Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Hendri Satrio Bongkar Dugaan Agenda Terselubung Jokowi di Balik Ngototnya Budi Arie Gabung Gerindra

    Hendri Satrio Bongkar Dugaan Agenda Terselubung Jokowi di Balik Ngototnya Budi Arie Gabung Gerindra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Hendri Satrio mengakui kelihaian Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatur strategi politik. Terbukti Jokowi belum pernah kalah di semua kontestasi politik yang diikutinya. Mulai dari Solo hingga tingkat Presiden semua disapu bersih olehnya.

    Termasuk pasca Jokowi purna tugas dari jabatan presiden yang didudukinya selama 10 tahun.

    Peran relawan fanatik menjadi salah satu unsur pemenangan paling berpengaruh bagi Jokowi. Tak terkecuali Projo yang digawangi Budi Arie Setiadi yang telah mengawal Jokowi sejak Pilpres 2014.

    Kini Budi Arie bersama gerbong Projo-nya terang-terangan akan merapat ke Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Melihat manuver tersebut, Hendri Satrio meragukan Budi Arie dan Projo benar-benar berpaling dan meninggalkan Jokowi begitu saja.

    “Terlalu biasa kalau kemudian percaya bahwa Projo berseberangan dengan Jokowi,” ujar Hendri di X @satriohendri, dikutip pada Jumat (7/11/2025).

    Dikatakan Hendri, dinamika ini tidak selalu seperti yang tampak di permukaan dan bisa menyimpan strategi politik terselubung.

    Baginya, publik kelihatan terlalu mudah percaya bahwa Projo benar-benar berseberangan dengan Presiden ke-7, Jokowi.

    Ia menambahkan, dalam dunia politik, hal-hal yang terlalu jelas justru bisa menjadi bagian dari pertunjukan atau drama politik.

    “Dalam politik, segala sesuatu yang terlalu kelihatan itu bisa jadi pertunjukan. Drama-drama,” ujarnya.

    Hendri bahkan menduga adanya strategi tersembunyi di balik langkah Projo ngotot mau gabung ke Gerindra.

  • Ketua DPD RI: Pahlawan Nasional Bukan Tanpa Cela, Mereka Manusia Biasa, Termasuk Soeharto

    Ketua DPD RI: Pahlawan Nasional Bukan Tanpa Cela, Mereka Manusia Biasa, Termasuk Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan idelanya semua Mantan presiden RI yang telah meninggal dunia layak diberikan gelar Pahlawan Nasional.

    Termasuk adanya usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    “Saya secara pribadi berpandangan bahwa setiap pemimpin bangsa adalah Pahlawan. Bahwa sebagai manusia adalah wajar jika terdapat kekurangan. Kita mengenal istilah Mikul duwur mendam jero, itu filsafat kebangsaan yang harus dijadikan rujukan kita,” ujar Sultan di Jakarta, dikutip pada Jumat (7/11).

    Menurutnya, para pemimpin bangsa di setiap generasi tentu memiliki reputasi dan legacy yang berbeda, tergantung suasana sosial dan politik nasional serta tantangan geopolitik.

    “Tapi mereka memiliki kesamaan visi yang luhur, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita Nasional, keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Sultan.

    Sultan melanjutkan, Pahlawan Nasional bukan merupakan sosok yang tanpa cela politik. Mereka juga manusia biasa, demikian pula dengan para presiden kita sebelumnya. Mereka memiliki sisi lain yang harus kita maknai sebagai sebuah pelajaran berharga dalam membangun bangsa.

    “Tidak ada ruginya jika para pemimpin bangsa ini diberikan gelar Pahlawan Nasional. Tidak pantas kita yang hanya mengisi kemerdekaan ini memperdebatkan sisi lemah para pemimpin yang telah berjasa dalam membangun bangsa dan negara, sehingga bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai jasa para pemimpinnya di masa lalu,” tegas Sultan. (Pram/fajar)

  • Yasonna Laoly Minta Wacana Gelar Pahlawan Soeharto Betul-betul Dikaji, PSI: Tak Perlu Ikut-ikutan

    Yasonna Laoly Minta Wacana Gelar Pahlawan Soeharto Betul-betul Dikaji, PSI: Tak Perlu Ikut-ikutan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus menimpali pernyataanKetua DPP PDIP Yasonna Laoly. Terkait dengan eacana elar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.

