Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Teman Saya Baru WhatsApp Dia

    Teman Saya Baru WhatsApp Dia

    GELORA.CO – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun, memastikan hacker peretas Bjorka yang asli masih berkeliaran dan belum ditangkap oleh polisi.

    Purnawirawan jenderal bintang 3 kepolisian itu menyebut penangkapan Bjorka oleh Polda Metro Jaya merupakan suatu drama.

    “Bjorka (ditangkap polisi) itu bohong. Itu drama,” kata Dharma Pongrekun, dikutip dari kanal YouTube Ngaji Roso, pada Sabtu (11/10/2025).

    Mantan calon gubernur Jakarta itu mengaku temannya baru saja berkirim pesan dengan Bjorka yang asli melalui WhatsApp.

    Ia menuturkan Bjorka yang asli tidak berada di Indonesia.

    “Kawan saya baru kemarin dia WA WA-an sama Bjorka yang asli, dan bukan di Indonesia yang asli ya,” kata Dharma.

    Menurut Dharma Pongrekun, banyak akun yang mengklaim mereka adalah Bjorka asli.

    “Kalau yang pakai akun-akun seperti itu ya silakan saja. Ini kan permainan opini,” kata dia.

    Baca juga:  Kasus Bjorka Dinilai Jadi Ujian Konsistensi Penegakan UU Perlindungan Data Pribadi

    Dharma menegaskan, informasi tersebut ia dapat dari temannya.

    Ia mendapat informasi dari temannya melalui sambungan telepon Bjorka yang asli belum tertangkap.

    “Kawan saya (yang memberitahu), bukan saya. Nanti mereka-mereka cari Pak Dharma. Kawan saya tadi barusan teleponan. Bukan saya ya,” ucapnya.

    Hacker berjuluk Bjorka yang paling diburu disebut ditangkap oleh Direktorat Reserse Siber Polsa Metro Jaya. 

    Bjorka melakukan ilegal akses hingga memanipulasi data di forum Dark Web.

    Aktivitasnya di Dark Web sudah dilakukan sejak tahun 2020 yang berarti umur Bjorka saat itu masih di bawah umur (17 tahun).

    Dalam video yang diterima, petugas polisi berpakaian sipil melakukan penggerebekan terhadap WFT (22), sosok Bjorka yang ditangkap), ke dalam sebuah rumah.

    Ternyata rumah tersebut milik pacar dari WFT.

    Dalam sebuah rekaman 25 detik yang beredar, WFT terlihat tak berkutik di kursi panjang bersama dua wanita.

    Salah seorang wanita itu tampak berusia paruh baya. 

    Mereka hanya duduk terpaku menyaksikan polisi melalukan interogasi terhadap WFT.

    WFT mengenakan kaos hitam lusuh dan celana pendek. 

    Wajahnya nampak tegang saat ditanyai polisi. 

    Seorang petugas menunjuk handphone yang diduga dipakai WFT untuk melakukan kejahatan.

    Diduga handphone itu yang digunakan sang tersangka dengan menggunakan username Bjorka.

  • Itu Video Lama, Asli Bercanda

    Itu Video Lama, Asli Bercanda

    GELORA.CO – Video yang menampilkan pendakwah Yusuf Mansur membuka jasa doa online viral di media sosial. Dia tampak mematok tarif mulai dari Rp1.000 hingga puluhan juta.

    “Rp50.000 boleh, Rp1.000 pakai Paytren boleh lho, ya kan Din? Rp1.000 boleh pakai PayTren, Ya Allah waduh ada yang Rp2 juta, masya Allah, luar biasa. Ini belum ada yang Rp10 juta ini? Ada Rp10 juta saya Al Fatihah-in khusus, ada?” ujar Yusuf Mansur dalam video yang beredar, dilihat Minggu (12/10/2025).

    Yusuf Mansur pun memberikan klarifikasi atas video viral tersebut. Dia menegaskan konten viral tersebut merupakan video lama.

