Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat membantah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait tudingan Anies Baswedan bagi-bagi jabatan di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

    Bantahan itu diungkapkan Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna. Dia mengatakan tuduhan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap fungsi dan struktur TGUPP yang bukan lembaga jabatan struktural atau fungsional pemerintahan.

    “TGUPP itu bukan posisi birokrasi, tidak memiliki kewenangan administratif, dan tidak bisa disamakan dengan jabatan pejabat daerah. Mereka adalah para ahli yang memberikan masukan berbasis data dan riset. Jadi, keliru besar kalau disebut bagi-bagi jabatan,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (16/10).

    Dirinya menjelaskan, komposisi TGUPP di era Anies justru mencerminkan meritokrasi, bukan nepotisme.

    Tim tersebut, diisi oleh kalangan profesional, akademisi, teknokrat, serta mantan pejabat berpengalaman di bidang tata kota, transportasi, ekonomi, dan hukum.

    “Kalau dilihat satu per satu, mayoritas anggota TGUPP berasal dari kalangan profesional yang punya rekam jejak panjang. Jadi meritokrasi justru tampak jelas di sana,” tuturnya.

    Nandang juga menyoroti, bahwa anggaran TGUPP pada masa Anies hanya sekitar Rp28 miliar untuk 73 anggota, jauh lebih kecil dibandingkan standar biaya pejabat struktural eselon di Pemprov DKI.

    Sebelumnya, tudingan terhadap Anies itu diungkapkan Ketua DPP PSI Bestari barus. Dia menegaskan tiap zaman ada orangnya. Lalu tiap orang, beda gayanya.

  • Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut-sebut mencapai Rp116 triliun menjadi polemik. Terlebih setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan APBN.

    Purbaya lantas menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tanpa menggunakan dana APBN.

    Meski demikian, ia mengatakan saat ini CEO Danantara, Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Namun, yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya, seusai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu.

    Menkeu memandang Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.

    “Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun-Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC,” katanya lagi.

    Nilai dividen tersebut juga berpotensi meningkat setiap tahun.

    Sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah. Namun, Purbaya meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar lebih produktif.

  • Keterlaluan! Anak Reza Chalid Didakwa Pakai Uang Korupsi Pertamina Rp176 Miliar untuk Main Golf

    Keterlaluan! Anak Reza Chalid Didakwa Pakai Uang Korupsi Pertamina Rp176 Miliar untuk Main Golf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Kerry Andrianto Riza diduga menggunakan hasil korupsinya untuk bermain golf di Thailand.

    Hal itu terungkap saat anak pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid tersebut didakwa jaksa.

    Dakwaan tersebut dalam sidang yang dihelat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Berlangsung Senin, 13 Oktober 2025.

    Jaksa dalam dakwaannya menyebut, Kerry dan ayahnya, Riza Chalid, memaksa Pertamina menyewa Terminal BBM milik PT Oiltanking Merak.
    Perusahaan plat merah itu pun mengeluarkan uang sebesar Rp2,9 triliun pada April 2012 hingga November 2014.

    “Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza dan Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak) menggunakan uang sebesar Rp176,39 miliar yang berasal dari pembayaran sewa Terminal BBM Merak untuk kegiatan golf di Thailand,” kata jaksa saat membaca dakwaannya. 

    Uang tersebut, digunakan Kerry bersama Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo, serta Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati untuk bermain golf di Thailand.

    Diketahui, penyewaan terminal BBM itu sebenarnya tak dibutuhkan Pertamina. Rencana penyewaan dilakukan tanpa studi kelayakan.

    Akibatnya, negara rugi sampai Rp285,1 triliun. Kerry sendiri didakwa memperkaya diri sampai Rp3,07 triliun.

    Kerry didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Bro Ron Sebut Pertemuannya dengan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

    Bro Ron Sebut Pertemuannya dengan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim turut mengetahui pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, dengan politikus Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Hal tersebut disampaikan Bro Ron usai foto pertemuannya dengan Ahmad Sahroni beredar. Diketahui, pertemuan itu berlangsung pada Senin (13/10).

