Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Choirul Anam Sebut Polsi Masih Bisa Duduki Jabatan Sipil, Said Didu: Kompolnas Digaji Negara untuk Membodohi Rakyat?

    Choirul Anam Sebut Polsi Masih Bisa Duduki Jabatan Sipil, Said Didu: Kompolnas Digaji Negara untuk Membodohi Rakyat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, merespons pernyataan Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, yang menyebut anggota Polri masih bisa menduduki jabatan sipil meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarangnya.

    Said Didu tidak menutupi kekesalannya. Ia menyemprot pernyataan Anam dan menyebutnya berpotensi menyesatkan publik dan merusak tatanan hukum yang telah digariskan.

    “Bangsa kita rusak karena pejabat seperti ini, membodohi rakyat,” ujar Said di X @msaid_didu, Minggu (16/11/2025).

    Ia menegaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, menurutnya, tafsir yang diberikan Kompolnas dinilai menabrak aturan yang sudah jelas.

    “Putusan MK tuh melarang polisi aktif bekerja di luar jabatan kepolisian, termasuk ASN,” lanjutnya.

    Said Didu bilang, jika ada anggota Polri yang ingin beralih menjadi pejabat sipil, caranya bukan dengan tetap berstatus polisi aktif, melainkan harus meninggalkan jabatan kepolisian terlebih dahulu. “Kalau mau silakan mundur sebagai polisi,” ujarnya.

    Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah mengatur syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon ASN.

    Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada pengecualian bagi anggota Polri aktif.

    “UU ASN mengatur persyaratan jadi ASN. Kalau polisi aktif dilarang maka tidak boleh,” tegasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia bahkan mempertanyakan fungsi lembaga Kompolnas yang menurutnya tidak semestinya mengeluarkan pernyataan yang justru membingungkan masyarakat.

  • Kompolnas Sebut Polri Tetap Bisa Duduki Jabatan Sipil, Choirul Anam Beri Alasan Ini

    Kompolnas Sebut Polri Tetap Bisa Duduki Jabatan Sipil, Choirul Anam Beri Alasan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota polri untuk mengundurkan diri atau pensiun jika mendudukan jabatan sipil, tampaknya masih akan menimbulkan perdebatan.

    Pasalnya, masih ada pihak yang menilai bahwa anggota polri tetap bisa menduduki jabatan sipil, asalkan jabatan yang diembang tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian.

    Pernyataan itu bahkan disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan anggota kepolisian menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun.

    Kompolnas menyatakan bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil yang kaitannya erat dengan tugas kepolisian.

    “Ya kalau mencermati putusan konstitusi yg dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat, itu ya frasa atau kalimat ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’, kalimat yang lain masih berlaku,” kata Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam dilansir JawaPos.com, Minggu (16/11).

    “Ya kalau mencermati putusan konstitusi yang dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat, itu ya frasa atau kalimat ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, kalimat yang lain masih berlaku,” sambungnya.

    Dia menyebut, polri memang seharusnya mengundurkan diri jika jabatan sipil yang diemban tidak ada kaitannya dengan tugas kepolisian. Hanya saja kata dia, terdapat lembaga yang berkaitan erat dengan tugas kepolisian, seperti BNN dan BNPT.

    “Kalimat yang berlaku itu artinya, memaknai penugasan di luar struktur itu adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian. Kalau masih ada sangkut pautnya dengan kepolisian itu artinya boleh,” tegasnya.

  • Tampil Bersama Mentan Amran dan Idrus Marham, Munafri Dinilai Sosok Paling Layak Pimpin Golkar Sulsel

    Tampil Bersama Mentan Amran dan Idrus Marham, Munafri Dinilai Sosok Paling Layak Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Suasana keakraban nampak saat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menghadiri rangkaian Jalan Sehat, Pasar Murah, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Lapangan Karebosi, Minggu pagi (16/11/2025).

