Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Eks Petinggi Singapore Airlines Jadi Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia, Prabowo Buka Peluang Ekspatriat atau WNA

    Eks Petinggi Singapore Airlines Jadi Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia, Prabowo Buka Peluang Ekspatriat atau WNA

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Balagopal Kunduvara dari Singapore Airlines resmi ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melalui RUPSLB pada Rabu (15/10/2025).

    Balagopal dikenal berpengalaman di industri penerbangan dan memiliki latar belakang pendidikan MBA dari National University of Singapore dan UCLA.

    Balagopal Kunduvara sebelumnya menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines sejak 2019 hingga 2025.

    Selain Balagopal, juga ada nama Glenny Kairupan yang ditetapkan sebagai Direktur Utama menggantikan Wamildan Tsani. Pun, Thomas Sugiarto Oentoro menjadi Wakil Direktur Utama.

    Perubahan direksi ini dilakukan untuk memperkuat kepemimpinan Garuda Indonesia pasca restrukturisasi dan pemulihan pandemi.

    Agenda ini sebelumnya telah memperoleh dukungan dan persetujuan dari pemegang saham, pemerintah Indonesia, dan pengawasan, serta pengelolaan oleh BPI Danantara Indonesia.

    Dukungan tersebut mencakup strategi optimalisasi model bisnis, penguatan struktur pendanaan jangka panjang, serta penguatan tata kelola, dan memastikan arah dan program restrukturisasi berkelanjutan.

    Di hari yang sama dengan perubahan struktur Direksi Garuda itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara membuka peluang bagi ekspatriat atau warga negara asing (WNA) untuk memimpin BUMN agar pengelolaan perusahaan negara bisa mengikuti standar internasional dan lebih kompetitif.

    Presiden juga menugaskan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk merasionalisasi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi 200–240. (bs-sam/fajar)

  • BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    FAJAR.CO.ID, MEDAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini menjadi bagian penting dalam menyukseskan target 3 juta rumah yang telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” yang digelar di Regale International Convention Centre, Medan, pada Kamis, 9 Oktober 2025. Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta Group CEO BRI Hery Gunardi.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas. “Program rumah subsidi ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, menyejahterakan banyak keluarga sekaligus menggerakkan perekonomian. Melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan KPR FLPP, BRI berkomitmen memperluas akses pembiayaan yang layak dan terjangkau, serta menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah, Perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat.

    “Saya melihat BRI siap mendukung penuh pelaksanaan program perumahan rakyat. Pegawai BRI mampu menjawab langsung berbagai pertanyaan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ini membuktikan bahwa BRI hadir tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra nyata masyarakat di lapangan. Program ini terbukti memberi manfaat besar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap Maruarar.

  • Breaking News! Patrick Kluivert Cs Resmi Dipecat PSSI

    Breaking News! Patrick Kluivert Cs Resmi Dipecat PSSI

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PSSI akhirnya mengambil langkah tegas terkait tim kepelatihan Timnas Indonesia.

    Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert secara resmi diumumkan diputus kontrak.

    Kontrak Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya awalnya berdurasi dua tahun. Namun langsung diakhiri oleh PSSi dengan kesepakatan tentunya dari pihak terkait.

    “Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Tim Kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination,” tulis PSSI dalam keterangan resminya.

    “Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan Para Pihak di Tim Kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun,” tambahnya.

    Bukan hanya Patrick Kluivert, melainkan semua tim kepelatihannya dengan catatan semua sudah menyetujui terkait hal ini.

    “Penghentian kerja sama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak, dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerja sama tersebut, Tim Kepelatihan tersebut tidak lagi menangani Timnas Indonesia di level senior, U23, maupun U20,” tuturnya.

    “PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepakbola nasional,” terangnya.

    Pemutusan kontrak tim kepelatihan Patrick Kluivert ini tentunya tak terlepas dari hasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

  • Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin membantah dirinya mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Itu diungkapkan menanggapi sebuah e-flyer yang menyandingkan foto dia dengan Purbaya.

    E-flyer tersebut, menunjukkan Purbaya tersenyum dan menaikkan jempol. Sementara Ngabalin tampak menganga membuka mulutnya.

    “Anda tidak pantas duduk di Kursi Menkeu Pak,” tulis narasi pada e-flyer tersebut, seolah Ngabalin yang mengatakan kalimat tersebut.

    Bahkan, Ngabalin digambarkan seolah menganggap masyarakat bodoh. Karena Purbaya didukung padahal belum bekerja apa-apa.

    Menurut Ngabalin, poster dan narasi tersebut hoaks. Dia mengatakan ada yang sengaja membuat hoaks.

    “Banyak yang kepanasan takut akan terbongkar semua kejahatan keuangan mereka. Makanya buat berita dan e-flyer hoaks,” tulis Ngabalin dikutip dari akun X pribadinya, Kamis (16/10/2025).

    Dia meminta Purbaya tidak berhenti melakukan apa yang dia kerjakan.

    “Gaspol Kang Purbaya, jangan injak rem. Bantu Bapak Presiden. Kerja yang mantap. Semua rakyat dukung akang,” ujar Ngabalin.

    Sebelumnya, politisi Golkar lain, yang juga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Purbaya memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Baru Selesai Wisuda S3, Judul Disertasi Ahmad Syahroni Langsung Jadi Perbincangan

    Baru Selesai Wisuda S3, Judul Disertasi Ahmad Syahroni Langsung Jadi Perbincangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Ahmad Syaroni kembali menuai banyak sorotan dari publik terutama di media sosial.

