Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ferdinand Hutahaean Singgung Budi Arie yang Ingin Lompat ke Gerindra: Budak Tak Boleh Punya 2 Tuhan

    Ferdinand Hutahaean Singgung Budi Arie yang Ingin Lompat ke Gerindra: Budak Tak Boleh Punya 2 Tuhan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menanggapi wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang disebut-sebut ingin merapat ke Partai Gerindra.

    Ferdinand secara blak-blakan menilai bahwa Gerindra maupun Ketua Umumnya, Presiden Prabowo Subianto, tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap organisasi relawan Projo.

    “Prabowo itu menurut saya, Gerindra, menurut pengamatan saya, tidak butuh-butuh banget dengan Projo,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Ia bahkan mempertanyakan eksistensi Projo sebagai organisasi relawan yang benar-benar memiliki basis massa kuat.

    “Karena Projo ini sejak mana sih sebetulnya organisasinya? Apakah ini hanya klaim saja? Ataukah memang mereka punya grassroot?,” timpalnya.

    Sebagai mantan relawan, Ferdinand mengaku cukup memahami karakter para relawan politik.

    Karena itu, ia meyakini bahwa justru pihak Projo yang kini sedang membutuhkan tempat perlindungan politik.

    “Kalau pertanyaannya apakah Projo yang butuh Gerindra atau Gerindra yang butuh Projo, ya saya pikir memang Projo yang sedang butuh-butuh banget,” ucapnya.

    Kata Ferdinand, Budi Arie saat ini tengah dalam posisi tidak menentu pasca berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi.

    “Karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, Budi Arie itu sedang terombang-ambing di Jokowi, gelisah tak dapat perlindungan,” Ferdinand menuturkan.

    Tambahnya, langkah politik Budi Arie kini seperti sedang mencari tempat berteduh setelah gagal mendapat posisi aman di lingkaran kekuasaan.

  • Gedung KemenHAM Kini Bernama ‘KH Abdurrahman Wahid’, Natalius Pigai: Ini Wujud Penghormatan Kami

    Gedung KemenHAM Kini Bernama ‘KH Abdurrahman Wahid’, Natalius Pigai: Ini Wujud Penghormatan Kami

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah menamai Ruang Marsinah sebagai bentuk penghormatan terhadap aktivis buruh yang gugur demi keadilan sosial, Natalius Pigai juga menetapkan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid untuk Gedung Kementerian HAM Republik Indonesia.

    Penetapan nama itu, kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI ini, merupakan wujud penghargaan terhadap sosok Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    “Saya langsung menetapkan nama Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid,” ujar Pigai dalam keterangannya tertulisnya kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Gus Dur selama hidupnya dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dan pelopor kebebasan beragama di Indonesia.

    “Ini bentuk penghormatan atas peran dan jasa beliau dalam bidang Hak Asasi Manusia. Beliau bagaimana pun adalah tokoh dan pejuang HAM,” sebutnya.

    Pigai mengatakan, Gus Dur adalah figur yang tidak hanya memperjuangkan keadilan bagi kelompok tertentu, tetapi juga membela hak-hak manusia secara universal.

    Nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kemanusiaan di Indonesia.

    Dia berharap gedung berlantai sembilan yang kini resmi bernama Gedung KH Abdurrahman Wahid itu menjadi pusat peradaban Hak Asasi Manusia tempat di mana nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman tumbuh sebagaimana visi Gus Dur semasa hidupnya.

    “Pada zaman beliau Presiden pun, beliau mendirikan Kementerian HAM. Ini bentuk perhatian dan keberpihakan yang jelas pada isu Hak Asasi Manusia,” ucap Pigai.

  • RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Forum Pemuda Tani Dialogue Forum yang digelar DPP Pemuda Tani Indonesia di Jakarta, Senin (10/11/2025), menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah dan substansi perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan.

    Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani sekaligus Anggota DPR-RI M. Husein Fadlulloh, Anggota Komisi IV DPR-RI Endang S. Thohari, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal, Komisaris Utama PT Sugar Group Nusantara Dedi Supratman, Pimpinan PT Sang Hyang Seri (SHS) Dias Agriana, serta Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy.

    Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia Budisatrio Djiwandono membuka forum dengan menekankan pentingnya momentum perubahan UU Pangan sebagai langkah memperkuat kedaulatan pangan nasional.

    “Petani adalah pahlawan sejati bangsa. Kita ingin pemuda turun langsung ke lahan dan menjadi eksekutor. Jangan jadikan UU Pangan sebagai aturan yang membuat petani sulit, tetapi sebagai payung yang melindungi dan memberdayakan petani,” ujar Budi.

    Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras harus menjadi titik awal untuk mendorong swasembada di komoditas lainnya. “Kita sudah mencapai swasembada beras. Selanjutnya, kita dorong capaian serupa untuk komoditas lain. Saya titip agar RUU Pangan ini menjadi alat untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan regenerasi petani,” tegasnya.

    Budisatrio juga menyoroti pentingnya penanganan food loss dan food waste sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan. “Produksi pangan boleh tinggi, tapi jika banyak yang terbuang, artinya kita masih boros. Dengan 287 juta penduduk, setiap butir pangan sangat berharga. Ini bagian dari kedaulatan,” tambahnya.

  • NasDem Rayakan HUT ke-14, Surya Paloh Tekankan Optimisme dan Gerakan Perubahan

    NasDem Rayakan HUT ke-14, Surya Paloh Tekankan Optimisme dan Gerakan Perubahan

    “Memang kita maksudkan inilah suasana kita. Nah, suasana yang memang kita pikir, walaupun dalam suasana sederhana seperti ini, tidak kurang artinya betapa kita bersyukur dan bersukahati karena kita telah seperti apa yang saya katakan bisa mencapai seperti apa yang telah kita capai pada hari ini,” ucapnya.

    Menurut Paloh, perjalanan kebangsaan saat ini sarat dengan perjuangan dan tantangan, namun NasDem akan terus konsisten membawa arus perubahan sebagai cita-cita perjuangan politiknya.

    “Ya memang, kita berpikir suasana perjuangan kebangsaan kita pun hari ini penuh dengan struggle, perjuangan itu sendiri yang memang bagi kita mengambil tema tetap konsisten dalam arus membawa gerakan arus perubahan itu menginspirasi tidak hanya bagi para kader NasDem untuk bisa benar-benar merasakan denyut nadi arti misi perjuangan besarnya partai ini dan memberikan arti, implikasi, konsekuensi yang mereka harus jalankan sebagai kader dan anggota partai ini,” jelasnya.

    Paloh menegaskan, semangat optimisme harus terus dijaga untuk menatap masa depan partai yang lebih baik. Di usia ke-14 Tahun, NasDem menatap hari esok, tetap bergerak terus dengan penuh optimisme.

    “Partai ini tetap harus konsisten membawa misi perjuangan tadi. Yang kedua, dia tetap harus menghadirkan terus-menerus, sikap dan ucapan maupun perbuatan yang lebih bisa memberikan nuansa memberikan motivasi, ajakan memperkuat rasa persatuan kita dalam kehidupan kebangsaan kita,” terangnya.

    Surya Paloh juga menekankan kesiapan Partai NasDem untuk menghadapi Pemilu 2029 dengan semangat dan strategi yang matang.

  • Kecemasan Menjelang Tutup Buku, Saat Anggaran Dikejar Kalender

    Kecemasan Menjelang Tutup Buku, Saat Anggaran Dikejar Kalender

    Oleh: Andi Marlina Masdjidi
    (Analis Anggaran Ahli Pertama – Politeknik STIA LAN Makassar)

    Desember selalu membawa kepanikan yang sama – anggaran dikejar, tanda tangan berlomba, dan rapat mendadak berderet tanpa jeda. Di layar komputer, grafik realisasi seolah enggan berubah “hijau”. Kecemasan kolektif tak terhindarkan, kalender di dinding menjelma menjadi alarm yang mengingatkan bahwa sisa hari kian menipis, sementara dana publik masih teronggok beku.

    Di tengah situasi itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah membuka blokir anggaran sebesar Rp168,5 triliun hingga September 2025, dari total anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir Rp256,1 triliun. Pembukaan blokir dilakukan setelah evaluasi program dan kebutuhan lembaga, dengan tujuan mendukung program prioritas pemerintah (Detik Finance, 2025).

    Namun, realisasi belanja masih tertinggal dari target. Hingga 30 September 2025, belanja K/L baru mencapai Rp800,9 triliun, atau 62,8 persen dari outlook laporan semester (Lapsem) 2025 (APBN Kita Triwulan III, Kemenkeu). Pemerintah pun bersiap mempercepat pelaksanaan belanja negara di triwulan terakhir untuk mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyebut sekitar 38 persen belanja negara biasanya dikebut pada periode Oktober hingga Desember (Kontan.co.id). Setiap Desember, negara seolah berlari mengejar dirinya sendiri.