    Keakraban ini terlihat saat Wali Kota Munafri, jalan santai bersama petinggi senior Partai Golkar Idrus Marham, dan Menteri Pertanian RI Andi. Amran Sulaiman.

    Sepanjang rute yang dilalui, Munafri Arifuddin, bersama mentan Amran dan Idrus Marham, tampil santai menyapa warga dalam kegiatan Jalan Santai KKSS.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari Rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Hari Ulang Tahun ke-49 KKSS dengan tema “KKSS untuk Merah Putih”.

    Juga hadir Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, bersama wakilnya serta para bupati, wali kota, dan pengurus KKSS.

    Usai jalan santai, mereka langsung meninjau pelaksanaan pasar murah yang menyediakan beras, telur, dan ayam dengan harga terjangkau, dan melihat langsung masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

    Pada kesempatan itu, Munafri menyampaikan apresiasi atas perhatian pengurus KKSS yang kembali “pulang kampung” berbagi kepedulian bagi warga Kota Makassar.

    Sementara itu, para pegiat politik ramai memperbincangkan di media sosial terkait figur Munafri sebagai kandidat kuat nahkodai Partai Golkar Sulawesi Selatan periode kedepan.

    Terlebih sosok Senior Golkar yang juga tokoh nasional Idrus Marham dinilai punya pengaruh besar dalam penentuan siapa penentuan siapa yang nantinya memimpin Golkar SulSel.

  • Dian Sandi PSI: Jika Foto Ijazah Jokowi Palsu, Penjarakan Saya Seumur Hidup

    Dian Sandi PSI: Jika Foto Ijazah Jokowi Palsu, Penjarakan Saya Seumur Hidup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, merespons tudingan yang menyebut dirinya justru pihak yang paling layak dijadikan tersangka dalam polemik ijazah Presiden ke-7, Jokowi.

    Tudingan itu muncul karena Dian yang mengunggah foto ijazah tersebut di akun X pribadinya, yang kemudian dijadikan bahan penelitian oleh Roy Suryo dan timnya.

    Dikatakan Dian, alasan yang dipakai untuk menyerangnya sangat tidak masuk akal.

    Ia menyoroti klaim bahwa foto yang ia unggah dianggap bermasalah hanya karena posisinya sedikit miring.

    “Alasannya karena photo yang saya posting miring. Ya Tuhan, sejak kapan ada UU yang mengatur setiap photo harus tegak lurus?,” ujar Dian di X @DianSandiU (16/11/2025).

    Ia bahkan menantang siapa pun yang meragukan keaslian dokumen tersebut.

    “Penjarakan saya seumur hidup (Kalau foto ijazah yang saya upload tidak benar),” tegasnya.

    Dian memastikan dirinya tidak pernah bergeser sedikit pun terkait pendapatnya mengenai keaslian ijazah tersebut.

    “Satu juta kali anda tanyakan, satu juta kali saya akan jawab asli,” Dian menuturkan.

    Bagi Dian, sikapnya tidak akan berubah. Ia siap menanggung risiko apa pun jika pendiriannya dianggap salah.

    “Jika soal ijazah ini, sejengkal sekalipun saya tidak bergeser. Itu asli dan saya terima apapun resikonya,” tambahnya.

    Tidak hanya membalas tudingan tersebut, Dian juga menyinggung langkah Roy Suryo yang sebelumnya diketahui berada di Australia dengan alasan melakukan penelusuran data.

    “Ada yang ke luar negeri katanya mau cari tau tentang ijazah ternyata diam-diam sedang mencari suaka ke Pemerintah Australia,” kata Dian.

  • Ahmad Ali Tegaskan Budi Arie Bukan Lagi Orangnya Jokowi, Herwin Sudikta: Nasibnya Persis Seperti Lampu Taman, Ditolak Gerindra, Dilepeh PSI

    Ahmad Ali Tegaskan Budi Arie Bukan Lagi Orangnya Jokowi, Herwin Sudikta: Nasibnya Persis Seperti Lampu Taman, Ditolak Gerindra, Dilepeh PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan PSI yang menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi bukan lagi bagian dari relawan Jokowi dan tidak pernah ditawari bergabung ke partai tersebut memicu reaksi publik.

