Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Usai Heboh Sosok Misterius J, Raja Juli Ungkap Tokoh Berinisial R yang Segera Bergabung ke PSI

    Usai Heboh Sosok Misterius J, Raja Juli Ungkap Tokoh Berinisial R yang Segera Bergabung ke PSI

    GELORA.CO   – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum berhenti membuat publik penasaran. Usai muncul inisial J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, kini muncul inisial Mr. R, yang juga membuat publik penasaran. Sosok R itu bakal bergabung ke PSI.

    Seperti diketahui sampai saat ini publik masih dibuat penasaran dengan sosok berinisial J yang tercantum di daftar kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030.

    Selain sosok J, Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga menyebut terdapat sosok Mr. R yang ditunggu masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

    Munculnya sosok Mister R itu diungkapkan Raja Antoni dalam Acara Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi, di Makassar pada Sabtu (11/10) malam.

    Sambil tertawa, Raja mengatakan sosok Mister R merupakan sosok di Sulawesi Selatan yang sedang ditunggu bergabung dalam PSI.

    “Di Jakarta sekarang menunggu siapa Mister J. Kalau di Sulawesi Selatan sedang menunggu siapa Mister R. Ah, masuk itu barang,” ujar Raja Juli yang disambut riuh tepuk tangan oleh peserta. Dia tidak merinci lebih jauh siapa sosok Mister R yang dimaksud. 

    Pada kesempatan tersebut Raja mengingatkan agar alumni HMI tetap berkiprah dalam ranah politik dengan partai pilihan masing-masing. Namun tidak membawa-bawa Islam sebagai alat politik. “Jangan seret Islam sebagai kendaraan politik belaka,” ujarnya.

    Raja Juli yang juga Menteri Kehutanan itu mengatakan, alumni HMI boleh berada di partai manapun. Tanpa ada sinisme menganggap diri paling baik dan menganggap paling benar.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI yang juga Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

    Terkait dengan pindahnya politisi ke PSI, sebelumnya juga ramai jadi perbincangan. Misalnya ada Ahmad Ali, sosok elite Nasdem yang pindah ke PSI. Dia sekarang duduk sebagai Ketua Harian DPP PSI.

    Ahmad Ali sebelumnya adalah pengurus Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menyeberang ke PSI setelah mendengarkan pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo publik penasaran. Usai muncul inisial J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, kini muncul inisial Mr. R, yang juga membuat publik penasaran. Sosok R itu bakal bergabung ke PSI.

    Seperti diketahui sampai saat ini publik masih dibuat penasaran dengan sosok berinisial J yang tercantum di daftar kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030.

    Selain sosok J, Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga menyebut terdapat sosok Mr. R yang ditunggu masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

    Munculnya sosok Mister R itu diungkapkan Raja Antoni dalam Acara Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi, di Makassar pada Sabtu (11/10) malam.

    Sambil tertawa, Raja mengatakan sosok Mister R merupakan sosok di Sulawesi Selatan yang sedang ditunggu bergabung dalam PSI.

    “Di Jakarta sekarang menunggu siapa Mister J. Kalau di Sulawesi Selatan sedang menunggu siapa Mister R. Ah, masuk itu barang,” ujar Raja Juli yang disambut riuh tepuk tangan oleh peserta. Dia tidak merinci lebih jauh siapa sosok Mister R yang dimaksud. 

    Pada kesempatan tersebut Raja mengingatkan agar alumni HMI tetap berkiprah dalam ranah politik dengan partai pilihan masing-masing. Namun tidak membawa-bawa Islam sebagai alat politik. “Jangan seret Islam sebagai kendaraan politik belaka,” ujarnya.

    Raja Juli yang juga Menteri Kehutanan itu mengatakan, alumni HMI boleh berada di partai manapun. Tanpa ada sinisme menganggap diri paling baik dan menganggap paling benar.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI yang juga Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

    Terkait dengan pindahnya politisi ke PSI, sebelumnya juga ramai jadi perbincangan. Misalnya ada Ahmad Ali, sosok elite Nasdem yang pindah ke PSI. Dia sekarang duduk sebagai Ketua Harian DPP PSI.

