Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • 7 Tips Aman Beli Rumah di Jakarta Selatan Tanpa Risiko Sengketa

    7 Tips Aman Beli Rumah di Jakarta Selatan Tanpa Risiko Sengketa

    5. Teliti Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa

    Jakarta Selatan merupakan area yang padat dengan aktivitas jual beli properti. Karena itu, penting bagi Anda untuk memastikan rumah yang akan dibeli tidak sedang dalam sengketa hukum. Mintalah surat keterangan tidak dalam sengketa dari kelurahan atau BPN sebagai bukti bahwa properti tersebut aman secara hukum.

    Langkah ini sering diabaikan oleh pembeli, padahal sangat penting. Sengketa bisa muncul dari berbagai hal, seperti warisan yang belum dibagi, jual beli ganda, atau perbedaan batas tanah. Dengan dokumen ini, Anda bisa lebih tenang dan yakin terhadap legalitas rumah yang ingin dibeli.

    . Cermati Denah dan Batas Tanah

    Sebelum membeli, minta salinan gambar situasi tanah atau denah lokasi dari BPN. Dokumen ini menjelaskan batas-batas tanah dan luas area rumah yang sebenarnya.

    Di Jakarta Selatan, beberapa rumah berdiri di area dengan kontur tanah tidak rata atau memiliki batas yang bersebelahan langsung dengan lahan pemerintah atau fasilitas umum. Pastikan tidak ada bagian bangunan yang menjorok ke tanah milik orang lain atau melanggar garis sempadan bangunan.

    7. Gunakan Jasa Notaris dan Konsultan Properti

    Jika Anda tidak terbiasa dengan urusan legalitas properti, ada baiknya menggunakan jasa notaris atau konsultan properti profesional. Mereka dapat membantu memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sah secara hukum.

    Selain itu, konsultan juga bisa memberikan panduan mengenai nilai properti, lokasi strategis, hingga potensi investasi jangka panjang. Hal ini penting, mengingat harga rumah di Jakarta Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di kawasan populer seperti Kemang, Cipete, dan Pondok Indah.

  • Selain Gubernur Riau, Ada 9 Orang yang Ditangkap KPK Terkait OTT

    Selain Gubernur Riau, Ada 9 Orang yang Ditangkap KPK Terkait OTT

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau berlangsung, pada Senin (3/11/2025) kemarin.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa pihaknya membawa sembilan orang dari total 10 orang yang diamankan dalam OTT itu.

    Kesembilan orang itu saat ini tengah dalam perjalanan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    “Pasca kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak yang diamankan, dan hari ini kepada pihak-pihak yang diamankan tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    “Ada sembilan orang, dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK,” lanjut Budi.

    Dia mengatakan, sembilan orang yang diamankan itu dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, setelah menjalani pemeriksaan intensif di wilayah Provinsi Riau.

    “Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang. Nanti ada dua kloter pagi dan siang,” ungkapnya.

    Operasi senyap kali ini, KPK turut mengamankan barang bukti uang. Namun, Budi masih enggan menjelaskan secara rinci total uang yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut.

    “Nanti termasuk itu ya (nominal) uang, ini sedang kami hitung juga,” tandasnya. (jpg)

  • Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah.

    Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

    “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” ujar Tamsil di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).

    Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

    Karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

    “Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Diperlukan supervisi yang konstruktif bagi kemandirian fiskal daerah, agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.

    Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik, sehingga dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

  • Sahroni: Orang-orang yang Teriak di Rumah Saya Boro-boro Bayar Pajak, Pasti Nunggu Sembako Juga

    Sahroni: Orang-orang yang Teriak di Rumah Saya Boro-boro Bayar Pajak, Pasti Nunggu Sembako Juga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni kembali muncul ke publik. Dia curhat soal dirinya yang dibenci orang-orang.

    Sahroni mengaku heran dengan sikap orang-orang. Padahal, dia bilang dirinya tidak korupsi.

    “Semua orang membenci saya, semua orang mencari saya. Bapak ibu, saya alhamdulillah tidak korupsi,” kata Sahroni dikutip Selasa (3/11/2025).

    Bendahara Umum Partai Nasdem itu juga mengungkit penjarahan yang menyasar rumahnya saat demonstrasi Agustus 2025. Menurutnya, rumah tersebut dibangun bukan dari hasil pajak rakyat.

    “Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Saya yakin tuh orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak. Pasti nunggu sembako juga, sayang bapak ibu, konteks politik di dalam ruang publik ini di frame orang yang nggak ngerti kondisinya,” ujarnya.

    Lebih jauh ia turut menyoroti berbagai tulisan kotor yang mencoret-coret rumahnya. Ia merasa miris atas sikap masyarakat yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab tersebut.

