Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Imbas Ribut-ribut Kereta Cepat sampai Dugaan Korupsi, Prabowo Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Whoosh

    Imbas Ribut-ribut Kereta Cepat sampai Dugaan Korupsi, Prabowo Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Whoosh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh terus disorot belakangan ini. Pemerintah menanggapinya dengan akan membuat rapat terbatas yang membahasnya.

    Bagaimana tidak, polemik Whoosh ini tengah menggelinding kemana-mana. Bahkan muncul dugaan korupsi mega proyek tersebut.

    Rencana pembahasan khusus polemik Whoosh itu, dikonfirmasi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan rapat akan digelar Presidn Prabowo Subianto dengan anggota Kabinet Metah Putih.

    “Itu nanti dibahas khusus,” kata Airlangga kepada jurnalis di Istana Negara, Rabu (29/10).

    Pembahasan khususnya, terkait utang Whoosh. Mengingat utangnya tengah menggunung sebesar Rp 116 triliun.

    “Ada pembahasan khusus,” terangnya.

    Sekadar informasi Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun. Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar USD 6,07 miliar.

    Sementara itu, KPK mengonfirmasi telah melakukan penyidikan atas dugaan mark up tersebut. Penyelidikannya, disebut telah berlangsung sejak awal 2025.

    “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tim terus melakukan pencarian keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

    “Informasi detail terkait perkembangan perkara belum bisa kami sampaikan secara terperinci,” tambah Budi.

  • PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut, langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang mulai melirik sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai kader merupakan bagian dari upaya partai mencari figur dengan daya tarik elektoral tinggi.

    Dikatakan Heru, kesuksesan elektoral Purbaya yang tengah melambung membuat banyak partai politik berebut perhatian dan mencoba mendekatinya.

    Ia mengatakan hal ini sebagai bagian dari syahwat politik parpol yang ingin mengamankan kepentingannya masing-masing.

    “PAN tampaknya melihat Purbaya sebagai sosok dengan karakter progresif dan profesional. Ia punya nilai jual tinggi dan bisa dijadikan ikon partai,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).

    Namun, Heru memberi catatan tegas agar Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani itu tidak sekadar dijadikan simbol atau alat untuk mendongkrak popularitas partai.

    “Jangan sampai Purbaya hanya disejajarkan dengan artis, hanya untuk mendulang elektabilitas. Kalau memang PAN serius, maka posisi yang pantas bagi Purbaya bukan sekadar elit, tapi justru Ketua Umum,” tegasnya.

    Ia menambahkan, bila PAN benar-benar ingin memanfaatkan momentum dan mengembalikan kejayaan ideologinya, maka partai tersebut perlu berani melakukan regenerasi kepemimpinan.

    “Kalau Zulkifli Hasan sudah tiga periode memimpin, maka sudah saatnya ada penyegaran. Dan menurut saya, posisi Ketua Umum itulah yang layak untuk Purbaya,” kata Heru.

    Heru menilai, di bawah kepemimpinan baru seperti Purbaya, PAN berpeluang kembali ke akar reformasi, sebagai partai yang diisi oleh orang-orang cerdas dan progresif, bukan sekadar partai artis.

  • BRI Cetak Laba Rp41,2 Triliun, Perkuat Peran Strategis Dorong Ekonomi Kerakyatan

    BRI Cetak Laba Rp41,2 Triliun, Perkuat Peran Strategis Dorong Ekonomi Kerakyatan

    “Hingga akhir September 2025, Holding UMi yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dengan 185 juta rekening simpanan mikro. Kami juga memiliki 1.035 outlet SenyuM, serta 3,8 juta nasabah emas dengan total simpanan 13,7 ton, tumbuh 66,9% YoY,” ujar Akhmad.

    Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perputaran roda perekonomian, BRI juga terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing economy dengan melibatkan masyarakat sebagai Agen BRILink. Hingga akhir September 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen atau tumbuh 17,8% secara YoY. Agen-agen tersebut tersebar di 66 ribu desa, menjangkau lebih dari 80% penjuru negeri. “Dari sisi transaksi, AgenBRILink mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.293,5 triliun atau tumbuh 10,6% yoy, menunjukkan peran yang semakin vital dalam memberikan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat,” papar Akhmad.