    Ahmad Ali sebelumnya adalah pengurus Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menyeberang ke PSI setelah mendengarkan pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo

  • Iwan Fals Soal Ijazah Jokowi dan Gibran: Kalau Palsu Gimana?

    Iwan Fals Soal Ijazah Jokowi dan Gibran: Kalau Palsu Gimana?

    GELORA.CO -Musisi kondang Virgiawan Listianto alias Iwan Fals turut angkat suara terkait polemik keaslian ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan kembali ramai diperbincangkan publik.

    Melalui akun media sosial pribadinya, Iwan Fals menulis komentar bernada reflektif sekaligus satir yang langsung menyedot perhatian warganet.

    “Terus kalau nanti terbukti ijazah Jokowi & Gibran asli, Roy Suryo cs kan masuk penjara ya, nah kalau palsu gimana?” tulis Iwan lewat akun X miliknya, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Ungkapan pelantun Bongkar itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk kegelisahan atas berlarut-larutnya polemik yang tak kunjung menemukan kejelasan hukum. 

    Iwan seolah menantang publik untuk melihat persoalan ini secara adil bahwa kebenaran mestinya dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan sekadar opini di ruang publik.

    Pernyataan Iwan juga memancing ragam tanggapan. Sebagian warganet menganggap komentarnya mewakili suara publik yang jenuh terhadap tarik-menarik narasi antara pihak yang menuduh dan pihak yang membela. 

    Sebagian lainnya mengapresiasi Iwan karena tetap menjaga nada netral, tidak memihak, namun menuntut kejelasan dan tanggung jawab hukum yang setara.

    Komentar Iwan Fals menambah panjang deretan suara publik yang menuntut transparansi, sekaligus mengingatkan bahwa penyelesaian polemik semacam ini seharusnya berada di tangan penegak hukum, bukan di arena perdebatan politik semata.

  • Sudah Benar Prabowo Tidak Talangi Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Sudah Benar Prabowo Tidak Talangi Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi

    GELORA.CO -Langkah pemerintahan Prabowo Subianto yang tidak akan mengambil alih atau menalangi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi dianggap sebagai keputusan yang tepat dan patut diapresiasi.

    “Keputusan Menteri Keuangan Purbaya yang menegaskan tidak akan mengambil alih atau menalangi utang proyek Whoosh atau kereta cepat Jakarta-Bandung adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi,” kata Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Menurut Hasanuddin, sikap pemerintah tersebut menunjukkan ketegasan negara dalam menempatkan proyek infrastruktur strategis sebagai urusan business-to-business atau B to B, sehingga tidak menjadi beban fiskal pemerintah atau resiko negara.

    “Proyek tersebut adalah tanggung jawab korporasi BUMN terkait, dan menjadi ujian bagi tata kelola profesional serta kemandirian finansial entitas usaha milik negara,” terang Hasanuddin.

    Hasanuddin mengatakan, reformasi kelembagaan dan penguatan peran BUMN hanya akan berhasil apabila semangat dasarnya adalah “BUMN menopang negara, bukan negara menopang BUMN”.

    Untuk itu, BUMN harus menjadi sumber kemandirian ekonomi nasional, bukan alat kepentingan politik atau proyek penyelamatan korporasi dan bisnis pejabatnya.

    Karena kata Hasanuddin, dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik, BUMN akan menjadi instrumen strategis menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan mandiri secara finansial.

    “Hemat kami, dalam masa transisi ini, penegak hukum harus terlibat aktif baik dalam pencegahan maupun penindakan dari upaya mencari untung dari BUMN atau menyebabkan BUMN merugi karena tindakan curang. Dalam hal ini KPK dapat turun secara aktif, diminta ataupun tidak karena merupakan jurisdiksinya, apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sikapnya agar BUMN diawasi,” pungkas Hasanuddin. 

  • Disertasi Dekan Fisipol UGM Tak Pernah Sebut Jokowi Sebagai Alumnus

    Disertasi Dekan Fisipol UGM Tak Pernah Sebut Jokowi Sebagai Alumnus

    GELORA.CO -Polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, hingga kini belum juga mereda. Isu tersebut terus memicu perdebatan publik, baik di ruang akademik maupun media sosial.

    Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini menjadi rohaniwan di Amerika Serikat, Romo Stefanus Hendrianto, turut menyoroti hal tersebut. Ia mengaitkan isu ini dengan temuan menarik dalam disertasi akademik yang membahas perjalanan politik Jokowi di Solo.

