Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Wuling Darion ‘Evolving Family Moments’ Resmi Diperkenalkan di Ajang GIIAS Makassar 2025

    Wuling Darion ‘Evolving Family Moments’ Resmi Diperkenalkan di Ajang GIIAS Makassar 2025

    Selain itu, ada fitur Autocomfort Sliding Door yang memberikan kemudahan akses saat keluar masuk kendaraan, dan ventilated electric captain seat pada baris kedua guna menambah kenyamanan. Suasana kabin semakin hangat dengan material kulit premium berwarna Walnut Brown dan carbon black.

    Wuling Darion dilengkapi berbagai fitur keselamatan mulai dari 6 airbags, ISOFIX, kamera 360°, serta sistem ABS, EBD, ESC, EPB, AVH, dan TPMS. Dibangun dengan struktur rangka yang kokoh berbahan baja berkekuatan tinggi untuk memberikan perlindungan optimal bagi keluarga.

    Beralih ke aspek hiburan dan kepraktisan Wuling Darion didukung dengan layar sentuh berukuran 12,8 inci, smartphone interconnection, wireless charging, enam buah speaker, electric sunroof dan electric tailgate.

    Tak hanya nyaman dan canggih, Darion mengedepankan efisiensi berkendara melalui dua pilihan elektrifikasi. Varian PHEV mengombinasikan mesin bensin 1.498 cc dengan Dedicated Hybrid Transmission, memberikan performa responsif sekaligus hemat energi, mampu menempuh 125 km (CLTC) dalam mode listrik penuh dan jarak secara total hingga 1.000 km.

    Sedangkan varian EV hadir dengan motor listrik 150 kW dan mampu menempuh jarak hingga 540 km (CLTC) dan dukungan DC Fast Charging untuk pengisian daya secara cepat.

    Tentunya, Wuling Darion telah dilengkapi dengan beragam teknologi Wuling seperti WFMS (Wonder Flexible Modular System) sebagai platform global terbaru Wuling, LING Power untuk performa efisien yang ada pada varian PHEV, MAGIC Battery Pro, LING OS untuk konektivitas pintar, serta Level 2 ADAS yang memberikan rasa aman dalam berkendara bersama keluarga.

  • Nusron Wahid Pastikan PT Hadji Kalla Pemilik Sah Lahan di Makassar yang Disengketakan

    Nusron Wahid Pastikan PT Hadji Kalla Pemilik Sah Lahan di Makassar yang Disengketakan

    Ia menegaskan bahwa lahan tersebut dibeli secara sah lebih dari tiga dekade lalu dan tidak pernah bermasalah sebelumnya.

    “35 tahun lalu saya sendiri yang beli dan tidak ada (pernah bermasalah). Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak,” tegas JK di lokasi, Rabu (5/11/2025).

    JK juga mempertanyakan dasar gugatan yang disebut-sebut berasal dari pihak Manyombalang, yang menurutnya tidak memiliki kapasitas hukum atas lahan tersebut.

    “Karena yang dituntut Manyombalang. Itu penjual ikan, masa penjual ikan punya tanah seluas ini,” cetusnya.

    Ia menduga klaim tersebut sebagai bentuk rekayasa dan kebohongan.

    “Jadi itu kebohongan rekayasa macam-macam. Jadi jangan main-main di sini, di Makassar ini,” tegas mantan Wakil Presiden RI dua periode itu.

    Ketika ditanya apakah ada dugaan perampokan lahan oleh pihak GMTD, JK memberikan penegasan.

    “Iya, karena kita punya, ada suratnya, sertifikatnya. Tiba-tiba diajukan mengaku, itu perampokan namanya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, JK juga menyinggung kemungkinan adanya praktik mafia tanah dalam kasus ini.

    “Iya, cuma yang kita beli dulu dari Hj Najmiah, dulu dia yang punya tanah di sini. Jadi mungkin dia ditipu ambil ini tanah. Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya,” ungkapnya.

