Author: Fajar.co.id

  • Besok Presiden Prabowo Setahun Menjabat, Gus Umar: Fokus Urus Dalam Negeri Pak, Wapres Anda Gak Cakap

    Besok Presiden Prabowo Setahun Menjabat, Gus Umar: Fokus Urus Dalam Negeri Pak, Wapres Anda Gak Cakap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Momen satu tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Tepatnya besok, 20 Oktober 2025 momen itu diperingati. Di mana, keduanya tepat di tanggal yang sama tahun lalu resmi dilantik.

    Merespon peringatan satu tahun Presiden Prabowo genap satu tahun menjabat, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan atau gus Umar punya pesan khusus.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan menyampaikan pesannya itu.

    Bertepatan dengan momen yang dianggapnya pas ini, ia mencatatkan ada beberapa kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan sang Presiden.

    “Besok 20 oktober genap 1 thn presiden prabowo. Slm 1 thn ada 35 kali prabowo kunker ke luar negeri di 35 negara,” tulisnya dikutip Minggu (19/10/2025).

    Ia punya harapan dan meminta agar Presiden Prabowo fokus lebih dulu membenahi masalah di dalam negeri.

    “Fokus urus dalam negeri pak karena wapres anda gak cakap urus negara ini kalau anda kunker,” tuturnya.

    Khususnya untuk permasalahan ekonomi, menurutnya sangat perlu untuk diperhatikan.

    “Kondisi ekonomi makin susah tolong fokus urus ekonomi jangan sampai terjadi krisis,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar) 

  • Viral Ceramah Bahlil Lahadalia Bahas 8 Pintu Surga: Ahli Dagang Juga Ada di Situ

    Viral Ceramah Bahlil Lahadalia Bahas 8 Pintu Surga: Ahli Dagang Juga Ada di Situ

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan nasihat agama dalam sebuah acara viral di Media Sosial (Medsos).

    Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia ini menekankan bahwa ada delapan pintu surga yang disediakan bagi ummat Islam.

    “Itu kan masuk surga itu kan ada delapan pintu,” ujar Bahlil dikutip dari unggahan Facebook @Tsani Aini Asik (19/10/2025).

    Dibeberkan Bahlil, pada delapan pintu surga yang disediakan itu, masing-masing bagi ahli salat, zakat, dagang, dan seterusnya.

    “Ada ahli sholatnya, ada ahli zakatnya, ahli dagang juga ada di situ,” sebutnya.

    Aktivis yang telah menjadi Menteri sejak era Presiden Jokowi ini mengatakan, jika seseorang telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka akan mendapat satu pintu masuk surga.

    “Jadi kalau kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagus, kemudian itu bisa berdampak positif, maka insya Allah,” Bahlil menuturkan.

    “Akan bisa kita mendapatkan hasil yang baik. Baik di dunia maupun di akhirat nanti,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, Bahlil Lahadalia kembali ramai diperbincangkan publik. Bukan tanpa sebab, sosok yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia.

    Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Pemuda Masjid Dunia, Said Aldi Al Idrus, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Kabar ini sontak menyita perhatian publik. Banyak yang tak menyangka, Bahli yang selama ini kerap menjadi sorotan karena kebijakan dan gayanya yang nyentrik kini memegang peran penting di organisasi bernuansa religius itu.

  • Soroti Gaya Jokowi Saat Dies Natalis Kehutanan, Roy Suryo: Saat Salam Lestari dan UGM Tampak Sangat Canggung

    Soroti Gaya Jokowi Saat Dies Natalis Kehutanan, Roy Suryo: Saat Salam Lestari dan UGM Tampak Sangat Canggung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Telematika, Roy Suryo, melihat ada yang momen menggelitik pada kehadiran Jokowi dalam acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM.

    Ia termehek-mehek melihat sesuatu yang dinilainya janggal dalam acara tersebut.

    “Sangat lucu saat dilaksanakan Salam Lestari dan Salam UGM yang tampak sangat canggung dilakukan oleh Jokowi,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    “Mungkin tidak sempat dibreifing sebelumnya oleh sutradara acara itu,” tambahnya.

    Roy mengatakan, dua salam itu merupakan bagian dari tradisi yang biasa dilakukan warga kampus UGM.

    “Seharusnya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi seorang yang mengaku alumni, apalagi rimbawan lulusan UGM,” tukasnya.

    Ia menyinggung bahwa Salam UGM bahkan sempat viral beberapa waktu belakangan.

    “Salam UGM itu sempat viral saat diselenggarakan lomba pose khas UGM dengan formasi jari, gerakan tangan, dan gerakan tubuh,” jelasnya.

