Author: Fajar.co.id

  • Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Riyono Sarankan Ini kepada Pemerintah

    Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Riyono Sarankan Ini kepada Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tampaknya masih menjadi pilihan pemerintah. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengimpir 1 juta ton.

    Rencana mengimpor satu juta ton beras pada akhir 2024 dan awal 2025 akan dilakukan dari India.

    Merespons hal itu, anggota Komisi IV DPR RI, Riyono menyebut pemerintah harus berpikir ulang. Legislator Fraksi PKS itu meminta Indonesia bisa menyerap gabah petani lokal sebelum memutuskan mengimpor sejuta beras. “Soal impor satu juta ton beras dari India, pastikan produksi dalam negeri dan penyerapan gabah petani maksimal dahulu,” kata Riyono melalui layanan pesan, Kamis (31/10).

    Legislator Dapil VII Jatim itu menyadari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi 2024 turun di kisaran 52,66 juta Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 30,34 juta ton beras. Temuan ini membuat produksi beras turun sekitar 1,32 juta ton dibanding 2023 yang mencapai 31,10 juta ton beras. Namun, Riyono menganggap penurunan produksi GKG masih dalam batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Produksi gabah turun seiring turunnya luasan lahan produktif kita, tetapi turunnya masih dalam batas “margin” error yang sebenarnya bisa di toleransi untuk kebutuhan dalam negeri,” lanjut Ketua Bidang Tani Nelayan DPDP PKS itu.

    Toh, kata Riyono, produksi beras mulai Juni sampai September 2024 bakal bertumbuh, dari 2,06 juta ton meningkat menjadi 2,18 juta ton pas Juli tahun ini.

    Peningkatan secara signifikan terjadi pada estimasi produksi beras di Agustus dan September yang masing-masing dapat mencapai angka 2,66 juta ton dan 2,96 juta ton.
    Riyono mengatakan angka itu sudah di atas kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional yakni sebesar 2,55 juta ton. Dia mengatakan data tadi menandakan rencana impor beras yang digaungkan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan harus dipikirkan matang.

  • Minta Anggaran Rp20 Triliun di DPR, MenHAM Natalius Pigai Tak Punya Program 100 Hari

    Minta Anggaran Rp20 Triliun di DPR, MenHAM Natalius Pigai Tak Punya Program 100 Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Natalius Pigai kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) itu kembali melontarkan keinginan untuk mendapat anggaran senilai Rp20 triliun.

    Itu tampak saat Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024). Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Video pertemuan itu juga diunggah oleh tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar melalui akun pribadinya di X, @UmarSyadatHsb__.

    “Agak lain memang menteri prabowo satu ini. Dia rapat di DPR minta anggaran. Katanya punya 200’program yang gak perlu saya sebut. Kenapa ya menteri satu ini dari awal dilantik sibuknya anggaran mulu?,” tulis Gus Umar, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Dalam rapat itu, Pigai juga menegaskan dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama sebagai Menteri HAM. Hal ini berbeda dengan menteri-menteri lainnya.

    “Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai.

    Dia mengatakan, program 100 hari pertama biasanya hanya difokuskan untuk tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi hingga pengisian staf di jajaran kementerian. Dia menilai, hal itu cukup diselesaikan tujuh hari saja.

    “Nanti kalau 100 hari, hari ke-101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja lagi,” ujar Pigai.

    Oleh karena itu, dia lebih menganggap lima tahun pertama jabatan sebagai kondisi darurat atau emergency.

  • Bahlil Ditunjuk Jadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Ada Rencana Pengubahan Skema Subsidi

    Bahlil Ditunjuk Jadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Ada Rencana Pengubahan Skema Subsidi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bahlil Lahadalia baru saja ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi.

    Kabar itu disampaikan sendiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu usai melakukan rapat internal bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Dalam hal ini, Bahlil akan melakukan pembahasan terkait rencana pengubahan skema subsidi energi meliputi BBM dan LPG agar lebih tepat sasaran.

    “Kami membahas tentang beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok, kebetulan kami sendiri yang yang ditunjuk sebagai ketua tim,” kata Bahlil.

    Dia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembahasan terkait subsidi tepat sasaran dan melaporkannya kepada Presiden.

    Sehingga, kata Bahlil, apa yang dilaporkan itu akan menjadi pertimbangan Prabowo untuk mengambil keputusan.

    “Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan keputusan dari bapak presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam pemerintahannya ke depan, skema subsidi akan diubah menjadi langsung diterima keluarga yang membutuhkan. Hal ini pertama kali disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan perdana di Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

    “Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan perdanya, Minggu (20/10).

  • Hanya 1 dari Tiga ASN Pemprov yang Diproses Pelanggaran Netralitas, Tim Hukum Danny-Azhar Soroti Bawaslu

    Hanya 1 dari Tiga ASN Pemprov yang Diproses Pelanggaran Netralitas, Tim Hukum Danny-Azhar Soroti Bawaslu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim hukum pasangan calon Gubernur Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad menyoroti Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN Pemprov.

    Ketua Tim Hukum Danny-Azhar, Akhmad Rianto menjelaskan bahwa laporan mereka terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye politik menunjukkan adanya ketidakadilan.

    Dalam kasus ini, terdapat tiga orang yang berpose dengan simbol jari terkait salah satu calon dalam Pilgub Sulsel. Namun, hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Samsat Wilayah Makassar I, Yarham Yasmin.