    Di samping melalui pembiayaan dan sharing economy AgenBRILink, BRI juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan. Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto menyampaikan sejumlah program yang menyentuh masyarakat dan UMKM terus dioptimalkan oleh BRI. Salah satunya, melalui Desa BRILian, yang hingga akhir September 2025, BRI telah memiliki 4.909 desa binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Selain itu, melalui program KlasterkuHidupku BRI juga telah mengembangkan 41.715 klaster usaha sebagai bagian dari strategi penguatan sektor produktif berbasis komunitas. BRI juga menghadirkan LinkUMKM yang tercatat telah dimanfaatkan oleh lebih dari 13,6 juta pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas. Tak hanya itu, untuk menumbuhkembangkan UMKM, BRI juga membina 54 Rumah BUMN dan telah melaksanakan 17 ribu pelatihan.

  • Loyalis Jokowi Sentil Pendukung Prabowo, Ungkap Kemunduran Berpikir

    Loyalis Jokowi Sentil Pendukung Prabowo, Ungkap Kemunduran Berpikir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto bicara soal perdebatan di masyarakat terkait pendukung Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    Isu atau perdebatan ini muncul dari pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede justru menyebut dan memberikan dukungan ke keduanya.

    Menurutnya hubunngan yang dimiliki Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sangat baik.

    “Saya ndak mau terjebak dalam perdebatan dangkal antara pendukung Jokowi & pendukung Presiden Prabowo,” tulisnya dikutip Kamis (30/10/2025).

    “Pak Prabowo 5 tahun (periode ke 2 Jokowi) menjadi bagian dari pemerintahan sebagai Menhan, dan saat Pilpres 2024 Pak Jokowi justru mendukung penuh pencalonan Pak Prabowo,” ungkapnya.

    Ia bahkan menyindir soal pihak-pihak yang bermusuhan karena perbedaan dukungan yang diberikan.

    Padahal menurutnya, dua tokoh antara Jokowi dan Prabowo sama-sama bersatu untuk Indonesia.

    “Kalau dua negarawan sudah bersatu demi bangsa, kenapa justru kalian masih sibuk menghidupkan permusuhan lama?,” sebutnya.

    “Itu bukan idealisme, tapi kemunduran berpikir,” tambahnya.

    Ada harapan besar darinya untuk para pendukung keduanya agar berhenti menyerang satu sama lain

    “Sementara 24/16 bersatu menyerang pemerintah Presiden Prabowo, kalian malah sibuk saling serang dengan dendam yang basi,” jelasnya.

    “Ayo mikirrrrr….pakai nalar, bukan pakai sakit hati & dendam kesumat!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Perannya Disorot, Bahlil Buka Suara Terkait Motor di Jatim Brebet Massal Usai Isi Pertalite

    Perannya Disorot, Bahlil Buka Suara Terkait Motor di Jatim Brebet Massal Usai Isi Pertalite

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka sauara. Setelah perannya disorot dalam fenomena motor brebet massal di Jawa Timur (Jatim) karena isi Pertalite.

    Dia mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi. Bahlil juga menyebut ditinya telah memanggil pihak terkait.

    Hal tersebut diungkapka kepada jurnalis di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025).
    Usai mengunjungi pembukaan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

    “Tadi saya begitu mendarat, langsung saya panggil Dirut Pertamina Patra Niaga, kemudian BPH Migas, sama Lemigas, untuk menerima laporan langsung dari mereka,” kata Bahlil.

    Kini, dia mengatakan timnya sudah di lapangan. Setelah proses investigasi dilakukan, maka dia akan melakukan rapat.

    “Sekarang tim saya masih berada di daerah sini, nanti setelah ini saya akan rapat dengan mereka di airport,” ujarnya.

    Tim tersebut, terdiri dari perwakilan Dirjen Migas, Lemigas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga. Dibentuk untuk menelusuri dugaan oplosan Pertalite.

