Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Demo Ribuan Guru Madrasah Swasta Usung Empat Tuntutan, Langsung Dipanggil ke Istana

    Demo Ribuan Guru Madrasah Swasta Usung Empat Tuntutan, Langsung Dipanggil ke Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Demo ribuan guru madrasah swasta di kawasan Monas pada Kamis, 30 Oktober 2025, mendapat respons dari istana. Hal itu bagi mereka tentu saja menjadi angin segar.

    Ini setelah 30 guru madrasah swasta yang mewakili empat forum dipanggil Istana Negara.

    “Alhamdulillah kami tadi dipanggil pihak Istana Negara. Kami memang tidak bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto, tetapi kami diterima wakil menteri sekretariat negara,” kata Ketum Perkumpulan Guru Madrasah Mandi (PGMM), Tedi Malik dilansir PNN.

    Dia mengungkapkan, dalam pertemuan itu disampaikan Presiden Prabowo belum bisa menerima perwakilan guru madrasah swasta karena menuju bandara untuk lawatan luar negeri.

    Begitu juga Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang baru mendarat di Jakarta belum bisa menemui massa aksi.

    “Namun, tadi wamen Setneg bilang semua aspirasi guru madrasah swasta akan disampaikan kepada Bapak Presiden,” kata Tedi.

    Dia mengimbau agar seluruh guru madrasah swasta untuk terus mengetuk pintu langit agar pemerintah bisa mengabulkan permohonan mereka.

    Selain itu, forum juga akan terus melakukan lobi dengan DPR RI. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Mudah-mudahan pekan depan kami bisa diterima Pak Sufmi, orang terdekat Bapak Presiden,” ucapnya.

    Adapun tuntunan seluruh guru madrasah swasta ada empat, yakni:

    Kebijakan afirmatif yang juga mencakup madrasah swasta.

    Akses terbuka terhadap PPPK dan ASN untuk guru swasta.

    Distribusi anggaran pendidikan yang adil dan merata.

    Pengakuan formal madrasah swasta sebagai bagian sah dari sistem pendidikan nasional.
    “Kami tidak minta dikasihani, kami hanya minta diperlakukan adil, apalagi kualitas guru madrasah swasta tidak ecek-ecek,” kata Tedi Malik. (fajar)

  • Baru Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Sudah Digadang Cawapres? Yusuf Muhammad: Jangan Dikit-dikit Ejakulasi,

    Baru Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Sudah Digadang Cawapres? Yusuf Muhammad: Jangan Dikit-dikit Ejakulasi,

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad, merespons sikap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menunda rencana penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8 persen.

    Dikatakan Yusuf, langkah hati-hati Purbaya memang patut diapresiasi, namun ia juga menyindir euforia berlebihan yang mulai muncul terhadap menteri baru tersebut.

    “Saya tak ingin buru-buru. Lebih baik lambat tapi selamat. Pengalaman adalah guru terbaik, begitu kata pepatah,” ujar Yusuf di Instagram pribadinya @yusufmuhammad, Kamis (30/10/2025).

    Ia mengaku berbicara dari pengalaman pribadi. Menurutnya, setelah ‘kena kibul’ selama sembilan tahun terakhir, langkah-langkah kebijakan ke depan harus dijalankan dengan sangat hati-hati.

    “Sebagai orang yang sudah berpengalaman selama 9 tahun dan akhirnya kena kibul, maka langkah catur ke depan perlu dimainkan secara hati-hati,” Yusuf menuturkan.

    “Jangan dikit-dikit ejakulasi,” tambahnya.

    Yusuf kemudian menyinggung nama Purbaya yang masuk dalam bursa survei calon presiden dan wakil presiden, padahal masa kerjanya sebagai Menkeu baru seumur jagung.

    “Masa kerja baru sebulan belum terlihat hasilnya, tapi sudah masuk survei digadang-gadang jadi capres/cawapres. Ini ada apa? Kek beli kucing dalam karung,” timpalnya.

    Ia membandingkan dengan figur lain seperti Dedi Mulyadi (KDM), yang dianggap sudah menunjukkan kinerja nyata meski tetap menuai pro dan kontra.

    “Kalau KDM masih masuk akal karena sudah banyak orang tahu kinerjanya selama tahunan. Terlepas pro dan kontra,” terangnya.

