Author: Fajar.co.id

  • Purbaya: Uang Daerah Parkir di Deposito, Pejabat Dapat Fee dari Bank, Ekonomi Tidak Berputar

    Purbaya: Uang Daerah Parkir di Deposito, Pejabat Dapat Fee dari Bank, Ekonomi Tidak Berputar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Negeri ini selama sepuluh tahun menambah utang lebih dari tujuh ribu triliun, dikorupsi tiga ribu triliun, dan anehnya kok tidak bisa bayar cicilan bunga tiga ratus triliun.

    Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa. Tidak pakai diksi akademik, tidak dibungkus eufemisme teknokratik. Hanya kalimat lugas, tapi cukup untuk membuka ruang kuliah ekonomi terbesar di republik ini.

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai selama bertahun-tahun, ekonomi di negeri ini adalah bahasa kasta atas. Kata “defisit” terdengar seperti ancaman kiamat. Kata “surplus” seolah kabar gembira, meski rakyat tak pernah tahu surplus itu mampir ke dapur siapa.

    “Namun tiba-tiba, dinding menara itu retak. Sebuah nama – Purbaya menendang pintu menara gading itu dari dalam, membuka ruang dialog di bawah. Kalimatnya terasa seperti “kebocoran kebenaran” dari ruang steril kekuasaan. la bukan sedang membakar, tapi menyalakan. Bukan sedang menyerang, tapi menggugah,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (31/10).

    Menurut mantan Ketua MPR RI itu, begitulah efek domino literasi. Rakyat mulai menghitung. Bukan lagi sekadar mengeluh harga sembako, tapi menelusuri kenapa anggaran tak sampai.

    “Semua belajar, semua bicara. Freire menyebutnya conscientização kesadaran kritis yang membuat rakyat tak lagi pasif, tapi partisipatif dan mampu membaca kekuasaan,” jelas Bamsoet.

    Ia menegaskan, Purbaya telah membuka kotak pandora yang selama ini dibiarkan tertutup. Purbaya menjelaskan dengan bahasa yang tak bisa disangkal: uang daerah yang parkir di deposito itu seperti mobil dinas yang diparkir di garasi tanpa kunci. Secara formal diam, tapi sebenarnya bisa dikendarai siapa saja. Pejabat dapat fee dari orang bank, uang rakyat tetap diam, ekonomi tidak berputar.

  • Dugan Markup Kereta Cepat Whoosh, Begini Bocoran Perkembangan Penyelidikan KPK

    Dugan Markup Kereta Cepat Whoosh, Begini Bocoran Perkembangan Penyelidikan KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan adanya markup anggaran dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh, kini terus berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengklaim telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui proyek tersebut. Hanya saja, siapa saja yang telah diperiksa KPK dalam kasus ini masih tanda tanya.

    Yang pasti, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan pihak KPK masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Ia membenarkan bahwa KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam penyelidikan di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    “Tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

    Budi menjelaskan, KPK melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak tersebut agar mendapatkan informasi maupun konfirmasi yang membantu mengungkap perkara tersebut.

    Ia mengatakan belum ada pihak-pihak yang tidak kooperatif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan.

    “Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif. Ya, artinya ini juga menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini,” katanya.

    Walaupun demikian, Budi mengatakan KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai materi yang didalami kepada para pihak tersebut.

    “Saat ini kami belum bisa menyampaikan detailnya secara lengkapnya seperti apa karena ini memang masih pada tahap penyelidikan. Namun, kami pastikan ya teman-teman bahwa penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres,” ujarnya.

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.

  • Kereta Cepat Mulai Diselidiki, Kader PSI Tuding KPK Diam Bae di Kasus Korupsi Era SBY

    Kereta Cepat Mulai Diselidiki, Kader PSI Tuding KPK Diam Bae di Kasus Korupsi Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, tampaknya cukup gerah dengan keputusan KPK untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi terkait proyek kereta cepat.

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Penyelidikan difokuskan pada kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan proyek, yang melibatkan sejumlah pihak terkait.

