal restrukturisasi utang  PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ditanggung APBN.

    “KCIC di bawah Danantara kan ya. Seharusnya mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi,” kata Purbaya dalam Zoom Meeting bersama wartawan pada Jumat, 10 Oktober 2025.

    Purbaya menegaskan pemerintah ingin mengakhiri praktik yang membuat negara menanggung risiko dari proyek komersial. Menurutnya, peran antara entitas bisnis dan pemerintah perlu dipisah agar risiko finansial tidak kembali ditanggung negara

    “Jangan kalau untung swasta, kalau rugi pemerintah. Itu yang mau kita ubah,” ujarnya.

    Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto juga memastikan pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dalam proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

    “Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah. Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan Cina (KCIC), di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” kata Suminto di Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 Oktober 2025

    Kereta Cepat Jakarta-Bandung digarap oleh KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China. Skema pembiayaannya murni berbasis bisnis dengan porsi kepemilikan 60 persen oleh Indonesia melalui Pilar Sinergi Indonesia, yang terdiri atas PT KAI, Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara, serta 40 persen oleh pihak Tiongkok. 

  • Gerindra Bela Prabowo usai Disindir Anies: Presiden Rangkul Seluruh Elemen

    Gerindra Bela Prabowo usai Disindir Anies: Presiden Rangkul Seluruh Elemen

    GELORA.CO  – Partai Gerindra merespons pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai menyindir Presiden Prabowo Subianto terkait pembagian jabatan di Kabinet Merah Putih. Menurut Anies, jabatan publik saat ini diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan koneksi dibanding melihat kompetensinya

    Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa setiap presiden, termasuk Presiden Prabowo, memiliki cara masing-masing dalam menyusun kabinet.

    “Ya semua presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet,” ujar pria yang akrab disapa Ariza itu dikutip, Sabtu (11/10/2025).

    Selain itu, dia juga menyebut Prabowo sangat akomodatif menampung seluruh aspirasi masyarakat. Semua pihak akan diajak bicara untuk membahas persoalan tertentu.

    “Bapak Presiden itu selalu akomodatif, selalu ingin menggerakkan, mengajak seluruh elemen masyarakat berbuat,” tuturnya.

    Ariza juga menekankan, Indonesia merupakan negara yang besar, luas, dan banyak masalah yang sangat kompleks terjadi di Tanah Air. Dia yaki para pejabat publik yang berada di kabinet merupakan putra putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi baik.

    “Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodasi semua putra-putri terbaik untuk berbuat ya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Anies menyoroti kabinet Prabowo Subianto saat menjadi pembicara kunci alias keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025) lalu. Dia menyebut, jabatan publik saat ini diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan koneksi daripada kompetensi.

    Anies mengatakan, Indonesia tidak akan bisa maju jika jabatan publik diberikan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi.

    “Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” kata Anies.

    Dia pun menegaskan bahwa integritas harus menjadi kunci dalam sistem politik. Menurutnya, kebijakan yang mengedepankan rasa keadilan akan muncul seiring integritas yang dikedepankan.

    “Kita perlu wujud dari integritas itu dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkit Anies yang memberinya nilai 11 dari 100 saat menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut disampaikan saat berpidato pada Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Prabowo mengaku tidak dendam kepada Anies. Kepala Negara awalnya menyampaikan terkait kedewasaan dalam berpolitik dan setiap kontestasi harus siap menang dan juga kalah.

    “Tapi oke, yang lewat, lewat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, politik seperti itu, ga ada masalah, aku terus terang, saya ga dendam sama Anies (Baswedan), engga,” ujar Prabowo saat berpidato 

    Dia juga mengaku tidak mempermasalahkan nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies. Bahkan, dia menyebut Anies membantunya memenangkan Pilpres 2024 usai memberikan nilai tersebut.

    “Kalau dikasih nilai 11 tuh gue gak apa-apa tuh, sebetulnya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan,” tuturnya

  • Ditanya dari Mana asal Narkoba? Ammar Zoni Saling Tuding dengan Penghuni Lapas Lain

    Ditanya dari Mana asal Narkoba? Ammar Zoni Saling Tuding dengan Penghuni Lapas Lain

    GELORA.CO  – Aktor Ammar Zoni viral lantaran kembali tersandung kasus narkoba di dalam tahanan. Dari hasil interogasi penyidik, Ammar mendapatkan barang haram tersebut dari penghuni lapas lain berinisial MR. 

