Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Sosok Yasika Aulia Ramadhani, Anak Politisi Gerindra yang Kelola 41 Dapur MBG di Sulsel

    Sosok Yasika Aulia Ramadhani, Anak Politisi Gerindra yang Kelola 41 Dapur MBG di Sulsel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama Yasika Aulia Ramadhani mengemuka di jagat maya. Siapa sebenarnya dia?

    Namanya disebut-sebut karena pengakuannya sendiri yang mengatakan mengelola 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Menariknya, dia baru berumur 20 tahun.

    Pernyataannya itu diungkapkan saat peresmian dapur MBG di Jalan Merdeka, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Berlangsung pada Jumat (14/11/2025).

    Belakangan diketahui, bahwa Aulia adalah putri dari pasangan politisi gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Mahmud serta Andi Tenri Engka.

    Adapun 41 dapur itu, tersebar di berbagai daerah. Di antaranya 16 rapur di makassar, tiga di Parepare, dua di Gowa, dan sepuluh di Bone.

    Selain itu, ada pula tiga dapur yang sedang disiapkan di Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Dua Boccoe, dan Kajuara.

    “Sejak 6 Januari 2025, kami memulai dari Makassar sebagai pelopor makanan bergizi di Sulsel. Melalui Asta Cita MBG, kami ingin mempercepat pemenuhan gizi anak bangsa,” kata Aulia.

    Di Instagramnya @yasikaauliaa. Yasika kerap mengunggah momen dirinya berlibur keluar negeri.

    Mulai di Prancis, sampai di stadion klub terkemuka di dunia FC Barcelona, Camp Nou, yang letaknya di Spanyol.

    Foto-foto Aulia di Instagram menunjukkan gayanya yang modis. Selain berpose seorang diri, di Instagramnya dia juga kerap membagikan momennya bersama keluarganya, termasuk Yasir ayahnya.

    Aulia diketahui memiliki dua saudara. Masing-masing Yasika Dwi Ardina dan Yasika Raja Aditya.

  • Teuku Nasrullah Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli ke Roy Suryo, PSI: Logika Sesat

    Teuku Nasrullah Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli ke Roy Suryo, PSI: Logika Sesat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia, Teuku Nasrullah, yang mendorong Presiden ke-7 RI, Jokowi, untuk bertemu Roy Suryo dan memperlihatkan ijazah aslinya demi mengakhiri polemik, menuai kritik dari kader PSI, Dedy Nur.

    Dikatakan Dedy, usulan tersebut tidak tepat dan justru menempatkan Jokowi dalam posisi yang seolah-olah harus membuktikan sesuatu yang sejak awal tidak berdasar.

    Ia menegaskan cara berpikir seperti itu hanya membuka ruang kekeliruan logika.

    “Ini logika yang sesat, menuding seseorang ber ijazah palsu tapi di waktu yang bersamaan meminta agar yang dituding menunjukkan ijasah Aslinya,” ujar Dedy melalui akun X @DedynurPalakka, dikutip pada Selasa (18/11/2025).

    Dedy menilai Jokowi selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan tidak sepantasnya seorang tokoh publik dipaksa memenuhi tuntutan pihak yang ia nilai tidak memiliki landasan kuat dalam menuduh.

    “Jokowi orang baik, tapi memaksa orang baik ini untuk memenuhi tuduhan dari geng TIRORiS (Roy Suryo Cs, red) adalah kesalahan berpikir serius,” tegasnya.

    Ia kemudian menyinggung pentingnya reputasi dalam dunia politik dan kekuasaan.

    Dedy menyebut Teuku Nasrullah seolah mengabaikan perspektif tersebut, padahal sudah banyak dijelaskan dalam literatur populer.

    “Beliau ini (Teuku Nasrullah) mungkin belum pernah baca hukum ke 5 dari buku Power karya Robert Greene, bunyinya kira-kira begini, begitu banyak hal di dunia manusia itu sangat tergantung pada reputas, jagalah reputasi anda dengan nyawa Anda,” bebernya.

