Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Suara Pedagang Pakaian Bekas soal Aturan Importir Purbaya: Kami Mau Jual Apa Lagi?

    Suara Pedagang Pakaian Bekas soal Aturan Importir Purbaya: Kami Mau Jual Apa Lagi?

    “Kalau saya secara pribadi sebagai warga negara yang baik, saya akan patuhi aturan pemerintah. Kalau memang melarang, kita ikuti,” ucap Iwan.

    “Cuma dengan catatan, kami pedagang sudah terlanjur berdagang puluhan tahun dan sudah turun-temurun jadi mata pencaharian,” tambahnya.

    Iwan menegaskan, pemerintah seharusnya memberikan jalan keluar, bukan sekadar melarang.

    “Kami minta juga solusinya bagaimana, harus ada itu. Kalau ada kebijakan, harus ada solusi. Sebenarnya pemerintah melarang dasarnya apa?,” katanya.

    Lebih jauh, Iwan menuding pelaku impor pakaian baru dari luar negeri justru menjadi penyebab utama matinya industri garmen lokal, bukan pedagang thrifting.

    “Kalau dasarnya dianggap merugikan garmen lokal, harus dicek dulu. Penyebab utamanya bukan thrifting, tapi pakaian baru impor dari China,” tukasnya.

    “Coba lihat grosir di pasar, pakaian baru itu banyak yang impor dari China dan Thailand, harganya malah lebih murah dari produk lokal,” sambung dia.

    Sementara itu, Darul Amri (36), pedagang lain yang juga menggantungkan hidup dari bisnis thrifting, menilai larangan impor pakaian bekas justru akan menghantam pelaku usaha kecil.

    “Rata-rata pedagang thrifting datang dari pekerja rumahan atau buruh bergaji pas-pasan yang berusaha mencari tambahan di tengah lapangan kerja yang terbatas,” kata Darul.

    Ia juga menyinggung adanya ketimpangan ekonomi dalam kebijakan ini.

    “Tentu ini pertanda buruk, bisa jadi ancaman bagi usaha kecil yang coba diruntuhkan oleh hegemoni politik dagang dengan kuasa negara. Harusnya Pak Purbaya melihat pedagang thrifting sebagai bentuk persaingan ekonomi yang sehat agar produk lokal bisa memperbaiki kualitas,” tambahnya.

  • Jhon Sitorus: Kejagung Seolah Jadi Mainan Silfester Matutina, Bagaimana Mau Tangkap Riza Chalid?

    Jhon Sitorus: Kejagung Seolah Jadi Mainan Silfester Matutina, Bagaimana Mau Tangkap Riza Chalid?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, kembali menyerang Kejagung terkait belum dieksekusinya Silfester Matutina, yang kasusnya telah inkrah namun belum juga dijebloskan ke penjara.

    Dikatakan Jhon, kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum sekaligus menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik.

    “Ini artinya, selama ini Kejagung sengaja tak melakukan langkah hukum apapun terhadap Silfester Matutina,” ujar Jhon kepada fajar.co.id, Selasa (28/10/2025).

    Ia bahkan menuding lembaga penegak hukum sebesar Kejagung tak ubahnya seperti mainan di tangan pendukung setia Presiden ke-7 Indonesia itu.

    “Lembaga hukum sebesar Kejagung hanya dijadikan mainan oleh seorang Silfester saja,” tegasnya.

    Jhon kemudian mempertanyakan kredibilitas Kejagung dalam menangani kasus besar lain jika kasus sekecil ini saja tak mampu dieksekusi tuntas.

    “Lalu, bagaimana kita percaya Kejagung akan benar-benar menangkap Riza Chalid?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menyemprot Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait mandeknya eksekusi terhadap narapidana kasus korupsi, Silfester Matutina.

    Dikatakan Ahmad, pernyataan Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, yang meminta kuasa hukum Silfester agar menghadirkan kliennya untuk dieksekusi merupakan bentuk ketidakberdayaan negara.

    “Negara, dengan seluruh sumber daya yang ada, dibuat kalah oleh seorang terpidana,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, (12/10/2025).

    Ia menyinggung sikap Kejagung yang dinilai justru memelas kepada kuasa hukum Silfester, Lechumanan, agar membantu menghadirkan kliennya ke jaksa.

  • Personal Branding di TikTok yang Bisa Bikin Bisnis Makin Dikenal

    Personal Branding di TikTok yang Bisa Bikin Bisnis Makin Dikenal

    Konsistensi Adalah Kunci

    Membangun personal branding tidak bisa instan. Dibutuhkan konsistensi dalam gaya bicara, visual, dan pesan yang disampaikan.

