Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Muhammadiyah Wacanakan Sistem Pemilu Baru, Bisa Gantikan Proporsional Terbuka yang Dinilai Cuma Untungkan Orang Berduit

    Muhammadiyah Wacanakan Sistem Pemilu Baru, Bisa Gantikan Proporsional Terbuka yang Dinilai Cuma Untungkan Orang Berduit

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merespons krisis kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu proporsional terbuka dengan menginisiasi pendekatan Moderate List Proportional Representation (MMPR).

    Salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini akan membedah secara mendalam usulan sistem elektoral yang diajukan oleh Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah MMPR, sebagai solusi hulu untuk mengatasi praktik politik uang dan menguatnya oligarki kekuasaan yang bersumber dari sistem Pemilu liberal.

    Bedah sistem pemilu baru ini diinisiasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam bentuk tudang sipulung dengan tema Wasathiyah Electoral Reform: Jalan Tengan Sistem Pemilu Indonesia. Tudang sipulung akan digelar di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sabtu, 25 Oktober mendatang.

    Basti mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanah Muktamar ke-48 di Surakarta tahun 2022. Dalam Tanfidz Keputusan Muktamar, Muhammadiyah secara tegas menyoroti bahwa idealnya sistem dan penyelenggaraan Pemilu semakin berkualitas, namun pada kenyataannya, indeks demokrasi menunjukkan pemilu sarat masalah, terutama dengan maraknya politik uang yang membudaya dan politik identitas yang “membakar”.

    PP Muhammadiyah menilai, Pemilu sebagai instrumen demokrasi justru melahirkan praktik kekuasaan oligarki yang tidak sejalan dengan substansi demokrasi.

    Salah satu akar masalah politik dan demokrasi ini adalah sistem pemilu yang liberal. Oleh karena itu, Tanfidz Keputusan Muktamar mengamanahkan bahwa yang paling penting untuk dikaji kembali adalah sistem Pemilu dan sistem politik yang liberal, yang tidak sejalan dengan Pancasila.

  • Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang Hingga Perluas Pasar ke Luar Negeri

    Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang Hingga Perluas Pasar ke Luar Negeri

    Tangerang Selatan – Anggapan bahwa batik hanya cocok dipakai oleh orang tua atau terkesan ‘kaku’ sudah tidak relevan lagi. Di era modern, batik justru semakin menemukan napas baru lewat tangan-tangan kreatif pelaku UMKM yang menyulap kain tradisional ini menjadi busana stylish, trendi dan bisa dipakai sehari-hari.

    Salah satu sosok yang berperan menjaga sekaligus memperkaya tradisi batik adalah Datik Daryanti, pendiri Datik Batik dari Tangerang Selatan, Banten. Berawal dari kecintaannya pada batik, Datik yang sebelumnya seorang ibu rumah tangga memantapkan langkah untuk menekuni dunia fesyen dengan mendirikan Datik Batik pada tahun 2012.

    Usaha ini semula dibina oleh Dinas Koperasi & UKM serta Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Tangerang Selatan. Perlahan namun pasti, nama Datik Batik kian dikenal masyarakat, terutama di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya.

    Kini Datik Batik menghadirkan beragam produk, mulai dari kain, dress, kemeja, outer, hingga aksesori seperti kipas tangan. Semua dibuat dengan metode hand-printing, cap, maupun tulis. Nama yang diusung pun sederhana namun sarat makna. ‘Datik’ berasal dari nama sang pendiri, sedangkan ‘Batik’ menggambarkan produk utama yang dihasilkan. Dari sinilah lahir sebuah brand yang khas, mudah diingat dan berkarakter.

    “Ciri khas Datik Batik terletak pada motifnya yang mengusung kearifan lokal, dipadukan dengan nuansa modern. Datik banyak terinspirasi dari simbol-simbol khas Tangerang Selatan, mulai dari anggrek vandoglas, kacang, kopi, bambu, hingga rumah blandongan”, ungkap Datik.

  • Pemda Endapkan Ratusan Triliun di Bank, Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data

    Pemda Endapkan Ratusan Triliun di Bank, Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membeber bahwa pemerintah daerah (pemda) mengendapkan uangnya di bank.

    Ratusan triliun uang pemda itu tidak diendapkan di bank pembangunan daerah (BPD) masing-masing, melainkan di Bank Jakarta.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

    Merespons hal itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menantang Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah di Indonesia yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito.

    Dedi Mulyadi mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Purbaya melansir data Bank Indonesia per 15 Oktober yang menyebutkan 15 daerah menyimpan dana di bank.

    Di antaranya DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

    Menyikapi hal itu, Dedi Mulyadi mengeklaim sudah memeriksa langsung apakah Pemprov Jabar menaruh uang sebesar itu di Bank Bjb dalam bentuk deposito.

    “Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).

    Menurutnya, tak semua daerah kesulitan atau sengaja menunda belanja dan memarkir uang di bank.