    Salah satu komentar menohok datang dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta.

    Dikatakan Herwin, dinamika yang melibatkan Budi Arie belakangan ini memunculkan gambaran yang ia sebut sebagai perjalanan politik yang tak menentu.

    “Hikayat seorang pengembara kursi kekuasaan bernama Budi Arie Setiadi,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (16/11/2025).

    Ia menilai Budi Arie seolah terus berpindah arena politik tanpa arah yang jelas.

    Herwin juga menyinggung relasi Budi Arie dengan sejumlah partai.

    “Ditolak Gerindra, dilepeh PSI,” timpalnya.

    Ia kemudian menggunakan perumpamaan yang cukup keras saat menggambarkan nasib politik Budi Arie.

    “Nasib Budi Arie Setiadi memang mirip banget sama jidatnya yang persis lampu taman,” bebernya.

    Herwin bilang, perbandingan tersebut merupakan sindiran yang lebih jauh terkait peran politik sang ketua Projo.

    “Dipake cuma pas malam politik, itu pun cuma buat pemanis dekorasi, bukan sumber cahaya utama,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, memberikan penjelasan tegas terkait keterlibatan Budi Arie Setiadi dan isu bahwa Ketum Projo itu sempat ditawari bergabung ke PSI. Ali memastikan kabar tersebut tidak benar.

    Saat ditemui usai kegiatan PSI di Purwakarta, ia menyampaikan bahwa partainya sama sekali tidak pernah membuka komunikasi dengan mantan Menteri Koperasi tersebut.

  • Jubir PSI Sindir NasDem yang Resah dengan Pernyataan Ahmad Ali: Jangan Munafik, di Politik Memang untuk Mengalahkan!

    Jubir PSI Sindir NasDem yang Resah dengan Pernyataan Ahmad Ali: Jangan Munafik, di Politik Memang untuk Mengalahkan!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, blak-blakan mengenai pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang sebelumnya menegaskan bahwa Partainya harus menang saat berhadapan dengan partai mana pun, termasuk NasDem.

    Dian mengatakan, pernyataan Ahmad Ali membuat sebagian pihak merasa terusik. Ia menyebut ada pihak yang terbakar oleh penegasan tersebut.

    Ia menggambarkan bahwa ada yang tidak nyaman, walau berusaha menutupinya.

    “Ada yang terbakar menggelupur dengan statement Ketua Harian PSI Ahmad Ali,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Minggu (16/11/2025).

    Lanjut Dian, sebagian pihak terlihat berusaha menutupi kegelisahan itu dengan sikap seolah tidak ingin bersaing. Namun, ia menilai sikap tersebut justru tidak jujur.

    “Walaupun bibir terkunci keluar, namun jangan menjadi munafik seakan tak ingin mengalahkan Partai lain hanya karena ingin dianggap Partai yang bersahabat,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kompetisi politik pada dasarnya memang soal saling mengalahkan. Dian melihat tidak ada yang tabu dalam persaingan antar-partai.

    “Kompetisi pastilah akan saling mengalahkan, bahkan tak jarang merencanakan kehancuran parpol lainnya toh,” sebutnya.

    Sebagai contoh, ia menyinggung soal perebutan kursi pimpinan legislatif.

    Kata Dian, ada partai yang sudah mendapatkan jatah posisi tertentu, namun tetap menunjukkan sikap seolah enggan bersaing.

    “Seperti misalnya, ada yang sudah mendapat jatah kursi wakil ketua DPRD,” ucapnya.

    Dian sontak mempertanyakan kejujuran sikap semacam itu.

    “Apakah tidak munafik namanya jika mengatakan bahwa tak menginginkan kursi ketua DPRD?,” timpalnya.

