Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pandji Pragiwaksono Soal Pemerintah Minta Media dan Influencer Beritakan Hal Baik: Jangan Anggap Kami Musuh…

    Pandji Pragiwaksono Soal Pemerintah Minta Media dan Influencer Beritakan Hal Baik: Jangan Anggap Kami Musuh…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komika Pandji Pragiwaksono angkat suara terkait permintaan pemerintah memberitakan hal baik, terutama dalam pemberitaan bencana Sumatera.

    Pandji mengaku paham dengan maksud pemerintah. Jika menggunakan bahasa lugas, pada intinya pemerintah ingin media dan pemengaruh tak asal bicara.

    “Maksud gua adalah, bukan permintaaan sebenarnya, tapi ada sergahanlah dari beliau ini untuk, ini kasarnya ya, ngomong jangan sembarangan dah gitu. Itu intinya,” kata Pandji dikutip dari YouTube Pandji Pragiwaksono, Rabu (7/1/2026).

    Dia mengungkapkan, memang penting untuk memahami kondisi di Sumatera. Terutama skala dampaknya seperti apa. “Skalanya lebih besar dari tsunami (Aceh 2004),” ujar Pandji.

    Informasi itu, kata dia, didapatkan dari temannya. Teman Pandji itu sudah melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan.

    “Banyak teman gua tuh yang ketika nyampai sebuah titik, mereka nyampai duluan daripada pemerintah. Pemerintah tuh belum nyampai,” ucapnya.

    “Tapi ini tidak menggambarkan bahwa pemerintah enggak kerja. Ada juga titik-titik yang pemerintah duluan, sebelum sipil nyampai,” tambahnya.

    Pandji mengakui, aparat negara memang bekerja. Bahkan ada yang nyaris mati.

    “Teman-teman gua yang berangkat ke sana tuh cerita semuanya bahwa gua ngelihat sendiri tentara dan polisi hampri mati kecapean untuk bekerja sama dengan publik,” terangnya.

    “Gua ngerti tapi enggak wajar,” tambahnya.

    Walau demikian, menurutnya pemerintah tak bisa menyalahkan masyarakat jika tak mengetahu bagaimana upaya pemerintah. Bagaimanapun, dia menilai pemerintah yang salah.

  • Bukan Sekadar Lari, Ratusan Le Minerale Running Squad Ubah Kilometer Jadi Donasi untuk Palestina

    Bukan Sekadar Lari, Ratusan Le Minerale Running Squad Ubah Kilometer Jadi Donasi untuk Palestina

    Agung Mulyawan dari Gantar Velocity, yang juga merupakan Le Minerale Running Expert Team, menekankan kolaborasi ini menjadi wujud kepedulian nyata terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. “Yang paling penting pada hari ini adalah berlari dengan sepenuh hati, tidak memikirkan pace ataupun target apa pun. Yang pasti, pokoknya kita ikhlas untuk membantu sesama,” ujar Agung dalam keterangannya.

    Yuna Eka Kristina, Head of Public Relations and Digital Le Minerale, menjelaskan bahwa keterlibatan Le Minerale dalam We Run Palestine 2025 merupakan perwujudan komitmen perusahaan terhadap nilai kemanusiaan, kepedulian, dan solidaritas.

    “Sejak awal, sebagai merek asli milik Indonesia, Le Minerale secara konsisten mendukung Palestina, sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia. Melalui program Run for Humanity, kami ingin menunjukkan bahwa langkah kecil bisa membawa dampak besar. Kita tidak hanya berolahraga, tetapi juga menularkan energi kebaikan untuk membantu sesama,” ujar Yuna.

    Ia menambahkan, setiap kilometer yang ditempuh para peserta adalah simbol harapan dan bentuk dukungan nyata bagi masyarakat Palestina. “Kami percaya, ketika para anggota Le Minerale Running Squad berkumpul untuk tujuan kemanusiaan, kekuatan yang tercipta akan jauh lebih besar,” katanya.

    Tarra Budiman yang juga merupakan bagian dari Le Minerale Running Squad menekankan kegiatan lari ini bukan sekadar memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga sarat dengan nilai kemanusiaan. Ia menyampaikan bahwa kebahagiaan yang dirasakan menjadi lebih bermakna karena sekaligus membantu saudara-saudara di Palestina.

  • Menohok! Cuitan Lama SBY Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Viral

    Menohok! Cuitan Lama SBY Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Viral

    “Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?” kata SBY melalui akun X pribadinya @SBYudhoyono.

    Sejalan dengan SBY, Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal.

    Benny menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara.

    “Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny dikutip, Rabu (7/1/2026).

    Ia menekankan, akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Karena itu, ia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat.

    “Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.

    Terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.

    “Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • Demokrat Kini Dukung Pilkada Lewat DPRD, Denny Siregar: AHY Ga Mau Kehilangan Kursi Cawapres 2029

    Demokrat Kini Dukung Pilkada Lewat DPRD, Denny Siregar: AHY Ga Mau Kehilangan Kursi Cawapres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat berubah haluan mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Hal ini menuai sorotan.