    “Itu video lama,” ujar Yusuf kepada iNews, Minggu (12/10/2025).

    Dia mengaku merupakan pribadi yang suka bercanda. 

    “Saya kan memang suka bercanda, kayak gini, ‘Lah bawain martabak dulu lah kalau mau didoain,’ masa iya gitu minta martabak. ‘Sini transfer dulu, gitu, abis itu bercanda. Enggak, enggak, enggak, masa iya Rp1 juta, Rp2 juta, yang bener Rp20 juta gitu, Rp2 miliar,’ bercanda,” kata Yusuf.

    Dia menjelaskan, saat itu dirinya sedang mendorong para pengguna Paytren untuk mencoba fitur transfer antarpengguna.

    “Waktu itu kerangkanya lagi ngetes-ngetes fitur transfer antarpengguna Rp1, jadi dorong semua jajal,” kata dia.

    Dalam prosesnya, dia melontarkan candaan kepada para pengguna PayTren.

    “Saya ngomong soal doa, ‘Sekalian doa dah,’ gitu. ‘Yang transfernya gak Rp1, udah ntar saya doain gitu,’ asli bercanda,” kata dia.

    “Tahun berapa itu ya? Zaman itu fitur gitu (transfer antarpengguna) kagak ada, cuma antarperbankan kan. Belum bisa zaman itu tuh. Wallahu A’lam bishawab,” imbuhnya.

    Dia menegaskan dirinya memang pribadi yang suka bercanda dengan siapa pun.

    “Saya memang suka bercanda begitu, dan bercandanya serius gitu. Misalkan kalau makan apa, ‘Udahlah gak usah bayar kita mah, saya aja gak pernah bayar, yang bayar panitia,’ bercanda,” tutur Yusuf Mansur

  • Misteri Jembatan Kaliketek Bojonegoro, Tempat Pembuangan Mayat Anggota PKI

    Misteri Jembatan Kaliketek Bojonegoro, Tempat Pembuangan Mayat Anggota PKI

    GELORA.CO – Jembatan Kaliketek yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo, konon mempunyai banyak kisah misteri. Jembatan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

    Jembatan Kaliketek sendiri merupakan jalur provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jembatan ini membentang di atas sungai terpanjang di Pulau Jawa yakni Sungai Bengawan Solo.

    Ada dua jembatan yang membentang yang menghubungkan dua desa yakni Desa Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro Kota dengan Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Jembatan sisi barat merupakan jembatan baru yang dibangun setelah Jembatan Kaliketek sisi timur.

    Jembatan ini baru dibangun karena secara konstruksi dan ruas Jembatan Kaliketek yang kurang lebar. Sementara Jembatan Kaliketek sisi timur sendiri merupakan salah satu peninggalan era kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1914.

    Nama Jembatan Kaliketek lantaran wilayah yang berada di seberang Sungai, konon dahulu banyak terdapat ‘ketek’ atau kera. Hal ini yang membuat orang-orang sekitar menyebut Jembatan Kaliketek, dan nama itu yang populer dipakai hingga kini.

    Cerita-cerita mistis mengiringi jembatan ini selama beroperasi. Pantauan di jembatan ketika malam hari memang suasana sepi dan minim penerangan.

    Jembatan ini menjadi akses kendaraan – kendaraan besar, seperti truk dan bus menuju kawasan Kabupaten Tuban atau ke jalur Pantai Utara Jawa (Pantura), dan menjadi penghubung jalur tengah dan jalur Pantura.

    Jalurnya lebar bisa dilalui kendaraan besar di kedua lajurnya. Masing-masing lajur memiliki kurang lebih lebar 6 meter, dengan total lebar lajur sekitar 12 meter. Sementara panjang jembatan baru sisi barat diperkirakan sekitar panjang 800 meter.