    “Disertasi Wawan Mas’udi, Dekan FISIPOL UGM, menulis The Rise of Jokowi in Solo. Setelah saya baca beberapa kali, yang menarik, dalam disertasi itu sama sekali tidak ada penulisan Jokowi sebagai alumnus UGM,” ungkap Romo Stefanus, di kanal Youtube Refly Harun, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Menurutnya, absennya penyebutan Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada dalam karya ilmiah yang cukup komprehensif itu menimbulkan pertanyaan tersendiri.

    “Disertasi itu panjang, ratusan halaman, tapi tidak ada satu pun bagian yang menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM. Ini menarik,” lanjutnya.

    Romo Stefanus juga menyinggung adanya kutipan dalam disertasi tersebut yang merujuk pada artikel Solopos mengenai seorang calon wali kota Solo yang sempat bermasalah dengan persyaratan administratif.

    “Dia mengutip artikel Solopos soal ada calon wali kota Solo yang waktu itu persyaratannya kurang. Apakah itu Jokowi, saya juga kurang jelas. Saya tidak bisa memverifikasi artikel Solopos tersebut,” tuturnya.

    Meski tidak secara langsung menuduh, Romo Stefanus menilai hal-hal seperti ini menunjukkan pentingnya transparansi dan mekanisme verifikasi dokumen publik, khususnya bagi pejabat tinggi negara.

  • Lulusan Akmil 2023, Letda Fauzi Perwira Muda TNI asal Pangkep Gugur Ditembak OPM di Kiwirok

    Lulusan Akmil 2023, Letda Fauzi Perwira Muda TNI asal Pangkep Gugur Ditembak OPM di Kiwirok

    GELORA.CO  – Perwira muda TNI berpangkat Letnan Dua (Inf) Fauzi Ahmad Sulkarnain gugur saat bertugas di Papua. Dia tertembak dalam kontak senjata dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Sabtu (11/10/2025).

    Peristiwa bermula saat Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 753/AVT berpatroli rutin untuk pengamanan perbatasan di wilayah Kiwirok. Tanpa diduga, pasukan TNI mendapat serangan mendadak dari kelompok bersenjata OPM yang bersembunyi di area perbukitan.

    Baku tembak berlangsung cukup sengit di medan berat dan sulit dijangkau. Di tengah pertempuran itu, Letda Fauzi Ahmad Sulkarnain tertembak hingga akhirnya gugur di lokasi kejadian.

    “Telah terjadi kontak tembak antara Batalyon 753 dengan OPM di wilayah Kiwirok, dengan korban satu gugur atas nama Letda Fauzi (kena bagian kepala),” demikian laporan internal TNI dikutip dari iNews Celebes, Minggu (12/10/2025).

    Tim Satgas segera mengevakuasi jenazah Letda Fauzi Ahmad Sulkarnain, prajurit TNI gugur menggunakan helikopter ke RS Marthen Indey, Jayapura, untuk penanganan lebih lanjut seusai kontak tembak.

    Jenazah akan dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, guna dimakamkan secara militer. Hingga saat ini, TNI belum merilis pernyataan resmi terkait detail kronologi maupun kemungkinan korban dari pihak lawan.

    Kiwirok merupakan salah satu wilayah rawan konflik di Papua Pegunungan. Aksi penyerangan bersenjata oleh OPM beberapa kali terjadi di kawasan ini, menargetkan pos pengamanan dan patroli TNI-Polri.

    Diketahui, almarhum Letda Inf Fauzi Ahmad Sulkarnain merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 2023, yang dikenal cerdas, disipli dan berdedikasi tinggi terhadap tugas. Dia tercatat sebagai lulusan SMA Negeri 11 Pangkep.

