Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • DPR Sewot KPU Sewa Jet Pribadi Mewah Rp 90 Miliar Dipakai ke Bali-KL

    DPR Sewot KPU Sewa Jet Pribadi Mewah Rp 90 Miliar Dipakai ke Bali-KL

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI akan memanggil Komisioner KPU terkait penyalahgunaan jet pribadi diluar kepentingan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dalam keterangannya, Rabu (22/10).

    Rencana ini sebagai respon dijatuhkannya sanksi teguran keras oleha Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU.

    Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat hati-hati.

    “Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

    Dalam sidang DKPP yang digelar pada Selasa (21/10/2025) terungkap fakta bahwa KPU menyewa private jet untuk komisionernya senilai Rp 90 miliar menggunakan dana APBN dengan pelaksanaan kontrak, yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

    Penyewaan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp 65.495.332.995 dan tahap kedua Rp 46.195.658.356. DKPP menyebut ada selisih anggaran Rp 19.299.674.639.

    Dinyatakan bahwa ketua dan empat Anggota KPU RI melakukan 59 kali perjalanan menggunakan jet pribadi sewaan saat Pemilu 2024. Namun tidak satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik sebagaimana yang pernah diakui kelima pimpinan KPU tersebut, yakni Afifuddin, Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

  • 40 Nama Calon Pahlawan Nasional Ditetapkan Sebelum 10 November, Ada Soeharto hingga Jenderal M Jusuf dari Sulsel

    40 Nama Calon Pahlawan Nasional Ditetapkan Sebelum 10 November, Ada Soeharto hingga Jenderal M Jusuf dari Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini akan ditetapkan sebelum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025.

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, sebanyak 40 nama calon penerima gelar yang diajukan oleh Kementerian Sosial saat ini tengah dalam tahap akhir.

    Diungkapkan Fadli, pembahasan kini telah dilakukan oleh Tim Dewan Gelar.

    Adapun sidang penentuan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/10/2025) ini.

    “Sebelum Hari Pahlawan di tanggal 10 November, kami akan menyampaikan hasil dari sidang Dewan Gelar tersebut kepada Presiden,” ujar Fadli, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

    “Jumlah 40 nama itu merupakan rekomendasi dari kami, tapi selanjutnya tetap bergantung dari hak prerogatif Presiden,” tambahnya.

    Fadli menuturkan, setelah sidang rampung, hasil rekomendasi akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan keputusan final.

    Ia menyebut proses ini merupakan bagian dari penghargaan negara terhadap jasa tokoh-tokoh yang dinilai berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.

    “Setelah keputusan Dewan Gelar diambil, kami akan langsung melapor ke Presiden,” sebutnya.

    “Beliau yang nanti akan menilai dan memutuskan siapa saja yang layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” sambung dia.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerangkan bahwa daftar nama yang diajukan telah melalui proses seleksi ketat.

    Telah dilakukan pengkajian mendalam selama bertahun-tahun oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

  • BRI Peduli Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan, Perluas Kontribusi Positif untuk Sosial

    BRI Peduli Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan, Perluas Kontribusi Positif untuk Sosial

    Dalam pelaksanaannya, BRI Peduli menempatkan keberlanjutan sebagai gerakan kolektif lintas sektor. Di bidang sosial, BRI berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai inisiatif seperti Cegah Stunting Itu Penting, Ini Sekolahku, dan Fellowship Journalism yang memperluas akses pendidikan serta literasi publik, serta melalui program beasiswa seperti Creation Scholarship yang telah menjangkau ratusanpelajar berprestasi di seluruh Indonesia.

    Pada aspek ekonomi, BRI memperkuat daya saing dan kemandirian masyarakat melalui program Desa BRILiaN, Rumah BUMN, AURA (Aspire to Uplift, Revive, and Achieve), serta Klaster Unggulan yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, perempuan pelaku usaha, dan inovasi wirausaha lokal. Hingga September 2025, Rumah BUMN telah memfasilitasi 12.883 UMKM, sementara Desa BRILiaN mendukung pengembangan 33 desa unggulan yang menjadi contoh praktik ekonomi hijau di tingkat lokal.