    Sedangkan Jembatan Kaliketek sisi timur atau jembatan peninggalan Belanda memiliki lebar lebih sempit. Kurang lebih lebarnya sekitar 6 meter, itu pun di tengah lajur jembatan dulunya terdapat rel kereta api yang menghubungkan antara Bojonegoro dengan Tuban.

    Saat ini, rel kereta api itu sudah tak terpakai lagi, layaknya Jembatan Kaliketek sisi timur yang terbengkalai. Bahkan jembatan lama aspal – aspalnya pun sudah tak lagi tampak, tinggal rangkai baja dan besi yang masih tersisa. Seluruh lalu lintas jembatan dialihkan ke Jembatan Kaliketek baru di sisi barat dari jembatan lama.

    Meski sudah ada jembatan baru, suasana mistis dan menyeramkan masih terlihat di lokasi. Apalagi, saat malam tiba, dengan suasana gelap dan penerangan sekitar jembatan kurang. Belum lagi tiupan angin dan suara arus Sungai Bengawan Solo yang ada di bawah jembatan membuat bulu gidik merinding.

    Perasaan menakutkan kian terasa saat kendaraan besar seperti truk dan bus besar melintas, yang membuat jembatan bergetar karena getaran beban kendaraan yang melintas. Banyaknya tanaman liar yang tumbuh kian membuat jembatan ini tampak mistis di malam hari.

    Apalagi residu energi jembatan di masa penjajahan Belanda kian terasa. Pengamatan tak kasat mata, sejumlah teriakan dan suara rintihan yang menjadi residual energi di masa lalu, masih terasa.

    Konon di masa lalu Jembatan Kaliketek memakan tumbal akibat pembangunan di masa Belanda. Saat itu Belanda membangun Jembatan Kaliketek guna mengangkut hasil rempah dari Bojonegoro dan sekitarnya ke area utara di pelabuhan.

    Jembatan Kaliketek ini konon juga menjadi saksi bisu sejumlah pembantaian saat peperangan antara pasukan Belanda dengan masyarakat Bojonegoro yang dikomandoi Lettu Suyitno di masa Agresi Militer usai kemerdekaan.

    Saat masa revolusi tragedi pembantaian orang – orang yang diduga ikut PKI di tahun 1965 lantas dibuang di Sungai Bengawan Solo, konon juga menjadi bagian dari residual energi yang kuat.

  • Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Bentuk Ketidakadilan

    Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Bentuk Ketidakadilan

    GELORA.CO – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur (Unbor), Prof Faisal Santiago, mengatakan, uang pensiun seumur hidup anggota DPR merupakan bentuk ketidakadilan.

    “Jangan juga lah [dapat uang pensiun seumur hidup], itu tidak mencerminkan rasa keadilan juga lah,” ujarnya dikutip pada Minggu, 12 Oktober 2025.

    Ia menegaskan, ketentuan anggota DPR mendapat uang pensiun seumur hidup adalah bentuk ketidak adilan, apalagi jika hanya menjabat satu atau lima tahun.

    “Kalau dia seumur hidup, saya pikir enggak masuk akal juga lah,” kata Prof Faisal,

    Ia lantas menyampaikan, soal ketentuan uang pensiun anggota DPR ini harusnya sesuai dengan sistem ketenagakerjaan yang berlaku.

    “Pensiun itu adalah hak setiap warga negara yang bekerja [formal], baik itu PNS, baik itu non-PNS yang bekerja di swasta kan juga diatur,” ujarnya.

    Uang pensiun PNS dan pekerja formal sektor swasta sesuai masa kerja dan jabatan atau tidak pukul rata. Dengan demikian, anggota DPR mendapat uang pensiun seumur hidup adalah tidak logis.

    “Misalkan dia [anggota DPR] 10 tahun mengabdi, ya 10 tahun lah gitu [dapat uang pensiunnya]. Jangan seumur hidup,” tandasnya.

