Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Survei Kinerja Gibran Tinggi, Rocky Gerung Curiga

    Survei Kinerja Gibran Tinggi, Rocky Gerung Curiga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia terkait kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa tingginya kepuasan publik terhadap Gibran yang dinilai sosok pemimpin muda yang membawa energi baru dan perubahan positif.

    Kepuasan publik terhadap Gibran sebesar 19 persen. Selain itu, 15,7 persen responden juga menilai Gibran dekat dengan rakyat, mampu bersinergi dengan Presiden Prabowo Subianto sebanyak 10,3 persen, pintar dan cerdas 8,7 persen.

    Pengamat Politik Rocky Gerung meragukan hasil survei tersebut. Baginya sejumlah lembaga survei dengan mudah dibayar untuk merawat eksistensi politik Gibran dengan asumsi bahwa Gibran harus selalu ada dalam persepsi positif.

    “Tetapi publik tahu apa yang disebut kasat kusut di lembaga survey. Dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi wakil presiden kendati didempetkan dengan prestasi presiden. Selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja,” kata Rocky dilansir dari kanal YouTube-nya, Kamis (23/10/2025).

    Terlebih apabila Gibran disandingkan pada Prabowo lalu dianggap sebagai prestasi Gibran, kata Rocky orang menganggapnya terlalu mengada-ada.

    Termasuk pada hal-hal yang bersifat sosial saja, kinerja Gibran sebagai wapres tak terlihat. Karena itu dia mencurigai lembaga survei tersebut sengaja digaji untuk memelihara elektabilitas Gibran.

    Apalagi kata dia, Gibran pastinya punya ambisi untuk menjadi Presiden di kemudian hari menggantikan Prabowo Subianto.

  • Luhut Bilang Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Made Supriatma Beri Sindiran Menohok

    Luhut Bilang Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Made Supriatma Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, soal rencana restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat hingga 60 tahun menuai respons publik.

    Salah satunya datang dari Peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.

    Ia menyinggung absurditas kebijakan tersebut dengan gaya sarkastik yang menggelitik sekaligus menohok.

    “60 tahun lagi, anakmu yang sekarang dikandung ibunya akan sudah pensiun dengan pangkat Praka,” kata Made di Facebook pribadinya, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Ia kemudian melanjutkan dengan sindiran yang lebih keras.

    “Kalau dia jadi polisi, mungkin hidupnya lebih baik. Ada tambahan dari sana sini,” timpalnya.

    Dikatakan Made, rentang waktu 60 tahun untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh tidak masuk akal.

    Bahkan ia menganggap justru mencerminkan beban antargenerasi yang diwariskan pemerintah kepada rakyat.

    “60 tahun kemudian mungkin kamu juga sudah menitis berkali-kali. Entah jadi apa kamu itu nanti,” tukasnya.

    Tak berhenti di situ, peneliti yang kerap mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah itu memberikan kalimat menohok kepada Luhut.

    “60 tahun kemudian, mungkin Opung ini akan bangkit kembali. Buat apa? Bikin utang baru,” sindirnya.

    Seperti diketahui, Luhut sebelumnya menyampaikan bahwa utang proyek Kereta Cepat akan direstrukturisasi hingga 60 tahun.

    Alasannya, agar beban pembayaran bisa lebih ringan dan proyek tetap berkelanjutan.

    “Kemarin kita bicara dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak ada masalah. Karena kalau kita restructuring 60 tahun, itu kan jadi lebih kecil,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Prabowo-Gibran, kemarin.

  • Gibran Disebut sebagai Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, Rizal Fadillah: Anak Ingusan Berbaju Kebesaran

    Gibran Disebut sebagai Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, Rizal Fadillah: Anak Ingusan Berbaju Kebesaran

    Kata Rizal, publik kini menginginkan sosok pengganti Gibran yang lebih mumpuni.

    “Rakyat ingin Gibran diganti oleh figur yang lebih mumpuni. Prabowo jangan playing victim merasa terancam oleh ulah mafia Solo,” tegasnya lagi.

    Rizal juga menyinggung kemungkinan politik dinasti Jokowi masih membayangi kekuasaan saat ini.

    “Gibran menjadi kepanjangan tangan politik Jokowi, mendisain 2029 menggantikan Prabowo,” katanya.

    Ia menilai, jika Prabowo terus membiarkan kondisi ini, maka posisi politiknya justru akan terancam.

