Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memang bermasalah sejak awal. 

    Menurutnya,  saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek itu sudah dalam kondisi ‘busuk’ dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Meski demikian, ketua DEN itu menegaskan pihaknya tidak meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Menurutnya, Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek tersebut dikelola secara lebih sehat.

    “Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya.

    Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan.

    “Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini. 

    Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data.

    Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut

  • Muslim Arbi Desak Dasco Dicopot dari Wakil Ketua DPR: Khianati Presiden Prabowo dengan Naikkan Uang Reses

    Muslim Arbi Desak Dasco Dicopot dari Wakil Ketua DPR: Khianati Presiden Prabowo dengan Naikkan Uang Reses

    Muslim Arbi Desak Dasco Dicopot dari Wakil Ketua DPR: Khianati Presiden Prabowo dengan Naikkan Uang Reses

  • Pemerintah Harus Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Pemerintah Harus Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

    GELORA.CO -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) warisan mantan Presiden Joko Widodo. 

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menilai skema pembiayaan proyek tersebut sangat berisiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Proyek ini sejak awal dijanjikan akan berjalan sepenuhnya dengan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan APBN. Namun, seiring pembengkakan biaya, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89 Tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman utang proyek,” jelas Handi dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Proyek KCIC yang dimulai sejak 2016 telah menelan biaya sebesar US$7,27 miliar atau sekitar Rp110,16 triliun, dengan pembengkakan biaya mencapai US$1,2 miliar atau Rp18,36 triliun. 

    Untuk menutup cost overrun tersebut, China Development Bank (CDB) memberikan pinjaman sebesar US$560 juta (sekitar Rp8,3 triliun) dengan tingkat bunga 3,4 persen.

    “Kekhawatiran kami, China meminta APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek tersebut, termasuk usulan perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini berpotensi membebani keuangan negara di masa depan,” tegas Handi.

    Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memang telah beroperasi sejak 2 Oktober 2023. Namun, menurut Handi, pekerjaan besar justru terletak pada penyelesaian utang yang sangat besar. 

    Ia berharap pemerintah telah melakukan proses negosiasi atau restrukturisasi utang dengan pihak China agar tidak membebani APBN.

    Saat ini ada dua opsi yang berkembang, yaitu melunasi utang tanpa melibatkan APBN misalnya dengan pengambilalihan infrastruktur atau suntikan dana tambahan untuk KAI. 

    “PKS menilai opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik, karena pemerintah sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Handi juga menilai, secara keseluruhan proyek kereta cepat belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung. 

    “Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” imbuhnya.

    Ke depan, Handi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. 

    Ia menekankan pentingnya membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional.

    “Kita tidak boleh terjebak pada perpanjangan konsesi yang terlalu panjang dan merugikan Indonesia. Bunga utang yang tinggi bisa menjadi beban APBN setiap tahun dan akhirnya menjadi jebakan utang bagi masa depan bangsa,” tutupnya.

  • KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat laporan terkait dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, di masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons pernyataan Mahfud MD yang menyebut ada potensi markup dalam proyek Whoosh tersebut.

    “KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi seperti dikutip RMOL di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Budi menyebut bahwa, masyarakat diharapkan untuk melaporkan ke KPK dengan dilengkapi informasi dan data awal agar pada saat proses telaah dan verifikasi menjadi lebih presisi.

    “Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis,” terang Budi.

    Budi menyebut bahwa, jika memang ada unsur kerugian keuangan negara, maka harus dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

  • KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat laporan terkait dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, di masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons pernyataan Mahfud MD yang menyebut ada potensi markup dalam proyek Whoosh tersebut.

    “KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi seperti dikutip RMOL di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Budi menyebut bahwa, masyarakat diharapkan untuk melaporkan ke KPK dengan dilengkapi informasi dan data awal agar pada saat proses telaah dan verifikasi menjadi lebih presisi.

    “Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis,” terang Budi.

    Budi menyebut bahwa, jika memang ada unsur kerugian keuangan negara, maka harus dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

  • Purbaya Heran Ada Uang Pemerintah Numpuk Rp285,6 T di Deposito, Siapa yang Menikmati Bunganya?