    Komitmen terhadap lingkungan diwujudkan melalui program Gerakan Kelola Sampah (GAS), Taman Kehati, dan Jaga Sungai Jaga Kehidupan yang mendorong konservasi dan aksi iklim berkelanjutan. Tercatat, dalam hal ini program Yok Kita GAS telah mengelola lebih dari 191 ribu kilogram sampah organik dan anorganik, sedangkan Jaga Sungai Jaga Kehidupan berhasil membersihkan ribuan meter sungai di berbagai wilayah Indonesia.

    “Ke depan, BRI akan terus memperkuat komitmen keberlanjutan dengan memastikan setiap inisiatif BRI Peduli berjalan konsisten dan memberikan manfaat jangka panjang. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, BRI berupaya menghadirkan pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam,” pungkas Dhanny.

  • Dari Dapur ke Bisnis, Mixer Roti Jadi Tren Baru di Kalangan Usaha Rumahan

    Dari Dapur ke Bisnis, Mixer Roti Jadi Tren Baru di Kalangan Usaha Rumahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah meningkatnya tren kuliner rumahan, banyak pelaku usaha kecil kini memulai bisnis dari dapur sendiri. Salah satu produk yang paling banyak digemari adalah roti dan kue, terutama karena proses pembuatannya kini semakin mudah berkat hadirnya mixer roti modern.

    Fenomena ini semakin terlihat pasca pandemi, ketika banyak masyarakat mencari cara baru untuk memperoleh penghasilan tambahan. Dari hobi membuat roti untuk keluarga, tak sedikit yang akhirnya berkembang menjadi bisnis rumahan dengan omzet jutaan rupiah per bulan.

    “Sekarang banyak sekali pelanggan kami yang awalnya hanya iseng membuat roti di rumah, lalu berkembang jadi usaha tetap. Peran alat seperti mixer roti itu penting banget karena membantu proses produksi jadi lebih cepat dan konsisten,” ujar Didit, teknisi senior dari Jaya Agung Mesin, salah satu penyedia peralatan dapur dan mesin industri untuk kebutuhan rumah tangga hingga skala usaha.

    Menurut Didit, penggunaan mixer roti yang tepat dapat meningkatkan efisiensi waktu dan menjaga kualitas adonan.

    “Kalau dulu menguleni adonan harus manual dan makan waktu lama, sekarang dengan mixer yang punya pengatur kecepatan dan kapasitas besar, prosesnya bisa selesai jauh lebih cepat,” jelasnya.

    Salah satu contoh pelaku usaha yang merasakan manfaatnya adalah Dewi (29), pemilik usaha roti rumahan di Bekasi. Ia mengaku, awalnya hanya membuat roti untuk konsumsi pribadi, namun setelah melihat peluang, mulai menjual ke tetangga dan teman-teman dekat. “Sekarang sudah bisa produksi setiap hari, pesanan makin banyak, bahkan saya punya satu karyawan,” ungkapnya.

  • Luhut Sebut Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Herwin Sudikta: Kita Disuruh Pura-pura Bangga

    Luhut Sebut Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Herwin Sudikta: Kita Disuruh Pura-pura Bangga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut utang proyek Kereta Cepat akan direstrukturisasi hingga 60 tahun.

    Ia menaruh perhatian terhadap panjangnya tenor pelunasan utang tersebut dengan gaya khasnya yang sarkas.

    “60 tahun, bro. Itulah umur utang kereta cepat yang katanya tanpa beban APBN,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Rabu (22/10/2025).

    Ia menyindir perubahan sikap Luhut yang sebelumnya begitu antusias menjual proyek tersebut, namun kini justru menyebutnya sebagai proyek gagal.

    “Lucunya lagi, yang dulu paling semangat jual proyek ini kayak jual mimpi. Sekarang paling getol bilang itu proyek busuk,” timpalnya.

    Herwin pun mempertanyakan tanggung jawab moral mereka yang sejak awal terlibat dalam proyek bernilai triliunan rupiah itu.

    “Kalau emang busuk, ya siapa yang masak pertama kali?,” Herwin menuturkan.

    “Jangan pura-pura jadi penilai masakan kalau dulu ikut ngaduk bumbunya,” tambahnya.

    Herwin bilang, publik kini harus menanggung konsekuensi jangka panjang dari keputusan politik masa lalu.

    “60 tahun cicil utang, 60 tahun juga kita disuruh pura-pura bangga,” kuncinya.

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan pemerintah dan pihak Tiongkok telah menyepakati restrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat.