    Gunakan warna, gaya editing, atau tone suara yang khas agar audiens langsung mengenal kontenmu. Tidak masalah jika di awal penonton masih sedikit, karena algoritma TikTok cenderung memberi peluang besar bagi kreator yang aktif dan rutin posting.

    Semakin konsisten kamu berbagi, semakin tinggi peluang video dilihat banyak orang.

    Interaksi yang Tulus Membangun Kepercayaan

    Personal branding yang baik tidak berhenti di konten, tapi juga di cara kamu berinteraksi. Balas komentar dengan tulus, ucapkan terima kasih kepada pembeli, atau buat video respon untuk pertanyaan yang sering muncul.

    Kedekatan semacam ini membuat audiens merasa dihargai. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai penjual, tapi sebagai sosok yang mereka percaya. Dari sinilah loyalitas terbentuk secara alami.

    Saatnya Tampil Apa Adanya

    Banyak orang ragu membuat konten karena merasa tidak cukup menarik. Padahal, justru konten yang sederhana dan apa adanya sering kali lebih disukai. Tidak perlu akting berlebihan, cukup jadi diri sendiri dan fokus pada nilai yang kamu tawarkan.

    TikTok memberi peluang yang sama bagi semua orang untuk berkembang. Kamu tidak perlu jadi selebriti untuk dikenal, cukup autentik dan konsisten.

    Bangun citra yang jujur, ceritakan kisahmu dengan tulus, dan biarkan kepribadianmu menjadi alasan orang percaya pada brandmu.

    Kalau kamu ingin tahu langkah-langkah membuat personal branding dan strategi storytelling yang efektif untuk bisnis di TikTok, baca selengkapnya.(*)

  • Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Belum usai juga perdebatan antara Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Upaya Dedi yang tampaknya ingin terus mengupdate persoalan anggaran pada konten media sosialnya justru mendapatkan sorotan tajam dari netizen.

    Sorotan itu salah satunya datang dari netizen dengan akun @Dayak2018, yang menyemprot Dedi Mulyadi.

    Netizen ini menyinggung soal tragedi acara hajatan anak Dedi Mulyadi yang menelan korban.

    Setelah insiden ini, netizen tersebut menyebut Gubernur Jabar itu semakin ngaco.

    “Semenjak dia hajatan ada korban meninggal, KDM makin ngaco dan ngawur,” tulisnya dikutip Selasa (28/10/2025).

    “Apa dia sudah korslet ya,” tuturnya.

    Sebelumnya komentar ini muncul karena konten Dedi Mulyadi soal saldo kas daerah.

    Ia menyebut akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media, yang disebutnya untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi.

    “Betul (akan di-posting setiap hari),” kata Dedi.

    Langkah ini telah diawali pihaknya saat isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Dan pekan lalu, Dedi membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

    “Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya. (Erfyansyah/fajar)

  • Fenomena PHK Massal Perusahaan Raksasa, Sinyal Ekonomi Global Hadapi Tekanan Besar

    Fenomena PHK Massal Perusahaan Raksasa, Sinyal Ekonomi Global Hadapi Tekanan Besar

    Secara umum, PHK massal bukanlah penyebab langsung dari krisis moneter, tetapi dapat memperburuk kondisi ekonomi yang sudah rapuh.

    Polanya bisa digambarkan seperti rantai sebab-akibat, PHK menyebabkan pengangguran meningkat, daya beli turun, konsumsi melemah, lalu penjualan dan keuntungan perusahaan ikut menurun. Akibatnya, investasi melambat dan pertumbuhan ekonomi tertekan.

    Ketika situasi ini terjadi bersamaan dengan melemahnya ekspor atau cadangan devisa yang menipis, nilai mata uang suatu negara bisa tertekan.

    Jika pemerintah tidak mampu menyeimbangkan anggaran dan menjaga stabilitas keuangan, tekanan tersebut dapat memicu inflasi tinggi hingga berujung pada krisis moneter.

    Krisis moneter sendiri umumnya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor ekonomi, seperti defisit transaksi berjalan yang besar, utang luar negeri yang jatuh tempo bersamaan, cadangan devisa yang menipis, serta penarikan modal besar-besaran oleh investor asing.

    Ketika PHK massal terjadi di tengah situasi seperti ini, risiko krisis semakin besar karena ekonomi kehilangan mesin penggerak konsumsi dan investasi.
    recommended by

    Sejarah menunjukkan bahwa PHK massal sering kali menjadi akibat, bukan penyebab utama, dari krisis ekonomi.