    Yasonna meminta wacana tersebut dikaji betul-betul. Bestari pun membalasnya dengan meminta Yasonna tak ikut campur.

    “Yasonna Laoly tidak perlulah ikut-ikutan meributkan soal pemberian gelar pahlawan oleh negara,” kata Bestari kepada jurnalis, Kamis (6/11/2025).

    Menurut Bestari, Yasonna mestinya paham tata kelola bernegara. Mengingat Yasonna pernah jadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Negara ini sudah cukup punya perangkat yang mumpuni dan menjalankan fungsi- fungsinya. Masih teringat seharusnya pada masa Pak Jokowi Yasonna diberi kesempatan untuk menjabat menteri, dua periode bahkan,” ucapnya.

    “Seharusnya Yasonna menjadi yang paling paham tentang mekanisme dan tata kelola bernegara,” tambahnya.

    Sekarang, dia mengatkan Yasonna menjadi bagian dari pihak yang mencoba mendikte perangkat negara. Padahal, menurutnya tak boleh subjektif dalam melakukan penilaian.

    “Jangan kemudian, ketika perangkat negara pada masa Pak Prabowo sedang bekerja, justru Yasonna seperti mendikte seakan paling paham bagaimana seharusnya bekerja,” kata Bestari.

    “Subjektifitas jangan dijadikan sandaran untuk memberikan penilaian. Biarkan pemerintah melaksanakan tugas mengelola negara ini dengan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

    Dia pun meminta pemerintah jalan saja. Tak memedulikan kebisingan terkait wacana tersebut.

    “Kami mendukung agar pemerintah tidak terpengaruh dengan kebisingan-kebisingan ini dalam mengambil keputusan untuk memberikan gelar pahlawan kepada anak bangsa yang memenuhi kriteria,” terang Bestari.

  • Laporan Jokowi Sudah Tahap Gelar Perkara, Herwin Sudikta: Negara Jangan Main-main

    Laporan Jokowi Sudah Tahap Gelar Perkara, Herwin Sudikta: Negara Jangan Main-main

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons laporan Presiden ke-7, Jokowi, soal dugaan pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu di Polda Metro Jaya yang telah gelar perkara.

    Dikatakan Herwin, polemik ini sebenarnya lebih dari sekadar dokumen atau tanda tangan rektor belasan tahun lalu.

    “Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi mungkin tampak sepele. Yaaah sekadar kertas berstempel, tanda tangan rektor, atau foto toga belasan tahun lalu,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (7/11/2025).

    Ia menegaskan, inti yang sedang diuji bukan keaslian dokumen semata, tetapi keaslian sistem yang ada.

    “Yang sedang diuji hari ini bukan keaslian dokumen, melainkan keaslian sistem,” sebutnya.

    Herwin menambahkan, jika dugaan itu benar, maka masyarakat hidup dalam sandiwara besar.

    Namun, jika tuduhan itu terbukti salah, publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan.

    “Tapi kalau dugaan itu salah dan dibuktikan secara ilmiah memang salah, publik juga berhak tahu secara terang benderang,” Herwin menuturkan.

    “Bukan dengan sekedar label hoaks yang dilontarkan sepihak tanpa transparansi,” imbuhnya.

    Kata Herwin, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pembelaan, tetapi pembuktian ilmiah yang jelas.

    “Yang kita butuhkan bukan pembelaan, tapi pembuktian,” tegas Herwin.

    Herwin bilang bahwa ketidakjelasan dalam proses ini justru akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.

    “Dan kalau perkara ini menguap tanpa kejelasan, maka satu-satunya yang palsu bukan ijazahnya, melainkan rasa percaya kita pada negara,” kuncinya.

  • Purbaya Sebut Jumlah Pengangguran Turun 4 Ribu Orang, Benarkah?

    Purbaya Sebut Jumlah Pengangguran Turun 4 Ribu Orang, Benarkah?

    Purbaya Sebut Jumlah Pengangguran Turun 4 Ribu Orang, Benarkah?