  • Terkait Keracunan MBG, Kepala BGN Bilang karena Petani Berlebihan Menggunakan Nitrogen

    Terkait Keracunan MBG, Kepala BGN Bilang karena Petani Berlebihan Menggunakan Nitrogen

    Fajar.co.id, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan penyebab utama maraknya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.

    Dia mengatakan, berdasarkan kajian tim BGN, wilayah seperti Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan Sleman termasuk daerah endemik dengan kadar nitrit tinggi dalam bahan pangan akibat praktik pertanian yang berlebihan menggunakan nitrogen.

    “Masalah lebih banyak di Jawa Barat, Garut, Cianjur, Bandung Barat dan Sleman. Itu daerah endemik karena kadar nitritnya cukup tinggi. Kemungkinan disebabkan praktik budidaya petani yang terlalu banyak memberikan nitrogen sehingga kandungan nitrit di tanaman juga tinggi,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

    Dadan menjelaskan bahwa kadar nitrit yang tinggi tak hanya ditemukan dalam air, tetapi juga dalam buah dan sayuran hasil panen.

    Di Bandung Barat, misalnya, tiga anak dilaporkan mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi melon yang diduga mengandung nitrit berlebih. Kasus serupa juga terjadi pada konsumsi sayuran segar yang dipasok dari wilayah pertanian sekitar.

    “Di Bandung Barat itu bahkan ada tiga anak yang mengalami gangguan pencernaan hanya karena makan melon. Jadi kemungkinan memang ada kandungan nitrit di melon tersebut, termasuk juga pada sayuran,” urainya.

    Menurut Dadan, tingginya kadar nitrit tersebut menjadi perhatian serius karena wilayah Jawa Barat merupakan salah satu lumbung bahan baku bagi program MBG. Karena itu, BGN kini tengah melakukan konsolidasi di daerah-daerah endemik guna mencegah kasus serupa terulang.

  • Tumbuh Bersama Pemberdayaan Rumah BUMN BRI, Pundi Craft Dukung Eksistensi Produk Kerajinan Lokal

    Tumbuh Bersama Pemberdayaan Rumah BUMN BRI, Pundi Craft Dukung Eksistensi Produk Kerajinan Lokal

    “Tahun 2017 saya pertama kali aktif dalam komunitas dan organisasi seperti Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), kemudian pada 2019 mendapat penghargaan kriya kayu terbaik dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Dari situ saya mulai mengenal dan mengetahui bahwa BRI juga memberikan pembinaan bagi UMKM seperti kami melalui pelatihan,” katanya.

    Sejak bergabung sebagai binaan Rumah BUMN BRI pada 2019, Dewi Wardah telah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan usaha yang difasilitasi oleh BRI.

    Kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kapasitas, khususnya dalam aspek manajemen usaha dan penguatan kualitas produk. Produk unggulan Pundi Craft meliputi tote bag, dekorasi rumah, dan merchandise.

    Seluruh produk dipasarkan melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan media sosial Instagram, serta melalui toko fisik di Galeri MULA dan Galeri Dekranasda Kota Tua yang berlokasi di Museum Fatahillah, Jakarta.

    Hingga akhir September 2025, BRI telah membina 54 Rumah BUMN dan telah melaksanakan 17 ribu pelatihan. Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa UMKM memiliki potensi ekonomi yang kuat apabila didukung oleh ekosistem pembinaan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan usaha.

    “Pundi Craft mencerminkan bagaimana pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing melalui pendekatan yang konsisten terhadap kualitas produk dan identitas desain. Rumah BUMN binaan BRI hadir untuk menjembatani kebutuhan peningkatan kapasitas, mulai dari pelatihan hingga akses pasar. BRI berkomitmen untuk memperluas jangkauan pendampingan kepada pelaku usaha kreatif agar semakin berperan dalam rantai nilai ekonomi nasional,” ujar Dhanny. (*)

  • Rizal Fadillah: Jokowi Tidak akan Mampu Melawan Hukum Tuhan

    Rizal Fadillah: Jokowi Tidak akan Mampu Melawan Hukum Tuhan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M. Rizal Fadillah, kembali bicara usai dirinya dan tujuh orang lainnya termasuk Roy Suryo hingga dr. Tifauzia Tyassuma, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

    Ia menyebut momen ini sebagai titik penting konsolidasi gerakan.