    “Ini kalau nggak ditutup sama terpal omongannya ya Allah ya Tuhan,” cetusnya.

    Sahroni juga menyesalkan bahwa foto keluarganya ikut dijarah masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa foto keluarga yang tidak bernilai ikut diambil.

    “Kebayang bapak ibu, foto keluarga pun dicuri, pertanyaannya buat apa coba, oke lah barang lain ambil silakan, buat apa foto keluarga diambil, buat apa gitu. Buat kenangan? Iya,” pungkasnya. (Arya/Fajar)

  • Tiga Calon Rektor Unhas: Prof JJ, Prof Budu, dan Prof Sukardi Weda, Siapa Jago?

    Tiga Calon Rektor Unhas: Prof JJ, Prof Budu, dan Prof Sukardi Weda, Siapa Jago?

    Hal senada juga diungkapkan Calon rektor petahana, Prof Jamaluddin Jompa yang menang dominan meraih 80% suara Senat Akademik.

    “Ini di luar dugaan saya, karena saya begitu sibuk menjadi Rektor, tapi senator rupanya telah menentukan sikap,” tutur Prof JJ.

    Ia menegaskan ini bukan akhir perjalanan, tetapi menganggapnya sebagai aspirasi kuat keluarga besar Unhas.

    Sementara itu Prof. Sukardi Weda yang hanya meraup satu suara mengaku akan menyasar pemilih rasional di tahap selanjutnya.

    Salah satu visi konkretnya, pembangunan jalan layang untuk mengatasi kemacetan di Pintu 1 dan Pintu 2 Unhas.

    “Itu kan masuk akal. Itu rasional,” tegas calon dari luar Unhas ini.

    Pertarungan sesungguhnya kini memperebutkan suara MWA yang akan berlangsung pada Januari 2026. Di babak ini, peta kekuatan berubah drastis. Suara tidak lagi terdistribusi di 93 senator, melainkan hanya pada 17 anggota MWA.

    Yang paling menentukan, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendikti ristek) memegang 9 suara atau setara dengan 35% dari total kekuatan suara. Ini berarti dukungan Menteri akan menjadi faktor penentu yang hampir mutlak. (*)

  • Mendagri: Pemda Terlalu Banyak Perjalanan Dinas dan Rapat-rapat

    Mendagri: Pemda Terlalu Banyak Perjalanan Dinas dan Rapat-rapat

    Mendagri: Pemda Terlalu Banyak Perjalanan Dinas dan Rapat-rapat

  • Gubernur Abdul Wahid di OTT KPK, Ini Rekam Jejak Politiknya dengan Kekayaan Rp4,8 Miliar

    Gubernur Abdul Wahid di OTT KPK, Ini Rekam Jejak Politiknya dengan Kekayaan Rp4,8 Miliar

    FAJAR.CO.ID, RIAU — Gubernur Riau, Abdul Wahid yang terjadi orang tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan sosok pejabat yang tergolong masih muda.

    Betapa tidak, pada 21 November mendatang, dia baru akan merayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun.

    Sayangnya, sebelum genap 45 tahun tersebut, dia diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama beberapa pejabat Dinas PUPR Provinsi Riau.

    Abdul Wahid diketahui merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpilih sebagai Gubernur Riau melalui Pilkada 2024 untuk periode 2025-2030.

    Pada Pilkada lalu, dia berpasangan dengan SF Harianto sebagai wakil gubernur. Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Wahid memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.

    Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan Riau II, serta anggota DPRD Riau selama dua periode, yakni sejak 2009 hingga 2019.

    Politikus kelahiran 21 November 1980 itu mewakili Dapil Riau II yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.

    Harta kekayaan Abdul Wahid yang menjabat Gubernur Riau baru beberapa bulan ini, memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,8 miliar untuk periodik 2023.

    Harta ini sudah dikurangi dengan utangnya yang mencapai Rp1,5 miliar. Dia terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Maret 2024 lalu.

    Berdasarkan LHKPN ini, Abdul Wahid banyak memiliki tanah dan bangunan yang bernilai Rp4,9 miliar yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau seperti di Kampar, Pekanbaru, Indragiri Hilir.

  • Komentar UAS soal Kabar OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

    Komentar UAS soal Kabar OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

    FAJAR.CO.ID, RIAU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau. Kabar yang beredar menyebutkan, penyidik menangkap sepuluh orang dalam giat tersebut.

    Dari sepuluh orang yang dikabarkan diamankan itu, salah satu di antaranya adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid.