    Ia khawatir, jika praktik seperti ini dibiarkan, maka bisa menjadi preseden buruk bagi siapa pun yang memiliki lahan di Makassar.

    “Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan mainkan seperti ini, perampokan seperti ini. Kalau Hadji Kalla saja mau main-main, apalagi yang lain,” tukasnya.

  • Soal Isu Gibran Dibuang ke Papua, Kader PSI: Itu Bentuk Kepanikan Lawan Politik

    Soal Isu Gibran Dibuang ke Papua, Kader PSI: Itu Bentuk Kepanikan Lawan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur menyebut, tudingan bahwa Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka sedang diasingkan ke Papua merupakan bentuk kepanikan politik dari pihak lawan.

    Dikatakan Dedy, tuduhan itu bukan sekadar serangan personal, melainkan cerminan ketakutan politik yang cukup beralasan.

    “Sebenarnya, ada ketakutan politik yang cukup beralasan dari lawan politik,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (6/11/2025).

    Ia menuturkan, sosok Gibran kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

    Bagi Dedy, putra sulung Presiden ke-7, Jokowi, itu telah menjelma menjadi figur politik baru yang punya daya tarik kuat di kalangan masyarakat.

    “Sebab, sosok Gibran telah menjelma menjadi Jokowi 2.0, dengan energi individual yang kuat dan gaya komunikasi yang tidak banyak bicara,” katanya.

    Justru karena sikap tenang dan diam Gibran, kata Dedy, lawan-lawan politiknya kini kehilangan arah.

    “Dalam dunia politik, yang tidak bisa dipahami adalah senjata paling mematikan, dan mereka kini kebingungan harus menyerang dari sisi mana lagi,” tegasnya.

    Dedy menyebut tuduhan politik bahwa Gibran sedang dikirim atau diasingkan hanyalah bentuk kebingungan dari mereka yang merasa terancam oleh popularitas sang wakil presiden.

    “Tuduhan politik bahwa Gibran sedang diasingkan hanyalah bentuk kebingungan dari para lawan,” ucapnya.

    Kata Dedy, banyak pihak mulai menyadari bahwa kehadiran Gibran di pentas nasional bisa menjadi batu sandungan bagi ambisi politik mereka di masa depan.

    “Lawan yang mungkin menyadari bahwa ambisi politik mereka di masa depan bisa terhambat jika sosok ini terus menjadi bahan pembicaraan di hampir semua lapisan masyarakat,” Dedy menuturkan.

  • Jadi Komisaris BUMN, Laporan Kekayaan Denny JA Tembus Rp3 Triliun, Lebih Kaya dari Prabowo

    Jadi Komisaris BUMN, Laporan Kekayaan Denny JA Tembus Rp3 Triliun, Lebih Kaya dari Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ditunjuk jadi Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada akhir Agustus 2025, Denny Januar Ali atau Denny JA melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dilansir dari sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Denny JA mencapai Rp3,07 triliun per 27 Agustus 2025 atau awal menjabat sebagai komisaris utama PHE.

    Kekayaan pengamat politik dan pimpinan lembaga survei itu disebut lebih kaya daripada Presiden Prabowo Subianto yang tercatat Rp2,06 triliun per April 2025.

    Adapun kekayaaan Denny JA terdiri dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp594,31 miliar. Adapun, tanah dan bangunan itu tersebar di 103 titik di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Karawang, Bali, Minahasa, hingga Kota Bolaang.

    Denny JA juga memiliki kekayaan berupa alat transportasi dan mesin dengan total senilai Rp7,85 miliar. Perinciannya, dia memiliki mobil Mercedes Benz BLE 400 tahun 2018 senilai Rp500 juta. Lalu, mobil Mitsubishi Pajero tahun 2021 senilai Rp500 juta, mobil Mercedes Benz GLE 400 tahun 2025 senilai Rp2,8 miliar, dan mobil Toyota Alphard tahun 2023 senilai Rp1,38 miliar.