    Bro Ron mengakui, pertemuan itu berlangsung di Plaza Senayan, Jakarta. Diketahui, usai dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh Partai Nasdem, Sahroni menghilang dari layar publik maupun media sosial.

    “Iya bertemu 2 hari lalu di Plaza Senayan,” kata Bro Ron kepada wartawan, Rabu (15/10).

    Pertemuan tersebut memunculkan isu bahwa mantan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan berlabuh ke PSI. Sebab, rekan mantan satu partainya, Ahmad Ali, kini menjadi Ketua Harian DPP PSI.

    Bro Ron menyatakan, dalam pertemuan dengan Sahroni, ia turut membahas nostalgia hingga pembicaraan soal langkah ke depan

    “Obrolan masa lalu dan rencana-rencana ke depannya supaya kami lebih bermanfaat untuk bangsa,” tegasnya.

    Bro Ron tak memungkiri, pertemuannya dengan Sahroni diketahui oleh Jokowi. Sebab, diisukan juga bahwa Jokowi merupakan Ketua Dewan Pembina PSI. “Pertemuan kami sudah diketahui Pak Jokowi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron mengunggah pertemuan dengan Ahmad Sahroni dalam akun Instagram-nya, @brorondm, pada Senin (13/10).

    Dalam unggahan tersebut, Bro Ron memperlihatkan dirinya tengah makan bersama Sahroni di sebuah restoran.

  • Desakan Patrick Kluivert untuk Mundur, Pengamat Sebut Alex Pastoor Layak Sebagai Pengganti

    Desakan Patrick Kluivert untuk Mundur, Pengamat Sebut Alex Pastoor Layak Sebagai Pengganti

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Desakan untuk melakukan perubahan besar di tubuh kepelatihan Timnas Indonesia kita jadi perbincangan hangat.

    Hal ini menyusul kegagalan yang didapati Timnas Indonesia melangkah ke babak berikutnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Dari dua laga yang dimainkan di Ronde Keempat, Timnas Indonesia harus menelan dua kekalahan sekaligus.

    Kekalahan 3-2 saat menghadapi Arab Saudi dan kekalahan yang lebih menyakit 1-0 dari Irak.

    Kegagalab berlaga di ajang Piala Dunia 2026 membuat desakan evaluasi bahkan mundur ditujukan ke pelatih Patrick Kluivert.

    Bahkan, posisi Patrick Kluivert yang kini disebut-sebut berpotensi digantikan Alex Pastoor.

    Terkait hal ini disuarakan pengamat sepak bola nasional, Gita Suwondo dengan mempertimbangkan pergantian pelatih.

    Ini tentu menyusul hasil buruk yang didapatkan di dua laga Ronde Keempat, dan itu menurutnya perlu di evaluasi.

    “Kalau saja komposisi pemain dan strategi game plan dimainkan dengan lebih tepat oleh Patrick Kluivert, bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan tim seperti Arab Saudi atau Irak. Karena kita sudah pernah mengimbangi bahkan menang atas tim-tim tersebut sebelumnya,” kata Bung Gita di salah satu televisi swasta.

    Lebih jauh, menurutnya dibawah kepemimpinan Kluivert permainan yang ditunjukkan Jay Idzes Cs tidak menyakinkan.

    “Dua-duanya tidak terjadi. Permainan tak meyakinkan, kemenangan pun tidak ada,” ungkapnya.

    Menurutnya sosok yang tepat untuk menempati posisi dari Kluivert saat ini adalah Alex Pastoor yang sebelum menjabat sebagai asisten.

  • Serapan Anggaran BGN, Kementan, dan Kemen PU Terendah, Dana Rp70 Triliun Dikembalikan ke Kas Negara

    Serapan Anggaran BGN, Kementan, dan Kemen PU Terendah, Dana Rp70 Triliun Dikembalikan ke Kas Negara

    Dia merinci, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Kemudian Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara itu, 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Seperti Kementerian Pertahanan yang menerima pagu terbesar senilai Rp247,5 triliun telah merealisasikan belanja Rp167,1 triliun atau 67,5 persen. Kemudian, Polri telah menyerap Rp103 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp138,5 triliun.