    Dengan restrukturisasi ini, masa pembayaran utang akan diperpanjang hingga 60 tahun. Menurut Luhut, langkah tersebut diambil agar beban keuangan menjadi lebih ringan bagi Indonesia.

  • Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya

    Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk bagi guru dan dosen lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk kali pertama dalam sejarah, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan secara signifikan, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

    Hal itu diungkap Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    “Guru pantas kalau bersyukur dan selama ini hanya diberikan maksimum Rp1,5 juta. Sekarang ini dalam era pemerintahan pak Prabowo kita tambahkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Itu bagi seorang guru honorer besar sekali artinya,” tutur Nasaruddin.

    Capaian lainnya lanjut Menag, tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya.

    Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025.

    Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.

    “Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” ujar dia.

    Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

    Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.

  • Nicho Silalahi Colek Prabowo: Mau Sampai Kapan Rakyat Miskin Terus Terusir di Negeri yang Katanya Merdeka?

    Nicho Silalahi Colek Prabowo: Mau Sampai Kapan Rakyat Miskin Terus Terusir di Negeri yang Katanya Merdeka?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi, menyebut aksi long march puluhan warga Kampung Periuk, Cilegon, menuju Jakarta.

    Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk jeritan rakyat kecil yang mencari perlindungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Nicho, warga tersebut sebagian besar merupakan kelompok masyarakat miskin yang selama ini hidup dari pekerjaan serabutan.

    “Jakarta mereka tempuh demi mencari perlindungan darimu, Pak Prabowo,” ujar Nicho di X @Nicho_Silalahi (21/10/2025).

    Ia menjelaskan, warga yang melakukan aksi jalan kaki itu bukanlah kelompok elite, melainkan kalangan kecil yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup.

    “Mayoritas warga Kampung Periuk Cilegon yang melakukan long march Cilegon-Jakarta ini hanyalah pemulung, buruh harian lepas, pedagang kaki lima serta kaum miskin perkotaan,” ungkapnya.

    Menurut Nicho, aksi tersebut muncul karena keresahan warga yang terancam tergusur dari lahan tempat tinggal mereka di kawasan bekas kuburan China.

    “Mereka berjuang agar tidak digusur dan bisa hidup damai di lahan bekas kuburan China,” katanya.

    Ia menuding, sejak berdirinya sebuah hotel di Kota Cilegon, kehidupan warga sekitar menjadi tidak tenang.

    “Kehidupan damai mereka terusik dengan munculnya surat untuk segera pengosongan lahan eks kuburan China,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Nicho menyebut sudah ada ratusan rumah yang diratakan dengan tanah oleh sekelompok orang yang disebutnya preman berkedok LSM.

    “Bahkan kini sudah ratusan rumah dihancurkan paksa oleh preman yang berkedok LSM,” timpalnya.

  • Rizal Fadillah: UGM Jangan Jadi Tameng Politik Siapa Pun, Termasuk Jokowi

    Rizal Fadillah: UGM Jangan Jadi Tameng Politik Siapa Pun, Termasuk Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, kembali blak-blakan soal dugaan ijazah palsu Jokowi, kali ini menyinggung Rektor UGM, Prof Ova Emilia.

    Ia bahkan menyebut bahwa Rektor UGM sudah terlalu keterlaluan karena masih bermain drama di depan publik melalui acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan.

    “Fakultas ini lahir bulan Agustus, bukan Oktober. Acara yang terkesan dipaksakan dan berbau skenario itu tentu melibatkan Rektor UGM Ova Emilia,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Selasa (21/10/2025).

    Dikatakan Rizal, saat sambutannya, Ova mengatakan bahwa Jokowi sebagai alumni angkatan 1980.

    “Mungkin Ova fikir itu jujur tapi kabur. Lalu jilat-jilat sedikit, Jokowi adalah alumni yang membanggakan Fakultas Kehutanan,” sebutnya.

    Blak-blakan, Rizal menilai ada mens rea untuk menutupi kebenaran. Ia yakin Ova mengetahui bahwa Jokowi sedang menghadapi berbagai hujatan, bahkan desakan untuk proses hukum.

    “Ia sengaja membingkai dengan pencitraan. UGM dipakai sebagai perisai tua dan bolong-bolong untuk melindungi Jokowi,” tukasnya.

    Ia sontak mempertanyakan mengapa UGM tidak mampu membangun budaya transparansi dan kejujuran akademik.

    “Buka saja sebanyak-banyak akses untuk dapat membuktikan perkuliahan dan ijazah Jokowi,” Rizal menuturkan.