    Prof Santiago menyampaikan pandangan tersebut menanggapi judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang diajukan Lita Linggayani Gading dan Syamsul Jahidin di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mereka menguji Pasal 1 a, Pasal 1 f, dan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

    Mereka mempersoalkan anggota DPR menjabat 5 tahun, namun mendapat uang pensiun seumur hidup. Ketentuan ini dijamin UU Nomor 12 Tahun 1980.

    Pemohon menyampaikan, besaran pensiun pokok dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap bulan masa jabatan. Ada pula Surat Menkeu nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 yang menyebut pensiun DPR besarannya sekitar 60% dari gaji pokok.

    Selain uang pensiun bulanan, anggota DPR juga mendapat tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp15 juta yang dibayarkan sekali. Dia membandingkan sistem pensiun untuk anggota DPR itu dengan para pekerja di bidang lain.

    Mereka menyampaikan, rakyat biasa harus menabung di BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun lainnya yang penuh syarat. Sedangkan anggota DPR malah mendapat pensiun seumur hidup hanya dengan sekali menjabat.***

  • Sosok Cindy Istri Gilang Kurniawan, Pengantin Baru Tewas saat Bulan Madu di Lakeside Glamping Alahan Panjang

    Sosok Cindy Istri Gilang Kurniawan, Pengantin Baru Tewas saat Bulan Madu di Lakeside Glamping Alahan Panjang

  • Bukannya Tetapkan Status Buron, Kejagung Malah Memohon ke Pengacara Silfester

    Bukannya Tetapkan Status Buron, Kejagung Malah Memohon ke Pengacara Silfester

    GELORA.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) seperti tak bertaji untuk menangkap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina yang tak kunjung memenuhi panggilan eksekusi kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

    Herannya, Korps Adhiyaksa juga enggan menetapkan status buron ke relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Belum (dijadikan buron), ini kita belum, ini dulu (dicari),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, dikutip Sabtu (11/10/2025).

    Lucunya lagi, Anang malah meminta kuasa hukum Silfester untuk menghadirkan kliennya ke hadapan jaksa eksekutor.

    “Sebagai penegak hukum yang baik, ya sesama kita (jaksa dan pengacara) menegakkan yang baik, tolonglah kalau bisa bantulah dihadirkan. Katanya kan ada di Jakarta. Ya, bantulah penegak hukum, bawalah ke kita,” ujar Anang.

    Sebelumnya, pengacara Silfester, Lechumanan menyebut kliennya ada di Jakarta. “Pak Silfester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya,” kata Lechumanan, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Ia kemudian menyinggung gugatan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan (ARRUKI) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dianggap menghentikan perkara Silfester.

    Gugatan tersebut lalu ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas dasar itu, Lechumanan memandang kliennya tidak perlu dijebloskan ke penjara.

    “Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Silfester Matutina,” ujar dia.

    Menurut Lechumanan, pasal yang digunakan untuk menjerat Silfester sudah kedaluwarsa sehingga tak perlu dilaksanakan eksekusi.

    “Bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Silfester telah kedaluwarsa. Menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu Pasal 84, 85. Bahwa peristiwa tersebut telah kedaluwarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi,” tuturnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga telah meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda eksekusi karena Silfester akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kedua kalinya.

  • Sosok Sisilia Hendriani, Mahasiswi di Riau Peras Pengusaha Sawit dengan Modus VCS: Raup Rp1,6 Miliar

    Sosok Sisilia Hendriani, Mahasiswi di Riau Peras Pengusaha Sawit dengan Modus VCS: Raup Rp1,6 Miliar

    GELORA.CO –  Inilah sosok Sisilia Hendriani (24) salah satu mahasiswi di kawasan Pekanbaru, Riau.

    Seperti diketahui, nama Sisilia Hendriani belum lama ini tengah ramai jadi sorotan publik di berbagai platform.

    Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi usai dirinya baru saja ditangkap polisi usai melakukan tindak pidana berupa pemerasan hingga raup Rp1,6 miliar.

    Di mana, aksi tercela itu dilakukan Sisilia Hendriani dengan modus Video Call Seks (VCS) yang targetkan seorang pengusaha sawit, MT.

