Xcloud.id

Author: Fortuneidn.com

  • Daftar Harga Gas LPG dan Bright Gas Februari 2025

    Daftar Harga Gas LPG dan Bright Gas Februari 2025

    Selain gas LPG, Bright Gas juga menjadi pilihan utama masyarakat, terutama bagi konsumen yang menginginkan gas dengan kualitas lebih tinggi dan dengan harga yang tidak disubsidi.

    Bright Gas memiliki berbagai pilihan ukuran, seperti 5,5 kg dan 12 kg, dan tersedia di berbagai daerah di Indonesia dengan harga yang bervariasi sesuai dengan lokasi distribusinya. 

    Berikut ini adalah daftar harga Bright Gas untuk bulan Februari 2025 berdasarkan wilayah di Indonesia:

    1. Di Aceh, termasuk di wilayah Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp94.000, sedangkan untuk ukuran 12 kg dihargai Rp194.000.

    2. Di Sumatera Utara, yang mencakup Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun, harga elpiji 5,5 kg mencapai Rp94.000, sedangkan elpiji 12 kg dibanderol Rp194.000.

    3. Di Sumatera Barat, khususnya di Padang dan Payakumbuh, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, dan untuk elpiji 12 kg dibanderol Rp194.000.

    4. Di Riau, mencakup Dumai dan Pekanbaru, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, sementara harga elpiji 12 kg mencapai Rp194.000.

    5. Di Kepulauan Riau, meliputi Batam dan Bintan, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, dan harga elpiji 12 kg adalah Rp194.000.

    6. Di Jambi, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp94.000, sedangkan elpiji 12 kg dihargai Rp194.000 di kota Jambi.

    7. Di Sumatera Selatan, termasuk Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang, harga elpiji 5,5 kg tercatat Rp94.000, sementara elpiji ukuran 12 kg harganya Rp194.000.

    8. Di Bengkulu, tepatnya di kota Bengkulu, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp94.000, sementara elpiji 12 kg dihargai Rp194.000.

    9. Di Lampung, termasuk Bandar Lampung dan Metro, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, dan harga elpiji 12 kg adalah Rp194.000.

    10. Di Bangka Belitung, yang meliputi Bangka, Bangka Barat, dan Belitung, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sementara harga elpiji 12 kg mencapai Rp202.000.

    11. Di Banten, termasuk Serang dan Tangerang, harga elpiji 5,5 kg dibanderol Rp90.000, sedangkan elpiji 12 kg seharga Rp192.000.

    12. Di DKI Jakarta, yang mencakup Jakarta Barat dan Jakarta Utara, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp90.000, sementara harga elpiji 12 kg tercatat Rp192.000.

    13. Di Jawa Barat, termasuk kota-kota seperti Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp90.000, dan elpiji 12 kg dihargai Rp192.000.

    14. Di Jawa Tengah, yang mencakup Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp90.000, sedangkan harga elpiji 12 kg adalah Rp192.000.

    15. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Bantul dan Sleman, harga elpiji ukuran 5,5 kg tercatat Rp90.000, dan harga elpiji 12 kg adalah Rp192.000.

    16. Di Jawa Timur, termasuk kota-kota seperti Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp90.000, sedangkan harga elpiji 12 kg adalah Rp192.000.

    17. Di Bali, yang meliputi Badung, Denpasar, dan Tabanan, harga elpiji 5,5 kg tercatat Rp90.000, sementara harga elpiji 12 kg adalah Rp192.000.

    18. Di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp90.000, dan elpiji 12 kg dihargai Rp192.000.

    19. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sedangkan harga elpiji 12 kg dibanderol Rp202.000.

    20. Di Kalimantan Tengah, yang meliputi Palangkaraya dan Kotawaringin Timur, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sementara harga elpiji 12 kg mencapai Rp202.000.

    21. Di Kalimantan Selatan, termasuk Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu, harga elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp97.000, dan elpiji 12 kg dihargai Rp202.000.

    22. Di Kalimantan Timur, yang mencakup Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sementara harga elpiji 12 kg tercatat Rp202.000.

    23. Di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp107.000, sementara harga elpiji 12 kg tercatat Rp229.000.

    24. Di Sulawesi Selatan, yang meliputi Makassar dan Pare-Pare, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, sementara harga elpiji 12 kg tercatat Rp194.000.