  • Temukan Petugas Jual Jatah ke Para Jemaah Haji, KPK Ungkap Ini

    Temukan Petugas Jual Jatah ke Para Jemaah Haji, KPK Ungkap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya temuan menarik dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

    Temuan ini terkait penyalahgunaan jatah kuota bagi petugas penyelenggara ibadah haji

    Dimana, seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan jamaah di Tanah Suci.

    Namun dalam temuan ini Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan adanya penyimpangan

    Penyimpangan itu dilakukan oleh petugas dengan penggunaan jatah kuota petugas haji.

    Padahal, kuota tersebut mestinya diberikan kepada petugas yang benar-benar menjalankan tugas pelayanan bagi jamaah.

    “Jadi memang kalau kita melihat penyelenggaraan ibadah haji itu kan memang ada slot untuk petugas yang memang betul-betul bertugas untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah haji,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK dikutip Senin (20/10/2025).

    Dan hasil penyidikan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa jatah kuota petugas tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

    “Jadi petugas ini tidak hanya khusus tapi di reguler juga ada. Tapi kita dalam perkara ini menemukan adanya fakta-fakta bahwa kuota haji khusus yang dikelola oleh PIHK kan seharusnya ada slot juga untuk petugas. Nah slot untuk petugas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya tidak digunakan betul-betul untuk petugas,” ungkapnya.

    Budi mengungkap jatah kuota petugas justru disalahgunakan dengan dijual kepada calon jamaah oleh pihak-pihak tertentu.

    Dan praktik ini disebutnya tidak hanya bisa merugikan negara. Namun, merusak sistem penyelenggaraan haji yang selama ini diatur ketat oleh pemerintah.

  • Satu Tahun Masa Jabatan Prabowo-Gibran, Mardani PKS Beri Pujian

    Satu Tahun Masa Jabatan Prabowo-Gibran, Mardani PKS Beri Pujian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan pujian ke program-program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di peringatan satu tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia menyampaikan pujian tersebut.

    Lewat unggahan di akun X pribadinya, Mardani Ali Sera program-program yang diluncurkan banyak yang pro ke rakyat.

    Diantaranya ada MBG, koperasi, pemeriksaan kesehatan hingga Sekolah Rakyat

    “Banyak program pro rakyat. Seperti MBG, koperasi, pemeriksaan kesehatan hingga Sekolah Rakyat,” tulisnya dikutip Senin (20/10/2025).

    Namun, program-program tetap punya ujian yang harus dilewati dan tetap harus kuat melewati hal tersebut.

    “Tp ujian sebenarnya harus kuat di proses teknorasinya atau cara berkomunikasi. Krn proses akan menentukan hasil, pola evidence based policy wajib diterapkan,” tuturnya.

    Mardani juga menyoroti soal otonomi daerah yang harus mendapatkan perhatian lebih.

    Dana alokasi ke daerah, katanya, juga harus tercukupi dan tentunya optimal.

    Lalu khusus untuk otonomi daerah harus mendapat perhatian. Indonesia yang luas dan majemuk ini perlu ruang yang cukup bagi daerah mendapat kewenangan agar tiap daerah dapat tumbuh dan berkembang,” sebutnya.

    “Saran sy, dana alokasi ke daerah mesti cukup dan optimal dengan pendampingan,” jelasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Momen Raja Juli Dianggap Singgung Jokowi soal Ijazah

    Momen Raja Juli Dianggap Singgung Jokowi soal Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni saat ini tengah menjadi sorotan usai dianggap menyindir mantan Presiden Joko Widodo.

    Sindirannya itu berkaitan dengan isu ijazah palsu yang sampai saat ini masih jadi pembahasan hangat.

    Saat Raja Juli Antoni memberikan pidato di Rapat Senat Terbuka Dies Natalies ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Dalam pidatonya, Raja Juli sempat menyinggung soal ijazah asli di depan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang juga hadir dalam acara tersebut.

    “Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo,” kata Raja Juli mengawali pidatonya di auditorium Fakultas Kehutanan UGM.

    Di momen inilah, Menteri Kehutanan tersebut juga turut menyenggol isu ijazah.

    Saat menyapa Wamennya yang merupakan alumni UGM, Raja Juli sempat menyinggung soal ijazah asli di depan Jokowi.

    “Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki ini alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insyaallah ijazahnya asli. Sampai ada orang jahat yang akan menggugat,” ucapnya.

    Ada juga momen saat Raja Juli turut menyanjung sosok Jokowi yang dinilai berhasil merawat hutan.

    “Last but not least, ini dia Bapak Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo angkatan 1980,” ujarnya.

    “Tidak hanya berhasil merawat hutan tapi juga insyaallah berhasil merawat Indonesia kita,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Dian Sandi PSI Jelaskan Hitung-hitungan Ekonomi Whoosh: Belum Sesuai Target, Bukan Merugi

    Dian Sandi PSI Jelaskan Hitung-hitungan Ekonomi Whoosh: Belum Sesuai Target, Bukan Merugi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, ikut menanggapi pernyataan rekannya, Bestari Barus, soal Kereta Cepat.

