Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Jalin Kolaborasi dengan SOGO

    Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Jalin Kolaborasi dengan SOGO

    Fajar.co.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat peran dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Terbaru, BRI menyelenggarakan Grand Launching UMKM BRI x SOGO di SOGO Central Park Jakarta (28/11).

    Hadir dalam acara tersebut Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, CEO SOGO Indonesia Handaka Santosa, Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto, dan Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris. Momentum ini menandai dimulainya kolaborasi BRI dan SOGO dalam menampilkan produk UMKM binaan di ritel modern.

    Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasi terhadap langkah BRI dan SOGO yang memberikan ruang bagi pengusaha UMKM untuk menembus pasar modern dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

    “BRI menurut saya adalah salah satu bank yang paling berani mengambil positioning sebagai banknya UMKM di seluruh Indonesia. Kalau tidak ada BRI, mungkin banyak UMKM yang tidak bisa dijembatani akses pembiayaannya,” ungkapnya.

    Melalui kolaborasi ini, BRI memberikan kesempatan bagi UMKM terpilih untuk menghadirkan produknya secara langsung kepada konsumen. Saat ini terdapat 26 UMKM binaan BRI yang menjual produknya di gerai SOGO Central Park Jakarta. Ke depan, kolaborasi ini akan diperluas dengan melibatkan hingga 50 UMKM dan menjangkau gerai SOGO lainnya, seperti Lippo Mall Puri, Summarecon Mall Kelapa Gading, Emporium Pluit Mall, dan Tunjungan Plaza. BRI menargetkan lebih dari 200 UMKM dapat bergabung dalam program ini pada tahun 2026.

  • PSI Membantah, Pengamat: Faktanya Bandara IMIP Bebas Beroperasi saat Jokowi Berkuasa

    PSI Membantah, Pengamat: Faktanya Bandara IMIP Bebas Beroperasi saat Jokowi Berkuasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tak bisa dilepaskan dari sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, bandara itu dibangun dan beroperasi bebas pada saat Jokowi berkuasa

    Hal tersebut disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menjadi pukulan telak bagi Jokowi dan kelompok politiknya.

    Meski Partai Solidaritas Indonesia (PSI), telah memberikan klarifikasi bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali yang berbeda dari bandara IMIP.

    “Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bandara itu dibangun dan beroperasi bebas saat Jokowi berkuasa. Tsunami sentimen negatif tetap saja akan menyerang kelompok Geng Solo beserta PSI-nya,” kata Iwan dikutip dari Inilah.com, Sabtu (29/11/2025).

    Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan pihak-pihak yang disebutnya memelintir kasus bandara di Morowali (Sulawesi Tengah) dan mengaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Rabu 26 November 2025.

    Andy menambahkan, bandara yang diresmikan Presiden Jokowi kala itu beroperasi secara normal, tidak ada masalah. (bs-sam/fajar)

  • Banjir Longsor di Sumatera, Dompet Dhuafa Bangun Pos Respon Bencana di Sejumlah Titik

    Banjir Longsor di Sumatera, Dompet Dhuafa Bangun Pos Respon Bencana di Sejumlah Titik

    Untuk saat ini pos Sumatera Utara dapat dihubungi, dengan kontak, 0812-6573-9958 (Sulaiman) dan 0858-5669-0189 (Taqi) atau bisa kunjungi kantor Dompet Dhuafa Waspada yang berada di Komplek Kapten muslim Business Point Blok E No. 17 Sei Sikambing Sei 2, Sei Sikambing C. II, Kec. R Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

    Sementara di Sumatera Barat kami bisa hubungi 0813-3766-3223 (Novil) dan 0812-9172-6244 (Erwandi) dan kantor Dompet Dhuafa Singgalang yang berada di Pasar Pagi, Jl. Ir. H. Juanda No.31C, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Padang Barat, Sumatera Barat 25115. Untuk di Banda Aceh kami bisa – 0811-688-686 (Fauzan) dan 0813-8904-9006 (Barqu), atau kunjungi Dompet Dhuafa Aceh di No.61 C, Jl. Lintas Sumatera Jl. Teuku Imuem, Lamseupeung, Lueng Bata, Banda Aceh City, Aceh 23127.

    Di Sumatera Utara terdapat 2 (dua) titik yakni di Jalan Tarutung-Sibolga, Desa Adiankoting, Kec. Adiankoting, Kab. Tapanuli Utara dengan kontak telpon Angga (0812-6529-1566) dan Masjid Nurul Islam, Jalan Karya Kelurahan Cinta Damai, kecamatan medan Helvetia, Kota Medan dengan kontak telpon 0813-7088-9967 (Azit). Sementara di Sumatera Barat terdapat 3 (tiga) titik terdapat Daerah Kampung Apa, Komplek Perumahan Abi, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Kota Tangah, Sumatera Barat dengan kontak yang dihubungi 0853-6654-5405 (Amrul).