    Semasa sekolah, almarhum dikenal sebagai sosok teladan dan berprestasi. Dia pernah menjabat sebagai ketua paskibra, aktif dalam kegiatan keagamaan. Ungkapan duka cita membanjiri media sosial dari para guru dan rekan seangkatanny atas kejadian ini

  • Pelajar SMA Dilarang Ujian karena Belum Bayar SPP, Kepsek Dicopot Usai Video Viral

    Pelajar SMA Dilarang Ujian karena Belum Bayar SPP, Kepsek Dicopot Usai Video Viral

    GELORA.CO – Viral di media sosial seorang pelajar SMA dilarang sekolah karena belum bayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

    SPP yaitu biaya yang dibayarkan oleh peserta didik kepada lembaga pendidikan sebagai bagian dari kontribusi terhadap operasional dan pengembangan sekolah.

    SPP digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti pembayaran honor guru, pemeliharaan fasilitas, pengadaan alat tulis, dan kegiatan ekstrakurikuler.

    Besaran SPP bisa berbeda-beda tergantung kebijakan sekolah, jenjang pendidikan, dan wilayah. 

    Di sekolah negeri, SPP bisa digratiskan atau disubsidi pemerintah. Di sekolah swasta, SPP biasanya ditentukan oleh yayasan atau pengelola sekolah.

    SPP diatur dalam berbagai regulasi pendidikan, termasuk Permendikbud dan peraturan daerah. Dalam beberapa kasus, istilah SPP diganti dengan “iuran bulanan” atau “biaya pendidikan rutin”.

    Kadang SPP menjadi sorotan jika dianggap terlalu tinggi, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan.

    Oleh karena itu, pengelolaan SPP harus akuntabel dan terbuka kepada orang tua siswa.

    Salah satu di antaranya yang terjadi di SMA Negeri 1 Gunungsitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara.

    Beredar video seorang pelajar menangis karena disebut tidak diizinkan mengikuti ujian tengah semester.

    Dalam video itu, siswi berinisial K mengaku tidak diizinkan mengikuti ujian oleh wali kelasnya karena belum membayar SPP selama empat bulan.

    K bahkan sempat meminta izin untuk menyicil pembayaran, namun ditolak.

    K tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan kartu ujiannya ditahan oleh wali kelas. 

    K akhirnya ikut bekerja di rumah makan untuk menambah penghasilan keluarga.

    Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengatakan, K kini telah mengikuti ujian.

    “Anak kita itu tetap mengikuti ujian. Tadi saya cek dan berkoodinasi langsung dengan Kacabdis,” ujarnya.

    Alexander mengatakan, K tidak terhalang untuk mengikuti ujian semester, meskipun ia mengakui bahwa K memiliki tunggakan SPP sebesar Rp 40.000 per bulan, yang kini telah diselesaikan.

    “Saya cek dan koordinasi langsung dengan kacabdis di sana. Dari bukti yang didapati, peruntukan SPP ini ada untuk ASN, ini dia pelanggarannya,” kata Alexander saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).

    Kepala Sekolah SMAN 1 Gunungsitoli dicopot atas dugaan penyelewengan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 

    Selain penyelewengan dana SPP, Kepsek ini juga dicopot gegara kasus siswi tidak ikut ujian gegara belum bayar uang komite.  

    Alexander Sinulingga mengatakan, langkah itu diambil setelah pihaknya menindaklanjuti laporan dan informasi terkait kasus siswi berinisial K, yang viral karena disebut tidak bisa mengikuti ujian lantaran belum membayar SPP.

    Menurut Alexander, kepala sekolah tersebut dinonaktifkan sementara waktu untuk memudahkan proses pemeriksaan.

    “Ini akan kami lakukan pemeriksaan. Sembari itu, dia kita nonaktifkan dulu. Kalau terbukti, akan dicopot permanen,” tegasnya.

    Viral di Medsos

    Viral di media sosial video yang menarasikan seorang siswi kelas X SMAN 1 Gunungsitoli, Sumatera Utara, berinisial K, dilarang mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) karena belum membayar uang komite sebesar Rp 40.000 per bulan.

    Kisah ini mencuat setelah diunggah sejumlah akun di Instagram dan Tiktok pada Rabu (8/10/2025).

    Dalam video yang dibagikan, sang ibu, Hasmidar Harefa, menangis menceritakan perjuangannya agar anaknya bisa terus sekolah meski kondisi ekonomi pas-pasan.

    Ia bekerja di sebuah rumah makan dan mengaku belum sempat melunasi uang komite sekolah.

    “Bukan tidak dibayar, kalau boleh dibantu saya cicil,” kata Hasmidar dalam video yang diunggah akun tersebut.