  • Chusnul Chotimah Balas Jubir PSI: Ini Saya Setuju, Makanya Segera Adili Jokowi

    Chusnul Chotimah Balas Jubir PSI: Ini Saya Setuju, Makanya Segera Adili Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, membalas komentar Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, yang menyinggung kasus Century hingga Wisma Atlet Hambalang saat menanggapi polemik proyek Kereta Cepat Whoosh.

    Chusnul sontak mempertanyakan maksud dari pernyataan jubir PSI yang mengaitkan proyek Whoosh dengan dua kasus lama tersebut.

    Ia menegaskan bahwa kasus Century maupun Hambalang sudah memiliki tersangka dan telah melalui proses hukum.

    “Bukankah Century hingga Wisma Atlet Hambalang sudah ada tersangkanya dan diadili?,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (30/10/2025).

    Ia mengaku memahami arah sindiran yang mungkin ingin disampaikan jubir PSI tersebut, yakni agar penegakan hukum juga berlaku untuk proyek Whoosh yang kini tengah menuai polemik.

    “Saya tahu, mungkin maksud jubir PSI ini, biar adil Kereta Cepat Whoosh juga harusnya segera ada tersangkanya dan diadili,” tandasnya.

    Chusnul bilang, gagasan agar kasus Whoosh juga diusut tuntas jika ditemukan adanya penyimpangan memang perlu dilakukan.

    “Ini saya setuju, makanya segera adili Jokowi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dian Sandi Utama, merespons langkah KPK yang mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Dian, KPK memang wajib menindaklanjuti setiap aduan masyarakat.

    “Aduan atau laporan dari masyarakat harus ditindak lanjut,” ujar Dian di X @DianSandiU (29/10/2025).

    Hanya saja, ia juga menyinggung sejumlah kasus besar yang hingga kini terkesan jalan di tempat.

    “Tapi jangan lupa juga banyak kasus besar seperti BLBI, Century, Wisma Atlet Hambalang,” sebutnya.

  • Komitmen Sosial PT LTT Terwujud Lewat Wakaf dan Peresmian TPU Towiora

    Komitmen Sosial PT LTT Terwujud Lewat Wakaf dan Peresmian TPU Towiora

    Dalam kesempatan itu, Taufik juga mengajak perusahaan lain di wilayah Kabupaten Donggala untuk meneladani langkah PT LTT dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar.

    “PT Lestari Tani Teladan telah berinvestasi di dua ruang, di dunia melalui CSR-nya, dan di akhirat melalui wakaf ini. Ini adalah investasi jangka panjang yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

    Administratur PT Lestari Tani Teladan, Mohammad Tugiran, menyampaikan bahwa penyerahan wakaf ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan, perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan usaha, tetapi juga ingin memberikan manfaat sosial yang nyata bagi lingkungan sekitar.

    “Kami memahami betul kondisi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan lahan pemakaman. Karena itu, PT LTT mengambil langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat,” ujar Tugiran.

    Ia menambahkan, perusahaan berharap keberadaan TPU Towiora dapat memberikan ketenangan bagi warga dan menjadi sarana kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Kami berharap lahan wakaf ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi amal jariyah yang terus membawa kebaikan bagi semua pihak,” katanya.

    Menurut Tugiran, PT LTT berkomitmen untuk terus hadir dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan sosial di wilayahnya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah desa dan masyarakat yang turut berperan dalam merealisasikan program ini. (fajar)

  • BBM Etanol Terkesan Dipaksakan, Herwin Sudikta: Pabrikan Saja Melarang, Kok Pemerintah Wajibkan?

    BBM Etanol Terkesan Dipaksakan, Herwin Sudikta: Pabrikan Saja Melarang, Kok Pemerintah Wajibkan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali blak-blakan mengenai kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) mengandung etanol yang terkesan dipaksakan pemerintah.

    Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk policy bullying terhadap masyarakat dan pihak swasta.

    Dikatakan Herwin, kebijakan yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi itu justru menekan rakyat dan pengelola SPBU.

    “Dengan berkedok transisi energi, Bahlil sedang mempraktikkan policy bullying kepada SPBU swasta dan rakyat,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).

    Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan.

    Alasannya, kata Herwin, banyak kendaraan yang belum dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan campuran etanol.

    Bahkan, menurutnya, sejumlah pabrikan kendaraan secara tegas melarang penggunaannya.

    “Rakyat dan SPBU dipaksa dan wajib mengonsumsi BBM yang mengandung etanol, sementara pabrikan kendaraan melarang penggunaan BBM dengan etanol,” timpalnya.