    Lalu terdapat di Kampuang Galapuang, Kel. Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan kontak dihubungi 0838-9707-1337 (Fajri). Serta di Jorong Koto Nagari Sumani, Kecamayan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dengan kontak hubungi 0852-1544-7664 (Dewa). Sementara di Aceh terdapat di tiga titik yakni di Lueng Mesjid, Pidie Regency, Aceh, dan Jojo, Kec. Mutiara Tim., Kabupaten Pidie, Aceh., dan di Jl. Simpang Tiga, Beurawang, Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh untuk kontak yang dihubungi 0852-6041-7053 (Mul).

  • Buya Anwar Abbas Bilang Tidak Elok Ratusan Ribu Jemaah Haji Hanya Dilayani Dua Perusahaan, Respons Dahnil Bikin Emosi Netizen

    Buya Anwar Abbas Bilang Tidak Elok Ratusan Ribu Jemaah Haji Hanya Dilayani Dua Perusahaan, Respons Dahnil Bikin Emosi Netizen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum MUI, KH Anwar Abbas, menyoroti dipilihnya dua perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) untuk pelaksanaan ibadah haji 2026 oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

    Menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, hal tersebut dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan berpotensi berkurangnya kepercayaan kepada pemerintah.

    “Tidak elok kalau disuruh dua perusahan (layanan haji) saja. Akan menimbulkan kecemburuan, kita menghindari jangan ada kecemburuan diantara kita. Kalau ada kecemburuan itu akan hilangnya kepercayaan, hilangnya trush terhadap pemerintah,” kata Anwar, pada Selasa (4/11/2025) lalu.

    Menurut Anwar Abbas, tidak mudah mengurus ratusan ribu jemaah haji. Diperlukan kerja keras dan menajemen yang mampuni agar perjalanan ibadah jemaah haji berjalan lancar.

    “Mengurus urusan yang besar jauh lebih sulit dari mengurus urusan yang kecil. Mengurus banyak orang lebih sulit dari mengurus sedikit orang. Mengurus rumah tangga lebih mudah dari mengurus bangsa dan negara,” urainya.

    Pernyataan tersebut ternyata mendapat respons dari Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Video pernyataannya itu kini viral dan mendapat tanggapan negatif dari netizen. Bahkan banyak yang menuding Dahnil tidak beretika merespons pernyataan ulama. Salah satunya tampak dalam unggahan akun @suka.aja05 di Tiktok.

    Dalam video yang diunggah akun itu Dahnil menyebut bahwa yang berkomentar tersebut tidak paham haji.

    “Bapak tidak paham haji kemudian komentar bahwa ini distribusi bisnis dan perusahaan, ini cangkemnya,” kata Dahnil dalam video itu.

  • Dede Budhyarto ke Publik yang Mengkritik Pemerintah soal Bencana di Sumatera: yang Ribut Mereka, yang Kerja Tetap Negara

    Dede Budhyarto ke Publik yang Mengkritik Pemerintah soal Bencana di Sumatera: yang Ribut Mereka, yang Kerja Tetap Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Komisioner PT Pelni, Dede Budhyarto menimpali kritik publik. Terkait penanganan banjir di Sumatera oleh pemerintah.

    “Gerombolan 16/24 lagi-lagi protes kenapa pemerintah belum menetapkan darurat bencana nasional di Sumatera akibat Siklon Tropis Senyar,” kata Dede dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (29/11/2025).

    Dia bahkan melabeli pengkritik tersebut dengan tukang protes.

    “Namanya juga tukang protes, baca aturan saja tidak pernah, maunya semua pakai teriakan & drama,” ujarnya.

    Menurut Dede, penetapan darurat nasional tak serta merta.

    “Padahal untuk menetapkan darurat nasional itu bukan kayak bikin konten. Ada mitigasinya,” ucapnya.

    Pertama melihat skala dampak dan jumlah korban. Kemudian mengecek apakah pemda masih mampu menangani.

    Lalu analisis BMKG, rekomendasi BNPB, dan penilaian ancaman lanjutan. Semua itu, kata dia, harus sesuai PP 21/2008.

    “Jadi kalau belum ditetapkan, berarti data & kondisi lapangan belum memenuhi syarat, bukan karena pemerintah tidak peduli,” terangnya.

    “Yang ribut cuma mereka, yang kerja tetap negara,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sekjen Partai Demokrat Ngaku Pernah Berkunjung ke PT IMIP di Morowali, Temuannya Mengejutkan

    Sekjen Partai Demokrat Ngaku Pernah Berkunjung ke PT IMIP di Morowali, Temuannya Mengejutkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyoroti temuan Satgas Pengawasan Barang Kena Hasil (PKH) terkait dugaan keberadaan bandara yang berdiri dan beroperasi secara mandiri di kawasan industri Morowali tanpa mengikuti sistem dan prosedur resmi negara.

    Ia menegaskan bahwa setiap bandara yang beroperasi di Indonesia wajib berada di bawah otoritas dan pengawasan negara. Hal itu disampaikannya menanggapi

    Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, pengelolaan bandara sepenuhnya berada di bawah Kementerian Perhubungan sebagai otoritas. Operatornya pun harus melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub atau badan usaha milik negara seperti Angkasa Pura.