    25. Di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp94.000, dan elpiji 12 kg dihargai Rp194.000.

    26. Di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo, harga elpiji ukuran 5,5 kg tercatat Rp97.000, sedangkan harga elpiji 12 kg mencapai Rp202.000.

    27. Di Sulawesi Utara, tepatnya di Bitung, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, dan harga elpiji 12 kg dibanderol Rp202.000.

    28. Di Sulawesi Tenggara, yang meliputi Kendari, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp97.000, sedangkan harga elpiji 12 kg mencapai Rp202.000.

    29. Di Maluku, khususnya di Ambon, harga elpiji 5,5 kg adalah Rp117.000, sementara harga elpiji 12 kg dibanderol Rp249.000.

    30. Di Papua, tepatnya di Jayapura, harga elpiji 5,5 kg tercatat Rp117.000, sedangkan harga elpiji 12 kg mencapai Rp249.000.

    Dengan rincian harga tersebut, dapat dipahami bahwa harga gas LPG dan Bright Gas sangat bervariasi tergantung pada lokasi distribusi. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya transportasi, jarak distribusi, dan kebutuhan setempat di setiap daerah.
     

  • Kebijakan Tarif Trump Ancam Ekspor Impor AS

    Kebijakan Tarif Trump Ancam Ekspor Impor AS

    Kedelai merupakan salah satu produk pertanian utama yang diekspor oleh AS. Pada 2023, nilai ekspor kedelai AS tercatat sebesar US$27,7, meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai US$34,4 miliar.

    Sebagai pasar utama, Tiongkok membeli kedelai AS senilai US$15,1 miliar pada tahun 2023, meskipun angka ini juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan US$17,9 miliar pada tahun 2022. Ketegangan perdagangan yang terjadi antara AS dan Tiongkok sejak 2018 turut memengaruhi pasar kedelai, dengan ekspor ke Tiongkok mengalami penurunan yang tajam.

    Jagung juga merupakan salah satu produk pertanian AS yang mengalami penurunan ekspor. Pada 2023, ekspor jagung AS tercatat hanya sebesar US$13,1 miliar, turun dibandingkan dengan US$18,6 miliar pada tahun 2021. Hal ini dipicu oleh persaingan dari pemasok jagung global lainnya. Meksiko tetap menjadi negara tujuan utama ekspor jagung, diikuti oleh Jepang, Kolombia, dan Korea Selatan.

    Gandum AS pada 2023 juga mencatatkan penurunan yang signifikan dalam hal ekspor, dengan nilai ekspor hanya mencapai US$6,1 miliar, turun 27 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tekanan dari pasokan gandum murah dari Rusia menjadi salah satu faktor penyebab penurunan ini. Meskipun ekspor gandum AS menurun, Meksiko, Filipina, dan Tiongkok tetap menjadi pasar utama untuk produk gandum AS.

    Daging Sapi adalah produk pertanian lainnya yang cukup signifikan dalam ekspor AS. Pada 2023, AS mengekspor daging sapi dan produk olahannya senilai hampir US$10 miliar. Di tengah harga daging sapi yang tinggi akibat pasokan domestik yang terbatas, ekspor daging sapi AS pada periode Januari-November 2024 tercatat naik 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor daging sapi AS.

    Daging Babi juga mengalami peningkatan ekspor yang cukup signifikan pada 2023, tercatat hampir US$8,2 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh permintaan yang lebih tinggi terhadap daging babi sebagai alternatif lebih murah untuk daging sapi. Meksiko, Jepang, dan Tiongkok tetap menjadi pasar utama untuk daging babi AS.

  • Prabowo Siap Terbitkan Aturan HPP Gabah Rp6.500 per Kg

    Prabowo Siap Terbitkan Aturan HPP Gabah Rp6.500 per Kg

    Jakarta, FORTUNE – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyatakan siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Harga Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Hal tersebut disampaikannya ketika mengunjungi Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (3/2).

    “Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah. Saya tidak main-main,” kata Prabowo dalam keterangannya, Senin (3/2).

    Dia pun menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Adapun Pemerintah RI telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kg.

    Pengusaha tak boleh seenaknya

    “Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen,” ujar Prabowo.

    Dalam arahannya, dia juga mengingatkan agar penggilingan padi di daerah tak merugikan petani. Lalu Prabowo menegaskan bahwa dirinya siap mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran.