    “Karena untuk minyak yang didistribusi baik solar maupun bensin, Pertalite, di SPBU itu di bawah Pertamina Patra Niaga. Dirutnya ada di sini,” jelasnya.

    Apakah benar atau tidak adanya dugaan Pertalite di oplos, dia tak memberi kepastian. Katanya menunggu uji laboratorium.

    “Kita lihat, kita belum bisa mengandai-andai. Saya belum bisa menyimpulkan tentang kebenarannya, apa benar atau tidak benar, kita tunggu kajian tim,” terangnya.

    Fenomena motor brebet ini diketahui terjadi. di berbagai daerah di Jawa Timur. Seperti Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Malang.
    (Arya/Fajar)

  • Dilirik Partai PAN, Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik

    Dilirik Partai PAN, Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melesat naik dalam survey elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden dan partai politik untuk Pemilu 2029 dari sirvey IndexPolitica Indonesia.

    Namanya bahkan melampaui beberapa nama yang telah lama bergelut dalam dunia politik tanah air. Termasuk melampaui nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Elektabilitas Purbaya berada di peringkat tiga (22,50 persen) setelah Prabowo Subianto (37,12 persen) dan Joko Widodo (24,25 persen).

    Angka ini kemudian membuat partai politik mulai melirik Purbaya untuk dijadikan kadernya.

    Kabarnya Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mulai mengincar Purbaya untuk bergabung ke partainya.

    Menanggapi hal ini, dengan gaya santainya Purbaya mengaku tidak tahu menahu soal hal tersebut.

    “Saya gak tahu, kamu lirik saya nggak?,” kata Purbaya dengan candaan khasnya dikuti Kamis (30/10/2025).

    Dengan gaya santai namun tegas, Purbaya mengaku saat ini dia sama sekali tidak tertarik untuk berpilitik.

    Purbaya ingin tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan tanpa perlu terjun ke dunia politik.

    “Saya gak tertarik politik, saya mau kerja aja. Saya gak tertarik politik mas,” jelasnya. (Elva/Fajar).

  • Dilirik Partai PAN, Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik

    Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak menjadi sorotan publik.

    Namanya menempati posisi teratas dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), menarik perhatian sejumlah politisi, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy mengakui elektabilitas Purbaya saat ini cukup tinggi. Namun, ia menekankan bahwa popularitas bukan berarti Purbaya siap terjun ke politik praktis.

    “Apakah kemudian Pak Purbaya menjadi salah satu calon besutan PAN untuk kita tarik? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menurut Eddy, Purbaya adalah sosok profesional di bidang keuangan yang tengah fokus mengurus masalah perbendaharaan negara. Hingga saat ini, belum ada indikasi dari Purbaya untuk beralih jalur ke dunia politik.

    Data terbaru dari lembaga survei IndexPolitica menunjukkan posisi Purbaya sebagai tokoh potensial cawapres nomor satu dengan elektabilitas 28,65 persen. Angka ini menempatkannya di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen), dan Gibran Rakabuming Raka (12,35 persen).

    “Ini menunjukkan eksposur positif dan penerimaan publik yang sangat kuat terhadap beliau,” kata Eddy.

    Meski popularitas tinggi, Purbaya diingatkan bahwa masyarakat menunggu hasil nyata dari kinerjanya di Kementerian Keuangan. Keberhasilan Purbaya di bidang fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen pada 2028.

  • Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo soal Whoosh adalah investasi sosial banyak disoroti.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan Whoosh tidak hanya dilihat dari keuntungan dari segi materi saja, tetapi juga dari keuntungan sosialnya.

    Jokowi menyebut Whoosh ini menjadi imvestasi yang digadangnya akane menguntungkan tiap tahunnya.

    “Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi,” katanya dikutip Threads Kamis (30/10/2025).

    Pernyataan Jokowi ini lantas disoroti oleh pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.

    Dalam unggahan X miliknya, Gigin menyebut Woosh adalah investasi China untuk menarik keuntungan dari Indonesia sebesar-besarnya.