    Menanggapi hal itu, melalui akun media sosialnya, Dian Sandi menuding KPK diam bae terkait sejumlah kasus korupsi era SBY.

    “Aduan/laporan dari masyarakat harus ditindak lanjut tapi jangan lupa juga banyak kasus besar seperti BLBI, Century, Wisma Atlet Hambang… Adem2 bae KPK ini,” tulis Dian Sandi, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Pernyataan Dian Sandi tersebut kini viral dan jadi sorotan warganet. Banyak yang heran dengan pernyataan itu dan menilai Dian Sandi tidak pernah baca berita.

    Pasalnya, kasus-kasus yang ditulis Sandi tersebut telah lama diusut dan dituntaskan KPK. Bahkan sudah banyak pelaku yang telah selesai menjalani pidana penjaranya.

    “”Woooee @psi_id brp org yg sdh dibui di kasus Hambalang❓ 1. Anas Urbaningrum 2. Andi Mallarangeng 3. Choel Mallarangeng 4. Muhammad Nazaruddin 5. Angelina Sondakh 6. Dedy Kusdinar. Msh ada yg lain cb sebutin gobl*k! Suruh bc2 berita kadermu, jng spt wapres‼️,” ulas akun @D12khard.

    “Orangnya sudah ditangkap nyet.. kuota haji, kreta cepat, ijazah palsu dan kematian anggota pemilu sampai puluhan org kemaren blm di usut nyet sampai sekarang.. jgn amnesia,” tulis akun @aryindra10.

  • Bahas Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job

    Bahas Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menjadi pembicara di ajang BNP Paribas Sustainable Future Forum 2025 yang digelar di Singapura pada Kamis (30/10/2025).

    Pada kesempatan itu, dia menilai kawasan Asia memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak utama ekonomi hijau dan pasar karbon dunia.

    “Asia memiliki 60 persen populasi dan keanekaragaman hayati dunia. Itu bukan kerentanan, tetapi potensi,” ungkap Sandiaga Uno melalui keterangan tertulisnya.

    Sandiaga mengatakan, dengan menggabungkan inovasi, pembiayaan hijau, dan reformasi kebijakan, Asia dapat mengubah risiko iklim menjadi peluang ekonomi sekaligus menjadi mesin dekarbonisasi global.

    Sandiaga Uno menjelaskan, pasar karbon saat ini tengah bergerak dari sekadar komitmen menuju kinerja nyata.

    Kawasan Asia-Pasifik, kata dia, kini menyumbang lebih dari 60 persen permintaan dan pasokan global di pasar karbon. Di Indonesia, perdagangan karbon melalui IDX Carbon tumbuh hampir lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dengan volume transaksi mencapai sekitar 700.000 ton CO2 ekuivalen hingga pertengahan 2025.

    “Fokus kami kini adalah memastikan integritas, keterlacakan, dan dampak yang terukur,” ujar investor nasional itu.

    Menurut Sandiaga Uno, momentum investasi tumbuh di tiga sektor Utama, antara lain proyek berbasis alam seperti mangrove, lahan gambut, dan kehutanan.

    Kemudian solusi berbasis teknologi seperti pemantauan digital berbasis blockchain dan kecerdasan buatan.

    Selanjutnya, pengembangan ekosistem pendukung seperti bursa karbon digital dan model pembiayaan campuran (blended finance) yang menghubungkan proyek lokal dengan pembeli global.

  • Ulat di Menu MBG, Kepala SPPG: Bisa Dikonsumsi dan Tinggi Protein

    Ulat di Menu MBG, Kepala SPPG: Bisa Dikonsumsi dan Tinggi Protein

    FAJAR.CO.ID, JAWA TIMUR – Heboh temuan ulat dalam menu Makan Bergizi Gratis (MGB) di Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur.

    Ulat tersebut ditemukan di salah satu porsi makanan milik siswa yang belum sempat dikonsumsi.

    Kepala SPPG Gili Timur, Diandra Dieva Pertiwi, mengakui memang pihaknya lalai dalam hal ini.

