Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Taruna Ikrar: BPOM Hadirkan Regulasi Stemcell yang Berpihak pada Keamanan Rakyat Indonesia

    Taruna Ikrar: BPOM Hadirkan Regulasi Stemcell yang Berpihak pada Keamanan Rakyat Indonesia

    Regulasi ini juga menegaskan kolaborasi antara BPOM dan Kementerian Kesehatan:

    Kementerian Kesehatan berwenang dalam perizinan operasional fasilitas penelitian dan layanan,

    BPOM bertanggung jawab terhadap izin edar produk dan sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP).

    Langkah ini sejalan dengan standar internasional seperti WHO, ICH, PIC/S, EMA, US-FDA, TGA, PMDA, dan HSA. Pelanggaran terhadap regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dengan ancaman denda maksimal Rp5 miliar dan pidana hingga 12 tahun.

    “Dengan regulasi yang jelas, kita memastikan bahwa setiap terapi sel punca yang dikembangkan di Indonesia bukan hanya aman dan bermutu, tapi juga berorientasi pada nilai kemanusiaan—untuk menyembuhkan, bukan sekadar memperdagangkan harapan,” ujar Taruna Ikrar.

    Taruna menambahkan, pedoman ini juga diharapkan menjadi fondasi penting bagi percepatan riset dan inovasi berbasis sel punca di Indonesia, sejalan dengan visi “Menjulang, Membumi, dan Mengakar” yang diusung BPOM — menjulang dalam standar global, membumi dalam penerapan nasional, dan mengakar dalam nilai kemanusiaan.

    “Ilmu dan regulasi harus berjalan seiring. Karena di balik setiap molekul dan sel, ada kehidupan yang harus kita jaga,” tutupnya penuh makna.

    Melalui penguatan regulasi terapi sel punca, Indonesia menunjukkan perannya di kancah global sebagai bangsa yang tidak hanya mengikuti arus kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga menuntunnya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan beber taruna. (*)

  • Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan Fajar.co.id pada Minggu, 19 Oktober 2025, yang mengangkat narasi soal sidak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke kantor pajak dan mendapati pegawai sedang berolahraga.

    DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga yang terekam dalam video viral tersebut tidak dilakukan pada jam kerja dan bukan bagian dari inspeksi mendadak.

    Dalam keterangan resmi, DJP menyampaikan apresiasi kepada Fajar.co.id yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi perpajakan secara informatif dan edukatif. Namun, pihaknya menilai perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

    “Kegiatan olahraga ‘pound fit’ yang terlihat dalam video tidak berlangsung pada jam kerja. Kegiatan tersebut merupakan sesi employee wellness yang dilaksanakan setelah jam kerja, bukan saat jam operasional,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmanuli dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi fajar.co.id, Jum’at (24/10/2025).

    DJP menjelaskan, peristiwa dalam video itu terjadi pada 17 September 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, bukan 17 Oktober 2025 sebelum jam kerja sebagaimana diberitakan sebelumnya.

    Pihak DJP menegaskan, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di lokasi bukan dalam rangka sidak untuk mencari ketidakdisiplinan pegawai, melainkan kunjungan biasa usai mengikuti agenda rapat di Kantor Pusat DJP.

    Lebih lanjut, DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga seperti pound fit merupakan bagian dari program employee wellness yang bertujuan menjaga kebugaran dan semangat kerja pegawai.

  • Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    “Sekarang mereka (tim LG) sudah lebih cepat, walaupun masih lambat, tapi mereka sudah kirim orang ke sini, dan di-guide oleh orang-orang kita, apa yang diperlukan, dan bagaimana betulnya diajarin juga tuh. Jadi orang sana gak pintar-pintar amat,” ujar Purbaya di Kompleks Kemenkeu, Jumat (24/10/2025).

    Dia menjelaskan, tim IT Kemenkeu kemudian melakukan analisis usai berhasil mengakses source code Coretax di level menengah. Analisis tim dalam negeri mengungkap kualitas pemrograman yang mengecewakan.

    “Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapet source codenya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya,” ujarnya.

    Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa kendala teknis yang selama ini menghambat performa Coretax tidak lepas dari kualitas SDM yang ditugaskan oleh vendor. Purbaya pun menyayangkan Indonesia sering dikibuli oleh hal-hal yang berbau asing.

    Purbaya memastikan bahwa kemampuan ahli siber dalam negeri justru unggul. Sistem keamanan Coretax bahkan telah meloncat dari skor 30 menjadi 95 plus dalam waktu singkat berkat kontribusi hacker lokal.

    “Anda jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan empat hal utama hasil evaluasi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan atau Coretax.

    Keempat hal itu terdiri dari penyelesaian problem-problem kritis, perbaikan aplikasi, perbaikan dari sisi keamanan dan infrastruktur serta perbaikan non teknis. (*)

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto jadi Pahlawan Nasional menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mempersoalkan pengusulan tersebut dengan alasan jejak masa lalunya saat berkuasa.

    Merespons pro dan kontra itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden kedua RI, Soeharto sudah tak bermasalah.