    “Kalau ada bandara yang mandiri, tentu harus berada di bawah pengawasan institusi negara. Kalau gubernurnya merasa ada sesuatu yang tertutup dan Satgas PKH menemukan bandara yang berdiri sendiri tanpa sistem negara, itu harus ditertibkan,” tegas Herman dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (29/11)

    Herman mengaku dirinya pernah berkunjung langsung ke kawasan industri Morowali, termasuk IMIP dan Pertambangan Bintang Delapan. Pada tahun 2017–2018, ia bahkan mengkritisi tingginya jumlah tenaga kerja asing dan minimnya transparansi.

    “Semestinya segala sesuatu dalam satu sistem negara itu harus terbuka, baik kepada publik maupun institusi. Kalau itu kawasan strategis, harus dilindungi, tetapi bukan berarti tertutup dari sistem negara,” ujar Sekjen Partai Demokrat ini.

    Karena itu, ia menilai bahwa jika benar terdapat bandara yang beroperasi tanpa izin resmi, maka langkah penertiban wajib dilakukan tanpa kompromi.

  • Azhar Arsyad Berpeluang Besar Kembali Pimpin PKB Sulsel

    Azhar Arsyad Berpeluang Besar Kembali Pimpin PKB Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah Sulawesi Selatan siap melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 8–9 Desember 2025 di Hotel Arya Duta Makassar. Agenda utamanya adalah pemilihan ketua DPW PKB Sulsel periode 2026-2031.

    Mekanismenya adalah DPP memungkinkan menyodorkan tiga nama yang dinilai layak. Lalu di arena muswil (peserta) memungkinkan menyodorkan dua nama dari aspirasi peserta.

    “Prinsipnya musyawarah. Kita di PKB selalu seperti itu. Bukan voting, tapi sebisa mungkin melalui musyawarah,” kata Sekretaris PKB Sulsel Muhammad Haekal kepada wartawan di Makassar, Jumat (28/11).

    Haikal menyebut mekanisme pemilihan bisa berlangsung secara konsensus atau aklamasi, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara voting jika lebih dari satu calon maju.

    “Jika di arena Muswil tidak ada kesepakatan, maka akan ditarik ke atas atau dibawa ke DPP untuk kemudian memutuskan siapa yang terpilih jadi ketua DPW PKB Sulsel,” ungkapnya.

    Pada prinsipnya, PKB lebih mengedepankan dan sebisa mungkin hasilnya musyawarah mufakat, bukan voting. Haekal dan seluruh kader di Sulsel berharap kegiatan ini berjalan lancar dengan menghasilkan keputusan terbaik partai.

    Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad berpeluang besar kembali memimpin PKB di Sulsel. Namun, terbuka peluang jika ada usulan rekomendasi nama lain datang dari peserta Muswil untuk bertarung.

    Azhar menegaskan mengurus partai memang perlu jiwa besar. Keteguhan dan tidak boleh menyerah. Terlebih tantangan kedepan makin besar. Namun ia optimis PKB di Sulsel bisa makin jaya. (*)

  • Gubernur Bobby Nasution dan Muzakir Manaf Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Selama 14 Hari

    Gubernur Bobby Nasution dan Muzakir Manaf Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Selama 14 Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan menyusul bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di wilayah Sumut.

    Status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari terhitung pada 27 November hingga 10 Desember 2025.

    “Hal ini dilakukan karena melihat sebagian besar wilayah di Sumut mengalami banjir dan longsor,” ucap Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut Erwin Hotmansah Harahap di Medan, Sumatera Utara, Juma (28/11).

    Erwin menjelaskan, surat keputusan (SK) ini menugaskan instansi/perangkat daerah terkait segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan menangani banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.

    Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumut di Medan, Sumut, Kamis (27/11), menyatakan, 13 kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami bencana alam, yakni Langkat, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Mandailing Natal.

    Kemudian, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Binjai, Medan, dan Deli Serdang.

    Tak hanya Sumut, Provinsi Aceh juga berstatus tanggap darurat bencana menyusul bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan penetapan status tanggap darurat bencana ini berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 28 November sampai 11 Desember 2025.

  • Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.

    “Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu, sekarang negara kita negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa menyejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Ada apa di balik itu,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, setiap negara memiliki kedaulatannya dalam mengelola SDAa tanpa diganggu oleh pihak asing. Karena hal itulah yang seharusnya terjadi sehingga masing-masing negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi negara maju melalui caranya masing-masing.

    “Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya, tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain, karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita, ini harus dibangun,” pungkasnya.

    Sementara banjir di Sumatera, terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Per Jumat (28/11/2025), total ada 174 orang tewas dan 79 orang masih hilang.
    (Arya/Fajar)

  • Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.

    “Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu, sekarang negara kita negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa menyejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Ada apa di balik itu,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, setiap negara memiliki kedaulatannya dalam mengelola SDAa tanpa diganggu oleh pihak asing. Karena hal itulah yang seharusnya terjadi sehingga masing-masing negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi negara maju melalui caranya masing-masing.

    “Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya, tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain, karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita, ini harus dibangun,” pungkasnya.

    Sementara banjir di Sumatera, terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Per Jumat (28/11/2025), total ada 174 orang tewas dan 79 orang masih hilang.
    (Arya/Fajar)