Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Budi Arie Klaim Projo Bukan Akronim Pro Jokowi: Artinya Negeri dalam Bahasa Sansekerta

    Budi Arie Klaim Projo Bukan Akronim Pro Jokowi: Artinya Negeri dalam Bahasa Sansekerta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengklaim Projo bukan akronim dari Pro Jokowi. Seperti selama ini disebut sejumlah media.

    Menurutnya, Projo berasal dari bahasa Sansakerta. Berarti negeri.

    “Projo itu sendiri artinya adalah artinya negeri dalam bahasa sansakerta,” kata Budi Arie dalam pembukaan Kongres III Projo di Jakarta, Sabtu (1/11).

    Selama ini, dia mengtakan arti Projo disalah artikan.

    Di dalam bahasa lain, Budi Arie mengatakan Projo artinya rakyat. Jika merujuk pada bahasa Jawa Kawi.

    “Dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat,” terangnya.

    Sehingga secara harfiah, kaum Projo diartika sebagai kaum yang mencintai rakyat.

    “Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai rakyat,” beber eks Menteri Koperasi itu.

    Di sisi lain, Budi Arie mengaku pihaknya akan mengganti logo.

    Logo Projo saat ini diketahui siluet wajah Presiden ke-7 Jokowi. Jika Budi Arie berlabuh ke Gerindra, apakah akan menjadikan logo Projo jadi wajah Presiden Prabowo?

    Budi Arie mengungkapkan keinginannya mengganti logo usai pembukaan Kongres Projo ke-III. Dia menyebutnya sebagai transformasi.

    Projo akan melakukan transformasi organisasi, yang salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo. Logo Projo akan kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu. Iya, kemungkinan (bukan logo Jokowi lagi),“ kata Budi.

    Sampai saat ini, belum pasti logo Projo akan digantikan menjadi apa. Namun tersiar kabar, logonya akan berlatar merah.

    Serta simbol seekor semut dengan mata kuning. Kemudian sayapnya berwarna putih.

  • Kans Besar Andi Ridwan Wittiri Tiga Periode Pimpin PDIP Sulsel, Danny Pomanto Ketua Bappilu

    Kans Besar Andi Ridwan Wittiri Tiga Periode Pimpin PDIP Sulsel, Danny Pomanto Ketua Bappilu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Peluang Andi Ridwan Wittiri (ARW) untuk kembali memimpin DPD PDIP Sulsel terbuka lebar.

    Anggota DPR RI Dapil Sulsel 1 itu punya kans besar untuk memimpin PDIP Sulsel untuk kali ketiga. Bahkan informan FAJAR dari internal PDIP menyampaikan, peluang itu sudah hampir pasti dan tinggal menunggu penetapan saja.

    ”Sepertinya begitu. Malah sudah ada media juga yang membahas ini. Pak ARW ketua lagi, Pak Mesakh Raymond Rantepadang naik menjadi sekretaris, dan Ibu Risfayanti Muin sepertinya akan menjadi bendahara. Kita tunggu saja nanti,” ujarnya.

    Sementara mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, kabarnya bakal mendapat tugas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). ”Pak Danny sepertinya akan menjadi Ketua Bappilu. Itu kemungkinan komposisi pengurus ke depan,” imbuhnya.

    Untuk Rudi Pieter Goni (RPG) yang saat ini menjabat sebagai sekretaris, kemungkinan akan menjadi wakil ketua bidang kaderisasi. Alimuddin yang kini menjadi bendahara diperkirakan akan menjadi wakil ketua bidang organisasi.

    Sedangkan Ansyari Mangkona diprediksi tidak akan bergeser dari posisinya sebagai wakil ketua bidang pertimbangan partai. Kemudian Ketua DPC PDIP Luwu, Andi Admiral Kaddiraja masih berkeinginan melanjutkan kepemimpinannya di Luwu.

    ”Mungkin akan ada beberapa pengurus dari DPC yang akan naik. Kalau dokter Fadli Ananda sepertinya masih akan tetap di DPD, meski pun namanya masuk dalam usulan sebagai bakal calon ketua DPC PDIP Makassar,” terangnya.

    Andi Ridwan Wittiri sebelumnya sudah menyampaikan, dirinya hanya akan mengikuti apa saja yang menjadi perintah dari DPP. “Saya ini kan biasa-biasa saja. Jadi saya menunggu perintah DPP, ikut saja,” kata dia.

  • Projo Merapat ke Gerindra, Rocky Gerung Ungkap Strategi Politik

    Projo Merapat ke Gerindra, Rocky Gerung Ungkap Strategi Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan respon atau tanggapan soal merapatnya Projo (Pro Jokowi) ke Gerindra.