    “Sayangnya ketika ditanya oleh pemohon informasi publik tentang dokumen, jawabnya sedang dipegang Kepolisian. Ini adalah pola lempar badan sembunyi tangan,” tambahnya.

    Kata Rizal, Does Natalis yang digelar belum lama ini tersebut bisa ditelusuri penggagasnya.

  • Rumah Siap Huni di Makassar, Bisa Dapat Potongan Harga hingga Ratusan Juta

    Rumah Siap Huni di Makassar, Bisa Dapat Potongan Harga hingga Ratusan Juta

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sedang mencari rumah yang siap huni di Makassar yang lokasinya strategis, nyaman, modern, dan punya nilai investasi tinggi? CitraLand Tallasa City menyediakannya untuk Anda.

    Rumah Tipe Aquamarine Lux adalah pilihan terbaik untuk Anda. Hadir dengan desain mewah dan modern, serta penataan ruangan yang fungsional untuk menunjang kenyamanan hidup.

    Keistimewaan dari tipe Aquamarine Lux ini adalah terdapat taman belakang yang sangat luas, yang dapat difungsikan menjadi tempat bersantai maupun tempat berolahraga. Apalagi jika melakukan pembelian dalam bulan ini, Anda bisa mendapatkan free gazebo dan taman.

    Selain itu, taman belakang yang luas dapat dibangun menjadi ruangan baru yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

    Tipe Aquamarine Lux memiliki 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi. Sangat cocok untuk Anda yang memiliki keluarga besar. Dilengkapi dengan balkon di kamar utama yang bisa dijadikan tempat untuk bersantai.

    Tidak hanya menjamin kenyamanan Anda ketika berada di rumah, tetapi kawasan CitraLand Tallasa City juga menjamin kenyamanan hidup Anda bersama keluarga. Akses one gate system, security & CCTV 24 jam, serta kawasan yang hijau dan teduh.

    Selain bisa segera huni, jika membeli tipe Aquamarine Lux juga akan mendapatkan potongan harga hingga 200 Juta-an. Sungguh menguntungkan, bukan?

    Hanya tersisa 2 unit, jangan sampai menyesal karena kehabisan. (fajar)

  • Penandatanganan Kontrak PPPK Paruh Waktu Mundur, Ini Proses yang Harus Dilewati

    Penandatanganan Kontrak PPPK Paruh Waktu Mundur, Ini Proses yang Harus Dilewati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para honorer yang telah dinyatakan diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, masih perlu bersabar sebulum akhirnya kontrak ditandatangani.

    Pasalnya, ada kabar kurang menyenangkan terkait PPPK Paruh Waktu tersebut. Terutama terkait dengan jadwal penandatanganan kontrak PPPK Paruh Waktu tahun 2025 dikabarkan mundur dari jadwal yang direncanakan.

    Berbagai sumber menyebutkan, sebagian besar instansi baru akan melaksanakan proses tanda tangan kontrak antara akhir Oktober hingga awal November 2025.

    Tentunya, penundaan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), keterlambatan tersebut terjadi karena proses administrasi dan verifikasi data peserta masih berlangsung di sejumlah instansi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Perlu diketahui, sebelum kontrak ditandatangani, peserta PPPK Paruh Waktu harus melewati beberapa tahapan penting, antara lain:

    Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK, yang proses pengusulannya sudah dimulai sejak akhir Agustus hingga September 2025.

    Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kontrak kerja.

    Penyerahan dan penandatanganan kontrak kerja, yang dijadwalkan instansi masing-masing setelah SK diterbitkan.

    Bahkan sejumlah daerah memang belum bisa menuntaskan tahapan tersebut karena data NI PPPK masih diverifikasi oleh BKN.

    Selain itu, beberapa instansi juga menunggu persetujuan formasi tambahan dan klarifikasi dari KemenPAN-RB.

    KemenPAN-RB juga menegaskan bahwa keterlambatan teken kontrak ini tidak akan mengganggu jadwal penempatan PPPK Paruh Waktu.

    Oleh karena itu pemerintah menargetkan seluruh pegawai sudah aktif bekerja sebelum akhir tahun 2025.

    “Yang terpenting prosesnya harus akurat dan sesuai regulasi. Jangan tergesa-gesa jika administrasinya belum lengkap,” ujar salah satu pejabat KemenPAN-RB.