  • Sistem Gaji Tunggal Solusi Pensiunan ASN Bebas Utang, Diterapkan 2026?

    Sistem Gaji Tunggal Solusi Pensiunan ASN Bebas Utang, Diterapkan 2026?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengakui hingga kini penghasilan dan manfaat dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) masih sangat rendah, terutama untuk golongan I dan II.

    Tak heran jika sebagian besar ASN masih terbebani beratnya cicilan sampai masuknya masa pensiun, sehingga kesejahteraan di hari tua belum sepenuhnya terjamin.

    “Target kita sederhana, saat ASN pensiun, SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena utang. ASN harus bisa menutup masa tugasnya dengan tenang dan bermartabat,” kata Zudan di Jakarta belum lama ini.

    Oleh sebab itu, wacana penerapan sistem gaji tunggal bagi ASN kembali digaungkan setelah Zudan Arif Fakrulloh yang juga Dewan Pengurus Korpri Nasional menyampaikan hal tersebut pada Rakernas Korpri Tahun 2025 yang digelar di Palembang, pada Sabtu, 4 Oktober 2025 lalu.

    Sistem gaji tunggal atau single salary system dinilai dapat mensejahterakan ASN dan pensiunan, menggantikan skema sistem gaji ganda yang memisahkan antara gaji pokok dan tunjangan.

    Akan tetapi, sejak kali pertama diwacanakan sekitar sepuluh tahun lalu, kebijakan ini belum juga terealisasi.

    Menurut Zudan, dengan skema gaji tunggal ini, maka para ASN di masa tua bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, mulai dari melunasi cicilan rumah, menikahkan anak-anaknya, hingga bisa memperoleh jaminan kesehatan yang memadai.

    “Cukup saja, enggak harus lebih, cukup sampai putra-putrinya menikah, cukup cicilan rumahnya lunas, dan saya itu ingin sekali ASN pensiun itu SK nya di bank pulang,” tuturnya.

  • Luncurkan Smartboard, Analis Dukung Prabowo Beri Akses Pemerataan Digitalisasi Pendidikan hingga Daerah 3T

    Luncurkan Smartboard, Analis Dukung Prabowo Beri Akses Pemerataan Digitalisasi Pendidikan hingga Daerah 3T

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto resmi meluncurkan program penyediaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard bagi 288 ribu sekolah se-Indonesia pada Senin (17/11/2025). Program ini dinilai menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

    Pengamat kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai peluncuran tersebut merupakan langkah tepat dan program strategis pemerintah dalam upaya mendorong percepatan pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. “Peluncuran smartboard disebut sebagai simbol dimulainya transformasi pembelajaran yang lebih interaktif dan terintegrasi,” ujar Nasky dalam keterangannya kepada wartawan, pada Senin (17/11/2025).

    Selain itu, Dalam konteks pendidikan, program ini juga bisa digunakan sebagai visi besar untuk membentuk generasi yang berkualitas, kompetitif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global.

    “Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses digitalisasi pembelajaran siswa di sekolah hingga pelosok negeri,” kata Nasky.

    Alumnus indef school of polical economy Jakarta itu menilai peluncuran digitalisasi pembelajaran itu menjadi salah satu bukti kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pendidikan.

    “Oleh karena itu, Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden RI, Prabowo Subianto atas kerja nyata, misi mulia, dedikasi, dan kepedulian pada dunia pendidikan, terkhususnya pada generasi masa depan bangsa,” tegas Nasky.

  • Sjafrie ke Prajurit: Tanpa Rakyat Kita Bukan Siapa-siapa

    Sjafrie ke Prajurit: Tanpa Rakyat Kita Bukan Siapa-siapa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP) 857/Gana Gajahsora (GG) di Kabupaten Pidie, Aceh, Minggu (16/11).

    Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat dan memastikan kesiapan satuan teritorial dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.

    Kedatangan Sjafrie didampingi Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, disambut Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo.