    “Prabowo dalam intaian. Jika ada kesempatan kaki Jokowi dapat menendang Prabowo untuk Gibran,” Rizal menuturkan.

    Ia pun mengutip dasar hukum yang bisa digunakan sebagai landasan pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

    “Pasal 7A UUD 1945 memberi ruang untuk itu, ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,” urainya.

    Lebih jauh, Rizal mengatakan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan kinerja signifikan.

    “Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN baru sebatas omon-omon, kesenjangan sosial tajam, kabinet gembrot dan boros, aparat jumawa, rakyat semakin tidak berdaya,” timpalnya.

    Rizal bilang, bila tidak ada perbaikan mendasar, maka opsi pemakzulan terhadap keduanya bisa menjadi pilihan rakyat.

  • Mengulas Kontes Popularitas Pejabat, Peneliti ISEAS: Paling Berhasil KDM, Urus Apa Saja Kecuali Pemerintahannya

    Mengulas Kontes Popularitas Pejabat, Peneliti ISEAS: Paling Berhasil KDM, Urus Apa Saja Kecuali Pemerintahannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politik tidak hanya kontestasi dalam kepintaran, usulan kebijakan, atau penampilan fisik. Namun juga kontes popularitas (popularity contest). Seorang politisi boleh tidak berparas ganteng atau cantik; tidak pintar, dan tidak punya agenda apapun. Namun dia tetap populer.

    Hal tersebut disampaikan peneliti ISEAS Yosuf-Ishak Institute, Made Supriatma, melalui akun media sosialnya. Dia membahas fenomena tersebut yang belakangan ini makin ramai di ruang publik.

    Menurutnya, hal itulah yang terjadi dalam politik kita sekarang ini. Hal-hal dangkal — dan bukan substansial — akan memenangkan Anda dalam kontes kepopuleran. Media sosial memperkuat ini semua. Banyak hal dungu dan kelakuan yang dongok justru membuat seorang politisi menjadi populer.

    Joget gemoy, lanjut Made, membawa orang menjadi presiden. Dan, hei, jangan dikira terjadi begitu saja. Tidak. Gemoy adalah hasil koreografi. Ia adalah hasil studi mendalam tentang kebiasaan manusia Indonesia yang menjadi pemilih — khususnya di media-media sosial.

    “Saya dengar, ia adalah hasil kerja sebuah perusahan dan konsultan politik dari sebuah negara di Eropa Timur,” ungkap Made, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Sang konsultan dan perusahannya, sambung dia, juga sudah sukses membawa BongBong Marcos Jr ke tampuk kekuasaannya. Itu sebuah perjalanan yang sesungguhnya mustahil, Marcos Sr sang ayah adalah seorang Kleptokrat — penguasa maling. Semua orang tahu itu. Namun dengan media sosial, semua ingatan itu dicuci bersih.

    Sama. Gemoy juga seperti itu bukan? Apa? Tidak bermoral? Gaes, ini bukan masalah moral. Ini adalah masalah, seperti kata Hasan Nasbi, menang dan kalah. Kowe nggak populer pas masa kampanye, kowe out. Kalah! Tapi tentu penentu kemenangan pemilu itu bukan hanya popularitas. Kita tahu, logistik juga penting. Kalau tidak yang paling penting. “Tapi popularitas plus logistik akan memberikan Anda 58%, seperti approval rating pemerintahan sekarang. Iya kan?” ujarnya.

  • Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung merespons hasil survei Poltracking soal kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran di angka 78,1 persen selama satu tahun menjabat.

    Menurutnya, jika Gibran didempetkan pada Prabowo lalu dianggap sebagai prestasi Gibran, orang menganggapnya terlalu mengada-ada. 

    Dia membungkuk sejumlah lembaga survei yang dengan mudah dibayar untuk merawat eksistensi politik Gibran dengan asumsi bahwa Gibran harus selalu ada dalam persepsi positif. 

    “Tetapi publik tahu apa yang disebut kasat kusut di lembaga survey. Dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi wakil presiden kendati didempetkan dengan prestasi presiden. Selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja,” ujarnya dalam kanal YouTube-nya, Rabu, (22/10/2025).

    Padahal kata dia, hal-hal yang bersifat sosial aja, kinerja Gibran sebagai wapres tak terlihat. Karena itu dia mencurigai lembaga survei tersebut sengaja digaji untuk memelihara elektabilitas Gibran.

    Apalagi kata dia, Gibran pastinya punya ambisi untuk menjadi Presiden di kemudian hari menggantikan Prabowo Subianto.