    Sebagaimana halnya dilansir Pojoksatu.id langsung dari portal media jpnn.com pada Sabtu (11/10/2025).

    Dalam unggahannya, Sisilia tidak bertindak seorang diri, melainkan bersama sang kekasih, yakni Syamsul Zekri.

    Mereka berdua berhasil diamankan pihak kepolisian usai adanya laporan dari korban pada (3/8/2025).

    Berdasarkan hasil penyidikan aparat, aksi amoral sepasang kekasih itu bermula ketika mereka bertemu korban di tempat hiburan malam pada 2019.

    Semenjak pertemuan itu, komunikasi antara Sisilia dengan korban terus berlanjut ke Instagram hingga WhatsApp.

    Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan.

    “Berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa korban berkenalan dengan pelaku SH melalui media sosial Instagram sejak tahun 2019,” jelasnya.

    Menurut Ade, antara korban dan pelaku masih berlanjut menjalin komunikasi hingga pertengahan 2023.

    Dari situ, korban disinyalir mengajak pelaku untuk melakukan VCS dengan imbalan uang Rp1 juta.

    Selama VCS berlangsung, Sisilia diketahui diam-diam melakukan tangkapan layar saat korban sedang dalam keadaan tanpa busana.

    Dengan bukti amoral tersebut, pelaku dan sang kekasih kemudian melakukan aksi pemerasan terhadap korban.

    Tanpa berpikir panjang, pengusaha sawit yang diperas dengan diancam akan disebarkan fotonya sontak mentransfer Rp10 juta ke rekening para pelaku.

    Namun, aksi pemerasan tidak berhenti di situ, sepasang kekasih tersebut kembali mengancam korban hingga (8/2025).

    Dalam kurun waktu tersebut, pelaku disinyalir berhasil meraup keuntungan hingga miliaran rupiah yang terdiri dari sejumlah kendaraan.

    “Aksi pemerasan ini terus berlanjut hingga Agustus 2025, dengan total kerugian korban mencapai Rp 1,6 miliar,” terang Ade.

    Diketahui, permintaan para pelaku itu diindahkan korban lantaran khawatir apabila keluarganya mengetahui skandal memalukan tersebut.

    Hingga kini, sepasang kekasih tersebut sedang ditindaklanjuti oleh aparat yang bertugas guna menetapkan hukuman setimpal. ***

  • MUI Bongkar Upaya Perusahaan Terafiliasi Israel ‘Cuci Citra’ Lewat Donasi Palestina

    MUI Bongkar Upaya Perusahaan Terafiliasi Israel ‘Cuci Citra’ Lewat Donasi Palestina

    GELORA.CO – Di tengah maraknya gerakan boikot terhadap produk terafiliasi Israel, sejumlah perusahaan justru gencar membagikan donasi untuk Palestina dan menjadi sponsor berbagai kegiatan keagamaan. Namun, langkah itu dinilai sebagai strategi ‘cuci citra’ agar terlepas dari tekanan publik.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap fakta mengejutkan: beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar boikot sempat mencoba mendekati MUI dengan menawarkan bantuan dana.

    Sebagai imbalannya, mereka meminta MUI menyatakan bahwa produk mereka tidak memiliki keterkaitan dengan Israel.

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa pihaknya menolak seluruh tawaran tersebut.

    “MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” ujar Cholil, dikutip Sabtu (11/10/2025).

    Ia menambahkan, sikap itu sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina adalah wajib, sementara mendukung agresi Israel adalah haram.

    Wakil Ketua Umum Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, menyebut upaya perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan secara sistematis.

    Mereka, katanya, aktif mendekati komunitas Muslim melalui kegiatan sosial dan keagamaan.

    “Salah satu cara yang digunakan adalah memberi donasi untuk Palestina dan menjadi sponsor kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari besar Islam,” ungkap Imam.