    “Penggilingan padi kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Saya ingin pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan petani,” tegas dia.

    Kemudian Prabowo optimistis bahwa Indonesia bakal menjadi negara yang sukses dalam mewujudkan swasembada pangan. Dia menyebut target yang diberikan selama empat tahun bisa dicapai lebih cepat dengan kerja sama semua pihak.

    “Indonesia akan jadi negara sukses, saya sangat yakin itu. Sekarang sudah terbukti bahwa target yang saya berikan empat tahun, tapi dalam waktu dekat kita akan swasembada,” kata Prabowo.

    Swasembada pangan jadi prioritas

    Menurut dia, jika negara ini mau maju, maka harus mengamankan soal pangan terlebih dahulu. Prabowo pun meminta kepada semua pihak agar dapat bekerja dengan hati yang tulus, memiliki rasa cinta terhadap Tanah Air, berpatriotisme tinggi, dan setia pada tujuan swasembada pangan.

    “Masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Ini masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival kita sebagai bangsa,” tutur dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman  berterima kasih atas dukungan penuh Prabowo terhadap sektor pertanian. Dia mengeklaim bahwa berbagai masalah yang sebelumnya menghambat produktivitas petani kini sudah diatasi berkat kebijakan Prabowo yang responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

    “Inilah puncak kejayaan petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden karena seluruh permintaan petani sudah Bapak penuhi, mulai dari pupuk, penyuluh pertanian lapangan (PPL), irigasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dulu menjadi kendala, ” kata Amran.

  • 28,85 juta Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran

    28,85 juta Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran

    Jakarta, FORTUNE – BPJS Kesehatan mencatat, hingga Desember 2024 sebanyak 28,85 juta peserta menunggak Iuran program program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tak tanggung-tanggung total nilai tunggakan dari peserta tersebut mencapai Rp21,48 triliun.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, dari jumlah itu, sebanyak 

    17,87 juta peserta dengan nilai tunggakan Rp14,11 triliun termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja. Ia mengungkapkan, penyebab utama peserta menunggak ialah keterbatasan kemampuan membayar iuran (ability to pay) dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar (willingness to pay).

    “Willingness to pay atau kemauannya untuk membayar itu memang belum ada. Umpamanya kalau merokok Rp500 ribu sebulan satu orang oke. Tapi kalau sebulan bayar iuran BPJS Kesehatan Rp42 ribu berat,” jelas Ali Ghufron Mukti saat kegiatan Launching Program New REHAB 2.0 di Jakarta, Senin (3/2).

    BPJS Kesehatan siapkan program cicilan tunggakan iuran

    Shutterstock/Sukarman S.T

    Menanggapi kondisi tersebut,k BPJS Kesehatan menyempurnakan program Cicilan tunggakan iuran yang telah ada melalui Program New REHAB 2.0 atau Program Rencana Pembayaran Bertahap BPJS Kesehatan serta memungkinkan peserta mencicil tunggakan iuran.

    Ghufron Mukti menjelaskan, REHAB telah diluncurkan  BPJS Kesehatan pada bulan Januari tahun 2022. Program ini diarahkan pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/mandiri) & segmen Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan iuran dan ingin melunasi tunggakan mereka namun terkendala dengan kemampuan keuangannya sehingga tidak mampu membayar sekaligus. 

    Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro menjelaskan, terdapat beberapa pembaharuan sistem dalam Program New REHAB 2.0. Diantaranya, jumlah angsuran sudah memperhitungkan tagihan iuran berjalan saat periode mencicil, sehingga status kepesertaan langsung aktif saat melunasi cicilan terakhir.

    Program New REHAB 2.0 ini dapat dimanfaatkan bagi peserta PBPU dan BP yang memiliki tunggakan 4-24 bulan dengan maksimal periode angsuran paling lama 12 bulan atau setengah dari jumlah bulan menunggak.

    “Dengan melunasi tunggakan iuran yang fleksibel ini, jika suatu saat pindah segmen ke PBPU atau BP, maka status kepesertaan akan langsung aktif,” jelas Arief.