    Purbaya Heran Ada Uang Pemerintah Numpuk Rp285,6 T di Deposito, Siapa yang Menikmati Bunganya?

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat kejutan. Dirinya curiga ada dana besar Pemerintah Pusat yang disimpan dalam bentuk deposito. Lantas siapa yang menikmati buganya?

    Seperti dilansir Kumparan.com, Purbaya mengkngkapkan kecurigaannya tentang hal ini. Berdasarkan catatannya, jumlah dana pemerintah yang didepositokan jumlahnya mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025 lalu. Saat ini akan dicoba ditelusuri sumber dan tujuannya.

    “Agak aneh nih, kalau saya mau kritik-kritik. Wah, pemerintah pusat banyak duitnya, ya. Coba itu Desember 2024 yang di simpanan berjangka ada Rp 204,2 triliun. Di 2023 Rp 204,1 triliun juga. Sekarang (Agustus 2025) yang di berjangka tuh ada Rp 285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi,” ujar Purbaya seperti dilansir dari Kumparan, Jumat (17/10/2025).

    Selanjutnya atas temuan ini, Purbaya menyatakan akan melakukan investigasi. Sejauh ini dirinya sudah menanyakan ke jajarannya di Kemenkeu, tetapi belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

    Purbaya menduga, dana tersebut merupakan uang dari lembaga-lembaga di bawah kementerian atau entitas pemerintah lainnya. Kemudian uang itu disimpan dalam bentuk deposito untuk mendapatkan bunga.

    “Kita masih investigasi itu uang apa. Tapi, kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tau. Tapi, saya yakin mereka tahu. Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan?” ucapnya.

    Menurut Purbaya, investigasi akan mencakup seluruh bentuk simpanan. Sehingga tidak hanya yang berbentuk deposito. Ada kecurigaan telah terjadi permainan bunga oleh pihak tertentu.

    Bank Komersial…

    Lebih jauh, Purbaya menyebut dana tersebut tersebar di berbagai bank komersial nasional. Sebenarnya uang apa itu masih akan ditelusuri. Di bank-bank itu ditulis sebagai uang milik pemerintah pusat.

    Purbaya juga menjelaskan, sistem perbankan seharusnya memiliki kode uang pemerintah. Sehingga identitas dana tersebut mestinya dapat dilacak. Termasuk adanya dana pemerintah yang tercatat di Bank Indonesia namun belum sepenuhnya jelas statusnya, juga akan diclearkan.

    “Ya, uang pemerintah, ada uang di BI itu sebetulnya masih nggak jelas,” kata Purbaya.

    Jumlah dana milik pemerintah yang disimpan dalam bentuk deposito, menurut Purbaya nilainya terlalu besar. Pihaknya khawatir kebijakan itu justru menimbulkan kerugian karena bunga simpanan lebih rendah dibandingkan bunga obligasi yang harus dibayar pemerintah.

    “Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu. Kan saya ngutang (cek). Karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Pasti saya rugi kalau gitu. Saya cek betul,” tegasnya.

    Purbaya menegaskan, investigasi yang dilakukan pihaknya untuk memastikan ada atau tidak adanya praktik penyimpanan dana pemerintah yang tidak sesuai aturan atau merugikan keuangan negara.

  • Menhut Raja Juli Singgung Ijazah Asli di Hadapan Jokowi saat Pidato di UGM

    Menhut Raja Juli Singgung Ijazah Asli di Hadapan Jokowi saat Pidato di UGM

    GELORA.CO – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berpidato di Rapat Senat Terbuka Peringatan Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Jumat (17/10).

    Rapat Senat Terbuka ini turut dihadiri Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    “Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Ir H Joko Widodo,” kata Raja Juli mengawali pidatonya.

    Raja Juli mengaku semalam dapat konfirmasi dari stafnya, hari ini Jokowi pasti hadir di UGM.

    “Sejak itu perut saya mules. Jam 11 malam coba perbaiki lagi slide saya. Tapi karena buru-baru tampaknya jadi lebih jelek dari aslinya,” jelasnya.

    Dia lalu menyapa sejumlah orang yang hadir di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM.