    Herwin juga menyinggung potensi dampak hukum dari kebijakan tersebut, menyebut sudah saatnya publik mempertimbangkan langkah hukum bersama atau class action terhadap kebijakan yang dinilainya arogan itu.

    “Sudah saatnya dipertimbangkan class action terhadap arogansi kebijakan seperti ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyebut, kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mewajibkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan etanol tidak perlu dikhawatirkan.

    Menurutnya, kebijakan itu merupakan hal yang lazim dan sudah lama diterapkan di banyak negara.

  • Purbaya Alirkan Uang Sitaan Korupsi ke Pendidikan, Robert Adhi: Modal untuk Anak Muda

    Purbaya Alirkan Uang Sitaan Korupsi ke Pendidikan, Robert Adhi: Modal untuk Anak Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder Pustaka KSP Kreatif, Robert Adhi, menyebut langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan dana sitaan korupsi untuk pendidikan merupakan keputusan yang sarat makna bagi bangsa.

    Dikatakan Robert, berdasarkan keterangan Purbaya, hasil diskusi antara Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Keuangan menghasilkan kesepakatan penting.

    Kesepakatan itu, meliputi uang sitaan Kejaksaan Agung dari para koruptor senilai Rp13,2 triliun akan digunakan untuk memperkuat dana pendidikan LPDP.

    Dengan tambahan tersebut, total dana LPDP kini mencapai sekitar Rp25 triliun.

    Langkah ini disebut sebagai terobosan strategis yang memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap investasi sumber daya manusia, bukan sekadar pembangunan fisik.

    Robert menegaskan, keputusan itu menyampaikan pesan moral yang sangat kuat bagi publik, bahwa uang hasil kejahatan korupsi bisa diubah menjadi modal masa depan generasi muda.

    “Pesannya jelas sekali, kalau uang negara tidak dikorupsi, maka akan lebih banyak anak muda Indonesia yang bisa merasakan manfaat pendidikan tinggi,” ujar Robert di trheads (30/10/2025).

    Kata Robert, kebijakan ini merupakan bentuk nyata bagaimana hasil penegakan hukum dapat kembali memberi manfaat langsung bagi rakyat.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar sebagian dana hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp13 triliun dialokasikan untuk memperkuat program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo menilai dana hasil sitaan Kejaksaan Agung itu sebaiknya diinvestasikan bagi masa depan pendidikan nasional.

  • Berbeda dengan PAN, NasDem Ogah Lirik Purbaya

    Berbeda dengan PAN, NasDem Ogah Lirik Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Partai Nasdem memastikan tak akan mengajak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bergabung ke partai mereka, meski popularitasnya tengah melambung.

    Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menegaskan pihaknya ingin memberi ruang bagi Purbaya untuk fokus pada tanggung jawabnya sebagai pejabat negara.

    “Bagi Nasdem, Purbaya biar saja fokus mengabdi kepada negara,” ujar Hermawi saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).

    Hermawi menambahkan, partainya tidak memiliki niat untuk “menggoda” Purbaya agar menjadi kader.

    “Kami tidak akan menggoda beliau untuk menjadi kader,” katanya lagi.

    Menurutnya, Nasdem memahami pentingnya menjaga profesionalitas antara pejabat publik dan urusan politik. Karena itu, partai yang dipimpin Surya Paloh itu memilih menjaga jarak dan tidak terburu-buru memunculkan nama Purbaya dalam konteks politik praktis.

    “Kita berbagi tugas dalam mengurus negara ini,” ucap Hermawi.

    Hermawi juga memastikan Nasdem belum menyiapkan langkah apa pun terkait kemungkinan Purbaya Yudhi Sadewa maju di Pemilu 2029, meskipun elektabilitasnya tengah naik.

    Belakangan, sejumlah lembaga survei mencatat lonjakan dukungan publik terhadap Purbaya. Terbaru, survei Index Politica menempatkannya di posisi kedua calon presiden dengan elektabilitas 22,50%, hanya berada di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Purbaya sempat juga dirayu oleh PAN untuk bergabung, namun ia menegaskan tidak tertarik masuk dunia politik.

    “Saya enggak tertarik politik,” ucap Purbaya menanggapi ajakan tersebut.

  • PAN Lirik Purbaya, Robert Adhi: Jangan Ya Pak…

    PAN Lirik Purbaya, Robert Adhi: Jangan Ya Pak…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis Robert Adhi KSP meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak tergoda dengan politik. Usai PAN dikabarkan melirik bekas Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan itu.