    1,73 juta peserta telah mencicil tunggakan iuran

    Ilustrasi antrean BPJS Kesehatan/ Shuterstock kukuhst23

    Selain itu, khusus untuk peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, misalnya Pekerja Penerima Upah (PPU) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI), juga dapat mengikuti Program New REHAB 2.0. Tunggakan iuran yang dicicil pun lebih fleksibel, dalam satu bulan iuran mulai dari Rp35.000 untuk kelas 3 serta maksimal cicilan sampai 36 kali. 

    Ghufron kembali menjelaskan, kehadiran Program REHAB ternyata disambut positif oleh peserta JKN. Per 31 Desember 2024 sebanyak 1,73 juta jiwa peserta telah mengikuti Program REHAB dan sebanyak 910 ribu jiwa sudah kembali aktif. Dari Program REHAB, total iuran yang terkumpul mencapai Rp1,69 triliun, dengan rincian sebesar Rp923,76 miliar telah diterima dan sebesar Rp767,09 miliar masih dalam proses mengangsur.

    Peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar Program New REHAB 2.0 melalui aplikasi Mobile JKN atau dapat langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. 

  • Harga Penutupan IHSG hari ini, 03 Feb 2025

    Harga Penutupan IHSG hari ini, 03 Feb 2025

    Jakarta, FORTUNE– Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) melemah -154.04 poin atau -0.02 persen ke level 6955.16 pada penutupan perdagangan 03 Feb 2025. Tercatat ada 3 saham yang mengalami kenaikan dan 4 yang mengalami penurunan.

    Top Gainers & Top Loser Saham Hari Ini 03 Feb 2025

    ilustrasi pergerakan saham (unsplash.com/Wance Paleri)

    Dengan pelemahan IHSG hari ini, berikut ini saham-saham yang menjadi Top Gainer dan Top Loser pada perdagangan hari ini:

    Saham ITMG – Indo Tambangraya Megah Tbk. naik 0.19%Saham TBIG – Tower Bersama Infrastructure Tbk. naik 0.00%Saham EXCL – XL Axiata Tbk. naik 0.00%Saham TPIA – Chandra Asri Pacific Tbk. naik -0.35%Saham PGAS – Perusahaan Gas Negara Tbk. naik -0.63%Saham MDKA – Merdeka Copper Gold Tbk. turun -7.03%Saham INCO – Vale Indonesia Tbk. turun -5.33%Saham KLBF – Kalbe Farma Tbk. turun -5.14%Saham BMRI – Bank Mandiri (Persero) Tbk. turun -4.98%Saham JSMR – Jasa Marga (Persero) Tbk. turun -4.26%

    Meskipun beberapa saham mengalami kenaikan, ada juga saham yang mengalami penurunan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk melakukan analisis dengan cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental serta sentimen pasar sebelum membuat keputusan Investasi.

  • Konglomerat Pemilik Saham RATU, Ada Suami Politikus

    Konglomerat Pemilik Saham RATU, Ada Suami Politikus

    Anak usaha PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), yakni PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2025. Perusahaan RATU tercatat menjadi emiten ketiga yang melantai di bursa pada Januari 2025.

    Harga Saham RATU melonjak 613,04% sejak melantai di bursa menjadi di level Rp8.000 per Senin (3/2). Sedangkan harga pelaksanaan IPO RATU sebesar Rp1.150 per saham.

    Saham RATU pun masuk ke dalam papan pemantauan khusus dengan sistem full call auction (FCA) setelah sebelumnya terkena suspensi dua kali. Suspensi RATU diumumkan sebagai bentuk perlindungan bagi investor atas terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

    Sosok konglomerat pemilik saham RATU

    Melihat dari prospektus, PT Raharja Energi Cepu Tbk adalah perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh PT Rukun Raharja Tbk (RAJA). Sementara sisa 0,004% diketahui dimiliki oleh PT Rukun Prima Sarana.

    Saham RAJA dikendalikan oleh Hapsoro Sukmonohadi atau dikenal dengan Happy Hapsoro yang juga memiliki 28,24% saham RAJA secara langsung dan 35,23% saham RAJA melalui PT Sentosa Bersama Mitra. Sedangkan publik memegang 24,63% saham RAJA.

    Happy Hapsoro merupakan pebisnis terkenal di pasar modal sekaligus suami dari Puan Maharani, Ketua DPR RI periode 2024-2029. Puan sendiri merupakan anak dari Presiden ke-4 RI, Megawati Soekarnoputri.