    Menurutnya, strategi ini bertujuan membangun citra positif agar masyarakat berhenti memboikot produk mereka.

    Beberapa perusahaan multinasional yang masuk daftar boikot tercatat aktif menyalurkan donasi dan kegiatan sosial di Indonesia.

    Mulai dari perusahaan multinasional di bidang makanan cepat saji, ritel global, hingga perusahaan multinasional di bidang minuman kemasan atau air minum dalam kemasan (AMDK).

    Perusahaan-perusahaan besar yang terafiliasi dengan Israel tersebut menyalurkan donasi untuk Palestina hingga miliaran rupiah.

    Aktivis pro-Palestina Shafira Umm menilai langkah-langkah itu tidak lebih dari strategi pemasaran berbasis isu kemanusiaan.

    Ia menyerukan agar masyarakat tetap konsisten dalam gerakan boikot.

    “Jangan mudah tertipu dengan strategi marketing yang memakai isu kemanusiaan. Cara terbaik melawan adalah berhenti membeli produk yang jelas-jelas terafiliasi dengan Israel,” tegasnya.

  • Menkeu Purbaya Tolak APBN Bayar Utang Kereta Cepat China, Jadi Siapa yang Tanggung?

    Menkeu Purbaya Tolak APBN Bayar Utang Kereta Cepat China, Jadi Siapa yang Tanggung?

    GELORA.CO –  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Purbaya menegaskan, tanggung jawab penyelesaian kewajiban finansial tersebut harus sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding yang menaungi proyek tersebut.

    Pernyataan ini dilontarkan Menkeu Purbaya saat menghadiri Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Menurutnya, BPI Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai, terutama dengan adanya aliran dividen BUMN yang kini langsung masuk ke kas holding tersebut.

    “Utang Whoosh dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Tapi yang jelas, kalau memang di bawah Danantara, mereka seharusnya bisa mengelola dengan keuangan mereka sendiri. Jangan ke APBN lagi,” tegas Purbaya.

    Pemisahan Jelas Swasta dan Pemerintah

    Purbaya menekankan pentingnya memisahkan secara jelas mana tanggung jawab korporasi (swasta) dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah proyek business-to-business (B2B) yang kini bernaung di bawah Danantara.

    “Harusnya mereka manage dari situ. Karena kalau tidak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah),” jelas Menkeu, memperingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih beban.

    Keputusan ini sepertinya menepis usulan yang sempat muncul dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menyebutkan dua opsi penyelesaian utang, salah satunya potensi penyerahan infrastruktur kepada pemerintah atau suntikan modal tambahan.

    Utang proyek Whoosh sendiri mencapai sekitar Rp116 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank.

    Meski demikian, Menkeu Purbaya mengaku belum menerima komunikasi resmi dari manajemen Danantara terkait permintaan pembiayaan utang Whoosh yang melibatkan APBN.

    “Saya belum dihubungi untuk masalah itu. Nanti begitu ada, akan saya kasih tahu update-nya seperti apa,” pungkasnya.

    Danantara Siapkan Dua Opsi untuk KCIC

    Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan dua opsi untuk memperkuat keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC).

    Opsi pertama adalah suntikan modal guna menambah ekuitas, sebab pinjaman proyek Whoosh sangat besar.

    “Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kemudian kita menambahkan ekuiti kita, sehingga perusahaan ini menjadi self-sustain,” ujarnya di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

    Menurut Dony, secara operasional, kinerja KAI sebagai induk usaha KCIC sudah positif dengan EBITDA yang mencatat pertumbuhan baik.

    Namun, nilai ekuitas masih terlalu kecil dibandingkan besarnya pinjaman yang digunakan untuk membangun proyek tersebut.

    Karena itu, Danantara sedang menimbang dua langkah: menambah modal ekuitas atau menyerahkan sebagian aset infrastruktur kepada pemerintah sebagaimana pola industri kereta api lainnya.

