Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ahmad Khozinudin Duga Ada Faktor Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

    Ahmad Khozinudin Duga Ada Faktor Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, mendesak Kejaksaan Agung agar tidak lagi menunda proses eksekusi terhadap Silfester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.

    Dikatakan Ahmad, dalih-dalih yang selama ini disuarakan oleh kubu Silfester dinilainya hanya upaya untuk mengulur waktu dan menyesatkan publik.

    “Sebenarnya saya sudah merasa bosan dengan sejumlah argumentasi berulang yang menjemukan, yang disadur dan diadopsi oleh kubu Silvester Matutina,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Selasa (28/10/2025).

    Ia menilai, alasan kadaluarsa perkara yang kerap diulang oleh pihak Silfester tidak memiliki dasar kuat secara hukum.

    Bahkan, kata Ahmad, dalih itu sudah berkali-kali dibantah oleh banyak pakar, termasuk Prof Mahfud MD.

    “Padahal, alasan ini sudah banyak dibantah oleh para ahli hukum, termasuk oleh Prof Mahfud MD yang juga ditayangkan sebagai video pengantar. Tapi karena tak ada rasa malu, dalih ini terus saja disuarakan,” tegasnya.

    Ahmad menegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP jo. Pasal 78 KUHP jo.

    Pasal 311 KUHP, masa kadaluarsa perkara Silfester Matutina baru akan berakhir pada tahun 2035 yakni 16 tahun sejak putusan inkrah pada 20 Mei 2019.

    “Kalau Silfester kabur hingga tahun 2035, baru bisa dikatakan perkara kadaluarsa,” katanya.

    Menurutnya, pembelaan tim hukum Silfester yang mencoba mengajukan alasan Restoratif Justice (RJ) juga tidak tepat.

    Pasalnya, mekanisme RJ hanya berlaku sebelum proses penuntutan, bukan setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

  • Bikin Menkeu Purbaya Minder Gara-Gara HP, Heru Pambudi Ternyata Punya Harta Rp71 Miliar

    Bikin Menkeu Purbaya Minder Gara-Gara HP, Heru Pambudi Ternyata Punya Harta Rp71 Miliar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tengah ramai dibicarakan usai momen santai bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi viral di media sosial.

    Dalam momen tersebut, sang menkeu secara spontan mengaku minder saat melihat ponsel milik Heru Pambudi yang layarnya lebih besar.

    Kejadian itu berlangsung dalam konferensi pers terkait pengembangan sistem Coretax, sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mempermudah layanan bagi wajib pajak.

    Saat tengah menampilkan data di layar besar, Purbaya sempat kesulitan membaca informasi di belakangnya. Heru yang duduk di sebelahnya kemudian menyodorkan ponsel agar sang menteri tak perlu menoleh ke belakang.

    “Ini, Pak,” ujar Heru dengan nada santai.

    Namun, bukannya langsung fokus pada data, Purbaya justru menyoroti ukuran ponsel bawahannya itu.

    “Handphone lo bagus, lebih gede, layarnya gede nih,” ucapnya sambil tertawa.

    Usai bergurau, Purbaya kembali menatap layar ponsel Heru untuk membaca data dengan serius. Di balik momen itu, nama Heru Pambudi kembali disorot dan membuat publik bertanya-tanya siapakah sosok Heru Pembudi ini, Berikut profil dan perjalanan kariernya.

    Perjalanan Karier Heru Pambudi

    Heru Pambudi lahir pada 11 Februari 1970 di Bondowoso, Jawa Timur. Ia mulai berkarier di Kementerian Keuangan sejak September 1991, tepat setelah lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN jurusan Bea dan Cukai.

    Pendidikan Heru berlanjut ke Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi Manajemen (1996), dan kemudian meraih Master of Law dari University of Newcastle Upon Tyne, Inggris, pada tahun 2001. Selain itu, ia juga mengikuti pelatihan kepemimpinan di Melbourne Business School dan Oxford University.

  • Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy angkat suara. Terkait Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dianggap menggadaikan kedaulatan negara.