    Terkait kabar yang tengah heboh tersebut, pendakwah kondang asal Riau, Ustaz Abdul Somad (UAS), angkat bicara menanggapi kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Senin 3 November 2025.

    Melalui pernyataannya, UAS menegaskan klarifikasi mengenai siapa saja yang sebenarnya terjaring dalam OTT tersebut.

    Ia meminta masyarakat untuk tidak termakan isu yang belum terverifikasi, terutama terkait nama Gubernur Riau, Abdul Wahid yang sempat disebut dalam sejumlah pemberitaan.

    “Berita yang betul itu, Kadis PUPR dan KUPT OTT, Gubernur Riau (Gubri) dimintai keterangan. Itu yang betul,” tegas UAS.

    Pernyataan UAS ini menguatkan informasi bahwa pihak yang tertangkap tangan KPK adalah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT).

    Sementara itu, Gubernur Riau disebut hanya dimintai keterangan oleh penyidik, bukan sebagai pihak yang ditangkap dalam OTT KPK.

    Klarifikasi tersebut muncul di tengah simpang siurnya kabar di media sosial yang sempat menyebutkan bahwa Gubernur ikut diamankan.

    UAS menekankan pentingnya ketenangan dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

  • Jhon Sitorus Bilang Solo Ketar-ketir: Dulu Jonan Dipecat karena Tolak Whoosh, Sekarang Dipanggil Prabowo ke Istana

    Jhon Sitorus Bilang Solo Ketar-ketir: Dulu Jonan Dipecat karena Tolak Whoosh, Sekarang Dipanggil Prabowo ke Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, kembali menyentil pendukung setia Presiden ke-7 RI, Jokowi, usai kabar eks Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana.

    Publik semakin penasaran lantaran pemanggilan itu di tengah polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Jhon, langkah Prabowo memanggil Jonan yang dulu dikenal sebagai sosok yang menolak proyek Whoosh hingga akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Jokowi, menjadi sinyal kuat adanya perubahan arah kebijakan di pemerintahan saat ini.

    “Solo ketar-ketir, yang dipecat karena menolak Whoosh dipanggil oleh Presiden Prabowo,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (3/11/2025).

    Tidak berhenti di situ, ia juga menaruh perhatiannya pada manuver politik sejumlah loyalis Jokowi, termasuk Budi Arie Setiadi.

    Seperti diketahui, Ketum Projo itu terang-terangan mengatakan ingin mendekat ke kubu Gerindra.

    “Kalo Budi Arie udah mau gabung Gerindra, lalu siapa dong yang belain Jokowi lagi?,” timpalnya.

    Jhon bilang, para pendukung Jokowi yang acapkali disebut Termul terkesan kehilangan induk.

    “Termul-termul udah mulai kehilangan induk, beras raskin juga udah habis di gudang,” tandasnya.

    Sebelumnya, Mahfud MD menyinggung dugaan adanya markup besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

  • 240,54 Juta Ton Udang yang Terkontaminasi Radioaktif Dikembalikan ke Indonesia, Ini Catatan BPS

    240,54 Juta Ton Udang yang Terkontaminasi Radioaktif Dikembalikan ke Indonesia, Ini Catatan BPS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengembalian udang atau re-impor dari sejumlah negara kepada Indonesia sejauh ini telah mencapai 240,54 juta ton. Secara nilai, jumlah tersebut setara dengan USD 2,09 juta.

    Udang yang dikembalikan sejumlah negara ke Indonesia itu setelah diketahui terkontaminasi zat berbahaya yakni radioaktif.

    “Jadi pada September 2025, dari catatan yang ada di BPS, secara total tercatat ada re-impor udang Indonesia sebesar 240,54 juta ton atau senilai USD 2,09 juta,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11).

    Sejauh ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Amerika Serikat (AS) telah mengembalikan udang yang telah diimpor dari Indonesia sebanyak 152,32 juta ton karena terkontaminasi zat radioaktif Cs-137. Secara nilai, pengembalian udang tersebut telah mencapai senilai USD 1,26 juta.

    “Reimpor udang pada September 2025 tersebut mayoritas dikirim dari Amerika Serikat yaitu sebesar 152,32 juta ton atau senilai USD 1,26 juta,” kata Pudji Ismartini.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) mengeluarkan peringatan serius terkait produk udang beku asal Indonesia yang terdeteksi mengandung zat radioaktif. Produk udang merek Great Value yang dijual di Walmart saat ini ditarik dari peredaran demi menjaga keamanan konsumen.

    Dilansir dari Fox News (19/8), FDA menyatakan sedang melakukan investigasi aktif setelah US Customs & Border Protection (CBP) mendeteksi adanya kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada kontainer pengiriman udang dari Indonesia.