    Roy juga menyinggung respons publik di media sosial yang ramai membahas momen tersebut.

    Menurutnya, warganet menyoroti beberapa hal dari penampilan Presiden di acara itu.

    “Banyak netizen yang memperhatikan detail dan menyoroti penampilan yang dinilai berbeda dari biasanya,” Roy menuturkan.

    Tak hanya itu, Roy juga menyinggung proyek kereta cepat yang belakangan kembali disorot publik.

    “Kereta cepat atau Whoosh berhutang besar dan sempat disebut akan dibebankan kepada APBN,” tukasnya.

    “Khusus soal Whoosh ini, sejak lama saya menyebutnya proyek yang perlu dievaluasi,” sambung dia.

    Roy menegaskan, kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk kepedulian sebagai warga negara.

  • Heboh Ijazah Hakim MK Era Jokowi Diduga Palsu, Made Supriatma: Ini Anget Nih, Kayaknya Perlu Diperiksa

    Heboh Ijazah Hakim MK Era Jokowi Diduga Palsu, Made Supriatma: Ini Anget Nih, Kayaknya Perlu Diperiksa

    “Judul disertasinya juga mentereng, Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy a case study on Indonesia post-Bali bombings, itu menurut Wiki,” sebutnya.

    Namun, masalah muncul ketika kampus tempat sang hakim menempuh studi tersebut justru digeledah oleh Komisi Antikorupsi Polandia karena diduga terlibat praktik jual beli ijazah.

    “Masalahnya adalah Collegium Humanum, Warsaw Management University ini dicokok oleh lembaga anti korupsi di negara itu karena terlibat dalam jual beli ijazah,” beber Made.

    Lalu apakah ijazah sang hakim juga termasuk dalam kasus itu? Made menilai perlu ada penyelidikan lebih lanjut.

    “Apakah ijazah hakim MK ini hasil jual beli? Nah, itu kita tidak tahu. Kayaknya perlu diperiksa,” tegasnya

    Menariknya, kata Made, orang yang pertama kali membongkar praktik jual beli ijazah di kampus tersebut adalah sosok yang cukup dikenal di Indonesia, yakni Romo Stefanus Hendrianto alias Romo Henri Kuok, SJ.

    “Yang lebih seru adalah orang yang mengungkap jual beli ijazah dari Collegium Humanum, Warsaw Management University ini. Dia adalah Romo Stefanus Hendrianto alias Romo Henri Kuok, SJ,” jelas Made.

    Ia kemudian menjelaskan latar belakang sang Romo yang ternyata pernah aktif di dunia pergerakan politik Indonesia.

    “Untuk kaum kiri yang pernah ada di Partai Rakyat Demokratik (PRD), Romo Henri ini pernah aktif di partai ini semasa di bawah tanah dan di atas tanah,” terangnya.

    Bahkan, Made mengungkap bahwa meski berada di masa-masa sulit, Romo Henri tidak pernah menjadi korban penculikan.

  • KPK Polandia Tangkap Pendiri Kampus Terkait Suap Ijazah Palsu, Satu Hakim MK Diragukan Keaslian Ijazahnya

    KPK Polandia Tangkap Pendiri Kampus Terkait Suap Ijazah Palsu, Satu Hakim MK Diragukan Keaslian Ijazahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Terungkapnya operasi yang dilakukan KPK Polandia terhadap Collegium Humanum – Warsaw Management University, membuat seorang pejabat di Indonesia kini diragukan keaslian ijazahnya.

    Pemberitaan dari surat kabar Rzeczpospolita menyebutkan bahwa universitas tersebut diduga menerima suap untuk menerbitkan lebih dari seribu ijazah palsu.

    Pendiri dan mantan rektor universitas itu, Pawe Czarnecki, ditahan dengan tuduhan 30 kejahatan, termasuk menerima suap senilai Rp4,1 miliar.

    Skandal ini melibatkan banyak pejabat Polandia yang diwajibkan memiliki gelar tertentu untuk menduduki posisi penting.

    Munculnya kasus ini ke publik di Indonesia berawal dari tayangan podcast Refly Harun, pada 14 Oktober 2025.

    Dalam podcast itu, mantan anggota KPU, Romo Stefanus Hendrianto membandingkan persyaratan pendidikan untuk menjadi Hakim MK dan pejabat tinggi negara lainnya.

    Ia menyoroti bahwa syarat untuk menjadi Hakim MK adalah bergelar Doktor (S3), sementara untuk menjadi Wakil Presiden hanya dibutuhkan ijazah SMA.