    Kemudian, Denny JA juga memiliki mobil Mercedes Benz S 500 L tahun 2007 senilai Rp200 juta, mobil Toyota Land Cruiser GSR 300 tahun 2023 senilai Rp2,3 miliar, dan motor Honda Revo tahun 2014 senilai Rp4,7 juta.

    Berikutnya, motor Honda Revo tahun 2014 senilai Rp4,7 juta dan motor Honda Beat tahun 2011 senilai Rp6,6 juta. Ada pula motor Honda Beat tahun 2014 sebanyak empat unit masing-masing senilai Rp7,8 juta dan mobil Daihatsu Sigra tahun 2023 senilai Rp118 juta.

  • Diserang Bertubi-tubi, PSI: Kekuatan Pak Jokowi Bersumber dari Masyarakat Akar Rumput

    Diserang Bertubi-tubi, PSI: Kekuatan Pak Jokowi Bersumber dari Masyarakat Akar Rumput

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah ramainya perdebatan publik soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), Jubir PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan posisi partainya akan selalu membela Presiden ke-7, Jokowi.

    Dikatakan Dian, kekuatan politik Jokowi tidak lahir dari elit, melainkan dari dukungan masyarakat bawah yang selama ini menjadi basis loyalitasnya.

    “Kekuatan Pak Jokowi bersumber dari masyarakat akar rumput, mayoritas anak desa seperti saya,” ujar Dian di X @DianSandiU, Kamis (6/11/2025).

    Ia menegaskan, berbagai hinaan atau serangan bertubi-tubi yang dialamatkan kepada Jokowi tidak akan berpengaruh.

    Alasannya cukup masuk akal, karena masyarakat desa memahami dengan cara berpikir yang berbeda dari kalangan elit perkotaan.

    “Kalian hina seperti apa saja, itu tidak berpengaruh. Kalian tidak bisa mengerti cara berpikir orang desa,” tegasnya.

    Terkait isu yang menyeret Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang kini harus menanggung beban utang proyek Kereta Cepat, Dian meminta publik tidak mengaitkannya dengan tuduhan pelindungan terhadap Jokowi.

    “Beneran mau buka-bukaan proyek bermasalah yang dilanjutkan dan diselesaikan Pak Jokowi?,” timpalnya.

    Dian bilang, pernyataan Prabowo yang meminta masyarakat tidak lagi mempermasalahkan polemik Whoosh bukan berarti bentuk pembelaan terhadap Jokowi.

    “Pak Prabowo menyampaikan jangan dipermasalahkan lagi, karena memang tidak menemukan ada masalah, bukan melindungi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta agar persoalan pembayaran utang proyek Kereta Cepat tidak dibawa ke ranah politik.

  • Prabowo Siap Tanggung Utang Whoosh, Bagaimana Menkeu Purbaya?

    Prabowo Siap Tanggung Utang Whoosh, Bagaimana Menkeu Purbaya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, ikut merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut pasang badan dalam polemik pembiayaan Kereta Cepat Whoosh.

    Dikatakan Kanti, keputusan yang diambil Presiden justru berseberangan dengan pernyataan tegas Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kanti bahkan mengaku sejak awal memilih tidak banyak berkomentar soal Purbaya.

    “Ini alasan mengapa selama ini saya hanya satu kali berkomentar perihal fenomenal Purbaya,” ujar Kanti di X @PreciosaKanti (6/11/2025).

    “Pada saat Purbaya berkata kurang lebih bahwa Rocky Gerung mesti meminta maaf jika Purbaya sudah menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen,” tambahnya.

    Lanjut Kanti, tidak banyak yang perlu dibahas karena sekeras apa pun gaya seorang menteri, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

    “Mengapa saya memilih untuk tidak berkomentar banyak? Karena Purbaya, sekoboi apa pun, dia hanyalah seorang menteri. Di mana keputusan akhir akan tetap di tangan Presiden,” tukasnya.