    “Disiplin ada kunci utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Prajurit harus siap bertempur menghadapi segala ancaman negara dan semuanya berawal dari kedisiplinan yang tinggi,” pesan Sjafrie di depan para prajurit.

    Dia menegaskan bahwa TNI lahir dari rakyat dan harus menjaga sinergi dengan masyarakat dengan membantu setiap tugas pembinaan teritorial.

    “Prajurit sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang. Tanpa rakyat, kita bukan siapa-siapa. Jagalah kedekatan dengan rakyat, karena mereka adalah kekuatan utama kita,” pesan Menhan Sjafrie.

    Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie meninjau fasilitas pendukung, termasuk barak prajurit, dapur umum hingga sarana prasarana di satuan Yon TP 857/GG. (Pram/Fajar)

  • Gagasan Listrik Desa Kementerian ESDM Dapat Pujian, Akademisi Makassar Sebut Langkah Bijak

    Gagasan Listrik Desa Kementerian ESDM Dapat Pujian, Akademisi Makassar Sebut Langkah Bijak

    Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui memberi pandangan serupa.

    Ia menilai elektrifikasi di desa tidak hanya menambah kenyamanan masyarakat, tetapi juga langsung menggerakkan ekonomi daerah.

    Hadirnya listrik membuka peluang usaha baru, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga mempercepat aktivitas ekspor komoditas desa.

    “Efeknya adalah, kalau listrik desa itu dibangun di sana, akan tumbuh sumber untuk bahan ekspor. Artinya ekonomi itu berputar,” kata Sutardjo.

    Sutardjo bahkan optimistis target elektrifikasi 100 persen dapat tercapai jika pemerintah memiliki komitmen kuat.

    Ia menilai Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah, sehingga kendala teknis seharusnya bisa diatasi.

    “Harusnya masalah teknis bisa teratasi dan saya yakin bisa. Banyak sekali, kok, ada tenaga air, ada segala macam itu, bisa kok itu dimanfaatkan,” terangnya.

    Kemudian dari Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong justru bicara soal dana yang digelontorkan.

    Menurutnya, keputusan pemerintah mengalokasikan Rp4,3 triliun sangat masuk akal.

    Hanya saja, kebijakan publik harus diiringi dengan pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.

    “Ya tentu, kalau kami dari sisi kebijakan ya, itu (listrik desa) harus diperjuangkan. Setelah diperjuangkan ya tentu harus diawasi bahwa betul-betul kebijakan ini berdaya guna,” kata Kafrawy.

    Lebih lanjut, ia menyebut langkah pemerintah yang mengutamakan daerah 3T untuk menerima manfaat program ini juga sudah tepat.

  • BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas

    BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam kegiatan Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025, yang digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5 – 6 November 2025.

    Mengusung tema “Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing”, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah.

    Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global.

    “Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional,” ujarnya.

    Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

    Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

    Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

  • Kena Reshuffle, Hasan Nasbi Bicara Terbuka Kritik Prabowo

    Kena Reshuffle, Hasan Nasbi Bicara Terbuka Kritik Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi bicara terbuka soal dinamika internal di sekitar Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyebut adanya dua faksi yang belakangan memengaruhi arah pemerintahan yakni kelompok bernuansa militeristik dan kelompok yang mendorong penguatan sipil

    Menurut Hasan yang kini menjabat Komisaris Pertamina, militer memang penting untuk pertahanan, namun ruang sosial, politik, dan ekonomi harus tetap dikelola sipil.

    “Kita butuh TNI yang kuat, tapi urusan publik harus di tangan sipil,” ujarnya dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip pada Senin (17/11).

    Ia juga menyoroti kegaduhan yang muncul usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan data keuangan daerah yang ternyata tidak mutakhir.

    Langkah itu, kata Hasan, membuat banyak kepala daerah panik dan memunculkan kesan pemerintah tidak solid. “Kalau data expired dipakai, publik jadi salah paham. Ini bahaya untuk stabilitas,” tegasnya

    Hasan mengakui dirinya kerap dianggap terlalu agresif saat masih menjabat Kepala Komunikasi Kepresidenan. Namun ia menilai kritik yang disampaikannya hari ini justru bentuk perhatian terhadap pemerintah.