    Pada Krisis Asia 1997, misalnya, gelombang PHK besar-besaran terjadi setelah nilai tukar rupiah terjun bebas akibat utang luar negeri dan tekanan pasar valuta asing.

    Sementara pada Krisis Global 2008, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan setelah pasar kredit dan aset keuangan di Amerika Serikat runtuh.

  • Pemkot Makassar Minta Daikin Berkontribusi dalam Pembinaan Tenaga Kerja Lokal

    Pemkot Makassar Minta Daikin Berkontribusi dalam Pembinaan Tenaga Kerja Lokal

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar meminta Daikin berkontribusi dalam pembinaan tenaga kerja lokal. Itu diungkapkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

    Itu diungkapkan saat seminar yang digelar Daikin Indonesia berlangsung di Hotel Four Points Makassar, Jalan Andi Djemma, Selasa (28/10/2025).

    “Kami mengajak Daikin untuk bersinergi dalam program-program. Seperti pembinaan tenaga kerja lokal, atau kegiatan tanggung jawab sosial lainnya,” kata Munafri dalam sambutannya yang
    Dibacakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Makassar, Nurhidayat Sukardin.

    Munafri berterima kasih kepada Daikin, karena menggelar seminar di Makassar. Menurutnya, itu bernilai positif bagi masyarakat Makassar.

    “Menunjukkan komitmen Daikin dalam menghadirkan solusi teknologi yang bermanfaat,” ujarnya.

    Di sisi lain, sebagai pelaku ekonmi, Munafri mengajak Daikin untuk tak ragu berinvestasi i Indonesia.

    “Relasi investrasi Rp33 triliun pada semester 1 2025 ini. Tentunya ini jadi modal untuk bergerak sama, membuka lapangan kerja bagi warga Makassar dan kabupaten penyangga lainnya,” terangnya.

    Sementara itu, Branch Head Makassar Aditya Prasetya mengatakan seminar tersebut ketiga kalinya digelar. Sebelumnya di Surabaya dan Bali.

    “Acara kami ini bukan hanya dilakukan di area Makassar saja. Ini acara ketiga,” terangnya.

    Selama ini, dia mengatakan Daikin hanya disebut sebagai merk AC. Sepintas, itu tidak salah, tapi dia menegaskan bahwa Daikin pada dasarnya memberi solusi.

    “Jadi kami hadir di Makassar untuk memberikan bapak ibu solusi. Khususnya green building,” ucapnya.
    (Arya/Fajar)

  • Dirikan AgenBRILink di Pedalaman Papua, Guru Ini Dorong Inklusi dan Literasi Keuangan bagi Masyarakat

    Dirikan AgenBRILink di Pedalaman Papua, Guru Ini Dorong Inklusi dan Literasi Keuangan bagi Masyarakat

    Pengalaman di masa awal itulah yang menjadi bekal penting bagi Hamjah untuk membangun cara kerja yang lebih rapi dan terpercaya. Dari proses belajar itu, ia mulai memahami pola transaksi warga, kapan masyarakat ramai bertransaksi, apa saja kebutuhannya, dan bagaimana memberikan pelayanan yang aman. Perlahan, hal ini membuat semakin banyak warga yang percaya dan mengandalkan kiosnya untuk berbagai transaksi keuangan.

    Sebagai tenaga pendidik, Hamjah pun merasa perannya tidak berhenti pada pengelolaan transaksi harian semata. Ia juga terpanggil untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menabung dan bertransaksi secara aman, agar manfaat layanan keuangan bisa dirasakan lebih luas.

    Hamjah juga menyebut bahwa dirinya aktif dalam komunitas AgenBRILink di tingkat Kabupaten. Menurutnya, forum yang dilaksanakan secara online tersebut menjadi ruang bagi para agen untuk saling bertukar informasi, hingga saling memberi dukungan ketika menghadapi kendala di lapangan.

    “Kami tergabung dalam grup BRILink Kabupaten Biak Numfor secara virtual karena lokasi kami jauh dari kantor cabang. Tapi manfaatnya besar sekali, baik untuk pengembangan bisnis dan sebagai sarana bertukar pengalaman, agar kami bisa terus mengedukasi masyarakat tentang transaksi yang aman,” katanya.