    Kanti mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini kerap membingungkan dan tak jarang berujung pada kekecewaan publik.

    “Bukan hal baru, betapa membingungkannya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden saat ini,” katanya.

    Ia mencontohkan, pernyataan Purbaya yang menegaskan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek Whoosh sempat membuat rakyat optimistis.

    Hanya saja, hal itu seolah dimentahkan oleh ucapan Presiden sendiri.

    “Seperti masalah Whoosh ini. Tegas Purbaya mengatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar hutang Whoosh! Rakyat gembira ibarat menemukan penjaga tangguh. Namun Presiden berkata sebaliknya,” imbuhnya.

  • Cak Imin: Indomaret dan Alfamart Jadi Ancaman, Bawa Bahaya bagi Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Rakyat Tertekan

    Cak Imin: Indomaret dan Alfamart Jadi Ancaman, Bawa Bahaya bagi Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Rakyat Tertekan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengkritik maraknya ekspansi ritel modern yang kini mulai masuk ke wilayah pedesaan. Menurutnya, kehadiran jaringan ritel besar di tingkat kampung telah menekan ekonomi rakyat dan mematikan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin di Menara Danareksa, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebut banyak kepala daerah kini mulai kewalahan menghadapi dominasi ritel besar modern raksasa. Ia bahkan secara terbuka menyinggung dua pemain utama yang paling mendominasi pasar ritel di Indonesia. seperti Indomaret dan Alfamart.

    “Terus terang raksasa ritel ini bernama Indomaret dan Alfamart yang betul betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya Usaha Kecil dan Menengah kita,” terangnya.

    Menurutnya, kekuatan modal dan sistem distribusi yang dikuasai ritel modern membuat usaha kecil sulit bersaing di wilayah mereka sendiri.

    “Bupati banyak yang sangat khawatir dan kemudian banyak bupati membangun perda-perda untuk mengantisipasi gurita yang begitu kuat, dari hilir ke hulu, produsen sampai ke distribusinya menjadi satu titik,” kata Cak Imin.

    Menurutnya, kehadiran koperasi desa dapat menjadi solusi nyata untuk memperkuat ekonomi lokal.

    “Koperasi desa membawa harapan baru agar pemerintah dan negara ini hadir membangun ekosistem ekonomi baru yang tumbuh. Sehingga desa betul-betul menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu bertahan menghadapi berbagai keadaan sesulit apa pun,” tuturnya.

  • Nafa, Eko dan Sahroni Lolos dari Pemecatan, Aktivis Neni Nur Hayati: Drama Politik di Indonesia

    Nafa, Eko dan Sahroni Lolos dari Pemecatan, Aktivis Neni Nur Hayati: Drama Politik di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tiga nama anggota DPR RI nonaktif yang santer dengan kontroversinya beberapa waktu lalu lolos dari sanksi pemecatan.

    Mereka adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Hendro Purnomo dinyatakan bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik.

    Mahkamah Kehormatan Dewan DPR sebelumnya menyidangkan aduan untuk lima anggota nonaktif termasuk Uya Kuya dan Adies Kadir.

    Uya dan Adies dinyatakan tidak bersalah atas kasus pelanggaran kode etik tersebut. Keduanya langsung aktif kembali sebagai anggota DPR RI. Sementara tiga lainnya tetap dinonaktifkan.

    Nafa urbach non-aktif selama 3 bulan, Eko Hendro Purnomo non-aktif selama 4 bulan, dan Ahmad Sahroni dihukum non-aktif selama 6 bulan. Berarti kelimanya lolos dari sanksi pemecatan.

    Keputusan ini langsung ditanggapi oleh aktivis Neni Nur Hayati dalam unggahnnya di Threads. Dia menyebut kejadian ini sebagai drama politik Indonesia.

    Menurutnya politik saat ini memiliki banyak tipu daya muslihat. Dia menuding para elite saat melakukan kesalahan tetap dilindungi.