    Namun saat polisi menggali keterangan MR, yang bersangkutan justru mengaku mendapatkan narkotika dari Ammar Zoni. Lho, mana yang benar?

    “Tetapi ketika memang dalam proses pemeriksaan dari MR pun juga menyampaikan dia mendapatkan dari sodara AZ sehingga mereka saling tuding,” ujar Kapolsek Cempaka Putih Kompol Pengky Sukmawan dalam konferensi pers di Rutan Kelas I Jakarta kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).

    Adapun kasus yang menjerat Ammar Zoni, berawal saat petugas Rutan melakukan razia. Setelah mendapatkan barang bukti narkoba petugas Rutan langsung melaporkan temuan tersebut kepada Polsek Cempaka Putih.

    Polisi mengungkap bahwa Aktor Ammar Zoni menggunakan aplikasi Zangi untuk melancarkan proses transaksi narkoba di dalam Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

    “Kalau hasil kami dapatkan melalui aplikasi janggi. Tapi kalau untuk proses di rutan yang jelas kami serahkan kepada Rutan,” kata 

    Sementara itu, dalam konferensi pers, Karutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo menyebut jika handphone merupakan barang terlarang yang tidak boleh dimiliki warga binaan. Petugas akan menindak tegas warga binaan yang melanggar aturan.

    “Memang adanya peredaran handphone itu dilarang. Karena handphone termasuk barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dipegang dan digunakan oleh warga binaan,” ujar Wahyu.

    “Dan untuk hal itu yang bersangkutan sudah kami berikan tindakan hukuman disiplin dan saat ini setelah proses pemberkasan pemeriksaan selesai yang bersangkutan kami pindahkan ke lapas-lapas lain yang terlibat dalam narkoba ini,” katanya

  • Peringatan Keras Erdogan, Israel Akan Bayar Mahal jika Serang Gaza Lagi

    Peringatan Keras Erdogan, Israel Akan Bayar Mahal jika Serang Gaza Lagi

    GELORA.CO  – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan peringatan keras kepada Israel jika kembali melakukan genosida terhadap warga Gaza. Erdogan menegaskan Israel akan membayar dengan harga yang sangat mahal jika kekejian itu berulang.

    Israel dan Hamas pada Rabu lalu menyepakati gencatan senjata, bagian dari tahap pertama rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Tahap pertama dari rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, penarikan pasukan Israel ke garis yang disepakati, serta pengiriman bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi.

    Erdogan menegaskan, Turki telah dan akan terus melakukan segala upaya untuk membantu memulihkan perdamaian, keamanan, serta stabilitas di Gaza secepat mungkin.

    “Yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa perjanjian tersebut diimplementasikan dengan tuntas,” kata Erdogan, seraya menambahkan, negaranya akan berkontribusi aktif dalam proses tersebut, seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (11/10/2025).

    Gaza, lanjut Erdogan, sudah terlalu lama menderita. Warga setiap hari menyaksikan pertumpahan darah dan pembantaian.

    “Perdamaian harus diberi kesempatan, dan semua tindakan sabotase harus dihindari,” ujarnya.

    Erdogan menyebut kesepakatan gencatan senjata tersebut sebagai langkah besar menuju perdamaian abadi meski ada tantangan di depan.

    “Pintu menuju perdamaian abadi di Gaza telah terbuka. Kami bisa sampaikan, tidak ada lagi pertumpahan darah,” katanya.

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, telah mengumumkan periode 72 jam bagi Hamas untuk membebaskan sandera Israel di Gaza, menyusul berlakunya gencatan senjata pada Jumat (10/10/2025) siang waktu setempat.

    Komando Pusat (CENTCOM) AS, misi militer AS di Timur Tengah, mengonfirmasi bahwa tentara Israel telah menyelesaikan penarikan tahap pertama ke garis kuning. Berdasarkan kesepakatan, setelah itu Hamas diwajibkan membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan 28 lainnya yang tewas secara bertahap.

    Sementara Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup serta 1.700 lainnya yang ditangkap selama perang Gaza 7 Oktober 2023.