    Alasannya, karena pencabutan nama eks Pangkostrad itu dalam TAP Nomor XI/MPR/1998.

    “Kalau dari sisi MPR, kan, pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan klir, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga seharusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi,” ujar Muzani kepada awak media seperti dikutip, Jumat (24/10).

    Namun, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra itu menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.

    Muzani merasa yakin Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam memberikan seseorang gelar Pahlawan Nasional.

    “Jadi, saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar Pahlawan Nasional ke tokoh yang dipilih,” ujarnya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh bisa memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang.

    Nama Soeharto bersama aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk usulan Kemensos.

    Mensos Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan (Mnebud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

  • Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara.

    Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.

    “Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional,” kata Haidar Alwi, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat.

    Pelimpahan kesalahan kepada Polri dalam peristiwa tersebut hanya menunjukkan bagaimana isu ini telah direkayasa dan diarahkan ke institusi kepolisian serta pimpinannya.

    “Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri,” jelas Haidar Alwi.

  • Luncurkan Logo HUT ke-130, BRI Angkat Tema Satu Bank untuk Semua

    Luncurkan Logo HUT ke-130, BRI Angkat Tema Satu Bank untuk Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebagai awal rangkaian perayaan ulang tahun ke-130 BRI yang akan jatuh pada 16 Desember 2025 mendatang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara resmi menyelenggarakan Kick-Off HUT ke-130 di Kantor Pusat BRI Jakarta (16/10).

    Acara ini dihadiri secara langsung oleh jajaran manajemen BRI dan perusahaan anak, senior leaders, serta Insan BRILiaN (karyawan BRI) yang berpartisipasi secara langsung maupun virtual dari berbagai unit kerja BRI di dalam dan luar negeri.

    Direktur Utama BRI, Hery Gunardi membuka acara dengan menyampaikan refleksi atas perjalanan panjang perusahaan. Ia menegaskan bahwa usia 130 tahun merupakan tonggak penting yang menunjukkan konsistensi BRI dalam melayani kebutuhan masyarakat dan menggerakkan ekonomi bangsa.

    “Perjalanan 130 tahun tentu bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata ketangguhan, konsistensi, dan tekad BRI untuk terus tumbuh dan memberi makna bagi Indonesia. Kita belajar bahwa agar tetap relevan di tengah perubahan zaman, BRI harus senantiasa bertransformasi, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis,” ujarnya.

    Dalam momentum peringatan HUT BRI ke-130, BRI mengambil tema ‘Satu Bank Untuk Semua’. Tema ini merepresentasikan komitmen BRI untuk senantiasa hadir melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk dan layanan keuangan yang lengkap, mulai dari segmen mikro hingga korporasi, dengan dukungan ekosistem digital yang kuat.

    Tema tersebut juga merefleksikan karakter BRI yang modern, relevan dan inklusif, sejalan dengan transformasi berkelanjutan yang tengah dijalankan perseroan.

  • BRI Gelar Apresiasi Desa BRILiaN, Komitmen Nyata Wujudkan Asta Cita melalui Pemberdayaan Desa sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

    BRI Gelar Apresiasi Desa BRILiaN, Komitmen Nyata Wujudkan Asta Cita melalui Pemberdayaan Desa sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, LAWANG BUKITTINGGI — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memberikan apresiasi kepada desa-desa yang aktif mendorong ekonomi kerakyatan dengan berfokus pada pengembangan 4 aspek utama, yakni BUMDesa dan/atau Koperasi Desa Merah Putih, Digitalisasi, Sustainability, dan Innovation. Apresiasi tersebut diberikan dalam “Ceremony Apresiasi Desa BRILiaN 2024” yang digelar di Desa BRILiaN Lawang Bukittinggi, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Jumat (17/10/2025).

    Acara yang dihadiri oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama bersama jajaran pemerintah daerah setempat ini menjadi puncak dari rangkaian program Desa BRILiaN yang telah dilaksanakan sepanjang tahun lalu dan menjangkau ribuan desa di seluruh Indonesia.

    Nagari Lawang terpilih sebagai salah satu desa penerima penghargaan utama berkat keberhasilannya menunjukkan inovasi luar biasa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal sebagai objek wisata alam, sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi bagi warga sekitar.

    Dalam sambutannya, SEVP Ultra Micro BRI, Muhammad Candra Utama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kemajuan desa dan penguatan ekonomi lokal.

    “Kami berterima kasih atas kehadiran seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Nagari Lawang menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan pembangunan yang inklusif,” ungkapnya.

    Sebagai bentuk penghargaan terhadap desa Nagari Lawang, BRI turut menyerahkan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang mencakup becak motor untuk pengelolaan layanan sampah, pembangunan gapura desa, renovasi sentra UMKM, pipanisasi air bersih di Jorong Katapalang, hingga peningkatan fasilitas sarana umum.

  • Prof Hamzah Halim Tepis Isu Retaknya Kampus dan Kepolisian: Faktanya Justru Kompak

    Prof Hamzah Halim Tepis Isu Retaknya Kampus dan Kepolisian: Faktanya Justru Kompak

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Hamzah Halim, mengapresiasi kehadiran Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana, yang memberikan kuliah umum di kampusnya.