    Hal tersebut, diungkapkan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya mengatakan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Kita minta penjelasan kepada Luhut, apa pengertian busuknya? Gitu loh,” kata Ichsanuddin dalam program Rakyat Bersuara, dikutip dari iNews TV, Senin (27/10/2025).

    Dia juga menyoroti Menteri Perhubungan kala itu, yakni Budi Karya Sumadi. Karena menjalankan proyek tersebut.

    “Tanya juga kepada Budi Karya Sumadi, kenapa dia jalankan. Gitu loh Bung. Tanya juga sama timnya, kenapa lu tandatangani pembegkakan gitu loh,” ujarnya.

    Usai memaparkan hal tersebut, host program itu, Aiman Witjaksono menanyakan, apakah berarti proyek Whoosh menggadaikan kedaulatan negara. Ichsanuddin pun menimpali.

    “Nah, kalau Anda bilang itu menjual. Saya bilang kepada Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara,” ucapnya.

    Dia mengaku punya sejumlah bukti. Tidak hanya Whoosh, ada beberapa proyek yang menggadaikan kedaulatan negara.

    “Saya temukan terakhir dua, ISLE, Indonesia Sustainability Least Cost Electrification. One and Two. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar,” jelasnya.

    “Itu terjadi. Itu sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS, Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membayar PLTS. Anda kemudian membangun teknologi dengan beli lagi keluar. Ayo coba,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Biaya Haji 2026 Bakal Turun, Dahnil Anzar Simanjuntak Beber Angka Ini

    Biaya Haji 2026 Bakal Turun, Dahnil Anzar Simanjuntak Beber Angka Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji kini tengah membahas mengenai biaya haji pada 2026 mendatang. Ada kepastian biaya haji akan turun dibanding 2025.

    Terkait hal itu, pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp88.409.365 per jemaah atau turun sejuta dari biaya pada 2025.

    Hal tersebut diungkapkam Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

    “Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp88.409.365,” kata dia, Senin.

    Dahnil melanjutkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 atau dana yang ditanggung jemaah untuk beribadah ke Tanah Suci sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total.

    “Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365 atau 38 persen,” ujar politikus Gerindra itu.
    Dahnil mengatakan penentuan besaran biaya haji 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

    “Dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” tutur eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.

    Namun, kata dia, pemerintah masih mencari peluang agar BPIH 2026 bisa lebih turun dari asumsi awal.

    Pemerintah, kata Dahnil, masih menyisir semua komponen biaya agar penurunan tidak mengorbankan kualitas layanan jemaah.

    “Besok akan dilanjutkan raker lagi jam 10.00, masih terkait dengan BPIH. Amanah presiden jelas, ongkos haji harus turun, dan DPR sebagian besar bersepakat untuk menyisir satu per satu komponen biaya yang bisa diturunkan,” ujar Dahnil usai rapat, Senin.

  • Kasus Kuota Haji Mandek, Herwin Sudikta: Jangan Tutupi Siapa yang Bermain

    Kasus Kuota Haji Mandek, Herwin Sudikta: Jangan Tutupi Siapa yang Bermain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta kembali berbicara soal dugaan korupsi kuota haji di Kemenag yang terjadi pada masa kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas.

    Kasus yang kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi sorotan publik lantaran tak kunjung ada penetapan tersangka, meski sudah berlangsung cukup lama.

    Dikatakan Herwin, dugaan penyimpangan kuota haji bukan sekadar perkara uang.

    Ia menekankan adanya nilai moral, keadilan, dan kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan ibadah suci tersebut.

    “Korupsi kuota haji bukan sekadar kasus uang, tapi soal moral dan keadilan bagi jutaan calon jemaah,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Senin (27/10/2025).

    Ia menuturkan, publik memiliki hak untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam permainan kuota haji yang selama ini kerap menjadi polemik setiap musim keberangkatan.

    “Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik kuota suci ini,” sebutnya.

    Tanpa menyebut nama, Herwin menyinggung pihak yang kerap berbicara soal moral dan etika, tetapi justru diduga terlibat dalam praktik yang merugikan jemaah haji.

