Author: Gelora.co

  • Gibran Ditanya soal Optimalisasi CPNS Jawabnya ‘Nanti yah’, Yusuf Muhammad: Ini Terlihat Kosong

    Gibran Ditanya soal Optimalisasi CPNS Jawabnya ‘Nanti yah’, Yusuf Muhammad: Ini Terlihat Kosong

    GELORA.CO –  YouTuber Yusuf Muhammad memberikan respons keras soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ini berkaitan soal respon Wapres Gibran saat mendapatkan pertanyaan soal CPNS optimalisasi.

    Sebelumnya, video terkait Wapres Gibran yang dapat pertanyaan soal pesan-pesan CPNS yang dapat optimalisasi.

    “Bapak ijin boleh pesan-pesan untuk CPNS optimalisasi bapak?,” tanya seorang perempuan dalam rekaman di video tersebut.

    “Mau optimalisasi, mau RRI, nanti yah,” balas Gibran.

    Respons inilah yang kemudian disorot tajam Yusuf Muhammad lewat unggahan di akun Threads pribadinya.

    Ia menyebut Gibran seolah-olah sama sekali tidak tahu soal CPNS Optimalisasi ini.

    “Entah apa yang ada dalam pikiran Wapres kita. Gibran ini terlihat kosong,” katanya dikutip Rabu (15/10/2025).

    “Jujur saya curiga apa benar-benar dia tidak paham dengan apa itu CPNS Optimalisasi,” sebutnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut setidaknya jika tidak ada yang mampu diungkap ia berharap Gibran bisa memberikan pesan singkat.

    Menurutnya pesan yang disampaikan tidak harus panjang. Setidaknya ada pesan yang disampaikan apa susahnya.

    “Padahal kalau dia tidak paham setidaknya bisa memberikan semangat dan sehat selalu yah,” jelasnya.

    “Harus bisa Gibran menyampaikan pesan singkat seperti itu, apa susahnya,” terangnya.

  • Viral Komplotan Penculik Siksa Pembeli Mobil di Tangsel, Ditemukan Senpi-Seragam Polisi

    Viral Komplotan Penculik Siksa Pembeli Mobil di Tangsel, Ditemukan Senpi-Seragam Polisi

    GELORA.CO – Sebuah video berisi komplotan penculik yang menyiksa pembeli mobil di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel) viral di media sosial. Tiga pria menjadi korban tersebut mendapat penyiksaan dari para pelaku. 

     

    Video yang diunggah akun Instagram @wargajakarta itu memperlihatkan tiga pria duduk berbaris tanpa mengenakan baju yang punggungnya terluka dengan saling mengoles balsem.

     

    Berdasarkan keterangan akun tersebut peristiwa bermula saat sepasang suami istri (pasutri) berniat membeli mobil dan bertemu pelaku di wilayah Pondok Aren, Tangsel. Saat pertemuan berlangsung, pasutri dan dua rekannya dibawa ke sebuah rumah oleh sekelompok pria tersebut di Perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangsel.

     

    “Di lokasi itu, tiga pria korban mengalami penganiayaan, sementara sang istri berhasil melarikan diri setelah dua hari disekap oleh para pelaku,” tulis akun tersebut dikutip Rabu, 15 Oktober 2025. 

    Sementara Erlangga, Ketua RT 14 Perumahan Taman Mangu Indah mengatakan di rumah yang dijadikan tempat penganiayaan oleh kelompok tersebut telah dilakukan penggeledahan oleh kepolisian. Penggeledahan itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, Senin, 13 Oktober 2025.

     

    “Kemarin saya datang itu untuk proses penggeledahan rumah oleh tim Resmob, ditemukan beberapa stel seragam polisi dan satu pucuk senjata rakitan dan 6 butir peluru. Yang diamankan total 5 orang dan 3 korban. Dari 5 itu, 1 wanita dan 4 laki-laki,” ujar Erlangga.