    Dikatakan Hamzah, antusiasme mahasiswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi kuliah berlangsung.

    “Mahasiswa mengikuti kuliah beliau bahkan merespons dengan pertanyaan yang begitu banyak,” ujar Hamzah kepada awak media, Jumat (24/10/2025).

    “Itu artinya civitas akademika sebenarnya haus informasi langsung dari sumber aslinya,” tambahnya.

    Ia menyebut, kuliah umum tersebut menjadi wadah yang mempertemukan antara dunia teoritis dan praktis, sebagaimana disampaikan oleh Komjen Chryshnanda.

    “Apa yang dikatakan Pak Jenderal tadi bahwa forum ini kita coba pertemukan antara teoritis dengan praktisi. Meskipun beliau seorang profesor, beliau juga bagian dari pendidikan di kepolisian,” kata Hamzah.

    Dekan FH Unhas itu menegaskan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan institusi kepolisian dalam membangun bangsa.

    Ia menilai, negara ini terlalu besar untuk diurus secara terpisah.

    “Tugas dan fungsi kepolisian juga tidak bisa berjalan maksimal kalau tidak didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa, terutama kaum terdidik yang ada di kampus ini,” imbuhnya.

    Hamzah juga menepis anggapan adanya jarak atau ketegangan antara kepolisian dan kalangan akademik.

    Menurutnya, kegiatan seperti kuliah umum justru memperlihatkan hubungan yang positif.

  • Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    Menkeu Purbaya Nyatakan Perang Terhadap Mafia Migas: Saya Enggak Bisa Disogok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap maraknya tindak pidana korupsi yang dinilai menghambat realisasi program pemerintah.

    Purbaya dalam berbagai kesempatan selalu mengungkapkan bahwa katakanlah yang benar walaupun itu pahit.

    Salah satunya ia menyoroti keberadaan mafia minyak yang menggerogoti negeri ini. Purbaya siap bertindak sesuai arahan presiden bahwa ia berkomitmen menindak tegas pihak-pihak yang bermain di sektor migas.

    Purbaya mengaku sempat frustasi menghadapi para mafia migas karena mereka punya banyak uang yang bisa membelokkan kebijakan demi memuluskan bisnis mereka.

    “Saya sempat frustasi melawan mafia migas, susah banget. Karena mereka uangnya besar yang bisa digunakan untuk merubah kebijakan yang tadinya A tapi terlaksananya jadi B,” kata Purbaya dalam sebuah wawancara dilansir pada Jumat (24/10).

    Purbaya menegaskan hal itu, termasuk kebocoran pajak tidak akan terjadi lagi selama dirinya menjabat menteri keuangan. Ia memberi peringatan kepada para mafia untuk mawas diri karena dipastikan dirinya tidak bisa disogok.

    “Saya tidak ingin itu terjadi lagi ke depan. Jadi mereka mesti hati-hati, orang kayak saya nggak bisa disogok,” tegasnya.

    Sikap tegas tanpa sensor seperti itu juga ditunjukkan Purbaya saat menjadi pembicara di agenda Investor Daily Summit pada 9 Oktober 2025 lalu. Blak-blakan ia menegaskan tidak takut kehilangan jabatan dalam perjuangannya menegakkan kebenaran.

    “Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa gak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya. Cuman gak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan,” kata Purbaya lantang. (Pram/fajar)

  • Muhammadiyah Gerakkan Ijtihad Politik Baru: Dorong Demokrasi yang Bermoral dan Berkeadaban

    Muhammadiyah Gerakkan Ijtihad Politik Baru: Dorong Demokrasi yang Bermoral dan Berkeadaban

    “Melalui MLPR, kita ingin menciptakan sistem yang tetap memberi ruang bagi individu, tapi tidak mengabaikan peran partai dan kaderisasi,” jelas Basti Tetteng yang juga akademisi Universitas Negeri Makassar ini.

    Forum Tudang Sipulung akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari anggota DPR RI, akademisi, aktivis NGO, hingga perwakilan partai politik. Mereka akan duduk bersama membedah tantangan dan peluang reformasi sistem Pemilu ke depan.

    Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dirancang dalam semangat “tudang sipulung”, tradisi Bugis-Makassar yang berarti duduk bersama mencari mufakat dengan hati jernih. Melalui format ini, Muhammadiyah ingin menghidupkan kembali nilai musyawarah dan kebersamaan dalam mencari solusi atas problem politik bangsa.

    “Kita ingin politik yang tidak dikuasai uang, tapi dihidupkan oleh kesadaran dan moral publik, Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut berbicara tentang masa depan demokrasi Indonesia.” ujar Masmulyadi, Koordinator penyelenggara kegiatan.

    Dengan langkah ini, Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang sistem Pemilu, tetapi juga membangun kesadaran baru: bahwa demokrasi sejati hanya dapat hidup jika dilandasi keadilan, etika, dan tanggung jawab kebangsaan. (rls-sam/fajar)