    Bestari Barus sebelumnya menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak seharusnya hanya dinilai dari sisi untung dan rugi.

    Dikatakan Dian, pernyataan Bestari sebenarnya memiliki konteks yang lebih luas, meski banyak pihak salah memahaminya.

    “Banyak juga yang bingung dengan pernyataan Bang Barus ini, maklumi aja,” ujar Dian di X @DianSandiU (20/10/2025).

    Ia kemudian menjelaskan perbedaan antara kondisi rugi operasional dengan pendapatan yang belum sesuai target.

    “Rugi itu kalau biaya operasional plus maintainance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja,” jelasnya.

    Dian menegaskan, proyek Whoosh (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) tidak bisa serta merta disebut merugi hanya karena belum menutup pembiayaan secara penuh.

    Kata Dian, proyek transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik balik modal.

    “Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, blak-blakan mengenai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.

  • Golkar Tanggapi Purbaya yang Bodo Amat Ditegur Misbakhun

    Golkar Tanggapi Purbaya yang Bodo Amat Ditegur Misbakhun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham buka suara terkait kritikan Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Idrus memandang pernyataan Misbakhun tersebut sebagai masukan agar komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.

    “Iya sih, kami menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Senin (20/10).

    Idrus menyebut semua pihak di dalam Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju sebaiknya menjadikan kritik sebagai refleksi bersama untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Sebagai masukan tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan, apalagi kami ini sesama keluarga besar di rumah besar Indonesia, lebih khusus lagi dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih,” kata dia.

    Sebelumnya, Misbakhun menegur Purbaya untuk tidak mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional.

    Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Golkar, setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang,” tutur Idrus.

    Dirinya menilai komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menentukan stabilitas pemerintahan ke depan.

  • Prabowo Klaim Telah Merealisasikan Seluruh Janjinya kepada Rakyat Indonesia

    Prabowo Klaim Telah Merealisasikan Seluruh Janjinya kepada Rakyat Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membeberkan capaian pemerintahannya selama satu tahun memimpin Republik Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu.

    “Saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” katanya saat menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Mahasiswa Baru Sarjana dan Magister Tahun Ajaran 2025/2026, serta Wisuda Sarjana sekaligus Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Tahun 2025 di Trans Convention Centre, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

    Mengawali orasinya, Presiden memberikan penghargaan atas kepemimpinan Rektor UKRI, Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai berhasil mengembangkan universitas secara berkelanjutan.

    “Karena itu harus saya memberi penghargaan kepada kepemimpinan Profesor Sufmi Dasco Ahmad, beliau berhasil memimpin pengembangan universitas ini dengan baik,” kata Prabowo.

    Dalam orasinya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat tiga peran utama yang menentukan jalannya kegiatan dan organisasi, yakni pemimpin, pengikut, dan mereka yang belum memahami perannya. Kepala Negara mengingatkan agar generasi muda mampu mengenali posisi dan tanggung jawabnya dengan baik.

    “Saudara harus berani jadi pemimpin yang baik atau pengikut yang baik. Tapi jangan tidak mengerti peran saudara dan kadang-kadang peran itu berbeda pada saat yang beda. Ada saatnya menjadi pemimpin, ada saatnya pemimpin itu menjadi pengikut yang setia. Jadi setiap kegiatan manusia itu keberhasilan dan kegagalan ditentukan juga oleh pemimpin,” ucapnya.

  • Prabowo Ancam Copot Menteri Nakal, Ferdinand Hutahaean: Kabinet Sudah Tidak Kompak Sejak Purbaya Masuk

    Prabowo Ancam Copot Menteri Nakal, Ferdinand Hutahaean: Kabinet Sudah Tidak Kompak Sejak Purbaya Masuk

    “Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle,” tegasnya.

    Prabowo menegaskan, ia tidak akan merasa sungkan untuk mengganti menterinya jika dianggap menghambat kinerja kabinet. Menurutnya, rasa kasihan tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa.

    “Harus diganti, karena demi negara, bangsa, dan rakyat. Tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan itu rakyat Indonesia,” sebutnya tegas.

    Lebih lanjut, Prabowo menuturkan bahwa dirinya tak peduli bila sikap tegasnya menimbulkan kebencian dari pihak-pihak tertentu. Ia menegaskan, yang penting baginya adalah kepercayaan rakyat.

    “Saya nggak apa-apa dibenci, asalkan rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa. Nggak ada urusan,” ucapnya.

    Ia bahkan mengaku sudah diingatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berhati-hati, namun dirinya tetap tidak gentar.

    “Saya dikasih peringatan, ‘Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo’. Nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya, saya tidak ragu-ragu,” tukasnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk melawan korupsi dan segala bentuk kecurangan yang merugikan negara.

    “Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, koruptor, maling. Saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu,” tandasnya.

    (Muhsin/Fajar)