    Pada kesempatan terpisah Direktur Bisnis Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa peranan agen yang dijalani Hamjah telah menjadi cerminan nyata dari semangat inklusi keuangan yang dijalankan BRI di seluruh pelosok negeri. Hingga saat ini, jaringan AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1 juta agen dan telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Melalui para mitra seperti Hamjah, BRI terus memperluas literasi keuangan, menghadirkan layanan yang mudah dijangkau, dan memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat di level grassroot.

  • Jokowi Klaim Whoosh untuk Sosial, Gus Umar: Ini Proyek Janggal Habiskan Ratusan Triliun

    Jokowi Klaim Whoosh untuk Sosial, Gus Umar: Ini Proyek Janggal Habiskan Ratusan Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden Jokowi terkait kereta cepat yang mengklaim proyek tersebut ditujukan untuk kepentingan sosial mendapat sorotan tajam banyak pihak.

    Salah satunya datang dari kader PKB yang juga seorang tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    Menurutnya, proyek whoosh memperlihatkan banyaknya kejanggalan, salah satunya terkait nilai proyek yang menghabiskan ratusan triliun.

    “Lu ngomongin apa sih jok? Ini bukan hanya tentang untung apalagi rugi tapi tentang nilai proyek yang janggal dengan habiskan duit ratusan triliun,” tulis Gus Umar.

    Dia pun meminta agar Jokowi tidak sok ilmiah
    “Jangan sok ilmiah jok jadi bikin ngakak nonton ente,” tutup Gus Umar sembari membagikan video pernyataan Jokowi.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan moda transportasi ini tidak hanya dilihat dari segi keuntungan materi, tetapi dari keuntungan sosialnya.

    “Ini kita juga harus mengerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi masal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba. Tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial,” ungkapnya dikutip Threads Selasa (28/10/2025).

    Keuntungan sosial yang dimaksudkan Jokowi adalah saat masayarakat mulai menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi.

    Maka akan berdampak pada pengurangan polusi dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, waktu tempuh ke satu tempat ke tempat lain semakin singkat.

    “Social return on investment. Apa itu? Bukannya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang. Waktu tempuh yang bisa lebih cepat, di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal,” jelasnya.

  • PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan merugi melainkan belum mencapai target.

    “Rugi itu kalau biaya operasional plus maintainance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja,” kata politisi PSI ini melalui akun X pribadinya, dikutip pada Selasa (28/10).

    Dian menambahkan, proyek sepanjang 142,3 km tersebut yang notabene transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk balik modal.

    “Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka,” ungkapnya.

    Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi polemik. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB sejatinya muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub saat itu Ignatius Jonan, tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.

    Berdasarkan informasi yang beredar PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat ada kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp 1,625 triliun.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati bahkan telah mengingatkan sejak awal proyek ini dicetuskan pemerintahan Joko Widodo bahwa kebijakan itu seharusnya ditinjau ulang.

  • Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saling berbalas pantun.

    Kali ini, Hasan menyinggung perjalanan karier Purbaya yang dinilai melesat tanpa proses panjang seperti tokoh-tokoh pemerintahan lainnya.

    “Itu Menteri Keuangan (Purbaya) dulu Kepala LPS dilantik oleh Pak Jokowi,” ujar Hasan dalam videonya yang beredar luas di media sosial (28/10/2025).

    Hasan menambahkan, Purbaya sebelumnya juga pernah menjadi staf di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi staff aja ngikut Pak Luhut, bertahun-tahun dari KSP malah gitu,” ucapnya.

    Ia menyebut perjalanan karier Purbaya dari satu jabatan ke jabatan lain sebagai deportasi politik.

    “Deportir, dari KSP ke Menko Marves, udah ada jenis,” sindirnya.

    Kata Hasan, tidak ada sosok hebat yang muncul tiba-tiba tanpa melalui proses panjang.

    “Jadi kalau kita apa, mau mutu sejarah atau apa gitu? Kan nggak ada orang tiba-tiba turun dari langit kemudian jadi hebat gitu loh,” imbuhnya.

    Hasan bilang, orang-orang yang pantas duduk di pemerintahan seharusnya adalah mereka yang tumbuh melalui proses panjang dan pengalaman yang teruji.

    “Orang hebat-hebat yang bisa masuk pemerintahan itu kan orang yang berproses panjang gitu. Kan nggak ada tiba-tiba muncul dari perut bumi ini hebat, ini kan nggak ada,” kuncinya.

    Hasan juga menilai gaya komunikasinya kerap baku tikam dengan pejabat lain dan bisa melemahkan soliditas pemerintahan.

    Menanggapi hal itu, Purbaya justru membantah dengan membawa data hasil survei yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.