    “Selama ini kita hanya mendengarkan gunting pita, pidato kecil sana sini, tetapi ada tugas khusus yaitu mengawasi pembangunan atau membuat perencanaan yang memungkinkan wilayah-wilayah yang tidak disentuh oleh presiden misalnya soal mengevaluasi MBG kan nggak mungkin presiden terus menerus ada dalam isu itu. Kalau politik luar negeri nggak, karena nggak mungkin punya kapasitas,” jelas Rocky.

  • Sama-sama Klaim Data Bank Indonesia, Siapa Benar Menkeu Purbaya atau Dedi Mulyadi?

    Sama-sama Klaim Data Bank Indonesia, Siapa Benar Menkeu Purbaya atau Dedi Mulyadi?

    “Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” ucapnya.

    Dari penjelasan BI tersebut, KDM memastikan tudingan bahwa Pemprov Jabar menjadi salah satu daerah yang mengendapkan dana dalam bentuk deposito terpatahkan.

    “Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada,” katanya.

    Disinggung mengenai paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan sebaliknya, KDM hanya berujar satu kata, “Begitulah”.

    Meski demikian, KDM memastikan posisi kas daerah Pemprov Jabar terus bergerak sesuai kebutuhan belanja daerah, dengan jumlah fluktuatif per harinya.

    “Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar,” katanya.

    Terkait ancaman pencopotan pejabat yang menginformasikan data bohong soal fiskal daerah, Dedi mengatakan setelah mendapatkan penjelasan BI, dirinya mengatakan merasa tidak enak hati.

    “Jadi saya merasa enggak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada,” katanya dengan nada bergurau.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana bukan di bank pembangunan daerahnya, termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

    Purbaya menyebut Pemprov Jabar menyimpan deposito sebesar Rp 4,17 triliun. Selain Jabar, Purbaya juga menyebut Pemprov DKI Jakarta menyimpan deposito Rp 14,683 triliun dan pemprov Jatim Rp 6,8 triliun.

  • Bikin Ketar-ketir Koruptor, Natalius Pigai Usul Korupsi Dimasukkan sebagai Pelanggaran HAM

    Bikin Ketar-ketir Koruptor, Natalius Pigai Usul Korupsi Dimasukkan sebagai Pelanggaran HAM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, kembali membuat terobosan hukum yang dianggap bakal jadi perhatian dunia.

    Ia mengusulkan agar tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Dikatakan Natalius, rancangan usulan tersebut telah rampung dan siap diserahkan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

    “Pasalnya sudah ada, tinggal kami serahkan ke DPR. Mudah-mudahan ada doa supaya DPR mengesahkan,” ujar Natalius di kantor Kementerian HAM, Jakarta.

    Natalius menilai, langkah ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang secara tegas menghubungkan korupsi dengan pelanggaran HAM.

    “Kami kan di seluruh dunia tidak ada loh, dalam induk undang-undang hak asasi manusia itu ada korupsi dan HAM,” Natalius menuturkan.

    “Induk undang-undangnya ya, instrumen undang-undang sebuah negara itu belum ada. Kami baru pertama yang mengkaitkan antara korupsi dan HAM,” tambahnya.

    Dijelaskan mantan Komisioner Komnas HAM itu, korupsi dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan dalam situasi darurat dan berdampak langsung terhadap keselamatan warga negara.

    “Misalnya dalam suasana COVID atau satu pulau kena dan dia dinyatakan oleh para ahli bahwa kalau dalam satu minggu tidak ditangani pemerintah, tidak dikasih makan, maka orang mati semua,” imbuhnya.

    “Ini contoh ya, orang mati semua. Lalu ada pemerintah punya anggaran besar, wajib ngasih, kan gitu,” sambung dia.

    Ia menggambarkan bila tiba-tiba anggaran diembat oknum sehingga suplai makanannya terhenti.

  • Warga Sulsel Tenang! Satgas Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras, Stok Melimpah

    Warga Sulsel Tenang! Satgas Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras, Stok Melimpah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tidak ingin masyarakat diperhadapkan dengan harga beras mahal, Satgas Pangan Provinsi Sulsel langsung bereaksi.

    Berkolaborasi dengan Bulog, Satgas Pangan Sulsel melakukan rapat koordinasi di Barugga Lappo Ase, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (22/10/2025).

    Kastgas Pangan Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan, mereka diasistensi langsung oleh tim dari Bappanas, dan Satgas Pangan Pusat Mabes Polri.