     

    Erlangga menuturkan berdasarkan informasi yang diterimanya, penangkapan itu terkait penyekapan. Kelompok tersebut tinggal di rumah tersebut atas izin dari keponakan salah satu pelaku. 

     

    “Awalnya itu penyekapan sampai kemudian polisi menemukan video 3 orang yang luka-luka itu. Ternyata itu ada penyiksaan, itu baru diketahui ketika lagi penggeledahan rumah,” kata Erlangga.

     

    Sementara Polda Metro Jaya telah menangkap tiga pelaku penyiksaan dalam kasus penculikan dengan modus jual beli mobil di wilayah Pondok Aren, Tangsel.

     

    “Ada tiga orang yang diamankan, selanjutnya didalami dan dikembangkan. Ketiga pelaku berpura-pura sebagai pembeli mobil. Kemudian mendatangi korban, korban yang berencana menjual mobil, kemudian dilakukan penganiayaan,” Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ary Syam Indradi.

     

    Berdasarkan pemantauan Metrotvnews.com di rumah yang dijadikan penyekapan tersebut terdapat satu unit mobil Kijang Innova dengan berplat kepolisian terparkir di garasi rumah itu. Selain itu, beberapa kendaraan roda dua pun terparkir di garasi rumah yang telah sepi usai adanya penangkapan itu.

  • Pemerasan hingga Korupsi dan Konsekuensi Jika Tak Ikut Arus Pimpinan

    Pemerasan hingga Korupsi dan Konsekuensi Jika Tak Ikut Arus Pimpinan

    GELORA.CO –  Eks Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Purn Dharma Pongrekun menyinggung soal budaya di tubuh institusi Polri.

    Awalnya, dia menyebut bahwa hal yang didapatnya dari pendidikan di akademi kepolisian (dulu AKABRI) tak mampu membendung arus kuat yang terjadi di tubuh Korps Bhayangkara.

    “Setelah kami selesai ternyata teori-teori yang kami dapatkan, latihan-latihan yang kami dapatkan tidak mampu untuk mengatasi kekuatan daripada arus (di dalam tubuh Polri) itu sendiri, arus budaya organisasi,” ujarnya dalam perbincangan di Podcast Forum Keadilan TV yang diunggah pada Rabu, 15 Oktober 2025.

    Dia lantas memberi contoh budaya di tubuh Polri. Menurutnya, budaya tersebut kerap jadi perdebatan di masyarakat.

    “Seperti yang diributkan masyarakat, masih ada pemerasan, ada korupsi, ada kekerasan dan sebagainya,” ungkapnya.

    Hal itu, kata dia, menjadi persoalan. Jika hal itu tidak ada, lanjutnya, tidak akan ada masalah terkait reformasi Polri.

    Dharma Pongrekun mengaku, dirinya ingin menjadi polisi yang baik. Namun, rasa aman sebagai anak buah atau anggota Polri sangat ditentukan oleh value yang dibangun oleh pimpinannya.

    “Rasa aman daripada anggota untuk dia tetap bertahan di organisasi tersebut dengan nyaman adalah mengikuti value. Kalau tidak nanti akan disebut ‘kamu melawan arus’” ujarnya.

    Arus tersebut, kata dia, tak kasat mata. Namun, apa yang terjadi di dalamnya ibarat ‘kerbau yang dicucuk hidungnya’ dan ada konsekuensi jika tak mengikuti arus tersebut.

    “Tampias, tergeser dari harapan-harapan yang dianggap mampu atau bisa untuk mewarnai atau memperbaiki organisasi, otomatis,” tandasnya.***

  • Biaya Naik Tiga Kali Lipat, Uangnya ke Mana?!

    Biaya Naik Tiga Kali Lipat, Uangnya ke Mana?!

    GELORA.CO – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali bikin publik tercengang. Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu.

    Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. Namun, pemerintah kala itu justru membatalkan kerja sama dengan Jepang dan berpaling ke China dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4%.

    Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip cerita dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.