    “Dan anak saya sudah memohon kepada wali kelasnya, saat ibunya gajian nanti dilunasi,” ujarnya.

    Namun, permintaan tersebut tak digubris.

    Perwakilan SMAN 1 Gunungsitoli, Otenieli, mengatakan, tidak ada aturan yang melarang siswa ikut ujian hanya karena belum membayar uang komite.

    “Sekalipun belum membayar, ada yang sampai sekarang belum membayar tetapi mereka ujian,” ungkapnya.

    “Sekolah wajib mengikutkan mereka ujian. Tidak ada alasan masalah sumbangan tersebut,” kata Otenieli.

    Ia menambahkan, sekolah tidak pernah memberi perintah agar wali kelas menahan siswa karena belum membayar sumbangan

  • Akun Medsos Tuding AHY Salip Mobil Sri Sultan HB X Pakai Tot Tot Wuk Wuk, Kemenko Infrastruktur Bantah

    Akun Medsos Tuding AHY Salip Mobil Sri Sultan HB X Pakai Tot Tot Wuk Wuk, Kemenko Infrastruktur Bantah

    GELORA.CO  – Sebuah video yang memperlihatkan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi viral di media sosial.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pun ikut memberi klarifikasi atas video tersebut. Lantaran sejumlah narasi yang beredar di media sosial menuding Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono berada di rombongan itu.  

    Momen tersebut terjadi di sebuah persimpangan sebuah jalan raya, ketika mobil Sultan tengah berhenti karena lampu merah.

    Dalam video yang beredar di media sosial, tampak mobil hitam bermerk Lexus dengan plat nomor AB 10 NDX yang diduga ditumpangi Sultan HB X berhenti bersama kendaraan lain.

    Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli polisi dengan sirene meraung melintas dari arah belakang, mengawal sejumlah kendaraan yang kemudian menyalip rombongan Sultan.

    Aksi rombongan yang disebut warganet sebagai tot tot wuk wuk itu sontak menuai perhatian publik. Peristiwa dalam video itu diduga terjadi pada Rabu, 8 Oktober 2025.

    Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda Jogjakarta, Ditya Nanaryo Aji membenarkan bahwa mobil dalam video tersebut merupakan kendaraan pribadi milik Sri Sultan HB X.

    Menurut dia, saat itu Sultan HB X tengah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    “Betul, kendaraan tersebut memang milik Sri Sultan HB X. Beliau menggunakan kendaraan pribadi saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Karangmojo, Gunungkidul,” kata Ditya kepada wartawan, Minggu (12/10).

    Ditya juga mengonfirmasi bahwa Sultan memang berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah, sementara sejumlah kendaraan lain yang dikawal polisi melaju melewati persimpangan. Namun, tidak diketahui pastinya rombongan mana yang menyalip mobil Sultan HB X.

    Terkait hal itu, Staf Khusus Menko Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra memastikan rombongan kendaraan menggunakan pengawalan dengan menyalip Sultan HB X bukan iring-iringan Menteri AHY.

    “Kalau ada yang membuat pernyataan bahwa itu rombongan Menko AHY, tentu tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasar. Pak Menko AHY sudah meninggalkan tempat sekitar 30 menit lebih awal mendahului Sri Sultan. Jadi, tidak mungkin Pak Menko AHY malah tertinggal dan harus mendahului Sri Sultan di lampu merah seperti terlihat di video,” ujar Herzaky dalam keterangannya

  • Kementerian PU Mau Bangun Lagi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Pakai APBN, Komisi XI DPR: Urus IMB Dulu

    Kementerian PU Mau Bangun Lagi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Pakai APBN, Komisi XI DPR: Urus IMB Dulu

    GELORA.CO – – Komisi XI DPR menyoroti rencana Kementerian Pekerjaan Umum membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk menggunakan dana APBN.

    Legislator mengingatkan agar sebelum rencana dijalankan, izin mendirikan bangunan (IMB) atau yang kini disebut sebagai persetujuan bangunan gedung (PBG) bisa diurus terlebih dahulu hingga tuntas.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, saat ini baru sekitar 52 persen pesantren di Indonesia yang memiliki IMB. Itu menjadi salah satu problem yang harus segera dituntaskan.