    Pemegang saham individu terbesar kedua RAJA adalah Djauhar Maulidi yang menjabat Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk. Selain itu, Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY), Arsjad Rasjid memiliki 0,1% saham RAJA melalui Basis Utama Prima. Sementara sisanya (99,99%) dimiliki oleh Hapsoro.

    Portofolio saham RATU

    Adapun diketahui PT Raharja Energi Cepu Tbk didirikan pada 2006 dan telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Sebelumnya, PT Raharja Energi Cepu dikenal dengan nama PT Syabas Usaha Migas dan PT DSME ENR Cepu.

    Dilansir Stockbit, dalam portofolio bisnisnya, RATU memiliki investasi di dua blok produksi migas strategis.

    Pertama, Blok Cepu, dengan participating interest sebesar 2,2423% melalui perusahaan asosiasi PT Petrogas Jatim Utama Cendana. Blok yang dioperatori oleh ExxonMobil ini adalah salah satu penghasil minyak utama di Indonesia dengan produksi sekitar 144 ribu barel per hari (mbopd).

    Kedua, Blok Jabung, yakni perusahaan memiliki participating interest sebesar 8% melalui anak perusahaan PT Raharja Energi Tanjung Jabung yang diakuisisi pada 2022. Blok ini dioperasikan oleh PetroChina, salah satu perusahaan migas terbesar di Asia.

  • Ini Alasan Elpiji 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer

    Ini Alasan Elpiji 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer

    Pemerintah resmi menghentikan penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) melalui pengecer per 1 Februari 2025. Pembeli kini tidak bisa mendapatkannya melalui pengecer lagi. 

    Sejalan dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, pemerintah juga mengimbau pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan. Masyarakat juga diimbau untuk melakukan pembelian gas elpiji 3 kg melalui pangkalan.

    Kebijakan tersebut tentu banyak menuai respon masyarakat. Tidak jarang ada yang mempertanyakan alasan dibalik pemberlakuan kebijakan tersebut.

    Lantas apa alasan elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer? Temukan jawabannya di bawah ini.

    Upaya menata ulang distribusi

    Dilansir sejumlah sumber, salah satu alasan elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer adalah pemerintah tengah mengupayakan menata ulang distribusinya.

    Pembatasan pembelian gas melon menjadi langkah mewujudkan tata kelola penyediaan yang lebih tertata rapi. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menerapkan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg yang merupakan gas subsidi.

    Langkah tersebut diambil guna mengatur tata kelola pendistribusiannya hingga sampai ke tangan konsumen. 

    Hal tersebut juga berkaitan dengan memastikan tidak ada oknum tertentu yang menaikan harga elpiji 3 kg semaunya.

    Mencegah harga gas elpiji lebih mahal

    Di sisi lain, penghentian pembelian gas melon lewat pengecer juga bertujuan untuk mencegah harga lebih mahal. 

    Yuliot Tanjung selaku Wakil Menteri ESDM menyampaikan bahwa tindakan ini dilakukan untuk mencegah harga gas elpiji 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan setiap daerah.

    Ia juga menegaskan bahwa pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg merupakan usaha pemerintah untuk memastikan kebutuhan gas masyarakat tetap terpenuhi.

    Artinya, gas elpiji 3 kg tetap bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang wajar dan telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Distribusi gas elpiji yang dikelola dengan rapi juga membantu pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

    “Kalau lebih tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya, kami siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, tidak terjadi oversuplai atau penggunaan elpiji yang tidak tetap,” ungkap Yuliot dikutip dari antaranews.com, Senin (3/2).

    Penyaluran gas subsidi tepat sasaran

    Merealisasikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran juga menjadi alasan elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. Harapannya, penataan distribusi gas melon yang tengah diupayakan ini diterima oleh kalangan masyarakat yang berhak.

    Kebijakan terbaru satu ini dilakukan untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg bisa lebih tetap sasaran dari sebelumnya. Dengan begitu, masyarakat yang berhak atas gas subsidi bisa dijangkau lebih baik.

    Meskipun begitu, Sofyano Zakaria selaku Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai kebijakan pemerintah ini tidak menjamin beban subsidi elpiji pasti berkurang.