    Yang lebih mengejutkan, kata Mahfud, beban utang proyek ini terus menumpuk.

    Setiap tahun, bunga utang kereta cepat mencapai Rp2 triliun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegasnya.

    Ia pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak agar proyek kereta cepat Whoosh dibiayai oleh APBN.

    Risiko Gagal Bayar dan Ancaman Kedaulatan Wilayah

    Mahfud juga memperingatkan bahaya jika Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut.

    Ia mencontohkan kasus Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi utang kepada China.

    “Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” kata Mahfud.

    Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai tiga kali lipat bisa masuk ranah pidana korupsi.

    “Kalau betul ada markup, itu pidana. Harus diselidiki ke mana uangnya mengalir,” tegasnya.

    “Jangan biarkan bangsa ini terbiasa membiarkan yang bersalah lalu dimaafkan begitu saja.”

    Di bagian lain, Mahfud juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2.

    “Prabowo mulai merangkak memberantas korupsi. Dari kasus Riza Chalid sampai timah, ini langkah yang bagus,” ujarnya.

  • PIK 2 ‘Ditendang’ dari Proyek Strategis Nasional, Mahfud Dukung Prabowo: Sikat, Harus Tegas!

    PIK 2 ‘Ditendang’ dari Proyek Strategis Nasional, Mahfud Dukung Prabowo: Sikat, Harus Tegas!

    GELORA.CO –  Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang menghapus proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Proyek tersebut akhirnya harus “ditendang” setelah sebelumnya ditetapkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Wah itu bagus sekali. Artinya bagian dari Pak Prabowo merangkak ini. Karena ini dikeluarkan Permenko (Bidang Perekonomian) Nomor 16 tahun 2025, baru saja, bertepatan dengan Hari Agraria Nasional,” ujar Mahfud dikutip dari saluran YouTube Mahfud MD Official, Rabu, 15 Oktober 2025.

    Menurut Mahfud, penghapusan PIK 2 dari PSN semakin menegaskan bahwa proyek itu sudah seharusnya dilepas dan dikembalikan pengelolaannya kepada negara.

    “Itu menyatakan bahwa PIK-2 itu bukan lagi PSN. Oleh sebab itu pengelolanya tidak bisa lagi dilakukan penguasaan hak, tetapi bisa dilakukan pengusahaan. Dan itu sudah dilepaskan, artinya dari program yang selama ini dikelola oleh Aguan itu dilepas sekarang,” paparnya.

    Dihapusnya proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Aguan menurut Mahfud, lebih dilatari oleh penegakan keadilan.

    “Karena begini, pertama persoalan konstitusional bahwa menurut Pasal 33 itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan tidak boleh dikuasakan kepada swasta. Boleh dilakukan pengusahaan. Pengusahaan, bukan penguasaan. Boleh dilakukan pengusahaan,” terangnya.

    Ia pun memuji langkah tegas Prabowo mencabut proyek tersebut yang tentunya sudah didahului oleh kajian menyeluruh. Terlebih kata Mahfud, kasus pencaplokan laut ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    “Sikat, bagus. Jadi harus tegas begitu, Pak Prabowo, ndak apa-apa, dikritik banyak, Bapak ini kok omong aja, enggak apa-apa Pak, jalan. Bapak merangkak, karena tidak mudah. Bapak kembali aja, Pak Prabowo, ke buku Paradoks Indonesia itu. Saya baca di situ, ketika Bapak mendirikan partai itu kan ingin memenggal leher bajingan-bajingan ini,” tegas pria asal Madura ini.

    “Memenggal leher itu dalam arti merampas kembali hak negara lah. Karena itu Pak Prabowo mengatakan, saya

    mendirikan partai, masa negara dikuasai oleh preman. Hasilnya apa bagi bangsa ini? Kan itu pernyataan Pak Prabowo. Nah sekarang beliau ada di situ. Terus aja kita dukung. Langkah Pak Prabowo yang dari tahap ke tahap ini harus kita dukung,” tutupnya.***

  • DPR Minta Purbaya Tak Campuri Kebijakan Kementerian Lain

    DPR Minta Purbaya Tak Campuri Kebijakan Kementerian Lain

    GELORA.CO -Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki komunikasi politik dan membangun koordinasi yang lebih solid dengan jajaran tim ekonomi pemerintah.