    “Jangan sok paling punya adab kalau duit jemaah untuk beribadah aja kalian kentit,” kuncinya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

    Temuan itu mengungkap adanya penyalahgunaan jatah kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas penyelenggara ibadah haji.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hasil penyidikan menunjukkan adanya praktik penyimpangan dalam penggunaan kuota petugas.

  • Tito Karnavian Perketat Pengawasan Anggaran Daerah, Siapkan Reward dan Sanksi

    Tito Karnavian Perketat Pengawasan Anggaran Daerah, Siapkan Reward dan Sanksi

    “Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan,” jelasnya.

    Melalui sistem ini, Tito berharap muncul kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.

    Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim ini dibagi menjadi tiga wilayah pengawasan besar:
    Jawa dan Sumatera diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Indonesia Timur diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

    “Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.

    Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dengan penerapan reward dan sanksi yang jelas, pemerintah berharap seluruh Pemda mampu meningkatkan kinerja fiskal, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

    Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta jajaran Pemda untuk menyelaraskan program daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, seperti: Makan Bergizi Gratis,
    Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

  • Adnan Purichta: Generasi Muda Harus Mengambil Peran Nyata dalam Pembangunan

    Adnan Purichta: Generasi Muda Harus Mengambil Peran Nyata dalam Pembangunan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Mantan Bupati Gowa dua periode,Adnan Purichta Ichsan YL  memberikan semangat kepada para generasi muda, terutama sebagai motor penggerak pembangunan Indonesia Emas 2045, hal ini diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam program KITA INDONESIA yang digelar RRI Makassar di Auditorium Universitas Ciputra Makassar, Senin (27/10/2025).

    Menurutnya, visi Indonesia Emas bukan sekadar cita-cita jangka panjang, tetapi menjadi arah dan semangat bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

    “Generasi muda harus mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku perubahan. Masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang berani berinovasi dan berpikir maju,” ujar Adnan.

    Menurutnya, yang akan menikmati Indonesia Emas 2045 adalah mereka yang saat ini anak-anak muda generasi Z.

    “Yang akan menikmati nanti dari program Indonesia Emas 2045 , adalah adek-adek ,(peserta, red) 20 tahun dari sekarang. Salah satu indikator dari Indonesia Emas 2045 adalah bonus demografinya yaitu usia produktif anak muda lebih banyak dari pada orang tuanya,” ujar Adnan.

    Lebih jauh, Adnan menjelaskan kenapa ada program Indonesia Emas 2045, karena ini merupakan kesempatan emas dari Indonesia, dimana di prediksi Indonesia akan menjadi negara terkuat ekonomi ke empat di dunia.

    “Setiap negara memiliki satu kesempatan emas, sehingga ini harus memanfaatkannya tentunya akan ada tantangan yang dihadap, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) agar berkualitas, kegiatan yang dilaksanakan RRI Makassar, sangatlah bagus terutama dalam mendorong kompetensi generasi gen z,” paparnya

  • Kemenkeu Bocorkan Usulan Gaji Tunggal Bagi ASN

    Kemenkeu Bocorkan Usulan Gaji Tunggal Bagi ASN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sistem single salary atau penggajian tunggal bagi aparatur sipil negara (ASN)l menjadi bagian dari upaya pemerintah agar hak penghasilan ASN diberikan secara penuh dan transparan.

    Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tri Budhianto menyampaikan pemerintah terus mematangkan rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary untuk menyederhanakan komponen penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.

    “Sebetulnya single salary ini setahu kami sih salah satu cara pemerintah itu memang betul-betul dalam penggajian itu sangat sesuai dengan yang diterima yang menjadi hak dari pegawainya,” kata Tri dalam acara Media Gathering Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Senin (27/10).

    Tri menambahkan, Kemenkeu bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih terus mendiskusikan desain teknis penerapan sistem tersebut.

    “Ini masih terus berprogres ya, kami sudah komunikasi juga dengan Kementerian PANRB untuk bisa memastikan sistem penggajian kita menggunakan single salary,” ujarnya pula.

    Penerapan single salary juga dinilai dapat menyederhanakan berbagai tunjangan yang selama ini menjadi komponen terpisah dari gaji ASN.