    “Syaratnya menurut saya seperti itu. Karena kan begini, kalau izin membangunnya tidak dikeluarkan, tiba-tiba membangun, kemarin sempat trending anak-anak dipekerjakan untuk membangun pondok seperti itu,” tutur Fauzi, Sabtu (11/10) sebagaimana dilansir dari Antara.

    Menurut dia, pendataan IMB bisa dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang telah ditugaskan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin, sapaan Muhaimin, diminta mengatur regulasi bantuan maupun IMB yang belum terdata.

    Ketiadaan IMB pada saat pendirian sebuah gedung, terutama ponpes, menurut Fauzi memiliki dampak yang luar biasa.

    “Kalau ada IMB itu kan jelas gitu loh. Lokasi tanah, bangunannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, amdal-nya seperti apa gitu loh,” jelas politikus Partai Nasdem itu.

    Karena itu, sebelum pembangunan kembali ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk, berbagai izin seperti IMB harus diverifikasi lantaran merupakan bagian dari fasilitas pendidikan nasional.

    Ia pun menyatakan sah-sah saja apabila APBN digunakan untuk membantu pembangunan kembali ponpes, selama syarat IMB dipenuhi. Apalagi anggaran pendidikan tahun ini merupakan yang terbesar, yakni mencapai Rp 735 triliun.

    Selain itu, menurut dia, ambruknya ponpes di Sidoarjo merupakan musibah yang tidak diinginkan siapa pun sehingga perlu dibantu.

    Namun, agar tidak menimbulkan kesenjangan dengan sekolah negeri yang juga butuh dana untuk perbaikan infrastruktur, menurut Fauzi pemerintah bisa membuat kebijakan agar bantuan APBN dialokasikan untuk membangun kembali ponpes di Sidoarjo yang tidak mampu.

    “Porsinya bisa diatur gitu loh, jadi tidak seluruh pondok pesantren,” ucap Fauzi

    Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, bantuan rehabilitasi bangunan pondok pesantren hanya akan diberikan kepada ponpes yang tidak mampu.

    “Yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan, kita bantu,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/10).

    Kemudian kriteria lainnya adalah jumlah santrinya banyak dan tingkat kerawanan bangunannya tinggi.

    “Jumlah santrinya harus di atas 1.000 santri. Memiliki kerawanan ancaman yang membahayakan kenyamanan belajar-mengajar,” kata Muhaimin.

  • Serakahnomics Ibarat Penjajahan Gaya Baru yang Harus Dilawan

    Serakahnomics Ibarat Penjajahan Gaya Baru yang Harus Dilawan

    GELORA.CO -Ketua Umum Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, menyerukan perlawanan terhadap sistem ekonomi rakus yang ia sebut sebagai Serakahnomics.

    Hal itu disampaikan Agus Jabo dalam pidatonya saat peluncuran Kepengurusan Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di Clay Caffee, Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.

    “Saya tidak menduga anak-anak muda LMND seideologis ini. Melihat kalian, api semangat perjuangan saya menyala kembali,” ujar Agus Jabo disambut tepuk tangan meriah peserta acara.

    Menurutnya, LMND memiliki energi dan ketajaman berpikir untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Ia menegaskan, organisasi mahasiswa itu harus menjadi pilar utama PRIMA dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kemandirian nasional.

    Agus Jabo juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan spiritual dan ideologis dengan leluhur bangsa. Sebab, kata dia, salah satu taktik penjajahan Barat adalah memutus generasi muda dari akar sejarah dan nilai perjuangan pendahulunya.

    “Kita tidak boleh lepas dari leluhur-leluhur kita. Dari merekalah kita mewarisi keberanian, kemandirian, dan martabat bangsa,” tegasnya.

    Ia menilai penjajahan ekonomi saat ini hanyalah bentuk baru dari kolonialisme lama. Dulu penjajah datang membawa senjata, sekarang mereka datang membawa modal dan utang. 

    “Tapi hakikatnya sama, merampas kekayaan bangsa,” ujarnya.

    Agus Jabo menjelaskan, istilah Serakahnomics menggambarkan sistem ekonomi rakus yang menindas rakyat dan berakar sejak masa VOC. 