    Misbakhun juga menegaskan agar Purbaya tidak terlalu sering mencampuri kebijakan kementerian lain di luar kewenangannya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun, dikutip dari laman DPR pada Rabu, 15 Oktober 2025.

    Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi langkah Purbaya yang ingin mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat rendahnya penyerapan. 

    Menurut Misbakhun, alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

    “Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegas Legislator Golkar ini.

    Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa ia mendorong anggaran tersebut dapat terserap dan tidak direalokasikan ke pos anggaran lain, agar tidak menjadi beban pembiayaan negara.

    “Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja? kan saya bayar bunga. Jadi kita dorong supaya nggak bisa. Malah itu tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis,” kata Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa 14 Oktober 2025.

  • Program Kerakyatan Prabowo Berupaya Lenyapkan Kuasa Oligarki

    Program Kerakyatan Prabowo Berupaya Lenyapkan Kuasa Oligarki

    GELORA.CO –Presiden Prabowo Subianto berupaya keras melenyapkan kuasa oligarki lewat program pro-rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi dalam acara diskusi bertajuk “Prestasi Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Jalan Pattimura No. 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.

    Fithra menjelaskan terdapat doktrin masa lalu yang masih melekat di berbagai negara yakni penguasa dianggap berhak menginjak-ninjak yang kecil. 

    “Ini yang ingin dilenyapkan oleh Presiden dengan program-programnya yang fokus kepada rakyat,” ujar dia.

    Ekonom senior itu juga sempat mengutip beberapa pidato Presiden Prabowo yang menyinggung soal oligarki kekuasaan.

    “Kalau kita melihat, presiden juga sering mengutip buku yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal, ‘Why Nations Failed’ atau ‘Kenapa Negara Gagal’ penulis bukunya Acemoglu, pemenang Nobel ekonomi tahun itu,” tegasnya.

    “Mereka menyampaikan bahwa negara gagal kalau oligarki, kalau sistem ekonominya hanya berputar di kelompok elite tanpa mengalir ke bawah. Maka pada saat-saat seperti itulah, ekonomi menjadi milik yang kuasa, dan negara menjadi gagal,” sambung dia.

    Namun di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang berjalan hampir setahun, Fithra mencatat beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan. 

    “Angka kemiskinan kita 8,47 persen. Terendah sepanjang sejarah. Angka pengangguran kita 4,76 persen, juga terendah sepanjang sejarah. Kalau kita lihat angka ketimpangan, jurang yang memisahkan antara miskin dan kaya, gini rasio koefisien (angka indikator ketimpangan) 0,375 persen, terendah semenjak 16 tahun terakhir,” urainya.

    Di samping itu, dia juga mendapati angka kemiskinan di desa turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen, atau turun 0,43 juta orang miskin di desa dikarenakan berhasil mendatangkan investasi ke dalam negeri.

    “Tadi kita sudah melihat bagaimana angka pengangguran, 4,76 persen, termasuk yang terendah sepanjang sejarah. Bagaimana caranya? Mendatangkan investasi,” ucapnya.

    “Di semester pertama tahun ini, sudah ada 945 triliun rupiah investasi di Indonesia. Naik 13,6 persen dari posisinya di tahun lalu. Prestasi ini,” demikian Fithra menambahkan.  

  • Pertemuan Surya Paloh–Sjafrie Sjamsoeddin Kental Muatan Politik

    Pertemuan Surya Paloh–Sjafrie Sjamsoeddin Kental Muatan Politik

    GELORA.CO -Pertemuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang berlangsung pagi tadi di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Kemenhan, Jakarta Pusat, menarik perhatian publik. 