    Kali ini bukanlah terkait pernyataannya yang fenomenal atau wisuda S3 yang baru selesai terlaksana.

    Hal yang buatnya kembali jadi perbicangan terkait judul disertasinya “Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. 

    Judul ini langsung mengundang beragam reaksi dan diskusi dari netizen yang merasa seperti membaca cuplikan kisah nyata Ahmad Sahroni dalam dunia pemberantasan korupsi.

    Salah satu akun di media sosial Threads @bloomdaily.id juga ikut membahas soal disertasi ini.

    “Ahmad Sahroni resmi wisuda S3, tapi netizen malah gak fokus ke toga atau gelarnya. Semua mata justru ke judul disertasinya yang kedengeran kayak gabungan antara filosofi, politik, dan sedikit halu akademis,” tulis caption unggahan akun tersebut.

    “Netizen langsung rame bikin meme, ada yang bilang ‘judulnya aja udah bikin otak ngebul’. Tapi ya namanya juga Bang Sahroni, apapun yang dia lakuin selalu sukses bikin publik geleng kepala sambil bilang, ’emang beda nih bapak satu’,” tambahnya.

    Selain itu, ramai juga netizen di media sosial yang mengungkap argumen terkait judul yang diangkat sang politikus.

    “Wah, judulnya merinding banget,” tulis komentar salah satu netizen.

    “Nyangka nggak lu pada?!” Sahut netizen lainnya.

    Sebelumnya, beredar momen Ahmad Syahroni muncul di acara wisuda program doktoral atau S3.

    Dengan wisuda ini, Ahmad Sahroni resmi menyandang gelar baru yang membanggakan: Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (Erfyansyah/Fajar)

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Menko Zulkifli Hasan: Kasihan Pak Amran

    Menko Zulkifli Hasan: Kasihan Pak Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut tambahan tugas yang diembankan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggantikan Arief Prasetyo Adi, bukan tugas ringan.

    “Pak Mentan, selamat atas tambahan tugas. Saya kadang-kadang kasihan lihat Pak Mentan ini, karena beban tugasnya tidak ringan. Tapi kita tahu Pak Presiden pikirannya besar dan dampaknya luas, sesuai dengan tujuan kita untuk merdeka pangan,” kata Zulhas usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Zulhas menegaskan bahwa tantangan pangan ke depan tidak mudah, namun arah kebijakan Presiden Prabowo harus menjadi pegangan seluruh pemangku kepentingan.

    “Tidak mungkin kita berdaulat, kita jadi negara maju tanpa kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nasib petani, nelayan, dan peternak. Karena itu, kita satu komando di bawah Presiden. Tidak boleh ada manuver lain. Semua harus satu arah untuk mewujudkan visi besar swasembada dan kemandirian pangan,” paparnya.

    Selain itu, Menko Zulhas juga menekankan keterkaitan antara ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan yang tengah digarap pemerintah.

    “Kalau kita sudah sepaham ini, dampaknya akan luas. Jagung laku, singkong laku, tanah tidak ada yang kosong, karena harganya bagus. Ini semua bagian dari ekosistem kemandirian bangsa,” tegasnya.

  • TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat membantah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait tudingan Anies Baswedan bagi-bagi jabatan di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

    Bantahan itu diungkapkan Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna. Dia mengatakan tuduhan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap fungsi dan struktur TGUPP yang bukan lembaga jabatan struktural atau fungsional pemerintahan.

    “TGUPP itu bukan posisi birokrasi, tidak memiliki kewenangan administratif, dan tidak bisa disamakan dengan jabatan pejabat daerah. Mereka adalah para ahli yang memberikan masukan berbasis data dan riset. Jadi, keliru besar kalau disebut bagi-bagi jabatan,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (16/10).

    Dirinya menjelaskan, komposisi TGUPP di era Anies justru mencerminkan meritokrasi, bukan nepotisme.

    Tim tersebut, diisi oleh kalangan profesional, akademisi, teknokrat, serta mantan pejabat berpengalaman di bidang tata kota, transportasi, ekonomi, dan hukum.

    “Kalau dilihat satu per satu, mayoritas anggota TGUPP berasal dari kalangan profesional yang punya rekam jejak panjang. Jadi meritokrasi justru tampak jelas di sana,” tuturnya.

    Nandang juga menyoroti, bahwa anggaran TGUPP pada masa Anies hanya sekitar Rp28 miliar untuk 73 anggota, jauh lebih kecil dibandingkan standar biaya pejabat struktural eselon di Pemprov DKI.

    Sebelumnya, tudingan terhadap Anies itu diungkapkan Ketua DPP PSI Bestari barus. Dia menegaskan tiap zaman ada orangnya. Lalu tiap orang, beda gayanya.

  • Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut-sebut mencapai Rp116 triliun menjadi polemik. Terlebih setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan APBN.

    Purbaya lantas menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tanpa menggunakan dana APBN.

    Meski demikian, ia mengatakan saat ini CEO Danantara, Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Namun, yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya, seusai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu.

    Menkeu memandang Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.

    “Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun-Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC,” katanya lagi.

    Nilai dividen tersebut juga berpotensi meningkat setiap tahun.

    Sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah. Namun, Purbaya meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar lebih produktif.