    Lewat unggahan di akun YouTube pribadinya Rocky Gerung Official, ia menyebut ini memang sudah musimnya.

    Musim yang dimaksudnya adalah politik sudah memasuki era transaksi seperti ini.

    Dimana, bergabung Projo ke Gerindra yang motori langsung oleh ketuanya Budi Arie jadi transaksi besar-besaran.

    “Politik sedang masuk dalam era transaksi besar-besaran,” katanya.

    “Karena bayangkan, Projo akhirnya harus pindah ke Gerindra,” ungkapnya.

    Rocky Gerung pun menaruh curiga adanya strategi di balik langkah bernai yang diambil tersebut.

    “Mungkin itu strategi dari Ketua Projo-nya,” jelasnya.

    Dimana, kemungkinan di belakang ada transaksi yang juga tidak kalah besar sedang dilakukan.

    Menurutnya bisa saja ada dilakukan tukar tambah yang dilakukan oleh dua pihak dalam pergerakan ini.

    “Untuk memungkinkan ada tukar tambah baru dalam politik. Ini adalah sesuatu yang menarik,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Guntur Romli: Penjilat dan Pembohong Menyatu dalam Budi Arie

    Guntur Romli: Penjilat dan Pembohong Menyatu dalam Budi Arie

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyebut bahwa kepanjangan Projo bukan berasal dari ‘Pro Jokowi’, menuai respons dari PDIP.

    Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, mengatakan, pernyataan Budi Arie tersebut sebagai bentuk kebohongan publik.

    Ia bahkan menyebut Budi Arie sedang berupaya menjilat kekuasaan baru setelah tidak lagi menjabat menteri.

    “Penjilat dan pembohong menyatu dalam Budi Arie,” kata Guntur di trheads (3/11/2025).

    Dikatakan Guntur, langkah Budi Arie mengubah makna Projo yang selama ini dikenal luas sebagai singkatan Pro Jokowi menunjukkan sikap yang tidak konsisten.

    “Dia ingin menjilat Presiden Prabowo meski sudah dipecat dari menteri,” sebutnya.

    Tak berhenti di situ, Guntur juga menegaskan bahwa pernyataan Budi Arie sebagai bentuk pengingkaran terhadap sejarah.

    Tepatnya, sejarah berdirinya organisasi relawan yang dulu dikenal sebagai barisan pendukung utama Jokowi sejak Pemilihan Presiden 2014.

    “Dengan berbohong soal kepanjangan Projo. Menjilat dan berbohong untuk muntahin Jokowi,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Budi Arie sebelumnya menyatakan bahwa istilah Projo bukan merupakan singkatan dari Pro Jokowi, melainkan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti negeri dan rakyat.

    Sebelumnya, Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, juga merespons langkah politik Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

    Bukan hanya itu, ia juga mengganti logo Projo agar tidak lagi menampilkan wajah Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi.

  • Rocky Gerung soal Budi Arie Masuk Gerindra: Transaksi Besar-besaran

    Rocky Gerung soal Budi Arie Masuk Gerindra: Transaksi Besar-besaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kuat masuk Partai Gerindra. Pengamat Politik Rocky Gerung menandainya sebagai era transaksi besar-besaran.

    “Politik sedang masuk dalam era transaksi habis-habisan atau besar-besaran,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (3/11/2025).

    Dia melihat Projo menjadi objek alat tukar tambah. Antara pihak Presiden ke-7 Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena bayangkan, Projo pada kahirnya harus pindah ke Gerindra. Itu mungkin strategi yang jitu oleh Ketua Projonya, saudara Budi untuk memungkinkan ada tukar tambah baru dalam politik,” terangnya.

    Bagi Rocky, hal tersebut sangat menarik.

    “Dan ini sangat menarik, kalau kita lihat apa sebetulnya yang terjadi dalam dinasti politik Pak Jokowi,” imbuhnya.

    Peristiwa politik tersebut, menurutnya harus dilihat lebih luas. Seperti Budi yang sebelumnya terseret sejumlah kasus dugaan korupsi.

    “Apa betul, upaya untuk regain memenangkan pengaruh Presiden Jokowi itu pada akhirnya harus ditransaksikan dengan kedudukan saudara Budi yang berkasus, sehingga pindah dari Projo ke Gerindra,” paparnya.

    “Ini satu tema yang mungkin bisa kita intip, dari segi transaksi antara Jokowi dan Presiden Prabowo kan, mestinya begitu. Kita lihat pengkondisian,” tambahnya.

    Bahkan, Rocky menggunakan kata hibah. Menurutnya, Jokowi menghibahkan Projo ke Prabowo.