    Berbeda dengan para aktivis yang bersuara lantang menuntut keadilan. Bukannya suaranya didengar, menurut Neni justru dibungkam bahkan dikriminalisasi.

    “Drama politik di Indonesia. Penuh tipu muslihat. Kalau para elite yang melakukan kesalahan memang bebal, sementara para aktivis yang ikut demo dan menuntut keadilan malah dikriminalisasi dan dibungkam,” tulisnya dikutip Kamis (6/11/2025).

    Neni melihat ini sebagai salah satu cara yang menciderai demokrasi. Lebih dari itu dia merusak dan perlahan mematikan.

  • Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemanggilan mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan ke Istana Kepresidenan, di tengah panasnya polemik Kereta Cepat Whoosh mendadak disusul dengan isu perombakan kabinet.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Desember mendatang Presiden Prabowo Subianto kembali akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

    Kabarnya, sejumlah Menteri yang yang dianggap tidak menunjukkan kinerja maksimal bakal ditendang.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut kabinet yang ada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo memang mesti dibongkar.

    “Memang sudah perlu dibongkar, dievaluasi dan dilakukan reshuffle terhadap banyak pejabat yang menurut saya tidak berguna sampai saat ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, ada banyak Menteri yang tidak jelas kinerjanya. Dan, diperkuat oleh hasil survei sejumlah lembaga beberapa waktu lalu.

    “Tidak pernah muncul, tidak pernah terberitakan dan tidak pernah menyampaikan apa yang dia lakukan,” sebutnya.

    Ferdinand mengaku, belum ada hasil kerja nyata yang nampak dari anak buah Prabowo Subianto dalam satu tahun pertamanya.

    “Di tengah masyarakat ini, kinerja-kinerja kabinet ini, saya perhatikan masih banyak menteri-menteri kita ini yang menikmati jabatannya tanpa kinerja. Ampun dah,” sesalnya.

    Bukan hanya Menteri, ia juga menaruh perhatiannya pada Wakil-wakil Menteri yang jumlahnya tidak sedikit.

    “Ya saya secara pribadi mendukung Pak Prabowo melakukan resafel kabinetnya secara besar-besaran,” Ferdinand menuturkan.

  • Terapkan Teknologi AI, Barantin Kawal Rp304 Triliun Komoditas Ekspor Karantina

    Terapkan Teknologi AI, Barantin Kawal Rp304 Triliun Komoditas Ekspor Karantina

    Di sisi lain, Barantin memperkuat sistem pertahanan negara non-militer melalui pengawasan ketat terhadap lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan. Sepanjang Januari sampai dengan Oktober 2025, tercatat 1.891 kali penahanan, 2.145 kali penolakan, dan 962 kali pemusnahan terhadap komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina. Langkah tegas ini menjadi bukti komitmen Barantin dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

    Dalam mendukung percepatan layanan, Barantin menerapkan sistem Pre-Border Karantina, sebuah sistem yang menjadikan proses border clearance berlangsung lebih cepat. Melalui mekanisme ini, setiap komoditas yang akan masuk ke Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan teknis serta aspek kesehatan dan keamanan sejak di negara asal. Informasi tersebut disampaikan terlebih dahulu melalui Prior Notice, sehingga pada saat tiba di pelabuhan atau bandara, proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

    Selain itu, dalam upaya memperkuat digitalisasi layanan, Badan Karantina Indonesia (Barantin) memiliki sistem BEST TRUST (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology) yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW). Langkah ini diharapkan mampu menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan transparansi layanan dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

    Sejalan dengan transformasi digital, Barantin menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam kegiatan operasional karantina. Teknologi yang terintegrasi dalam sistem induk BEST TRUST ini diimplementasikan melalui virtual assistant dalam bentuk chatbot yang dapat memberikan informasi seperti data statistik ekspor-impor dan pengelolaan PNBP. “Inovasi ini juga menandai langkah maju Barantin dalam mendukung digitalisasi pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap tantangan global,” jelas Sahat