    “Ini bukan menyerang. Saya cuma minta komunikasi pemerintah lebih rapi dan terkoordinasi,” katanya.

    Lewat podcast itu, Hasan memberi pesan tegas bahwa perbedaan antarpejabat jangan dibuka ke publik, karena bisa melemahkan kepercayaan masyarakat.

    “Kalau elit nggak kompak, negara kelihatan rapuh. Dan itu yang harus dihindari,” tutupnya. (*)

  • Soal Tudingan Ijazah Palsu, Arsul Sani Merespons Begini

    Soal Tudingan Ijazah Palsu, Arsul Sani Merespons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani angkat suara terkait palaporan dirinya ke Bareskrim Polri tekait tudingan ijazah palsu.

    Massa yang melaporkan Asrul Sani ke Bareskrim Polri itu menamakan diri Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) ke Bareskrim Polri. Laporan dibuat pada Jumat (14/11).

    Terkait laporan itu, Asrul Sani memastikan, dirinya tidak akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menudingnya memiliki ijazah palsu program doktor S3.

    “Pertama sekali lagi saya juga tidak kenal dengan, saya anggap adik-adik saya atau anak-anak saya yang melakukan pelaporan itu,” kata Arsul dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11).

    Arsul menekankan, kritik terhadap pejabat publik adalah bagian dari dinamika demokrasi. Ia menyatakan tidak merasa terganggu dan memilih untuk bersikap tenang.

    “Ya saya kok merasanya begini, bagi saya ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional sajalah dan kita harus menyikapinya dengan dingin tidak emosional,” ucap mantan anggota DPR RI itu.

    Meskipun meyakini tuduhan ijazah palsu itu tidak benar, Arsul memilih untuk meresponsnya secara bijak. Dirinya menegaskan tidak memiliki niat untuk mengadukan balik para pelapor.

    “Jadi terlepas bahwa itu tidak benar, keyakinan saya tentu saya harus bijak, itu adik-adik saya, jadi saya tidak akan melapor balik. Saya tahulah itu adik-adik saya atau anak-anak saya yang masih mahasiswa,” tegasnya.

    Ia mengingatkan, seharusnya pihak-pihak yang menuding dirinya soal ijazah palsu bisa secara langsung mengklarifikasi, bukan justru melaporkan ke Bareskrim Polri.

  • BKN Usulkan ASN Bisa Aktif Sampai 70 Tahun, Bagaimana Langkah Presiden Prabowo?

    BKN Usulkan ASN Bisa Aktif Sampai 70 Tahun, Bagaimana Langkah Presiden Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan usul menarik. Usulan yang ditawarkan ini berkaitan dengan masa aktif atau perpanjangan usia pensiun dari pegawai ASN.

    Hal ini tentunya menarik perhatian lantaran BKN menyebutkan bahwa pegawai ASN masih aktif hingga usia 70 tahun.

    Dalam pengusulannya itu, BKN disebutkan tidak semua jabatan akan diusulkan hingga usia pensiun 70 tahun.

    Hanya ada beberapa jabatan yang dinilai memiliki keahlian langka dan kontribusi besar bagi negara.

    Soal masa kerja sampai 70 tahun ini hanya diusulkan untuk jabatan fungsional saja.

    Di mana jabatan untuk pelaksana, pengawasan, administrator, ahli pertama/muda, pimpinan tinggi, dan ahli madya masih di usia 58 – 60 tahun.

    Dan adapun untuk alasan BKN perpanjang usia pensiuan jabatan fungsional utama yakni banyak ASN senior masih produktif.

    Hanya saja, perlu digaris bawahi bahwasanya hal ini masih dalam tahap pengusulan.

    Ini disebut masih perlu pembahasan yang harus diselesaikan secara matang.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan permohonan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto lewat surat resmi bernomor B-122/KU/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025.

    (Erfyansyah/fajar)