    “Tapi sekali lagi, publik menduga kuat, bahwa tentu dengan seizin Pak Jokowi maka Projo akan dihibahkan ke Gerindra. Kira-kira jalan pikirannya kan, kita lihat pertemuan kemarin itu. Pak Jokowi tidak hadir, Pak Prabowo tidak hadir,” jelasnya.

  • Ketua KPK Buka Suara Soal Whoosh, Said Didu: Selalu Pasang Badan untuk Geng SOP

    Ketua KPK Buka Suara Soal Whoosh, Said Didu: Selalu Pasang Badan untuk Geng SOP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sekaligus mantan Sekertaris BUMN, Said Didu punya kecurigaan terkait Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Setyo Budianto.

    Kecurigaan Said Didu ini berkaitan dengan adanya back up yang dilakukan Ketua KPK itu dalam polemik Kereta Cepat Jakarta- Bandung (whoosh).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyebut ini sudah terlihat jelas.

    Dimana, menurutnya Setyo Budianto selalu pasang badan untuk Geng SOP yang ditujukan pada Jokowi dan kroninya.

    “Makin jelas bahwa ketua KPK selalu pasang badan untuk geng SOP,” tulisnya dikutip Senin (3/11/2025).

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, akhirnya angkat bicara merespons pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD.

    Ini terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Menanggapi isu yang berkembang, Setyo menegaskan bahwa hingga saat ini KPK belum menerima laporan resmi terkait dugaan mark up tersebut.

    Lebih jauh, ia mengungkap lebih baik dari pihak internal maupun eksternal.

    “Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” ujar Setyo

    (Erfyansyah/fajar)

  • CBDK Sesuaikan Target Pra-Penjualan 2025 Jadi Rp508 Miliar, Jaga Kesehatan Bisnis di Tengah Dinamika Ekonomi

    CBDK Sesuaikan Target Pra-Penjualan 2025 Jadi Rp508 Miliar, Jaga Kesehatan Bisnis di Tengah Dinamika Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) menyesuaikan target pra-penjualan (pre-sales) tahun 2025 dari Rp2,03 triliun menjadi Rp508 miliar.

    Keputusan ini diambil setelah melihat kondisi ekonomi dan tren konsumen yang lebih hati-hati dalam berinvestasi di sektor properti.

    Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penurunan ambisi, melainkan strategi adaptif agar bisnis tetap sehat.

    “Kami melihat dinamika pasar saat ini sebagai bagian dari proses menuju keseimbangan baru. Penyesuaian target bukan langkah defensif, melainkan strategi realistis untuk memastikan pertumbuhan CBDK tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Steven.

    Hingga kuartal III 2025, CBDK mencatat pra-penjualan Rp321 miliar atau sekitar 63% dari target baru. Angka itu lebih rendah dibanding periode sebelumnya, tapi perusahaan menilai hal ini sebagai bagian dari konsolidasi alami untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

    CBDK juga mencermati pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebesar 5,21% (YoY) dan penurunan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dari 123,5 menjadi 115. Kondisi ini membuat pasar properti lebih selektif, sehingga strategi perusahaan pun diarahkan untuk fokus pada segmen paling potensial.

    “Dengan target pra-penjualan 2025 yang telah disesuaikan menjadi Rp508 miliar, kami tetap berfokus pada pengembangan proyek-proyek unggulan. Segmen residensial seperti Rumah Milenial dan Permata Hijau Residences, serta proyek komersial strategis termasuk Rukan Petak 9, Bizpark PIK2, dan SOHO The Bund, menjadi fondasi utama pertumbuhan kami,” jelas Steven.

  • Rizal Fadillah Minta Audit Aset Jokowi di Solo: Ada Dugaan Indikasi Penyimpangan Kewenangan

    Rizal Fadillah Minta Audit Aset Jokowi di Solo: Ada Dugaan Indikasi Penyimpangan Kewenangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, kembali berbicara mengenai Presiden ke-7 RI, Jokowi).

    Dikatakan Rizal, ada sejumlah kebijakan publik dan tata kelola aset negara yang perlu dikaji ulang secara hukum dan etika pemerintahan.

    Ia menekankan bahwa apa yang ia sampaikan ini merupakan bentuk analisisnya atas dinamika politik dan pemerintahan yang dijalankan Jokowi sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga Presiden.

    “Salah satu klaster dosa politik dan hukum Jokowi selama menjadi pejabat publik adalah korupsi,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (2/11/2025).

    “Korupsi kekuasaan sudahlah pasti, akan tetapi korupsi kekayaan juga didapat dari banyak tempat dan kesempatan,” tambahnya.

    Rizal menyinggung sejumlah kebijakan di Solo yang menurutnya menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset daerah.