    Rizal menilai bahwa isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo memuat dimensi pertarungan moral dan politik.

    Menurutnya, isu itu menggambarkan benturan nilai yang sangat mendasar.

    “Kasus ijazah palsu Jokowi adalah gambaran pertarungan antara keadilan dan kezaliman,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (16/11/2025).

    Ia menyebut bahwa perdebatan mengenai ijazah itu bukan sekadar persoalan administratif. Rizal menggambarkan bahwa isu ini menyentuh banyak aspek.

    “Kewenangan dan kesewenang-wenangan, kepedulian dan kemasabodohan, kejujuran dan penipuan, keaslian dan kepalsuan, keberanian dan kepengecutan, kejuangan dan ketermulaan, serta kebahlulan dan kecerdasan,” katanya.

    Menurutnya, siapapun yang berada di posisi kritis terhadap pemerintah akan menghadapi tekanan.

    Ia menyatakan bahwa kubu pro pemerintah dianggap sebagai pihak yang harus dilawan dalam konteks ini.

    “Siapapun yang berada di garis pro Jokowi adalah sasaran perlawanan, baik itu kampus, ormas, relawan, aparat, maupun pengendali kekuasaan,” ucapnya.

    Rizal menegaskan bahwa tujuan utama gerakan yang ia sebut sebagai perlawanan adalah menyelesaikan pertanyaan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

    “Target perjuangan adalah keterbukaan dan kepastian status ijazah Jokowi, apakah asli atau palsu,” tuturnya.

  • Ahmad Khozinudin: Roy Suryo Cs Tidak Ditahan karena Doa Rakyat

    Ahmad Khozinudin: Roy Suryo Cs Tidak Ditahan karena Doa Rakyat

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada LBH AP PP Muhammadiyah yang telah bergabung bersama kami. Rekan Gufroni, yang mendapat perintah langsung dari Bapak Busyro Muqoddas, juga langsung ikut dalam proses pendampingan di Polda,” ujarnya.

    Ia turut menyampaikan penghargaan kepada Prof Denny Indrayana yang mendukung dari luar negeri.

    “Kami juga berterima kasih kepada Prof Denny Indrayana yang telah bergabung dan menyampaikan suara pembelaan dari Australia,” Ahmad menuturkan.

    Selain itu, sejumlah anggota tim advokasi turut membantu dalam pendampingan.

    “Sejumlah tim dari kantor Advokat INTEGRITY Law Firm juga hadir dalam pendampingan di Polda,” ungkapnya.

    Ahmad bilang, berbagai organisasi masyarakat juga ikut mengawal kasus tersebut. Ia menyebut beberapa nama seperti Ormas Pejabat, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), dan lainnya.

    Ia juga menyebut sejumlah tokoh yang hadir langsung memberi dukungan.

    “Ada Muhammad Sa’id Didu, Mayjen TNI Purn Soenarko, Dr Marwan Batubara, Refly Harun, Menuk Wulandari, dan banyak lagi yang tak bisa kami sebut satu per satu,” tandasnya.

    Ahmad menegaskan masih ada sejumlah pihak yang membantu di balik layar.

    “Sejumlah pihak yang memiliki peran signifikan di balik layar, yang namanya tidak kami sebutkan, juga kami ucapkan terima kasih,” ucapnya.

    Ia kembali meminta publik untuk tetap memberikan dukungan bagi kliennya, terutama menjelang proses persidangan.

    “Kami berharap seluruh rakyat terus mendukung kami. Karena proses pembuktian di persidangan akan lebih maksimal saat klien kami tidak ditahan, tetap terus kawal, agar kasus ijazah palsu Jokowi segera terungkap,” kuncinya.