    Diandra menjelaskan jenis ulat yang ditemukan di dalam makanan tersebut adalah Samia Cynthia Ricini.

    Secara ilmiah ulat ini bisa dikonsumsi. Kandungam protein di dalamnya juga tinggi. Ulat tersebut tampaknya berasal dari daun singkong yang menjadi salah satu menunya.

    Dia menegaskan pengolahan daun singkong di dapurnya telah terstandarisasi mulai dari pencucian hingga perebusan dalam suhu tinggi dilakukan dua kali.

    “Itu merupakan ulat yang biasa hidup di batang atau area daun singkong dan menurut penelitian yang ada sebenarnya ulat jenis Samia Cynthia Ricini ini bisa dikonsumsi dan tinggi protein, hanya saja memang tidak seharusnya terjadi,” katanya dikutip Jumat (31/10/2025).

    Menanggapi temuan ini, pihak SPPG akan menghindari penggunaan daun singkong pada menu mereka.

    Kepala SMAN 1 Kamal, Moh Zairi dalam pernyataannya membenarkan hal ini. Dia menyebut adalah dua ekor ulat yang ditemukan dalam porsi makanan siswa yang belum sempat dikonsumsi.

    Foto penampakan ulat di dalam menu MBG ini pun menyebar luas di media sosial yang menimbulkan berbagai reaksi masyarakat.

    Kasus ini sekaligus menjadi daftar panjang mengenai kasus yang berkaitan dengan kualitas MBG di Bangkalan.

    “Ada aja alesannya, coba bawa si mba sepiring suruh makan sendiri,” kata netizen.

  • Sidang Paripurna Bahas Pemakzulan Bupati Sudewo, Ribuan Aparat Dikerahkan

    Sidang Paripurna Bahas Pemakzulan Bupati Sudewo, Ribuan Aparat Dikerahkan

    FAJAR.CO.ID, PATI — DPRD Pati menggelar sidang paripurna guna membahas hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, pada Jumat (31/10).

    Sidang paripurna yang membahas pemakzulan bupati itu mendapat pengawalan ketat dari aparat gabung TNI dan Polri. Hal itu dilakukan setelah adanya kabar pendukung Bupati Pati akan turun ke jalan.

    Kendati begitu, Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi memastikan massa pendukung Bupati Sudewo batal turun ke jalan saat sidang paripurna DPRD Pati membahas hak angket pemakzulan.

    “Kelompok yang pro-Bupati membatalkan kedatangan, tetapi kami tetap mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk skenario terburuk,” ujar Jaka.

    Meski situasi relatif kondusif, ribuan personel gabungan TNI-Polri tetap disiagakan di sejumlah titik strategis, terutama sekitar Gedung DPRD, Alun-Alun Simpang Lima, dan kantor pemerintahan.

    Satlantas Polresta Pati juga telah menyiapkan jalur alternatif lalu lintas untuk menjaga kelancaran mobilitas warga. “Personel kami ditempatkan di setiap obyek vital agar aktivitas masyarakat tetap aman,” tambahnya.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menegaskan, aparat akan menindak tegas setiap tindakan anarkistis atau perusakan fasilitas umum.

    “Oleh karena itu, kami imbau masyarakat untuk tetap menyalurkan aspirasi secara damai dan tertib,” katanya.

    Sebagai langkah antisipasi, akses menuju Alun-Alun Pati ditutup sementara, dan kawat berduri dipasang di sekitar area DPRD guna menghindari potensi provokasi dari massa yang berseberangan.

    Dalam pengamanan ini, Polda Jateng menurunkan 3.379 personel dari berbagai fungsi, mulai dari Brimob, Sabhara, Intelkam, hingga Reserse dan Humas. (fajar)

  • Update Terbaru Kabar Kenaikan Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS

    Update Terbaru Kabar Kenaikan Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pupus sudah harapan para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2025.

    Hingga menjelang awal November, pemerintah belum memberi sinyal adanya kebijakan baru terkait penyesuaian gaji pensiun, sehingga upah para pensiunan ASN masih sama dengan tahun sebelumnya.