    “Jangan yaaa Paaak. Jangan buru-buru,” kata Robert dikutip dari unggahannya di Threads, Kamis (30/10/2025).

    Dia mengaku berharap Purbaya tetap profesional. Tidak tergoda untuk menjadi kader partai.

    “Saya sih berharap Pak Purbaya Yudhi Sadewa tetap profesional, tidak cepat-cepat tergoda menjadi kader partai politik,” ucapnya.

    Menurut Robert, Purbaya akan lebih diterima ketika fokus jadi profesional. Bukan jadi kader partai.

    “Bapak akan lebih diterima warganet jika tetap fokus sebagai seorang profesional seperti sekarang,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan sudah mulai mengincar Purbaya untuk bergabung ke partainya.

    Menanggapi hal ini, dengan gaya santainya Purbaya mengaku tidak tahu menahu soal hal tersebut.

    “Saya gak tahu, kamu lirik saya nggak?,” kata Purbaya dengan candaan khasnya dikuti Kamis (30/10/2025).

    Dengan gaya santai namun tegas, Purbaya mengaku saat ini dia sama sekali tidak tertarik untuk berpilitik.Purbaya ingin tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan tanpa perlu terjun ke dunia politik.

    “Saya gak tertarik politik, saya mau kerja aja. Saya gak tertarik politik mas,” jelasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Imbas Ribut-ribut Kereta Cepat sampai Dugaan Korupsi, Prabowo Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Whoosh

    Imbas Ribut-ribut Kereta Cepat sampai Dugaan Korupsi, Prabowo Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Whoosh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh terus disorot belakangan ini. Pemerintah menanggapinya dengan akan membuat rapat terbatas yang membahasnya.

    Bagaimana tidak, polemik Whoosh ini tengah menggelinding kemana-mana. Bahkan muncul dugaan korupsi mega proyek tersebut.

    Rencana pembahasan khusus polemik Whoosh itu, dikonfirmasi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan rapat akan digelar Presidn Prabowo Subianto dengan anggota Kabinet Metah Putih.

    “Itu nanti dibahas khusus,” kata Airlangga kepada jurnalis di Istana Negara, Rabu (29/10).

    Pembahasan khususnya, terkait utang Whoosh. Mengingat utangnya tengah menggunung sebesar Rp 116 triliun.

    “Ada pembahasan khusus,” terangnya.

    Sekadar informasi Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun. Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar USD 6,07 miliar.

    Sementara itu, KPK mengonfirmasi telah melakukan penyidikan atas dugaan mark up tersebut. Penyelidikannya, disebut telah berlangsung sejak awal 2025.

    “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tim terus melakukan pencarian keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

    “Informasi detail terkait perkembangan perkara belum bisa kami sampaikan secara terperinci,” tambah Budi.

  • PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut, langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang mulai melirik sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai kader merupakan bagian dari upaya partai mencari figur dengan daya tarik elektoral tinggi.

    Dikatakan Heru, kesuksesan elektoral Purbaya yang tengah melambung membuat banyak partai politik berebut perhatian dan mencoba mendekatinya.

    Ia mengatakan hal ini sebagai bagian dari syahwat politik parpol yang ingin mengamankan kepentingannya masing-masing.

    “PAN tampaknya melihat Purbaya sebagai sosok dengan karakter progresif dan profesional. Ia punya nilai jual tinggi dan bisa dijadikan ikon partai,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).

    Namun, Heru memberi catatan tegas agar Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani itu tidak sekadar dijadikan simbol atau alat untuk mendongkrak popularitas partai.

    “Jangan sampai Purbaya hanya disejajarkan dengan artis, hanya untuk mendulang elektabilitas. Kalau memang PAN serius, maka posisi yang pantas bagi Purbaya bukan sekadar elit, tapi justru Ketua Umum,” tegasnya.

    Ia menambahkan, bila PAN benar-benar ingin memanfaatkan momentum dan mengembalikan kejayaan ideologinya, maka partai tersebut perlu berani melakukan regenerasi kepemimpinan.

    “Kalau Zulkifli Hasan sudah tiga periode memimpin, maka sudah saatnya ada penyegaran. Dan menurut saya, posisi Ketua Umum itulah yang layak untuk Purbaya,” kata Heru.

    Heru menilai, di bawah kepemimpinan baru seperti Purbaya, PAN berpeluang kembali ke akar reformasi, sebagai partai yang diisi oleh orang-orang cerdas dan progresif, bukan sekadar partai artis.