    Demikian halnya Kementerian Kesehatan yang telah membelanjakan Rp62,8 triliun atau 73 persen dari pagu Rp86,1 triliun. Kementerian Sosial telah menyerap Rp59 triliun atau 74,2 persen dari Rp79,6 triliun.

    Adapin Kementerian Keuangan yang menerima alokasi Rp71,5 triliun telah membelanjakan Rp63,1 triliun atau 88,3 persen. Kemenkeu menjadi kementerian dengan realisasi serapan tertinggi.

    Lebih lanjut, Kementerian Agama menyerap dana Rp52,5 triliun atau 75,2 persen dari Rp69,9 persen; Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi menyerap Rp36,8 triliun atau 69,4 persen dari Rp52,9 triliun; serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merealisasikan Rp31,4 triliun atau 66,8 persen dari Rp47 triliun.

    Beralih ke Kementerian Perhubungan telah membelanjakan Rp13,6 triliun atau 58,8 persen dari Rp23,1 triliun; Kejaksaan RI Rp13,4 triliun atau 55,8 persen dari Rp24 triliun; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp9,8 triliun atau 65 persen dari Rp15,1 triliun; serta Mahkamah Agung Rp9,5 triliun atau 76,5 persen dari Rp12,4 triliun.

  • Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia, BRI Buktikan Kualitasnya

    Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia, BRI Buktikan Kualitasnya

    Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini. “Penghargaan TBCCI 2025 merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi insan BRILian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah. Pencapaian ini juga mencerminkan transformasi digital BRI yang semakin kuat dan mampu menghadirkan layanan cepat, tepat, dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Melalui berbagai channel layanan yang terintegrasi, Contact Center BRI senantiasa hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan solusi perbankan bagi masyarakat. Melalui inovasi digital, BRI menghadirkan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga relevan dengan keseharian nasabah. Salah satu inovasi BRI adalah Virtual Assistant Sabrina melalui WhatsApp 0812 1214 017, yang mampu melayani nasabah dalam bahasa sehari-hari maupun bahasa daerah. Dengan dukungan teknologi ini, nasabah dapat melakukan berbagai kebutuhan mulai dari informasi produk, pengecekan saldo, pelacakan status pengaduan, hingga layanan perbankan lain melalui aplikasi BRImo.

    Selain itu, BRI terus mengembangkan integrasi teknologi analitik, otomasi dan kanal digital untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah. Upaya ini sejalan dengan strategi transformasi BRI yang mengutamakan Customer Experience sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

    ”Sebagai langkah berkelanjutan, BRI akan terus mengoptimalkan kualitas layanan Contact BRI sebagai bagian integral dari perjalanan transformasi digital perusahaan. BRI akan terus menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif dan berstandar internasional demi memberikan pengalaman terbaik untuk lebih dari 150 juta nasabah di seluruh Indonesia,” pungkas Hakim.

  • Sebut Bahlil Selama Ini Sengaja Diframing Jahat, Herwin Sudikta Skakmat Golkar: Setan Kok Dituduh Jadi Malaikat?

    Sebut Bahlil Selama Ini Sengaja Diframing Jahat, Herwin Sudikta Skakmat Golkar: Setan Kok Dituduh Jadi Malaikat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Partai Golkar yang membela Bahlil Lahadalia dengan menyebut Ketua Umumnya itu selama ini diframing jahat padahal berpihak kepada rakyat.

    Dikatakan Herwin, klaim tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

    Ia menuding sejumlah kebijakan yang pernah diinisiasi Bahlil justru merugikan masyarakat kecil dan lingkungan.

    “Golkar bilang Bahlil diframing jahat, padahal katanya berpihak ke rakyat. Tapi kalo liat rekam jejaknya, justru rakyat yang sering jadi korban,” ujar Herwin kepada fajar.co.id (15/10/2025).

    Lanjut Herwin, berbagai permasalahan yang muncul di era Bahlil menunjukkan ketimpangan antara narasi pro-rakyat dan realitas kebijakan investasi yang dijalankan.