    “Jika kebijakan tersebut dimaksudkan agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, maka seharusnya dilakukan dengan membuat peraturan yang tegas atas siapa yang berhak atas LPG bersubsidi, bukan hanya mengalihkan pengecer menjadi pangkalan resmi LPG subsidi,” ungkap Sofyano, Senin (3/2) dikutip dari antaranews.com.

    Menurutnya, persoalan pemerintah bukan distribusi elpiji subsidi dan harga eceran, tetapi pada meningkatkan beban subsidi. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatkan kuota atas kebutuhan gas elpiji 3 kg.

    Sofyano merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Pengguna Usaha Mikro yang Boleh Menggunakan LPG 3 kg.

    “Oleh karenanya, hal utama yang harusnya dibenahi pemerintah adalah justru merevisi Perpres 104 Tahun 2007 khususnya terkait siapa pengguna yang berhak dan juga pengawasannya di lapangan,” jelas Sofyano.

    Demikian sederet alasan elpiji 3 kg tak lagi dijual di pengecer yang efektif berlaku per 1 Februari 2025.

  • Aturan Kendaraan Wajib Asuransi Buat Ekonomi Tekor Rp68 T

    Aturan Kendaraan Wajib Asuransi Buat Ekonomi Tekor Rp68 T

    Jakarta, FORTUNE – Hasil studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa rencana kebijakan Pemerintah yang akan mewajibkan semua kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi Third Party Liability (TPL) bakal merugikan perekonomian nasional.

    Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda menjelaskan, bila asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga ini dijalankan mulai 2025 bakal membuat output ekonomi tekor Rp 68,3 triliun hingga 2045. Bahkan, produk domestik bruto (PDB) RI akan turun hingga Rp 21 triliun, serta pendapatan masyarakat akan turun sebesar Rp 20,7 triliun akibat tersedot untuk biaya asuransi.

    “CELIOS menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali implementasi kebijakan ini dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi,” ujar Huda melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Senin (3/2).

    OJK buka suara terkait perumusan kebijakan asuransi wajib

    Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (ojk.go.id)

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyebut kebijakan Asuransi Wajib di kendaraan telah digunakan di berbagai negara. Menurutnya, Indonesia telah ketinggalan jaman karena belum menerapkan kebijakan itu.

    “Indonesia ketinggalan dari negara-negara lain. Orang tabrakan di jalan ribut, siapa yang ganti ini, siapa yang ganti ini. Nah itu perlu mendapatkan perhatian dan formulasinya kita tunggu aja,” kata Ogi saat ditemui di Jakarta (3/1).

    Di sisi lain, Ia mengatakan bahwa aturan asuransi wajib nantinya akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan akan menjadi wewenang pemerintah dalam membentuk aturan. Untuk itu, saat ini OJK sebagai regulator masih menunggu keputusan dari pemerintah.

    “Itu domainnya pemerintah bukan OJK. Kami akan follow up Peraturan Pemerintah itu seperti apa,” kata Ogi.

    Asuransi wajib diusulkan masuk dalam STNK

    Petugas mengevakuasi mobil Pajero nopol B 1264 BJU yang ditumpangi artis Vanessa Angel dan keluarganya usai mengalami kecelakaan di ruas tol Jombang-Mojokerto KM 672 arah Surabaya. (AntaraFoto/Syaiful Arif)

    Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengaku siap menjalankan amanat dari kebijakan tersebut. Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pembayaran premi dari asuransi ini bisa disatukan dengan pembayaran pajak STNK kendaraan.

    Seperti diketahui, dalam pembayaran pajak STNK saat ini masyarakat sudah diwajibkan untuk ikut serta dalam Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Namun asuransi itu hanya memberi santunan pada korban kecelakaan, bukan kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian atas kecelakaan. 

  • LINK Jelaskan Penyebab Saham ARA 3 Hari dan Kabar Divestasi

    LINK Jelaskan Penyebab Saham ARA 3 Hari dan Kabar Divestasi

    Jakarta, FORTUNE – Saham milik PT Link Net Tbk (LINK) sempat melejit 92,5 persen dari Rp1.200 menjadi Rp2.310 menjelang libur panjang pada akhir Januari. Perseroan pun buka suara.