    Perbedaan ini memunculkan pertanyaan tentang korelasi antara gelar doktor dengan kualitas kinerja seorang hakim konstitusi.

    Romo Stefanus juga menyebutkan bahwa tidak semua hakim MK sebelumnya, seperti Anwar Usman, memiliki latar belakang gelar Doktor di bidang hukum.

    Merespons kasus yang terjadi di Polandia, Romo Stefanus menekankan pentingnya verifikasi keaslian ijazah yang dimiliki oleh para pejabat publik, termasuk hakim MK.

    Dia menilai, hal ini sangat penting untuk memastikan kredibilitas dan kualitas para pengambil kebijakan di negara ini.

  • Perlu Reformasi, Bukan dengan Paksaan, Kepatuhan Pajak Tumbuh dari Kepercayaan

    Perlu Reformasi, Bukan dengan Paksaan, Kepatuhan Pajak Tumbuh dari Kepercayaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perlu ada reformasi mendalam yang berfokus pada perubahan budaya, bukan sekadar penggantian teknologi. Perlu pula upaya pemerintah dalam membangun budaya integritas dan pelayanan yang kuat.

    Meski era pemerintahan sebelumnya telah memulai digitalisasi pajak melalui core tax system dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), hasilnya dianggap belum maksimal.

    Hal itu disampaikan Ekonom Achmad Nur Hidayat dikutip Sabtu (18/10/2025). Dia menjelaskan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan efektif tanpa adanya perubahan perilaku mendasar dari aparat pajak maupun wajib pajak.

    Salah satu faktornya diduga disebabkan implementasi lambat di lapangan serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. “Analogi mudahnya seperti mengganti mesin mobil, tetapi tetap mengemudi dengan cara lama,” kata Nur Hidayat.

    Karena itu, lanjut dia, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto didesak untuk melanjutkan reformasi ini dengan menanamkan etos baru. “Etos compliance by design, kepatuhan yang terbangun otomatis lewat sistem dan kepercayaan, bukan ancaman sanksi,” ujarnya.

    Selain reformasi budaya, Nur Hidayat juga mengingatkan peningkatan rasio pajak tidak boleh mengorbankan aspek keadilan fiskal.

    Jika beban pajak justru menimpa kelompok menengah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hal itu dikhawatirkan dapat menghilangkan daya dorong ekonomi nasional.

    Nur Hidayat menilai perlu memfokuskan upaya perluasan basis pajak pada sektor yang memiliki potensi besar namun masih under-taxed. Sektor-sektor tersebut meliputi ekonomi digital, pertambangan, dan properti mewah, yang dinilai memiliki kemampuan fiskal yang tinggi.

  • Zulhas Unggul di Survei Kepuasan Publik, Heru Subagia: Wajar, Karier dan Loyalitasnya Sudah Teruji

    Zulhas Unggul di Survei Kepuasan Publik, Heru Subagia: Wajar, Karier dan Loyalitasnya Sudah Teruji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut posisi Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Koordinator Pangan merupakan keputusan yang tepat dari Presiden Prabowo Subianto.

    Penilaian itu disampaikan menyusul hasil survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) yang menempatkan Zulhas sebagai Menko dengan tingkat kepuasan tertinggi, mencapai 24,4 persen.

    Heru mengatakan, hal itu memang wajar mengingat latar belakang dan perjalanan panjang Zulhas di dunia politik maupun pemerintahan.

    “Harusnya memang seperti itu, karena Zulhas pertama sebagai pendukung militan dan tiga kali mendukung pencalonan Prabowo sebagai Capres dan wajar jika Zulhas diberi peran maksimal sebagai Menko,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Sabtu (18/10/2025).

    Heru juga menilai rekam jejak Zulhas cukup mentereng. Ia pernah menduduki jabatan-jabatan yang sangat strategis.

    “Di mana pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Ketua MPR, Menteri Perdagangan, dan terakhir Menteri Koordinator Pangan,” sebutnya.

    Dijelaskan Heru, pengalaman tersebut membuktikan bahwa Zulhas memiliki kompetensi dan kemampuan koordinasi lintas sektor.

    “Dan karenanya, harusnya Zulhas memang layak untuk disebutkan sebagai Menteri yang punya sejarah dan karir yang mumpuni,” Heru menuturkan.

    “Dan karenanya, jika pada akhirnya Prabowo menempatkan sebagai Menteri Koordinator Pangan, itu adalah pilihan yang sangat tepat dan kecakapan serta profesionalisme,” tambahnya.