    “Ini investasi Cina untuk menarik keuntungan sebesarnya dari Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa tak tepat jika Whoosh ini disebut sebagai salah satu investasi sosial.

    “Whoosh Bukan Investasi Sosial,” tegasnya.

    Sebelumnya, polemik soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini ramai diperbincangkan karena nilainya yang semakin naik tiap tahun.

    Hingga puncaknya Menteri Keuangan menolak untuk membayar utang Whoosh dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Elva/Fajar)

  • Tegaskan Tidak Terdampak Kebijakan PSN Tropical Coastland, Dirut PIK2: Fundamental dan Prospek Tetap Kuat

    Tegaskan Tidak Terdampak Kebijakan PSN Tropical Coastland, Dirut PIK2: Fundamental dan Prospek Tetap Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menegaskan seluruh kegiatan pengembangannya tidak terpengaruh oleh pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland.

    PIK2 menyatakan, kedua wilayah itu berbeda secara lokasi dan kepemilikan, sehingga keputusan pemerintah terkait PSN Tropical Coastland tidak berdampak pada proyek-proyek yang sedang dijalankan .

    Dalam siaran persnya, manajemen PIK2 menyebut, proyek PSN Tropical Coastland merupakan program yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Adapun kawasan yang dikembangkan oleh PIK2 berdiri di atas lahan dengan status hukum yang jelas serta telah melalui proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Keputusan Mahkamah Agung pada Mei 2025 yang membatalkan ketentuan terkait PSN Tropical Coastland disebut sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan sebelumnya. Pemerintah kemudian mengeluarkan Permenko No. 16 Tahun 2025 yang secara resmi menghapus proyek tersebut dari daftar PSN .

    Direktur Utama PIK2 Nono Sampono menilai kepercayaan publik terhadap kawasan PIK2 justru semakin kuat.

    “Di tengah dinamika pemberitaan, kami justru melihat antusiasme positif dari pasar, baik di segmen hunian maupun komersial. Hal ini menunjukkan bahwa fundamental dan potensi kawasan PIK2 tetap kuat,” ujar Nono Sampono .

    PIK2 memastikan kegiatan pembangunan dan pemasaran tetap berjalan sesuai jadwal. Ke depan, perusahaan berkomitmen memperkuat peran sebagai pengembang kawasan terpadu dan berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. (Pram/fajar)

  • Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia menyebut, pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membuka peluang bagi Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik hanyalah strategi komunikasi politik semata.

    Dikatakan Heru, langkah tersebut merupakan cara Budi Arie untuk menghidupkan kembali semangat dan eksistensi Projo di tengah situasi politik yang dinamis.

    Ia menilai, isu pembentukan partai politik merupakan manuver populis agar Projo kembali menjadi sorotan publik.

    “Dalam konteks komunikasi politik, ini upaya naik panggung. Projo ingin kembali bersemangat dan bangkit dengan memainkan isu populis soal partai politik,” ujar Heru kepada fajar.co.id (29/10/2025).

    Namun, Heru memandang bahwa langkah tersebut justru tidak relevan dengan posisi dan fungsi Projo selama ini.

    Ia mengatakan, sejak awal Projo dibentuk sebagai relawan pendukung Jokowi, bukan entitas politik yang memiliki basis ideologi atau agenda kekuasaan sendiri.

    “Platform Projo sejak awal adalah relawan. Kepentingannya mengawal Jokowi dua periode. Sekarang Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka sebenarnya Projo sudah kehilangan orientasi politiknya,” jelas Heru.

    Heru menambahkan, secara politik dan kelembagaan, Budi Arie saat ini juga tidak memiliki posisi kuat.

    Setelah dicopot dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM oleh Presiden Prabowo, menurutnya, Budi Arie justru sedang menghadapi tekanan politik dan bayang-bayang kasus hukum.

    “Budi Arie bukan lagi siapa-siapa. Ia tidak punya portofolio kuat untuk menjadikan Projo sebagai partai politik,” tegasnya.