    “Pelopor Serakahnomics itu adalah VOC. Setelah kemerdekaan, sistem itu berganti rupa, tapi semangat kerakusannya tetap sama,” katanya.

    Kini, lanjutnya, Serakahnomics menjelma dalam tiga kekuatan besar yaitu imperialisme asing, oligarki keluarga kaya, dan birokrasi korup. 

    “Bayangkan, 56 juta hektar tanah bersertifikat hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Itu bukan sekadar ketimpangan, itu kejahatan ekonomi terhadap rakyat!” tegasnya.

    Agus Jabo pun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengaudit dan mengambil kembali tanah-tanah yang dikuasai segelintir pihak demi kepentingan negara.

    Menurutnya, cara paling efektif melawan Serakahnomics adalah dengan kembali pada ajaran Trisakti Bung Karno yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

    “Pasal 33 UUD 1945 adalah hantu bagi kaum Serakahnomics. Ia menolak kapitalisme, liberalisme, dan imperialisme,” ujarnya.

    Agus Jabo juga menyerukan agar mahasiswa dan kaum muda berani terlibat dalam perjuangan politik. Baginya, perjuangan tertinggi adalah perjuangan politik. 

    “Jika kita ingin mengubah sistem, maka harus menggunakan partai politik sebagai wadah perjuangan rakyat,” katanya.

    Menutup pidatonya, Agus Jabo menyerukan semangat juang kepada generasi muda. Anak muda harus berani, karena kita dilahirkan untuk berbakti kepada ibu pertiwi.

    “Mari kita bersatu, mari kita berjuang, usir Serakahnomics dari bumi pertiwi ini. Menangkan Pancasila, bangun Indonesia yang berdikari, adil, dan makmur!” pungkasnya. 

  • BUMN Harus Bebas dari Konflik Kepentingan Pejabat

    BUMN Harus Bebas dari Konflik Kepentingan Pejabat

    GELORA.CO -Dalam fase reformasi kelembagaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola secara independen dan profesional, dijauhkan dari konflik kepentingan atau conflic of interest bisnis pribadi pejabat BP BUMN maupun BPI Danantara.

    Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin BUMN sejak awal membawa mandat historis dan konstitusional sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola kekayaan nasional.

    “BUMN tidak hanya mewarisi aset-aset korporasi eks kolonial, tetapi juga tumbuh menjadi sektor usaha strategis yang menopang kemandirian ekonomi dan pembangunan nasional,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Saat ini kata Hasanuddin, BUMN dituntut tidak sekadar bertahan, tetapi menopang negara, menyumbang keuntungan, dan menghasilkan pendapatan bagi kas negara.

    Sehingga, pembentukan BP BUMN dan BPI Danantara merupakan langkah struktural yang diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut agar pengelolaan aset negara dan investasi nasional berjalan profesional, produktif, dan berdaya saing.

    “Dalam arsitektur ekonomi nasional, BUMN merupakan salah satu tiang penyangga utama. Melalui kinerja korporasi yang sehat, BUMN diharapkan mampu memperkuat kemandirian keuangan negara, mengurangi ketergantungan fiskal, dan menjadi motor pembangunan yang berkelanjutan,” terang Hasanuddin.

    Namun kata Hasanuddin, keberhasilan misi tersebut sangat bergantung pada status dan tata kelola BUMN itu sendiri, apakah benar-benar dikelola sebagai entitas bisnis yang profesional, dengan kepemilikan negara yang tegas dan bebas dari intervensi non-struktural.

    “Hal paling penting dalam fase reformasi kelembagaan saat ini adalah mewujudkan zero intervensi terhadap BUMN. BUMN harus dikelola secara independen dan profesional, dijauhkan dari konflik kepentingan (conflic of interest) bisnis pribadi pejabat BP BUMN maupun BPI Danantara,” jelas Hasanuddin.

    Untuk itu kata Hasanuddin, kemandirian manajerial adalah syarat utama agar lembaga-lembaga tersebut mampu menumbuhkan kepercayaan publik dan dunia usaha.

    “Karena itu, pejabat yang menduduki posisi strategis di BP BUMN dan BPI Danantara harus memiliki latar belakang profesional dan teknokratik, bukan politik transaksional dan memiliki grup bisnis swasta,” pungkas Hasanuddin.