    “Kenapa beras harus dikendalikan? Karena ini wujud nyata kehadiran negara, kehadiran pemerintah, memperhatikan distribusi dan harga beras,” ujar Dedi kepada awak media.

    Dikatakan Dedi, Pemerintah telah menggelontorkan begitu banyak anggaran melalui APBN untuk mewujudkan swasembada dan stabilitas harga beras.

    “Kehadiran Satgas di sini untuk memastikan harga beras di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Bapanas,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, kata Dedi, Satgas juga bakal memastikan tidak ada penimbunan maupun perbuatan curang di pasaran.

    “Misalnya repacking untuk meningkatkan mutu yang tidak sesuai aturan perundang-undangan,” sebutnya.

    Dibeberkan Dedi, dalam upaya itu ia berkolaborasi dengan Kanwil Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, BPS, dan pihak lainnya.

    “Dari pemantauan kami di Enrekang dengan Palopo, memang ada sedikit yang di atas HET. 2 dari 24 kabupaten/kota,” Dedi menuturkan.

    “Nanti akan kami asistensi, kami pelajari dengan data-data itu apakah terjadi penimbunan atau suplai yang kurang. Jika suplai kurang, Bulog harus segera melakukan operasi pasar di sana,” tambahnya.

  • Mengalir ke Sektor Produktif dan UMKM, BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Mengalir ke Sektor Produktif dan UMKM, BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyelesaikan penyaluran dana penempatan pemerintah sebesar Rp55 triliun pada 16 Oktober 2025. Dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan ke berbagai segmen produktif.

    Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan bahwa dana tersebut disalurkan ke berbagai segmen pembiayaan, dimana pembiayaan terbesar disalurkan ke segmen mikro, yakni sebesar Rp28,08 triliun, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di sisi lain, pembiayaan ke segmen korporasi mencapai Rp11,07 triliun dan diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional. Penyaluran ini mendorong geliat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sekaligus memperkuat fondasi sektor industri strategis sebagai penggerak ekonomi nasional.

    Pembiayaan juga disalurkan ke segmen komersial sebesar Rp10,13 triliun dan segmen konsumer sebesar Rp6,58 triliun. Pada kedua segmen ini, BRI mendorong penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha berskala menengah. Alokasi ini ditujukan untuk menjaga daya beli dan memastikan roda ekonomi tetap bergerak di berbagai lapisan.

    “Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI dalam penempatan dana ini. Pembiayaan disalurkan secara selektif dan terukur ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Seluruh proses penyaluran dilakukan secara prudent untuk memastikan pembiayaan benar-benar memberikan dampak yang optimal,” ujar Hery Gunardi.

  • Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mengenai tindakan tegas terhadap pedagang dan distributor nakal, Bapanas RI menyebut bahwa hal tersebut masih tahap sosialisasi.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas RI, Brigjen Hermawan di Barugga Lappo Ase milik Perum Bulog.

    Kendati demikian, Hermawan menegaskan bahwa beberapa waktu lalu pihak telah mengirimkan surat teguran kepada produsen atau pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Karena berasnya lokal, surat tegurannya diberikan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah),” ujar Hermawan kepada awak media, Rabu (22/10/2025).

    Diakui mantan Kapolsek Makassar ini, sejauh ini prosesnya belum berjalan maksimal. Kendati demikian, pengawasan tetap akan diperkuat.

    Ia juga mengapresiasi langkah Mentan Andi Amran Sulaiman yang mengungkap oknum-oknum nakal di lapangan.

    “Jadi dia melihat banyak sebenarnya masyarakat tertipu ya. Ternyata hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang dijual premium harusnya dijual medium,” sebutnya.

    Berangkat dari situ, kata Hermawan, pihaknya mulai bergerak melakukan penyelidikan kemudian naik ke penyidikan.

    “Setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin 36 orang di Bareskrim. Beberapa daerah lain juga melakukan hal serupa. Rata-rata terjadi di daerah non-sentra produksi,” terangnya.

    Kata pria kelahiran Kota Makassar ini, khusus untuk Sulsel saat ini masih berstatus sebagai sentra produksi. Diyakini masih aman karena stoknya melebihi cukup.

    “Jika ada oknum pemerintah daerah, TNI, atau Polri yang ikut terlibat dalam perdagangan dengan pelanggaran yang sama, sanksinya sama seperti lainnya. Kita tidak boleh bedakan,” tegasnya.