    Saat menyapa wamennya, Raja Juli sempat menyinggung soal ijazah asli.

    “Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM,” katanya.

    “Yang insyaallah ijazahnya asli. Sampai ada orang jahat yang akan menggugat,” celetuknya.

    Di awal pidatonya ini, Raja Juli turut memuji Jokowi yang menurutnya tak hanya berhasil merawat hutan.

    “Bapak Ir Joko Widodo tidak hanya berhasil merawat hutan tapi insyaallah berhasil merawat Indonesia kita,” jelasnya.

    Jokowi sendiri merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. 

    Di kesempatan yang sama, Rektor UGM Ova Emilia dalam sambutannya menyebut Jokowi kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM.

    “Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Alumni kehutanan 1980 kebanggaan fakultas kehutanan UGM,” kata Rektor UGM Ova Emilia.

  • Suami Tahu Istri Anti Puspitasari Selingkuh, Namun Dimaafkan, Ternyata Diulangi dan Berakhir Tragis

    Suami Tahu Istri Anti Puspitasari Selingkuh, Namun Dimaafkan, Ternyata Diulangi dan Berakhir Tragis

    GELORA.CO – Suami sah korban Anti Puspitasari (22) yaitu Adi Rosadi (36) ternyata pernah memergoki istrinya itu selingkuh dengan pria lain.

    Adi dalam pengakuannya kepada wartawan mengaku pernah memergoki istrinya menjalin hubungan dengan pria lain dengan bukti percakapan WhatsApp (WA).

    Namun Adi hanya memarahi saja istrinya saat itu, tidak menceraikan korban yang telah memberinya satu anak itu.

    “Dulu korban ini pernah ketahuan selingkuh oleh saya. Ada chat WA dengan seorang laki-laki, saat itu saya marahi,” katanya kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

    Setelah kejadian itu, kehidupan rumah tangga mereka pun berlanjut seperti biasa.

    Sementara terkait selingkuhan Anti yang terekam CCTV hotel saat check in bersama Anti Puspitasari di Hotel Lendosis, dia tidak mengenalnya.

    “Saya tidak tahu dengan pria yang ada dalam video tersebut,” kata Adi.

    Ternyata selingkuh berulang kembali dilakukan korban yang terpaut usia 13 tahun dengan suaminya itu.

    Korban pun check-in di Hotel Lendosis di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lawang Kidul, Ilir Timur II, Kota Palembang, Jumat (10/10/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Korban cek in bersama pria muda yang menyewa jasanya yaitu Febrianto alias Febri.

    Cek in ini berakhir tragis dimana korban dibunuh oleh pria bernama Febrianto yang membayar korban melalui jasa open Booking Online (BO) melalui aplikasi media sosial.

    Adi Rosadi juga tak ingin lagi membahas soal latar belakang pembunuhan istrinya yang ternyata jual diri melalui open BO.

    Sebelum kasus ini terbongkar, Adi tidak mengetahui bahwa istrinya bergabung di grup open booking online di salah satu media sosial.

    Namun, Adi mengaku pernah melihat istrinya berkomunikasi dengan pria lain lewat WhatsApp, meski tidak mengenal sosok tersebut.

    Motif Kesal Disuruh Keluar Kamar

    Saat diinterogasi di Mapolda Sumsel, pelaku Febrianto mengaku awal pembunuhan karena kesal dengan sikap korban yang tidak mau melakukan hubungan intim untuk kedua kalinya.

    Padahal dalam perjanjian kencan, korban mau dibayar Rp300.000 dengan memberikan jasa berhubungan badan sebanyak dua kali.

    “Iya (melakukan) pembunuhan, karena kesal. Karena sebelum waktunya, saya disuruh keluar dari kamar,” kata pelaku kepada wartawan saat konferensi pers di Polda Sumsel.

    Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun mengatakan, pelaku tidak terima karena korban melanggar perjanjian kencan yang mereka sepakati.

    “Pelaku merasa kesal dan marah ke korban. Saat itulah terjadi pembunuhan,” ujarnya di Mapolda Sumsel, Kamis (16/10/2025).