  • Ribuan Warga Palestina Mulai Kembali ke Gaza

    Ribuan Warga Palestina Mulai Kembali ke Gaza

    GELORA.CO -Puluhan ribu warga Palestina mulai bergerak kembali ke wilayah utara Jalur Gaza pada Jumat, 10 Oktober 2025, setelah gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat mulai berlaku. 

    Kesepakatan ini menumbuhkan harapan besar akan berakhirnya perang dua tahun antara Israel dan Hamas. Dalam perjanjian itu, semua sandera yang tersisa dijadwalkan dibebaskan dalam beberapa hari mendatang.

    Namun, hingga kini masih ada pertanyaan besar soal siapa yang akan memerintah Gaza setelah pasukan Israel ditarik mundur secara bertahap, dan apakah Hamas akan bersedia melucuti senjatanya seperti yang diminta Presiden AS Donald Trump dalam rencana gencatan senjata tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya membatalkan gencatan senjata pada Maret lalu, memperingatkan bahwa Israel bisa saja melanjutkan serangan jika Hamas menolak menyerahkan senjatanya. Ia menegaskan, Gaza harus “didemiliterisasi” agar perdamaian bisa bertahan lama.

    “Jika ini dicapai dengan cara mudah — biarlah. Jika tidak, akan dicapai dengan cara yang sulit,” kata Netanyahu pada Jumat, dikutip dari Associated Press, Sabtu 11 Oktober 2025.

    Perang yang dimulai sejak serangan Hamas ke Israel pada 2023 itu telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan membuat sekitar 90 persen dari 2 juta penduduk Gaza mengungsi berkali-kali. Banyak dari mereka kini kembali hanya untuk menemukan reruntuhan di tempat rumah mereka dulu berdiri.

    Militer Israel mengonfirmasi gencatan senjata mulai berlaku Jumat pagi. Sekitar 48 sandera yang tersisa — 20 di antaranya diyakini masih hidup — akan dibebaskan pada Senin mendatang. Sementara itu, tembakan yang sempat terdengar di beberapa wilayah Gaza mulai mereda setelah pengumuman tersebut.

    PBB mengatakan telah mendapat izin dari Israel untuk mulai mengirimkan bantuan dalam jumlah besar ke Gaza mulai Minggu. Bantuan itu mencakup sekitar 170.000 ton pasokan yang telah disiapkan di Yordania dan Mesir. Sebelumnya, PBB hanya mampu menyalurkan sekitar 20 persen dari kebutuhan bantuan akibat pembatasan militer Israel.

  • Kemenimipas Masih Dalami Jaringan Ammar Zoni yang Kendalikan Narkoba dari Balik Lapas

    Kemenimipas Masih Dalami Jaringan Ammar Zoni yang Kendalikan Narkoba dari Balik Lapas

    GELORA.CO -Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) masih mendalami kinerja jaringan aktor Ammar Zoni kapok yang nekat mengedarkan narkoba bersama tersangka lainnya yakni A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR saat mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

    Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Kemenimipas, Rika Aprianti, menegaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam.

    “Saat ini masih dilakukan penyelidikan mendalam, yang pasti terhadap pelanggaran yang terjadi, siapa pun yang terbukti terlibat akan diberi sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang berlaku,” kata Rika Aprianti kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.

    Masih kata Rika, kasus ini sendiri terungkap usai adanya deteksi dini dari Karutan Salemba dan jajaran terkait narkoba. Dimana petugas secara mendadak melakukan pengecekan ke warga binaan.

    “Pelanggaran yang dilakukan oleh Ammar Zoni, merupakan hasill dari deteksi dini Kepala Rutan Salemba dan jajaran terhadap ancaman peredaran narkoba di dalam lapas, yaitu dengan melakukan sidak mendadak yang memang rutin dilaksanakan,” kata Rika.

    Setelah mendapati adanya barang terlarang, petugas Rutan salemba langsung berkoordinasi dan melaporkan Ammar Zoni ke pihak kepolisian.

    Berkali-kali dibui ternyata tidak membuat aktor Ammar Zoni kapok. Kali ini, Ammar benar-benar terancam hukuman mati dengan jeratan Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU 35 / 2009 tentang Narkotika subsidair Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 UU 35 / 2009 tentang Narkotika.