    “Memang pada prinsipnya kita sejak lama seinget saya kita juga inginnya semuanya single salary ya semuanya, lebih satu kesatuan penghasilan kita,” kata Tri.

    Lebih lanjut, terkait kenaikan gaji ASN, dirinya menyebut hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk tahun anggaran 2026.

  • Arif Wicaksono Semprot Kader PSI Soal Ijazah Jokowi: Bedakan Kita dan Kami Saja Tak Bisa!

    Arif Wicaksono Semprot Kader PSI Soal Ijazah Jokowi: Bedakan Kita dan Kami Saja Tak Bisa!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat politik, ekonomi, dan sosial, Arif Wicaksono, menyemprot pernyataan kader PSI, Dedy Nur, terkait pernyataannya soal keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi.

    Sebelumnya, Dedy Nur menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu lagi memperdebatkan isu ijazah Jokowi.

    Alasannya, pihak UGM selaku institusi pendidikan sudah menegaskan bahwa ijazah tersebut asli.

    Namun, tanggapan itu langsung disemprot Arif Wicaksono. Ia menilai kader PSI tersebut terlalu jumawa dalam berbicara tanpa memahami konteks logika maupun bahasa dasar.

    “Kita?,” kata Arif di X @arifbalikpapan1 (27/10/2025).

    Ia kemudian menambahkan komentar yang semakin menohok.

    “Bedakan kata kita dengan kami saja tak bisa, apalagi bedakan ijazah asli dengan palsu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dedy, mengatakan bahwa polemik keaslian ijazah Jokowi seharusnya sudah tuntas sejak UGM, almamater Jokowi, menyatakan secara resmi bahwa ijazah tersebut asli dan sah.

    “Kalau UGM sebagai sumber primernya sudah bilang asli, ya mau berdebat sampai ke alam ghaib mondar-mandir juga nggak akan berubah. Itu kenyataan,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (27/10/2025).

    “Relawan pastikan ijazah Jokowi asli, kita sudah ditunjukin, ijazahnya ada,” tambahnya.

    Dedy menekankan, sebagian pihak yang masih meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya mencari panggung politik dengan menjual isu yang sudah lama diklarifikasi.

    Ia menyebut kelompok tersebut sebagai geng Tiroris, merujuk pada Tifa, Roy, dan Rismon, tiga pihak yang kerap menggulirkan isu tersebut ke publik.

  • Lebih Pilih Hadiri Acara Mancing Mania, Kader PKB Sindir Gibran: Wapres Terbaik Sepanjang Masa Versi Ade Armando

    Lebih Pilih Hadiri Acara Mancing Mania, Kader PKB Sindir Gibran: Wapres Terbaik Sepanjang Masa Versi Ade Armando

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, kembali memantik pembicaraan publik setelah memilih menghadiri acara Mancing Mania di Bekasi dibandingkan merayakan Sumpah Pemuda.

    Keputusan Gibran itu menuai respons dari berbagai kalangan, termasuk dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan.

    Umar menyindir sikap Gibran yang dinilai kurang menghargai momentum bersejarah bagi generasi muda Indonesia tersebut.

    “Wapres terbaik sepanjang masa versi ade armando,” ujar Gus Umar, sapaannya, di X @UmarHasibuan__ (27/10/2025).

    Gus Umar sapaannya, menambahkan komentar menohok bahwa Gibran pernah disebut lebih baik dari Bung Hatta.

    “Bahkan katanya lebih baik dari Bung Hatta. Koment ges plis,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut memeriahkan momentum Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan menghadiri kegiatan bertajuk “Mancing Mania Gratis Jilid II”.

    Kegiatan ini digelar di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Acara tersebut diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara sebagai bentuk kreativitas pemuda daerah dalam memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

    Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah, dengan konsep rekreasi rakyat yang dikemas santai dan meriah.

    Sebagai daya tarik bagi peserta, panitia menebar lima ton ikan lele di area pemancingan.

    Tidak hanya itu, sejumlah hadiah menarik turut disiapkan untuk para pemenang, mulai dari motor listrik, televisi, hingga perabotan rumah tangga.