    Dengan demikian, gaji pensiunan PNS untuk semua golongan I hingga IV, termasuk pensiunan janda dan duda PNS, tetap mengacu pada aturan yang berlaku sejak awal 2024 tanpa tambahan kenaikan yaki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji pokok ASN aktif, dan PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok bagi pensiunan PNS serta janda/duda PNS.

    Kedua PP tersebut telah memberlakukan kenaikan gaji pokok ASN sebesar 12% sejak 1 Januari 2024.

    Selain itu, aturan tersebut juga menegaskan hak pensiunan PNS atas tunjangan‑pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan yang melekat selama pensiun agar kesejahteraan pasca‑akhir masa kerja lebih terjamin.

    Berikut daftar gaji pokok pensiunan PNS golongan IV sesuai PP No. 8 Tahun 2024:

    Golongan IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    Golongan IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    Golongan IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    Golongan IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    Golongan IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Angka-angka tersebut merupakan gaji pokok pensiun, bukan total pendapatan.

    Pensiunan PNS golongan IV juga menerima tunjangan yang melekat, seperti: Tunjangan suami/istri, Tunjangan anak, dan Tunjangan pangan.

    Nominal akhir yang diterima seorang pensiunan bisa jauh lebih tinggi tergantung status keluarga dan masa kerja.

  • Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyindir PDI Perjuangan yang menentang keras pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 Soeharto.

    Ia yakin penolakan tersebut tidak mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.

    “Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDI-P tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” kata Bestari dalam keterangannya dikutip pada Jumat (31/10).

    Mantan politisi Partai Nasdem itu menyebut, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto yang dijuluki Bapak Pembangunan itu secara objektif, bukan hanya dilihat dari sisi kontroversinya.

    Menurutnya, Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Soeharto membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

    “Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” tegas Bestari.

    Lebih lanjut, Bestari menilai, pandangan negatif terhadap Soeharto yang disertai kalimat merendahkan menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.

    Bestari lantas mengatakan partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri itu belum siap berdamai dengan sejarah.

    Salah satu pernyataan kader PDIP yang disorotnya adalah ‘apa hebatnya Soeharto?’ dinilai Bestari tidak bijak.

  • Soal Purbaya Layak Jadi Cawapres, Dedy Nur PSI: Populer Hari Ini, Besok Belum Tentu

    Soal Purbaya Layak Jadi Cawapres, Dedy Nur PSI: Populer Hari Ini, Besok Belum Tentu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, ikut merespons hasil survei Indeks Politica yang menempatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai sosok paling layak jadi Cawapres 2029.

    Dikatakan Dedy, ketokohan Purbaya saat ini patut dihargai, meski menurutnya politik kerap berubah dengan cepat dan sulit diprediksi.

    “Tinggal tunggu apakah beliau ini akan terus eksis dalam beberapa tahun yang akan datang,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (31/10/2025).

    “Karena dalam dunia politik, siapa yang populer hari ini belum tentu populer di masa depan,” tambahnya.

    Meski begitu, Dedy menegaskan pentingnya memberi apresiasi terhadap figur yang muncul dengan cara yang jujur dan memikat publik tanpa pencitraan berlebihan.

    “Tapi kita tetap perlu menghargai beliau ini. Karena ia hadir dengan pendekatan yang bikin banyak jiwa bergairah dan popularitas individual eksis karena otentik,” katanya.

    Dedy pun berharap akan semakin banyak generasi muda yang memiliki kualitas dan keberanian untuk tampil secara apa adanya dalam dunia politik nasional.

    “Saya sih berharap akan lebih lagi anak-anak bangsa berkualitas yang berani tampil otentik untuk menjawab beragam problem kebangsaan,” tandasnya.

    Terpisah, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengaku tidak terkejut dengan naiknya nama Purbaya hingga digadang-gadang jadi Cawapres terkuat 2029.

    Ia sejak awal sudah memprediksi bahwa langkah dan gaya komunikasi Purbaya memang diarahkan untuk kepentingan politik jangka panjang, bukan semata-mata urusan kinerja.