    Di tengah tekanan untuk menghabiskan sepertiga anggaran dalam tiga bulan, seberapa jauh kualitas dan akuntabilitas belanja negara benar-benar terjamin, ataukah ini hanya sekadar ritual “cuci gudang” demi laporan realisasi yang terlihat “hijau”?

  • Lukman Hakim: Bangsa Ini Kembali Terbelah, Padahal Kita Sedang Bicara Pahlawan

    Lukman Hakim: Bangsa Ini Kembali Terbelah, Padahal Kita Sedang Bicara Pahlawan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, ikut merespons perdebatan publik terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional yang belakangan memicu pro dan kontra.

    Dikatakan Lukman, gelar pahlawan seharusnya menjadi momentum pemersatu, bukan sumber perpecahan baru di tengah masyarakat.

    “Setelah pertikaian cebong-kampret berlalu, kini bangsa ini kembali terbelah saling berseteru,” ujar Lukman di X @lukmansaifuddin (11/11/2025).

    Lanjut Lukman, ironi justru tampak ketika gelar pahlawan, yang sejatinya simbol penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan, malah menjadi bahan pertikaian antar anak bangsa.

    “Ironinya justru dipicu oleh penganugerahan sosok pahlawan yang mestinya membuat kami bersatu,” sesalnya.

    Tidak berhenti di situ, Lukman mengungkapkan rasa prihatinnya atas kondisi moral dan nurani bangsa yang perlahan memudar.

    “Tuhanku, ampuni kami yang tak lagi malu menabrak tabu, akibat nurani yang membeku,” kuncinya.

    Sebelumnya, Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa keputusan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional perlu dikaji dari sisi sejarah dan politik kekuasaan.

    “Saya sebagai warga negara melihat kondite atau berbicara bagaimana sejarah berawal, dimulai, diperjuangkan, dan bahkan pada akhirnya dikontrol oleh sebuah rezim,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Dikatakan Heru, dalam perjalanan sejarah pembentukan negara, banyak tokoh-tokoh yang produktif namun akhirnya berbenturan dengan kepentingan kekuasaan.

    “Pertanyaannya berakhir ketika banyak di antara mereka harus berbenturan arah karena kepentingan politik,” sebutnya.

  • 5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi para pelaku usaha Pertashop dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/11).

    Rombongan DPRD Sulsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, didampingi Ketua Komisi D, Kadir Halid, serta sejumlah anggota Komisi D lainnya.

    Turut hadir perwakilan DPW SPRINDO Migas Sulawesi dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kerjasama dan Aspirasi DPRD Sulsel, Andi Padauleng. RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid.

    Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulsel menyampaikan keluhan para pelaku Pertashop di daerah yang selama hampir lima tahun terakhir kesulitan beroperasi secara optimal.

    “Kami mengapresiasi langkah Komisi VI DPR RI yang menindaklanjuti aspirasi kami terkait Pertashop di Sulsel yang sudah hampir lima tahun tidak berjalan. Dalam waktu dekat, Komisi VI akan memanggil pihak Pertamina dan BPH Migas untuk mencari solusi agar pelaku Pertashop di Sulsel bisa kembali beroperasi dan melayani masyarakat, khususnya pengguna BBM Pertalite,” ujar Sufriadi Arif.

    Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyebut hasil pertemuan tersebut merupakan langkah positif bagi keberlangsungan usaha Pertashop di daerah.

    “Alhamdulillah, hari ini kami diterima oleh pimpinan Komisi VI DPR RI untuk memperjuangkan nasib pelaku Pertashop agar bisa kembali berjualan Pertalite. Ke depan akan ada RDP lanjutan bersama Pertamina dan BPH Migas. Ini tentu hasil perjuangan yang baik dari teman-teman di Komisi D DPRD Sulsel,” kata Kadir Halid.

  • BRI Berdayakan 4.909 Desa BRILiaN, Wujudkan Semangat Asta Cita Untuk Pemerataan Ekonomi

    BRI Berdayakan 4.909 Desa BRILiaN, Wujudkan Semangat Asta Cita Untuk Pemerataan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas perannya dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif melalui pemberdayaan desa. Hingga akhir September 2025, program Desa BRILiaN yang diinisiasi BRI telah menjangkau 4.909 desa di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen berkelanjutan BRI dalam memperkuat peran desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari pendekatan yang konsisten, partisipatif, dan berbasis potensi lokal guna menghadirkan solusi pemberdayaan yang berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi desa.