    “Gas 3 kg langka, pulau-pulau kecil di Halmahera dan Raja Ampat digerus tambang atas nama investasi,” sebutnya.

    Herwin juga menyinggung kebijakan pencampuran etanol pada bahan bakar (E10) yang dinilai justru membebani masyarakat.

    “Sementara kebijakan E10 di BBM bikin biaya naik dan mesin rusak,” tegasnya.

    Ia menyayangkan upaya sebagian pihak yang mencoba menggambarkan Bahlil sebagai sosok pembela kepentingan rakyat.

    Padahal, kata Herwin, sejumlah kebijakannya justru dinilai menguntungkan korporasi besar.

    “Ironis, pejabat yang terus mendorong ekspansi tambang di kawasan konservasi malah dipoles sebagai pejuang rakyat,” tandasnya.

    “Padahal kalau kebijakan cuma nguntungin korporasi dan ninggalin luka ekologis, sebenernya dia berpihak ke siapa? Setan kok dituduh jadi malaikat?,” kuncinya.

  • Realisasi Anggaran Sejumlah Kementerian dan Lembaga Masih Rendah, Tiga di Antaranya di Bawah 50 Persen

    Realisasi Anggaran Sejumlah Kementerian dan Lembaga Masih Rendah, Tiga di Antaranya di Bawah 50 Persen

    Fajar.co.id, Jakarta — Dari 15 kementerian dan lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran besar, tiga di antaranya yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatatkan realisasi anggaran yang masih rendah.

    Hal itu diungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    “Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” ujarnya.

    Dia merinci, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Kemudian Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara itu, 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Seperti Kementerian Pertahanan yang menerima pagu terbesar senilai Rp247,5 triliun telah merealisasikan belanja Rp167,1 triliun atau 67,5 persen. Kemudian, Polri telah menyerap Rp103 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp138,5 triliun.

    Demikian halnya Kementerian Kesehatan yang telah membelanjakan Rp62,8 triliun atau 73 persen dari pagu Rp86,1 triliun. Kementerian Sosial telah menyerap Rp59 triliun atau 74,2 persen dari Rp79,6 triliun.

    Adapin Kementerian Keuangan yang menerima alokasi Rp71,5 triliun telah membelanjakan Rp63,1 triliun atau 88,3 persen. Kemenkeu menjadi kementerian dengan realisasi serapan tertinggi.

  • PSI Rampungkan Konsolidasi 10 DPW, Ahmad Ali: Rakernas November

    PSI Rampungkan Konsolidasi 10 DPW, Ahmad Ali: Rakernas November

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) terus memperkuat struktur organisasinya di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan Oktober ini, PSI telah merampungkan konsolidasi di sepuluh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali.

    Menurut Ahmad Ali, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar partai dalam mempersiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang akan digelar pada November mendatang, sekaligus sebagai bagian dari verifikasi faktual internal yang sedang dilakukan oleh DPP PSI.

    “Sepuluh DPW sudah rampung kami konsolidasikan. Akhir Oktober nanti, seluruh struktur di bawah DPW, termasuk DPD dan DPC, akan selesai. Minggu depan, kami lanjutkan lagi untuk 28 DPW lainnya,” ujar Ahmad Ali di Jakarta, Senin (14/10).

    Ahmad Ali menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk verifikasi faktual internal untuk memastikan kesiapan struktur dan data kepengurusan partai di seluruh Indonesia.

    Dengan demikian, pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan verifikasi faktual resmi, PSI telah berada dalam posisi yang jauh lebih siap secara administratif maupun struktural.

    “Kami ingin memastikan bahwa ketika KPU turun melakukan verifikasi faktual, seluruh struktur PSI sudah lengkap, aktif, dan siap diverifikasi. Ini bagian dari keseriusan kami membangun partai yang tertib administrasi dan profesional,” tegasnya.

    Di antara DPW yang telah menuntaskan konsolidasi struktur organisasinya antara lain Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Banten, dan Nusa Tenggara Timur.