    “Salah satunya di Solo saat menjadi Wali Kota dan sekembalinya ke Solo setelah selesai menjabat sebagai Presiden. Awal korupsi di Solo berakhir di Solo juga,” katanya.

    Ia juga menyinggung soal pelepasan aset Pemkot dan pemanfaatan fasilitas negara pasca jabatan yang menurutnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

    “Yang kita angkat adalah pelepasan aset Pemkot Hotel Maliyawan Tawangmangu tanpa persetujuan DPRD 2011-2012,” sebutnya.

    Selain itu, kata Rizal, penikmatan rumah hadiah negara di Colomadu setelah Joko Widodo pensiun 2024-2025.

    Rizal menuturkan pandangannya bahwa dua hal itu diindikasikan sebagai bentuk dugaan penyalahgunaan kewenangan.

  • Innalillah! Ketua IDI Makassar Dokter Abdul Azis Wafat di Mekkah Saat Perjalanan Umrah

    Innalillah! Ketua IDI Makassar Dokter Abdul Azis Wafat di Mekkah Saat Perjalanan Umrah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kabar duka datang dari dunia kedokteran Sulawesi Selatan. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, dr. Abdul Azis, dikabarkan meninggal dunia di Mekkah, Arab Saudi.

    Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab wafatnya dokter sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) itu.

    Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Rahmat Aulia, salah satu pengurus Yayasan Masyarakat Hijrah Tanpa Nama (Mahtan), lembaga sosial yang didirikan langsung oleh almarhum.

    “Beliau lagi perjalanan umrah plus Palestina,” kata Aul, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi, Minggu (2/11/2025) malam.

    Aul mengaku belum mengetahui secara pasti kronologi kejadiannya.

    Ia hanya mendapatkan informasi bahwa almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum mengembuskan napas terakhir.

    “Infonya tiba-tiba masuk rumah sakit, mungkin karena kecapean,” imbuhnya.

    Diketahui, dr. Abdul Azis dikenal luas sebagai sosok dokter yang aktif di berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

    Selain memimpin IDI Makassar, ia juga menjabat sebagai Ketua Komunitas Relawan Emergensi Indonesia (KREKI) Sulsel.

    Di bawah kepemimpinannya, Yayasan Mahtan menjadi salah satu gerakan sosial yang cukup berpengaruh di Makassar.

    Program hapus tato gratis yang ia gagas sejak 2019 telah membantu banyak masyarakat yang ingin berhijrah namun terkendala biaya tinggi untuk menghapus tato secara medis.

    Tak hanya itu, dr. Azis juga dikenal sebagai figur yang tangguh di lapangan.

    Saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020, ia dipercaya menjadi Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sulsel, peran yang membuatnya semakin dikenal di kalangan relawan dan tenaga kesehatan.

  • Disebut Termul Oleh Jhon Sitorus, Jubir PSI: Membela Jokowi Itu Perintah Partai Bro

    Disebut Termul Oleh Jhon Sitorus, Jubir PSI: Membela Jokowi Itu Perintah Partai Bro

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jubir PSI, Dian Sandi Utama, mengamuk atas tudingan pegiat media sosial, Jhon Sitorus, yang menyebutnya sebagai Ternak Mulyono alias Termul.

    Julukan itu diberikan setelah Dian habis-habisan membela Presiden ke-7 RI, Jokowi, dari berbagai isu yang menyerang. Seperti dugaan ijazah palsu hingga Whoosh.

    Dian menegaskan, dirinya berbicara dan bersikap atas dasar keputusan partai, bukan karena kepentingan pribadi ataupun jabatan.

    “Saya bukan termul, saya adalah kader Partai,” ujar Dian di X @DianSandiU, Minggu (2/11/2025).

    Ia menyebut bahwa PSI telah memberikan arahan tegas kepada seluruh kader untuk tetap berada di garis depan dalam membela Jokowi dari berbagai tudingan yang menyerang.

    “Partai telah memutus, setiap kader berada di garis terdepan membela Pak Jokowi,” tegasnya.

    Dian juga menepis tudingan bahwa pembelaannya terhadap Jokowi didasari oleh motif kekuasaan atau kedekatan politik tertentu.

    Ia bilang, sikap itu murni bentuk loyalitas terhadap keputusan partai.

    “Tidak ada batasan waktu apalagi sekedar urusan jabatan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Dian menegaskan, kesetiaan terhadap Jokowi tidak ditentukan oleh posisi politik seseorang, tetapi oleh konsistensi dalam mendukung pemimpin yang telah membawa perubahan besar bagi Indonesia.

    “Mau di partai mana saja yang penting tetap setia, Prabowo-Gibran kami do’akan terbaik untuk beliau,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus, ikut merespons langkah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra.