Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ahmad Ali Sebut Jokowi Bukan Pembohong, Makanya Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Sebut Jokowi Bukan Pembohong, Makanya Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas dan terbuka sempat menyatakan mendukung penuh dan siap bekerja keras untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baik di DPP, DPD, sampai desa-desa.

    Jokowi mengucapkan komitmen itu pada Kongres PSI di Solo, akhir Juli 2025. Ia dipastikan akan turun gunung untuk memenangkan PSI di Pemilu 2029 mendatang.

    Ketua Harian PSI Ahmad Ali membeberkan, Jokowi telah berjanji segera membantu perjuangan partai berlambang gajah itu.

    Akan tetapi, PSI meminta ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini untuk fokus beristirahat terlebih dahulu supaya bisa memulihkan kondisi kesehatannya 100 persen kembali.

    Sebab, mereka menilai, pertarungan yang sesungguhnya baru akan terjadi di tahun 2027, 2028, dan 2029.

    Bahkan, ketika Jokowi sudah turun gunung nanti, PSI jemawa akan terjadi badai politik, di mana kader partai pemenang pun rela pindah ke PSI.

    Ali menyampaikan ini saat Pra Rakerwil Seluruh Kader PSI Se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025) malam.

    “Pak Jokowi sudah berjanji pada saya, insya Allah beliau akan totalitas berjuang bersama-sama, akan tempur, turun ke lapangan, berjuang bersama-sama membersamai kita untuk memenangkan PSI,” ujar Ahmad Ali saat mengunjungi Ponpes Anharul Ulum di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/11/2025).

    Hanya saja, Ali menyebut PSI meminta Jokowi untuk lebih banyak beristirahat saat ini.

    “Hari ini beliau kami minta untuk lebih banyak istirahat, memulihkan supaya kondisinya fit 100 persen. Sehingga nanti 2027 beliau kembali prima seperti biasa. Dan beliau saya mewakili betul efek Jokowi itu masih sangat kuat di Indonesia,” jelasnya.

  • Kuliti Sepak Terjang Ahmad Ali, Jhon Sitorus: 2022 hingga 2025 Isinya Masalah Semua

    Kuliti Sepak Terjang Ahmad Ali, Jhon Sitorus: 2022 hingga 2025 Isinya Masalah Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus, Jhon Sitorus, blak-blakan menguliti sepak terjang Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang belakangan getol menyentil PDI Perjuangan.

    Ia secara terang-terangan menyinggung rekam jejak Ahmad Ali sejak masih berada di Partai NasDem hingga kini bergabung dengan PSI.

    “Ahmad Ali, 2022 dicopot dari ketua fraksi Nasdem di DPR,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (25/11/2025).

    Tidak berhenti di situ, Ahmad pada 2024 lalu dicopot dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai besutan Surya Paloh itu.

    “2025 rumahnya digeledah KPK, uang, jam dan tas disita. 2025 gabung PSI,” Jhon menuturkan.

    Melihat Ahmad Ali yang dipenuhi masalah, Jhon menduga, keputusannya bergabung dengan PSI hanya mencari perlindungan.

    “Kesimpulannya, orang ini penuh dengan masalah, ditampung partai penuh masalah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan Ahmad Ali.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian.

    “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik.

    “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

    Ia menyebut pola tersebut kerap digunakan partai kecil untuk menjaga eksistensi mereka.

    “Ya begitulah cara Partai Gurem untuk selalu berada dalam frame pemberitaan supaya tidak hilang,” lanjutnya.

  • Megawati Lebih Pilih Andi Ridwan Wittiri Sebagai Ketua PDIP Sulsel, Ini Kata Danny Pomanto

    Megawati Lebih Pilih Andi Ridwan Wittiri Sebagai Ketua PDIP Sulsel, Ini Kata Danny Pomanto

    Diketahui, dalam seleksi Bakal Calon Ketua DPD PDIP Sulsel belum lama ini, Danny mengaku dipanggil khusus oleh DPP. Tanpa melalui pengusulan DPC dan PAC, juga tidak mencalonkan diri atau pun menggalang kekuatan. Hal ini mengindikasikan, DPP PDIP memang menaruh perhatian lebih kepada mantan Wali Kota Makassar tersebut.

    Pengamat politik Universitas Hasanudin, Ali Armunanto menilai, kondisi tersebut menempatkan Danny sebagai pihak yang diperhitungkan. Sebab, Danny memang memiliki track record yang baik dalam dunia politik.

    “Kondisi ini tentu menempatkan Danny Pomanto sebagai salah satu figur yang diperhitungkan oleh DPP PDIP. Apalagi dia kan dipanggil khusus, tidak mendaftar dan tidak didaftarkan oleh pengurus di tingkat bawah,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia menyampaikan, apa pun jabatan yang diberikan PDIP nantinya, tetap membuka peluang bagi dirinya untuk ambil bagian dalam kontestasi politik mendatang, khususnya dalam Pilgub Sulsel. Mengingat, dia juga sudah punya pengalaman dalam kontestasi tersebut.

    “Pak Danny ini kan dilihat dari figurnya, dia populis dan elektoralnya cukup baik di Sulsel. Sehingga, apa pun jabatannya di PDIP nanti akan tetap membuka rug itu kepadanya, terlebih lagi kalau dia menjadi ketua,” lanjutnya.

    Danny sendiri sempat mengaku dirinya siap mengemban amanah apa saja dari DPP. pada intinya, dia hanya ingin bekerja untuk partai dan memberi kontribusi yang baik untuk partainya.

    “Saya ini kan dipanggil oleh DPP, tentu ini sebuah kehormatan. Saya tidak dicalonkan DPC, cuma DPP minta saya ikut fit and proper test ini di Jakarta. Saya juga tidak memilih jabatan, mau sekretaris, wakil ketua, atau Bappilu juga tidak apa-apa,” kata dia.

  • Peringati Hari Guru Nasional, BRI Peduli Beri Apresiasi dan Salurkan Bantuan di SDN Sukamahi 02 Megamendung

    Peringati Hari Guru Nasional, BRI Peduli Beri Apresiasi dan Salurkan Bantuan di SDN Sukamahi 02 Megamendung

    FAJAR.CO.ID, BOGOR- Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November 2025, BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli menggelar kegiatan bertajuk “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru”. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Sukamahi 02, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kegiatan “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru” dilaksanakan dengan berbagai agenda, di antaranya pentas seni guru, penyaluran paket sembako, serta pemberian dana apresiasi bagi para pendidik. Kegiatan ini disambut antusias oleh para guru sebagai ruang untuk mengekspresikan diri sekaligus mendapatkan dukungan nyata atas kontribusinya dalam dunia pendidikan.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi nyata bagi para guru yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa, khususnya di tingkat Sekolah Dasar.

    “Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November menjadi momentum untuk menghargai dedikasi para guru. Melalui kegiatan ini, BRI Peduli berupaya memberikan pengalaman yang lebih bermakna dengan menghadirkan rangkaian kegiatan apresiasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para guru,” ungkapnya.

    “Harapannya, peringatan Hari Guru Nasional ini menjadi pengalaman bermakna bagi para guru, tidak hanya melalui perayaan seremoni, tetapi juga melalui pemberian apresiasi nyata, inspirasi, serta dukungan terhadap kesejahteraan mereka,” imbuhnya.

    Di lain pihak, Heri Jaya Subrata, salah seorang guru di SDN Sukamahi 02 mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan Hari Guru Nasional di sekolah tersebut memberikan semangat dan motivasi bagi para guru untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan di SDN Sukamahi 02.

  • Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru. Larangan pengenaan pajak untuk kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah yang ditinggali.

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Asrorun Niam Sholeh, dalam siaran persnya, dikutip Selasa (25/11/2025).

    “Itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” tambahnya.

    Fatwa itu disebut Pajak Berkeadilan. Ditetapkan dalam Forum Munas MUI yang berlangsung 20-23 November 2025 di Hotel Mercure, Jakarta.

    Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan. Di dalam arti lain, merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat).

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak”, ujar Niam.

    Adapun fatwa pajak berkeadilan sebagai berikut:

    Ketentuan Hukum

    Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepadawarga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan. e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

    Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah(ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

    Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebanipajak secara berulang (double tax)

    Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

    Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

    Warga negara wajib ?menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 2 dan 3.

    Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

    Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

    Rekomendasi

    Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan berpemerataan maka pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perluadanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

    Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajakpenghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajakwaris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

    Pemerintah wajib mengelola pajak denganamanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah).
    (Arya/Fajar)

  • Menhan Sjafrie Paparkan Penguatan Kekuatan TNI dalam Rapat dengan Komisi I DPR

    Menhan Sjafrie Paparkan Penguatan Kekuatan TNI dalam Rapat dengan Komisi I DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada penggunaan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan TNI secara menyeluruh.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    “Pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara, Republik Indonesia, dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Sjafrie.

    Sjafrie juga menjelaskan, pembangunan kekuatan TNI perlu dilakukan secara optimal, termasuk penguatan TNI Angkatan Darat melalui penambahan batalyon guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan ini akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di daerah terdampak konflik.

    “Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik disertai pengawasan yang efektif,” kata Sjafrie. (Pram/Fajar)

  • Ahmad Ali Serang PDIP, Denny Siregar Bilang Lagi Pansos, Ferdinand Hutahaean: Cari Sensasi Murahan untuk Mengangkat PSI

    Ahmad Ali Serang PDIP, Denny Siregar Bilang Lagi Pansos, Ferdinand Hutahaean: Cari Sensasi Murahan untuk Mengangkat PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kisruh antara PSI dan PDI Perjuangan belakangan ini menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan.

    Kisruh ini diawali dengan sentilan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menyebut PDI Perjuangan tidak menghargai sosok Presiden ke-7, Jokowi.

    Tidak terima dengan statement tersebut, Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa Jokowi tidak bisa jadi apa-apa jika bukan karena PDI Perjuangan.

    Sutradara sekaligus Pegiat Medsos, yang selalu mengaku kagum terhadap PDI Perjuangan merasa terpanggil memberikan statement.

    Ia pun meminta agar PDI Perjuangan tidak terlalu merespons setiap apa yang dikatakan Ahmad Ali Cs. “PDIP ga perlu nanggepin partai kecil,” ujar Denny di X @Dennysiregar7 (24/11/2025).

    Senada dengan Ferdinand Hutahaean, Denny menuding PSI hanya sedang pansos agar menjadi pusat perhatian. “Itu lagi pansos,” tukasnya.

    Denny bilang, jika PSI tidak menyerang Partai seperti PDI Perjuangan hingga Demokrat, nama mereka tidak akan dibicarakan publik.

    “Mereka butuh nama besar untuk naik ke atas. Cari lawan yang sesuai,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan Ahmad Ali.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian. “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik. “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

  • Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali melontarkan pujian terbuka kepada Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia mengatakan, perjalanan politik Jokowi layak dijadikan inspirasi bagi rakyat kecil yang kerap merasa tidak punya ruang dalam dunia politik.

    Ali menegaskan, partainya ingin menghadirkan kembali kisah dan contoh nyata dari perjalanan hidup Jokowi. Khususnya kepada masyarakat yang selama ini merasa tidak memiliki privilese apa pun.

    “Kami ingin memberikan cerita, kami ingin memberikan gambaran dan ilustrasi Pak Jokowi,” kata Ahmad Ali dikutip dari unggahan PSI di X (24/11/2025).

    Menurutnya, latar belakang Jokowi justru menjadi bukti bahwa rakyat dari kalangan sederhana sekalipun dapat menembus batas-batas politik yang selama ini terlihat elitis.

    “Dengan cerita hidup bagi rakyat jelata. Bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi,” sebutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak datang dari garis keturunan bangsawan, uang berlimpah, ataupun kekuatan politik yang diwariskan.

    “Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak,” tandasnya.

    PSI sendiri belakangan semakin intens mengangkat kisah perjalanan Jokowi sebagai narasi politik mereka.

    Sebelumnya, Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali melontarkan pujian terbuka kepada Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia mengatakan, perjalanan politik Jokowi layak dijadikan inspirasi bagi rakyat kecil yang kerap merasa tidak punya ruang dalam dunia politik.

    Ali menegaskan, partainya ingin menghadirkan kembali kisah dan contoh nyata dari perjalanan hidup Jokowi. Khususnya kepada masyarakat yang selama ini merasa tidak memiliki privilese apa pun.

    “Kami ingin memberikan cerita, kami ingin memberikan gambaran dan ilustrasi Pak Jokowi,” kata Ahmad Ali dikutip dari unggahan PSI di X (24/11/2025).

    Menurutnya, latar belakang Jokowi justru menjadi bukti bahwa rakyat dari kalangan sederhana sekalipun dapat menembus batas-batas politik yang selama ini terlihat elitis.

    “Dengan cerita hidup bagi rakyat jelata. Bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi,” sebutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak datang dari garis keturunan bangsawan, uang berlimpah, ataupun kekuatan politik yang diwariskan.

    “Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak,” tandasnya.

    PSI sendiri belakangan semakin intens mengangkat kisah perjalanan Jokowi sebagai narasi politik mereka.

    Sebelumnya, Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf blak-blakan memberikan analisisnya terkait dinamika politik nasional yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.

    Khususnya, mengenai pergerakan politik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka jelang 2029.

    Dikatakan Faizal, kegagalan oposisi membangun konsolidasi yang matang justru memberi ruang makin luas bagi Gibran untuk mengamankan berbagai momentum politik.

    “Sudah saya prediksi bila oposisi gagal berkonsolidasi secara konstruktif maka Gibran makin leluasa bergerak meraih semua momentum,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (24/11/2025).

    Ia juga menuturkan bahwa isu ijazah palsu yang sempat ramai diperbincangkan menjadi bumerang bagi kelompok kritis karena justru melemahkan fokus mereka sendiri.

    “Terlebih isu ijazah palsu jadi jebakan paling efektif oleh kubu Jokowi menguras kelompok kritis,” Faizal menuturkan.

    “Hasilnya Gibran terus melaju menuju kesiapan 2029 bersaing dengan AHY, Puan dan Prabowo,” tambahnya.

    Pernyataan Faizal tersebut memicu tanggapan dari kader PSI, Dedy Nur. Dedy mengatakan, analisis tersebut bukan sekadar spekulasi kosong dan layak diperhitungkan dalam peta persaingan politik ke depan.

    “Analisa macam ini tidak bisa diremehkan,” tegas Dedy di X.

    Ia bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran akan tampil lebih dominan dibanding sejumlah tokoh kuat yang disebut Faizal.

    “Bisa jadi memang Gibran Rakabuming Raka akan tampil lebih menonjol dari kandidat yang disebutkan oleh bang Faizal Assegaf,” sebutnya.

    Kata Dedy, salah satu penyebabnya adalah fokus oposisi yang menurutnya justru lebih sering tersita untuk isu-isu kontraproduktif.