    “Desa BRILiaN merupakan salah satu bukti nyata BRI dalam membangun ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Fokus BRI tidak hanya pada perluasan jangkauan program, tetapi pada penguatan kapasitas komunitas desa untuk menghasilkan nilai ekonomi yang tumbuh dari potensi lokal. Capaian ini juga merupakan bentuk dukungan BRI terhadap program prioritas pemerintah untuk memperkuat peran desa sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Hery.

    Program Desa BRILiaN dirancang untuk mendorong desa-desa di Indonesia agar semakin mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya dengan dukungan ekosistem keuangan digital BRI.

    Pendekatan ini dibangun melalui pengembangan empat aspek utama, yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), digitalisasi, sustainability dan innovation. Inisiatif ini sejalan dengan upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita ke-6 mengenai membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

  • Tegaskan Tak Pernah Bilang Ijazah Jokowi Asli, Mahfud MD: Yang Saya Katakan, Itu Bukan Urusan UGM

    Tegaskan Tak Pernah Bilang Ijazah Jokowi Asli, Mahfud MD: Yang Saya Katakan, Itu Bukan Urusan UGM

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan Mahfud MD jadi perbincangan karena muncul setelah Roy Suryo Cs ditetapkan tersangka soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi asli atau pun palsu.

    Penegasan itu dia sampaikan sebagai bentuk bantahan soal pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya pernah menyebut ijazah Jokowi asli.

    Mahfud MD memastikan bahwa kabar yang muncul tersebut sebagai fake news karena berisi informasi bohong dan dipelintir.

    “Ada berita beredar bahwa (setelah Roy Suryo Cs dijadikan tersangka) Mahfud MD bilang ijazah Jokowi asli. Berita itu adalah pelintiran dan bohong. Saya tak pernah bilang ijazah Joko Widodo asli atau palsu,” tegas Mahfud MD melalui akun Instagram pribadi pada Minggu (9/11/2025).

    Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya hanya pernah mengatakan Universitas Gadjah Mada (UGM) seharusnya cukup menjelaskan bahwa benar telah mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Joko Widodo.

    Adapun jika ijazah sudah dikeluarkan dan kemudian ada yang menuduh itu dipalsukan atau digunakan orang lain, itu bukan urusan UGM. Melainkan urusan hukum.

    “UGM bisa menjelaskan itu jika diminta pengadilan,” ujar Mahfud MD.

    Mantan Ketua MK itu memastikan bahwa pernyataan tersebut sudah lama disampaikan melalui tayangan podcast di Youtube. Karenanya dia menegaskan tidak pernah berkomentar soal kasus ijazah Jokowi setelah Roy Suryo Cs dijadikan tersangka.

  • Viral, Postingan Lawas Fufufafa Soal Presiden Prabowo Beri Gelar Pahlawan Ke Soeharto

    Viral, Postingan Lawas Fufufafa Soal Presiden Prabowo Beri Gelar Pahlawan Ke Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Muhammad kembali mengungkit postingan lawas diduga milik akun Fufufafa.

    Postingan ini ramai setelah Prabowo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada beberapa tokoh berpengaruh di Indonesia.

    Salah satunya diberikan kepada mertuanya sekaligus presiden kedua RI, Soeharto.

    Dalam unggahannya Fufufafa yang diambil pada 2014 itu mengungkap soal pemberian gelar ini dimasa depan.

    “Saya lagi membayangkan Prabowo ngasih gelar pahlawan nasional kepada Soeharto,” tulisnya dikutip Selasa (11/11/2025).

    Lalu kemudian Fufufafa menyebut Prabowo akan berteriak pada istrinya Titiek Soeharto untuk kembali padanya.

    “Terus pas udah dinyatakan resmi
    lalu dia berteriak, ‘titiekkkkk kembalilah ke pelukanku’,” sambungnya.

    Postingan ini kemudian disebut Yusuf sebagai sebuah tanda. Bahkan dia menyebut Fufufafa seolah bisa meramal masa depan.

    “Ternyata fufufafa punya bakat jadi peramal 🤔,” ungkapnya.

    Yusuf melanjutkan masih ada satu perkataan Fufufafa yang menurutnya belum terbukti. Tidak dijelaskan pasti apa yang dimaksudnya.

    “Tinggal satu lagi yang belum terbukti. Kita tunggu saja,” pungkasnya.

    Seperti diketahui akun Fufufafa cukup kontroversial. Akun tersebut diduga milik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Sempat juga disebut milik Roy Suryo.

    (Elva/Fajar)