  • Rayakan World Cities Day, PIK2 Tebar Semangat Kota Hijau dan Modern

    Rayakan World Cities Day, PIK2 Tebar Semangat Kota Hijau dan Modern

    Menurut Lucia Aditjakra, Sales & Marketing Director PIK2, setiap pengembangan kawasan selalu mengusung prinsip keberlanjutan.
    “Better city, better life at PIK2,” ujarnya singkat tapi penuh makna.

    Lucia menambahkan, filosofi tersebut jadi panduan seluruh tim dalam menata kawasan, mulai dari tata lanskap, transportasi, hingga area residensial. Semuanya dirancang agar masyarakat bisa hidup lebih sehat, lebih dekat dengan alam, dan tetap produktif.

    PIK2, Kota Baru dengan Jiwa Bersama

    Kini, PIK2 bukan sekadar destinasi wisata atau proyek properti. Ia telah tumbuh menjadi kota baru dengan gaya hidup yang berorientasi pada kebersamaan. Di akhir pekan, kawasan seperti Aloha PIK2, Land’s End, dan Greenbelt Boulevard selalu dipenuhi warga yang berjalan santai, bersepeda, atau sekadar menikmati angin laut sore hari.

    Suasana itu menjadi cerminan semangat World Cities Day, yakni kota yang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga ruang untuk tumbuh, berkumpul, dan saling menginspirasi.

    Dengan lanskap hijau, infrastruktur modern, dan konsep ramah lingkungan, PIK2 membuktikan bahwa membangun kota masa depan bukan hanya tentang kemajuan fisik, tetapi tentang menghadirkan kehidupan yang lebih baik.

    “Karena di PIK2,” ujar Ade Yusuf, “masa depan kota yang berkelanjutan sudah dimulai dari hari ini.” (Pram/fajar)

  • Guntur Romli: Tampar Soeharto dan Selidiki Korupsinya!

    Guntur Romli: Tampar Soeharto dan Selidiki Korupsinya!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jubir PDIP sekaligus Aktivis Nahdatul Ulama (NU), Guntur Romli dalam unggahannya membahas sejarah kelam bangsa Indonesia berkaitan dengan G30S PKI.

    Gun Romli mengutip salah satu berita yang dijadikannya sebagai rujukan untuk membahas kasus ini.

    Dia secara spesifik membahas dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Sebelum menjabat sebagai Presiden, Soeharto merupakan elite TNI. Tahun 1958 Soeharto adalah Panglima Tentara Teritorial Diponegoro (sekarang Pangdam Diponegoro) pangkat Kolonel.

    Saat meniabat Soeharto diterpa isu soal dugaan korupsi gula, penyeludupan beras hingga penyeludupan truk-truk tentara.

    “Tampar Soeharto dan Selidiki Korupsi Soeharto, 5 dari 7 Jenderal Menjadi Korban G30S, Siapa Saja? Sekitar tahun 1958, Soeharto kala itu menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorial Diponegoro (sekarang Pangdam Diponegoro) dgn pangkat Kolonel dan diterpa isu korupsi gula.Saat itu, Soeharto dituduh korupsi beras, gula hingga penyelundupan 200 truk,”

    tulisnya dikutip Jumat (7/11/2025).

    Dia melanjutkan menurut penelusurannya, Soeharto dibantu oleh anak buahnua dengan menjalin kerja sama dengan pengusaha Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.

    “Saat itu, Soeharto dituduh korupsi beras, gula hingga penyelundupan 200 truk truk tentara yang dibantu beberapa anak buahnya dan bekerjasama dengan pengusaha Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.,” sambungnya.

    Kasus ini sempat diselidiki dan diperiksa oleh Inspeksi Angkatan Darat dipimpin Mayjen Soeprapto dgn anggota Mayjen MT Haryono, Mayjen S.Parman dan Mayjen Sutoyo Siswomihardjo.

  • DPC Gerindra Makassar Beri Syarat Wajib untuk Budi Arie Jika Mau Gabung Gerindra

    DPC Gerindra Makassar Beri Syarat Wajib untuk Budi Arie Jika Mau Gabung Gerindra

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Manuver Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi banting setir ke Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto menuai reaksi beragam dari berbagai pihak. Termasuk dari kader Gerindra sendiri.