    Pasalnya, Demokrat sebelumnya menolak Pilkada tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tapi kini malah berubah haluan.

    Pegiat Media Sosial Denny Siregar salah satu yang menyoroti. Dia mengatakan Partai Demokrat berubah sikap karena berusaha baik dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya @PDemokrat harus berbaik-baiklah sama Prabowo,” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Rabu (7/1/2026).

    Tujuannya, menurut Denny, karena ada kepentingan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) menjaga hubungannya dengan Prabowo. Sehingga tidak kehilangan kursi Calon Wakil Presiden (Cawapres) di tahun 2029.

    “Karena AHY ga mau kehilangan kursi cawapres 2029,” terand Denny.

    Diberitakan sebelumnya, Demokrat kerap mengkritik wacana Pilkada dipilih DPRD. Karena dianggap tidak demokratis.

    Belakangan, sikapnya berubah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

    “Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman kepada jurrnalis, Selasa (6/1).

    Menurut Herman, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam dinamika ketatanegaraan saat ini.

  • Pernyataan Lawas SBY Soal Pilkada Kembali Viral: Kalau Mereka Berniat oleh DPRD, Rakyat Kita Kemana kan

    Pernyataan Lawas SBY Soal Pilkada Kembali Viral: Kalau Mereka Berniat oleh DPRD, Rakyat Kita Kemana kan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ditengah ramainya polemik soal Pilkada yang dipilih langsung DPRD, pernyataan lama dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disorot.

    Sorotan itu muncul usai pernyataan ini berkaitan dengan polemik yang saat ini sedang berkembang itu.

    Dalam unggahannya, SBY ada pernyataan yang sangat kritis darinya.

    Utamanya soal pemilihan dan peran rakyat yang nanti bakal dikemanakan jika ini mulai diterapkan.

    “Kalau mereka berniat membuat Pilkada oleh DPRD itu untuk bagi-bagi kursi Gubernur, Bupati & Walikota, rakyat kita dikemanakan? SBY,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

    Saat ini, Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka.

    Ini tentunya jadi perbicangan hangat dalam perbincangan politik nasional.

    Gagasan ini mencuat di tengah evaluasi terhadap pilkada langsung yang dinilai menelan biaya besar dan rawan praktik politik uang.

    Terbaru, ada Partai Demokrat disebut memberikan dukungannya ke Pilkada lewat DPRD.

    Menyusul beberapa partai koalisi yang sebelumnya sudah memberikan dukungan untuk wacana ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Zaman SBY Demokrat Getol Pertahankan Sistem Pilkada Langsung, Kini Banting Setir

    Zaman SBY Demokrat Getol Pertahankan Sistem Pilkada Langsung, Kini Banting Setir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Postingan lawas mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali dibicarakan menyusul isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    Dalam postingan yang diambil pada 4 Desember 2014 itu, SBY yang masih menjadi ketua umum partai Demokrat menyatakan sikapnya.

    SBY bersama Demokrat akan tetap memperjuangkan sistem pilkada langsung yang sudah beberapa tahun digelar ini.

    Kala itu, SBY menyebut akan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia.

    “Rakyat Indonesia, SBY & PD akan tetap memperjuangkan Sistem Pilkada Langsung dgn Perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua. SBY,” ungkapnya dikutip Rabu (7/1/2025).

    Sayangnya, impian SBY bakal kandas setelah Demokrat menyatakan sikap untuk satu jalan dengan Prabowo soal pilkada dikembalikan kep DPRD.

    Alhasil banyak yang menyebut Demokrat tidak lagi sejalan dengan warisan politik mantan ketua umumnya itu.

    Banyak yang menuding, Demokrat lebih mengutamakan posisi kekuasaan dibandingkan jejak sejarah partainya.

    Keputusan mengenai satu barisan dengan Prabowo sebelumnya disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron.

    Menurut Herman ketentuan ini sudah sesuai dengan UUD 1945 terkait pemberian kewenangan kepada negara dalam menagtur pilkada. (Elva/Fajar)

  • Benny K Harman Tegas Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD: Buat UU Pilkada yang Lebih Baik

    Benny K Harman Tegas Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD: Buat UU Pilkada yang Lebih Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih DPRD mulai menguat. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, hingga Nasdem membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik.

    Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar.Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

    Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal. Benny menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara.

    “Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny dikutip, Rabu (7/1/2026).

    Ia menekankan, akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Karena itu, ia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat.

    “Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.

    Terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan Pilkada.

    Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.

    “Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegasnya.

  • Bantu Korban Banjir dan Longsor, TIDAR Sumut dan Tapteng Turun Langsung ke Lokasi

    Bantu Korban Banjir dan Longsor, TIDAR Sumut dan Tapteng Turun Langsung ke Lokasi

    TAPANULI TENGAH — Komitmen terhadap nilai kemanusiaan kembali ditunjukkan oleh Pimpinan Daerah Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sumatera Utara bersama Pimpinan Cabang TIDAR Tapanuli Tengah.