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio melihat, pertemuan tersebut sangat baik meskipun lebih terlihat kental nuansa politiknya dibandingkan membahas isu yang ada di ranah Menhan.

    “Pertemuan Sjafrie dengan partai politik ini lebih kuat aura politiknya dibandingkan dengan isu ranah Kemenhan, sehingga pertemuan ini bisa dicitrakan sebagai pertemuan Parpol dengan Sjahrie sebagai orang dekat Prabowo,” kata Hensat, sapaan akrabnya, Rabu, 15 Oktober 2025.

    Hensat memandang ini seperti momen Surya Paloh sedang membahas permasalahan internal partai dengan Sjafrie.

    Terlebih lagi, banyak kader partai Nasdem kini yang berpindah haluan ke partai lain sehingga mungkin Surya Paloh harus bercerita ke orang dekat Prabowo.

    “Pertanyaan besarnya, apakah pertemuan ini menyangkut kepindahan kader-kader Nasdem ke partai politik lain? Ini juga tentu harus dijelaskan sebenernya apa maksudnya dari pertemuan ini,” kata Hensat.

    Dia meyakini bahwa pertemuan itu sudah dengan sepengetahuan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

    “Saya meyakini bahwa pertemuan ini diinfokan ke Menko Polkam, namun yang jelas pertemuan tersebut lagi-lagi lebih kuat nuansa politiknya dibandingkan membahas isu-isu Kemenhan,” pungkas Founder Lembaga Survei Kedai Kopi tersebut. 

  • Ramai Ponpes Lirboyo, Anak Menkeu Sebut Pendidikan di Pesantren Bergaya Feodal: Penghormatan Berlebihan

    Ramai Ponpes Lirboyo, Anak Menkeu Sebut Pendidikan di Pesantren Bergaya Feodal: Penghormatan Berlebihan

    GELORA.CO – Polemik tayangan Trans7 yang dinilai melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo terus bergulir dan memancing beragam komentar, tak terkecuali anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa.

    Lewat unggahan Instagramnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti sistem pendidikan di pesantren yang menurutnya sebagian masih “feodal” dan mengajarkan kepatuhan buta.

    Komentar Yudo ini muncul di tengah pro dan kontra terkait tayangan acara Trans7 yang dinilai mencoreng pondok pesantren dan kyai.

    Yudo mengawali kritiknya dengan mengunggah sebuah hadis yang menyinggung soal larangan menundukkan kepala secara berlebihan kepada sesama manusia.

    “Rasulullah bersabda: Janganlah seorang hamba menundukkan kepalanya kepada orang lain (dengan rasa hormat yang berlebihan), karena Allah saja yang berhak dipuji dan diagungkan,” demikian kutipan hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi yang diunggah Yudo Sadewa di Instagram story pada Rabu 15 Oktober 2025.

    Anak Menkeu Purbaya Yudhi kemudian mengaitkan hadis tersebut dengan realitas yang ia lihat di lembaga pendidikan Islam.

    Menurutnya, kultur senioritas yang berlebihan masih terjadi di sebagian Pondok Pesantren, terutama pesantran yang terletak di kampung.

    “Tapi kenyataannya di sebagian pesantren (apalagi di kampung) feodal (senioritas) banget,” ujar Yudo Sadewa.

    Anak Purbaya Yudhi ini lantas memperluas pandangannya terhadap sistem pendidikan di Indonesia secara umum, yang dinilainya mengajarkan kepatuhan tanpa pemahaman kritis.

    Dalam hal ini, anak Purbaya Yudhi beranggapan Pondok Pesantren mengajari ilmu agama hanya setengah-setengah.

    “Masalahnya ya pendidikan di Indonesia seperti itu. Di pesantren, belajar agama cuman setengah-setengah,” katanya.

    Sedangkan, Yudo Sadewa beranggapan sekolah biasa seringkali guru mengajarkan ilmu agama tanpa memberikan pemahaman lebih dalam.