    “Apakah kemudian kita tambahkan ekuiti, atau memang infrastrukturnya diserahkan kepada pemerintah, ini dua opsi yang kita tawarkan,” jelas Dony.

    Ia menegaskan, Danantara berkomitmen agar operasional KCIC tetap berjalan optimal karena memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dengan trafik penumpang yang kini mencapai 20.000–30.000 orang per hari.

    Selain itu, Danantara juga memperhatikan keberlangsungan bisnis KAI yang melayani 1,4 juta penumpang setiap hari.

    Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah alternatif, termasuk kemungkinan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC sebagai aset negara dengan skema Badan Layanan Umum (BLU).

    “Intinya, kita ingin KCIC berjalan dengan baik sekaligus menjaga kualitas layanan kereta api nasional agar semakin meningkat,” pungkas Dony.

  • Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Oleh:R Haidar Alwi

    SPEKULASI yang dilontarkan purnawirawan TNI Sri Radjasa Chandra tentang adanya “agenda tersembunyi” di balik pertemuan mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 4 Oktober 2025 jelas tidak berdasar.

    Spekulasi tersebut juga berpotensi menimbulkan distorsi persepsi publik terhadap dinamika kenegaraan yang seharusnya dijaga marwah dan rasionalitasnya.

    Menyebut bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo demi mengamankan pintu terakhir di tengah berbagai kasus yang dihadapinya adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta, lebih menyerupai narasi insinuatif yang mengaburkan logika politik dan hukum negara.

    Dalam negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, penunjukan dan pemberhentian Kapolri bukan produk barter politik, tetapi mekanisme formal yang melewati pertimbangan institusional dan etika pemerintahan.

    Pernyataan seperti itu justru mengandung risiko serius terhadap stabilitas opini publik.

    Ia menggeser ruang dialog publik dari argumentasi objektif menuju rumor politis yang menstigmatisasi lembaga negara, terutama Polri, seolah-olah alat politik personal.

    Padahal, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri sedang berupaya keras menjalankan transformasi kelembagaan, menegakkan keadilan restoratif, dan memulihkan kepercayaan publik melalui langkah-langkah profesional dan humanis.

    Menyandarkan opini publik pada spekulasi tanpa bukti hanya memperlemah legitimasi institusi yang tengah berjuang memperbaiki diri.

    Para purnawirawan TNI semestinya menjadi panutan dalam menjaga etika berwacana dan kedewasaan politik di ruang publik.

    Reputasi mereka dibangun dari disiplin militer dan semangat pengabdian pada negara, bukan pada penggiringan opini yang bersifat destruktif.

    Karena itu, sudah selayaknya tokoh-tokoh TNI lebih arif dalam menilai dan menyampaikan pandangan yang menyentuh lembaga-lembaga strategis negara seperti Polri.

    Kritik konstruktif tentu dibutuhkan, tetapi harus berbasis data, disampaikan dengan bahasa yang membangun, bukan dengan insinuasi yang memperuncing persepsi publik.

    Kehati-hatian ini penting agar publik tidak membaca adanya agenda terselubung di balik serangkaian pernyataan yang bernada sinis terhadap Kapolri maupun institusi Polri.

    Bila pola ini terus berulang, bisa muncul kesan bahwa sebagian purnawirawan TNI sengaja digunakan atau dibiarkan menjadi corong untuk melemahkan citra Polri dan pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Situasi semacam itu bukan hanya merugikan Polri, tetapi juga merusak harmoni dan soliditas antar-institusi pertahanan dan keamanan negara (TNI-Polri).

    Dalam konteks relasi sipil-militer modern, tanggung jawab moral para purnawirawan TNI bukan lagi berada pada medan tempur, tetapi pada ruang moral kebangsaan: menjaga agar opini publik tidak disesaki prasangka, menjaga agar negara tetap berdaulat atas kebenaran, bukan atas rumor.

    Maka, kebijaksanaan dalam berbicara tentang institusi negara adalah bentuk tertinggi dari patriotisme.

    (Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)