    Heru menegaskan, posisi Zulhas sebagai Menko Pangan sangat strategis, apalagi isu pangan menjadi prioritas utama  pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Ucapan Qodari Kembali Viral Terkait Prabowo Jadikan Anies Cagub DKI, Sandiaga Uno: Itu Murni Keputusan Saya

    Ucapan Qodari Kembali Viral Terkait Prabowo Jadikan Anies Cagub DKI, Sandiaga Uno: Itu Murni Keputusan Saya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa hari terakhir usai Muhammad Qodari resmi menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), pernyataan lamanya kembali viral.

    Dalam video yang diketahui berlangsung pada perhelatan Pilpres 2024 itu, Qodari mengingatkan, posisi Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu menjadi batu loncatan besar yang membawanya ke panggung nasional hingga bisa mencalonkan diri sebagai presiden.

    “Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta, karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional. Bisa jadi calon presiden,” kata Qodari.

    Sementara itu, dalam podcast bersama Akbar Faizal beberapa waktu lalu, Sandiaga Uno mengungkap fakta terkait pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

    Dia menyebut saat ingin mencalonkan diri di Pilgub DKI Jakarta bersama Anies Baswedan.

    Dia menyebut, dua jam sebelum pendaftaran, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, belum memberikan persetujuannya kala itu.

    Sandiaga juga menyatakan, pendaftarannya bersama Anies di Pilgub DKI karena dirinya lah yang memutuskan.

    “Tapi di situlah dalam waktu kurang dari 24 jam saya yang memutuskan, ini saya yang memutuskan dan pak Prabowo sampai dua jam sebelum kita mendaftarkan belum disetujui,” kata Sandiaga.

    “Saya memutuskan untuk mengajak pak Anies dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Itu murni keputusan saya. Walaupun diperkenalkannya melalui tokoh-tokoh bangsa ini tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju,” lanjutnya. (sam/fajar)

  • Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan Rp25 miliar untuk mengaudit 80 pondok pesantren yang berisiko ambruk. Persen ya tengah berjalan.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pihaknya telah melakukan. Bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden prabowo, saya bersama prasetyo_hadi28, nasaruddin_umar, dan dody_hanggodo meneruskan diskusi perkembangan audit pesantren dan beberapa rencana paket kebijakan lainnya,” tulis Cak Imin di akun Threadsnya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan bantuan yang akan diturunkan akan dilakukan secara adil. Selain pesantren, juga terhadap rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan.

    “Bantuan negara akan diberikan secara adil — untuk pesantren, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya,” ujarnya.

    Hal tersebut, kata dia, agar tiap umat beragama bisa dengan aman dan nyaman beraktivitas.

    “Agar setiap santri, anak didik, dan umat beragama bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Bergerak, bertindak, berdaya!” ucapnya.

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan jumlah pondok pesantren di Indonesia sebenarnya sangat banyak. Audit akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang.

    “Anggaran untuk mereview 80 sampling pertama, yang batch 1 itu sekitar Rp 25 miliaran,” kata Dody Hanggodo seperti dilansir dari Antara, Jumat (17/10/2025).

  • Apa yang Sudah Diberikan Anies Kepada Prabowo? Qodari: Tolong Anak Abah Jawab Hahahaha

    Apa yang Sudah Diberikan Anies Kepada Prabowo? Qodari: Tolong Anak Abah Jawab Hahahaha

    Namun, Qodari merasa aneh ketika Anies yang mendapatkan banyak manfaat politik dari Prabowo justru memberi penilaian sangat rendah di forum debat terbuka.

    “Kok di debat terbuka gitu, tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung,” katanya.

    Qodari bahkan mengulangi pertanyaannya dengan nada tegas.

    “Saya ulang ya. Apa yang sudah diberikan? Tolong anak abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo?” tegasnya.

    “Nggak ada. Sorry ya. Iya jawabannya nggak, itu jawabannya Prabowo,” timpalnya.

    Qodari juga menyinggung sikap Anies yang kerap menekankan pentingnya etika dalam politik.

    “Terus kan etika, etika apa dia bilang? Oh ya. Etika dasmu,” kuncinya.

    Sebelumnya, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dikatakan Yudi, ucapan Prabowo itu bisa saja menjadi sinyal politik baru di tengah situasi yang tampak tenang.

    Ia menyebut dinamika politik kerap berubah secara tak terduga.

    “Turbulensi politik terkadang terjadi di saat situasi tenang,” ujar Yudi di trheads (7/10/2025).

    Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang terkesan ramah terhadap Anies.

    Yudi pun mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan diajak bergabung ke pemerintahan.