    Organisasi kepemudaan ini kembali turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan tahap lanjutan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Penyaluran bantuan difokuskan pada lokasi pengungsian serta kawasan terdampak yang hingga kini masih membutuhkan dukungan logistik.

    Jajaran pengurus TIDAR hadir langsung dalam kegiatan tersebut, dipimpin Ketua PD TIDAR Sumatera Utara, Tia Ayu Anggraini, S.Kom., M.H., bersama Ketua PC TIDAR Tapanuli Tengah, Yulinar Havsa Pasaribu, S.H., M.H.

    Kehadiran para pengurus ini menjadi bentuk nyata kepedulian sekaligus solidaritas kepada warga yang masih berjuang memulihkan kondisi pascabencana.

    Dalam keterangannya, Tia Ayu Anggraini menegaskan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral TIDAR sebagai organisasi kepemudaan yang ingin selalu hadir di tengah masyarakat, terutama pada saat-saat sulit.

    Menurutnya, bencana alam bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga tekanan sosial dan psikologis yang membutuhkan perhatian bersama.

    Ia menambahkan, TIDAR tidak ingin sekadar hadir secara simbolis, melainkan berupaya memberikan kontribusi nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

    Karena itu, penyaluran bantuan lanjutan ini dilakukan setelah melihat masih adanya kebutuhan mendesak di lapangan.

  • Kritik Langkah Demokrat Satu Barisan dengan Prabowo Soal Pilkada, Jhon Sebut SBY Dikhianati

    Kritik Langkah Demokrat Satu Barisan dengan Prabowo Soal Pilkada, Jhon Sebut SBY Dikhianati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti sikap Parta Demokrat soal rencana pemilihan kepala daerah dikembalikan pada DPRD.

    Pembahasan ini mulai ramai pada akhir tahun 2025 lalu dna masih menjadi perbicangan hangat. Partai Demokrat memilih untuk satu barisan dengan Prabowo Subianto soal sistem ini.

    Melalui unggahan di X miliknya, Jhon menandai akun Demokrat dan beberapa akun petinggi partai ini. Jhon menyebut Demokrat telah kehilangan arah.

    “Hallo @PDemokrat @SBYudhoyono @Andiarief__ @jansen_jsp @AgusYudhoyono,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2025).

    Jhon menyindir Demokrat yang menurutnya tidak mampu mempertahankan sikapnya dengan memilih sejalan dengan Prabowo.

    “Kalian masih WARAS dan ingat tweet ini kah? Apa yang kalian takutkan jika mempertahankan warisan yang baik ini?,” sambungnya.

    Bahkan, Jhon sampai menyindir jabatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Masa jabatan Menko doang lebih berharga dari kepentingan rakyatmu? Jangan HINA pak SBY…!,” imbuhnya.

    Untuk mengingatkan partai Demokrat, Jhon kembali mengunggah postingan Susilo Bambang Yudhoyono yang memperthakankan sistem pemilihan langsung Pilkada bukannya dipilih oleh DPRD.

    “Sebelum mengakhiri jabatan sbg Presiden Oktober 2014, saya mengeluarkan Perppu utk tetap mempertahankan Sistem Pilkada Langsung bukan Pilkada yg dipilih oleh DPRD. Dalam Perppu tsb sudah diwadahi berbagai perubahan & perbaikan atas implementasi UU yg berlaku sebelumnya SBY,” tulis SBY dalam unggahannya pada 15 Juni 2023 lalu. (Elva/Fajar)

  • Ribut-Ribut Soal Pilkada oleh DPRD, Hensa: Ketua Kelas aja Dipilih Warga Kelas bukan Wali Kelas

    Ribut-Ribut Soal Pilkada oleh DPRD, Hensa: Ketua Kelas aja Dipilih Warga Kelas bukan Wali Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio memberi komentar soal ribut-ribut Pilkada.

    Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa itu punya pandangan pribadi soal polemik ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia tidak sepakat dengan Pilkada yang diserahkan ke DPRD untuk hak pilihnya.

    Hensa menyebut rakyat punya wewenang untuk menentukan siapa pemimpinnya ke depan.

    “Biarkanlah Rakyat memilih pemimpinnya,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2025).

    Soal Pilkada yang diserahkan kepada DPRD untuk memilih pemimpinnya, ia memberi gambaran lain.

    Hensa memberikan gambaran kec soal Ketua Kelas yang bahkan dipilih oleh warga kelas bukan dipilih langsung oleh wali kelas.

    “Ketua Kelas aja dipilih warga kelas bukan ditentuin sama wali kelas,” sebutnya.

    “apalagi Provinsi, Kabupaten atau Kota #Hensa,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka.

    Ini tentunya jadi perbicangan hangat dalam perbincangan politik nasional.

    Gagasan ini mencuat di tengah evaluasi terhadap pilkada langsung yang dinilai menelan biaya besar dan rawan praktik politik uang.

    Terbaru, ada Partai Demokrat disebut memberikan dukungannya ke Pilkada lewat DPRD.

    Menyusul beberapa partai koalisi yang sebelumnya sudah memberikan dukungan untuk wacana ini.

    (Erfyansyah/fajar)