    “Di sekolah biasa juga gurunya ngajarin tapi tidak memahami apa yang diajarkan. Selalu diajarkan untuk patuh tanpa mengetahui mengapa saya harus patuh,” lanjutnya.

    Menurutnya, budaya patuh tanpa nalar ini memiliki dampak jangka panjang yang merugikan saat seseorang memasuki dunia kerja, menjadikan mereka rentan dieksploitasi.

    “Ketika kalian sudah patuh, kalian akan dijadikan budak oleh atasan kalian pada saat di dunia kerja,” tegasnya.

    Ia menutup pandangannya dengan menyoroti pentingnya literasi finansial sebagai jalan keluar dari siklus kerja tanpa henti yang justru bisa melalaikan ibadah dan keluarga.

    “Tanpa literasi finansial yang jelas dan investasi, Anda justru meninggalkan ibadah wajib dan waktu bersama keluarga. Lalu, Anda kerja terus sampai mati,” pungkas Yudo Sadewa.

  • Apa Instagram Diera Fajriah Larasati, Diduga Pengisi Suara Xpose Uncensored Trans7?

    Apa Instagram Diera Fajriah Larasati, Diduga Pengisi Suara Xpose Uncensored Trans7?

    GELORA.CO – Nama Diera Fajriah Larasati tengah menjadi sorotan publik setelah diduga menjadi pengisi suara dalam program Xpose Uncensored Trans7 yang menimbulkan kontroversi luas.

    Kontroversi yang menyeret nama Diera bermula dari salah satu episode Xpose Uncensored Trans7 yang menyoroti kehidupan di pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo.

    Episode berjudul “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?” tersebut dianggap melecehkan tradisi pesantren dan menampilkan narasi yang dinilai provokatif.

    Tayangan itu menampilkan adegan santri bersalaman dan mencium tangan seorang kiai, disertai tulisan narasi yang berbunyi, “Kemuliaan umat, rela jalan ngesot sambil ngasih amplop.”

    Bagian ini memicu kemarahan karena dianggap menuduh tanpa dasar dan merendahkan martabat para kiai. Reaksi keras datang dari masyarakat, kalangan santri, dan alumni pesantren.

    Mereka menilai program tersebut menggiring opini negatif terhadap lembaga pesantren dan tokoh agama. Tak lama kemudian, Trans7 akhirnya mengeluarkan permintaan maaf resmi melalui media sosial.

    “Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program ‘Xpose Uncensored’ Trans7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan keluarga besar PP. Lirboyo,” tulis pernyataan resmi Trans7.

    Dugaan keterlibatan Diera Fajriah Larasati semakin kuat setelah warganet menemukan nama “Diera” dalam kredit akhir Xpose Uncensored.

    Mereka juga menelusuri suara serupa di akun TikTok milik @ajeng.dinanti, yang memperkenalkan Diera dalam video tahun 2021. Dalam video tersebut, Diera terlihat membaca naskah berita, dan suaranya disebut sangat mirip dengan narasi yang muncul di Xpose Uncensored.

    Beberapa warganet bahkan mengaku mengenali suara yang sama dari program lain seperti Selebrita Trans7. Akibat viralnya isu ini, warganet ramai-ramai menuliskan komentar di unggahan video tersebut.

    Dalam produksi program televisi pada umumnya, pengisi suara atau narator biasanya terdiri dari beberapa orang yang bergantian membacakan naskah sesuai segmen yang berbeda.

    Meski demikian, tuduhan terhadap Diera masih bersifat dugaan. Belum dapat dipastikan apakah Diera benar-benar terlibat langsung dalam episode yang menjadi polemik tersebut.

    Upaya untuk mengonfirmasi dugaan keterlibatan Diera dalam program ini belum membuahkan hasil. Akun Instagram pribadinya, @dieraflarasati diketahui telah diprivate, sehingga publik tidak bisa mengakses atau meminta klarifikasi langsung.