    Dari pengakuan pelaku, mulut korban disumpalnya pakai manset hitam yang dilepasnya saat melakukan hubungan intim.

    Pelaku Febrianto juga mencekik leher korban hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia di atas kasur kamar hotel.***

  • Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang!

    Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang!

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Dalam acara peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025), Luhut mengakui bahwa proyek tersebut memang bermasalah sejak awal.

    “Karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang,” ujar Luhut blak-blakan.

    Ia menyebut bahwa kondisi keuangan proyek Kereta Cepat tidak sehat.

    Namun, ia telah mengambil langkah perbaikan, termasuk melakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta membuka jalur negosiasi dengan pihak China.

    “Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” katanya.

    Menurut Luhut, China telah menyetujui restrukturisasi utang yang diajukan Indonesia.

    Meski prosesnya berjalan lambat akibat transisi pemerintahan, ia memastikan bahwa tidak ada hambatan berarti dari pihak mitra.

    “Sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” jelasnya.

    Luhut juga menanggapi isu jebakan utang China yang kerap dikaitkan dengan proyek Kereta Cepat. Ia menyebut bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan hanya memperkeruh suasana.

    “Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan kita akhiri dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti, bicara. Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya, baru berkomentar. Ya kalau cari popularitas murahan silahkan sih,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa proyek ini berbasis data dan terbuka untuk ditinjau. Luhut bahkan mempersilakan siapa pun yang ingin mengetahui detail proyek untuk datang langsung kepadanya.

    (*)

  • Mahfud MD Endus Pelanggaran Hukum Proyek IKN, Pemerintah Diminta Ungkap Dugaan Penyimpangan

    Mahfud MD Endus Pelanggaran Hukum Proyek IKN, Pemerintah Diminta Ungkap Dugaan Penyimpangan

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berpotensi mengandung pelanggaran hukum. Ia menduga ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran, terutama setelah proyek yang awalnya diklaim tanpa dana APBN, kini justru banyak menggunakan dana negara.

    “Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor,” kata Mahfud dalam channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025) malam.

    Namun, lanjut Mahfud, kenyataannya hingga kini tidak ada satu pun investor yang benar-benar menanamkan modalnya di proyek tersebut. Akibatnya, pemerintah akhirnya mengandalkan APBN untuk menutup kebutuhan pembangunan.

    “Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, sudah antre,” ujarnya.

    Mahfud menilai, pola seperti ini mengulang masalah yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menilai kesalahan dalam manajemen dan transparansi bisa berujung pada pelanggaran hukum, baik secara pidana maupun perdata.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu menuntaskan persoalan ini bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya, melainkan agar tidak ada lagi preseden buruk antar pemerintahan.

    “Sekarang kita berharap Whoosh ini di-backup habis oleh Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum, tentu saja termasuk tentang IKN,” kata Mahfud.

    Mahfud menegaskan, meski keputusan politik terkait IKN sudah sah lewat undang-undang, pelaksanaannya tetap harus transparan dan sesuai hukum.

    “Bukan untuk bermusuhan, bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya, tapi agar problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu, supaya diungkap. Agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah,” ujarnya.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk IKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Berdasarkan dokumen RAPBN yang dikutip dari Bloomberg Technoz, total dana untuk infrastruktur IKN mencapai Rp15,87 triliun, terdiri dari Rp6,3 triliun untuk Otorita IKN (OIKN) dan Rp9,6 triliun untuk proyek strategis nasional (PSN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

    Secara keseluruhan, dana APBN yang telah dialokasikan untuk proyek IKN mencapai hampir Rp90 triliun, guna membangun jalan tol, perumahan ASN, sarana air minum, sanitasi, hingga perkantoran pemerintahan.

    Selain itu, OIKN juga telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp21,1 triliun untuk tahun 2026, terdiri atas Rp5,05 triliun pagu indikatif dan Rp16,13 triliun untuk pembangunan tahap II. Dalam jangka panjang hingga 2028, kebutuhan dana proyek IKN diperkirakan mencapai Rp48,8 triliun.

    Mahfud berharap pemerintah Prabowo dapat mengawal transparansi penggunaan dana tersebut agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru di masa depan.***