    Dalam sebulan belakangan ini, harga LINK tercatat meroket 93,33 persen. Kenaikan paling signifikan terjadi pada periode 21–23 Januari 2025. Adapun, selama tiga hari itu, saham LINK tercatat ARA (auto reject atas). Analis menilai, penyebab lonjakan harga itu adalah kabar ihwal rencana divestasi saham LINK oleh Grup Axiata. Nilai divestasinya diestimasikan berjumlah Rp16 trilliun.

    Mengenai kabar tersebut, Direktur Utama Link Net, Kanishka Gayan Wickrama masih enggan berkomentar. Khususnya terkait nama calon investor yang akan mengAkuisisi saham LINK.

    “Pada saat ini, tidak ada proses atau aksi korporasi yang diinisiasi oleh Link Net untuk memperoleh dana atau investor baru,” kata Kanishka di paparan publik insidental LINK, Senin (3/2). “Jadi tidak ada komentar yang dapat kami berikan sekarang.”

    Lebih lanjut Direktur Link Net, Ronald Chandra Lesmana menjelaskan, perseroan sudah meninjau volume perdagangan yang melonjak di periode tersebut. Hasilnya, laju saham yang sempat meroket pada Januari lalu terjadi murni karena dinamika di pasar.

    “Jadi, rumor yang diberitakan masih spekulasi atau berita pasar sebagai dinamika pasar,” imbuh Ronald lagi. “Untuk calon investor, masih belum bisa dikomentari dulu. Karena ini masih ranahnya pemegang saham dari Link Net.”

    Lebih lanjut, manajemen LINK menyatakan tak mengetahui adanya aktivitas spesifik terkini yang akan berdampak terhadap volume transaksi atas saham perseroan. 

    Adapun, Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd merupakan pengendali LINK. Kepemilikannya berjumlah 2,16 miliar atau 75,42 persen. Selain itu, pemilik saham LINK lainnya adalah PT XL Axiata Tbk (EXCL), yakni sebanyak 550,3 juta saham atau 19,22 persen. 

    Pada Senin pukul 15.26 WIB, saham LINK tertekan 7,20 persen ke harga Rp2.320, dari harga penutupan akhir pekan lalu, Rp2.500. Volume transaksinya berjumlah 118.000, dengan nilai transaksi Rp293 juta, dan frekuensi transaksi 70 kali.

  • BYD Catat Penjualan 300.538 Unit di Januari 2025

    BYD Catat Penjualan 300.538 Unit di Januari 2025

    Ekspor kendaraan BYD mencapai 66.336 unit pada Januari, melonjak 83,3 persen dibandingkan tahun lalu, mencetak rekor bulanan baru. Peningkatan ini terjadi seiring dengan strategi ekspansi global perusahaan.

    Penjualan BYD mencakup semua merek di bawahnya, termasuk Denza, Fang Cheng Bao, dan Yangwang. Merek premium Yangwang menjual 286 unit kendaraan, termasuk SUV U8 yang dapat mengapung di air dan supercar U9 yang dikenal sebagai “dancing” supercar.

    Sementara itu, Fang Cheng Bao mencatat penjualan 6.219 unit, naik 19,5 persen dibandingkan tahun lalu. Denza, yang sebelumnya merupakan joint venture dengan Mercedes-Benz, menjual 11.720 unit, naik 29,2 persen dari tahun sebelumnya.

    Di luar sub-merek tersebut, kendaraan bermerek BYD dari seri Dynasty dan Ocean mencatat performa tahunan terbaik dengan penjualan 278.221 unit, naik 50,3 persen dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, total penjualan kendaraan listrik BYD telah mencapai 10,9 juta unit.

    Adapun  penurunan penjualan pada Januari sebagian besar disebabkan oleh libur Tahun Baru Imlek di Cina, yang berlangsung dari 27 Januari hingga 4 Februari. Hal ini menyebabkan penjualan pada pekan terakhir bulan tersebut berada di level minimum. Sebagian besar tenaga kerja diperkirakan akan kembali bekerja pada 10 Februari, yang dapat mendorong peningkatan penjualan di bulan berikutnya.

    Selain ekspor, BYD juga memperluas produksi kendaraan listriknya di luar Cina. Pada Juli 2024, perusahaan menyelesaikan pembangunan pabrik EV di Thailand dengan kapasitas 150.000 unit per tahun. Menjelang akhir 2025, BYD berencana menyelesaikan pembangunan pabrik baru di Indonesia dengan kapasitas produksi tahunan yang sama.