    Ketua DPC Gerindra Kota Makassar Eric Horas, menyampaikan bahwa pada prinsipnya Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan secara umum yang berlaku yakni Warga Negara Indonesia dan berusia 17 tahun dan sudah terbukti loyalitas sebagai Kader.

    “Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang terpenting memenuhi syarat umum serta memahami arah perjuangan Partai Gerindra,” ujar Eric di Makassar, Kamis (6/11).

    “Apabila karena Pak Budi Arie mungkin merasa bahwa pernah berjuang untuk memenangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden, saya kira merupakan hal yang wajib bagi kader Parta Gerindra untuk bertarung memenangkan Bapak Prabowo tetapi tidak cukup sampai disitu, harus wajib memahami dan menjalankan apa yang menjadi arah perjuangan Partai Gerindra,” tuturnya lagi.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi menegaskan Gerindra adalah partai terbuka. Namun ia menggaribawahi bahwa partai ini juga akan melihat dan mempertimbangkan orang-orang yang ingin bergabung.

    “Harus jelas jangan sampai kedepannya malah membuat ketidak harmonisan dalam internal Partai,” ucap Kasrudi.

    Sebelumnya, Budi Arie Budi Arie secara terbuka menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra dalam Kongres III Projo di Jakarta pada Sabtu, 1 November 2025 lalu.

  • Pro Kontra Soeharto Pahlawan Nasional, PP Muhammadiyah: Jangan Karena Perbedaan Politik atau Kepentingan Apapun

    Pro Kontra Soeharto Pahlawan Nasional, PP Muhammadiyah: Jangan Karena Perbedaan Politik atau Kepentingan Apapun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pro kontra gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto makin ramai. Di tengah polemik itu, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan agar negara menyematkan gelar itu ke Soeharto.

    Soeharto dianggap layak menjadi pahlawan. Karena dinilai banyak memberi jasa terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

    “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad, dikutip Jumat (7/11/2025).

    Dia mengatakan Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.

    Menurut Dadang Kahmad, Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

    Selama menjabat sebagai presiden, lanjutnya, Soeharto juga dinilai berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dadang menambahkan keberhasilan kepemimpinan Soeharto antara lain tercermin dari swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya.

  • Hakim Khamozaro Tak Gentar Meski Rumahnya Mendadak Terbakar, Herwin Sudikta: Gurita Solo Itu Tentakelnya Multiguna

    Hakim Khamozaro Tak Gentar Meski Rumahnya Mendadak Terbakar, Herwin Sudikta: Gurita Solo Itu Tentakelnya Multiguna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebakaran mendadak yang menimpa rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, yang tengah menangani kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, mengejutkan banyak pihak.

    Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menanggapi kejadian ini dengan nada serius.

    “Yakin nih gak gentar ngadepin tentakel Gurita Solo?,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (6/11/2025).

    Ia kemudian memberikan peringatan kepada hakim terkait tekanan yang mungkin datang dari pihak-pihak berkepentingan.

    “Inget pak hakim, Gurita Solo itu bukan gurita biasa,” lanjut Herwin.

    Herwin menjelaskan betapa luas dan beragam bentuk tekanan yang bisa muncul terhadap aparat penegak hukum.

    “Tentakelnya multiguna, bisa ngebelit, ngejewer, sampai nyedot keberanian,” Herwin menuturkan.

    Ia kemudian menambahkan sindiran menohok untuk menegaskan sifat tekanan yang tak biasa itu.

    “Kayak vacuum cleaner cicilan bunga 0 persen tenor 60 tahun lho!,” tandasnya.

    Meski rumahnya terbakar, hakim yang bersangkutan menegaskan tetap menjalankan tugasnya tanpa gentar.

    Ia menyerahkan sepenuhnya penyelidikan peristiwa kebakaran kepada pihak kepolisian dan berharap proses hukum tetap berjalan transparan dan adil.

    Kepolisian setempat telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kebakaran, meski hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai motifnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa salah satu anggotanya, Hakim Khamozaro Waruwu.