    “Saya tidak tahu apakah ini kesengajaan yang dilakukan oleh Bawaslu Sulsel sehingga secara parsial menetapkan satu orang tersangka. Padahal ketiganya bisa dijadikan tersangka. Karena mengangkat simbol jari yang identik salah satu paslon pilgub,” ujarnya, Kamis (31/10/2024).

    Lebih lanjut, Rianto juga menyoroti laporan terkait kegiatan jalan santai dalam rangka peringatan HUT Sulsel yang ke 335 tahun di Kabupaten Soppeng yang turut dihadiri oleh Cagub Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman.

    Ia menegaskan, kehadiran Andi Sudirman dalam acara tersebut jelas menguntungkan dirinya sebagai salah satu calon di Pilgub Sulsel. Sayangnya, laporan ini justru dipindahkan ke Bawaslu Soppeng tanpa penanganan yang memadai.

    Akhmad Rianto tidak berhenti di situ. Ia juga mengkritik laporan yang melibatkan Pj gubernur Sulsel, Pjs Wali Kota Makassar, dan Pj Sekda Makassar yang diduga terafiliasi dengan pasangan calon 02. Menurutnya, laporan ini tidak dilanjutkan tanpa alasan yang jelas.

  • Yakin Tom Lembong Tidak Korupsi, Eks Dubes Indonesia: Dia Kritis dan Banyak Musuhnya

    Yakin Tom Lembong Tidak Korupsi, Eks Dubes Indonesia: Dia Kritis dan Banyak Musuhnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, memberikan pernyataan mendukung Tom Lembong setelah penetapan mantan Menteri Perdagangan itu sebagai tersangka.

    Dikatakan Djalal, ia telah mengenal Tom Lembong sejak tahun 2003 ketika Lembong aktif mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Dia waktu itu aktif mendukung SBY,” ujar Djalal dalam keterangannya di aplikasi X @dinopattidjalal dikutip Kamis (31/10/2024).

    Menurut Djalal, Tom Lembong adalah sosok yang memiliki intelektualitas tinggi, baik hati, dan tidak terlibat korupsi.

    “Saya mengenal Tom sebagai sosok yang mempunyai intelektualitas tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, kata Djalal, Tom juga merupakan sosok yang dikenal sangat kritis terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa.

    “Dia selalu kritis melihat berbagai masalah bangsa,” sebutnya.

    Djalal menambahkan bahwa Lembong memiliki banyak musuh setelah berani menentang mantan bosnya.

    “Saya juga tahu dia punya banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bossnya,” Djalal menuturkan.

    Tambahnya, jika sekalipun ada langkah kebijakannya yang keliru, ia menduga bukan karena motivasi memperkaya diri.

    “Lebih karena false judgment atau oversight,” cetus dia.

    Djalal juga mengingatkan bahwa situasi ini dapat memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan mekanisme pengaduan masyarakat, yang bisa saja direkayasa.

    “Namun memberikan celah untuk dijerat oleh pihak yang mampu memberdayakan mekanisme adanya pengaduan masyarakat,” tukasnya.

  • Tingkatkan Daya Saing, BRI Peduli Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Halal UMKM dari Berbagai Daerah

    Tingkatkan Daya Saing, BRI Peduli Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Halal UMKM dari Berbagai Daerah

    Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

    BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,” ujar Catur.

    Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. 

    Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

    “Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami”, ungkapnya.

  • AKD DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin Pimpin Fraksi Demokrat

    AKD DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin Pimpin Fraksi Demokrat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Fatma Wahyuddin secara resmi ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulsel untuk periode 2024-2029.

    Pengumuman tersebut disampaikan Fatma Wahyuddin usai pelantikan para pimpinan DPRD Sulsel dan alat kelengkapan dewan (AKD), di ruang paripurna DPRD Sulsel, Kamis (31/10/2024).

    Fatma menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

    Mantan Legislator Makassar dua periode ini juga mengapresiasi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulsel, Ni’matullah atas dukungan dalam proses penetapannya sebagai ketua fraksi.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Bapak Ni’matullah, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel periode 2024-2029,” ujar Fatma.

    Fatma menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan siap berjuang demi kepentingan rakyat Sulawesi Selatan.

    Penunjukan Fatma Wahyuddin sebagai Ketua Fraksi Demokrat menambah optimisme partai untuk terus berkontribusi positif bagi kemajuan Sulawesi Selatan.

    Sebagai Ketua Fraksi Demokrat, ia berjanji akan memperkuat peran Demokrat dalam mendukung kebijakan yang pro-rakyat serta meningkatkan sinergi dengan seluruh anggota fraksi dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

    “Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, tentu memiliki tanggung jawab besar untuk mendengar dan memperjuangkan setiap aspirasi rakyat Sulawesi selatan, khususnya warga saya di Dapil Makassar A,” pungkasnya. (Ikbal/fajar)

  • Dua Oknum Perwira Polda Sulsel Diduga Tak Netral di Pilkada, Komisi III DPR RI Minta Tindakan Tegas

    Dua Oknum Perwira Polda Sulsel Diduga Tak Netral di Pilkada, Komisi III DPR RI Minta Tindakan Tegas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Diduga terlibat deklarasi Pasangan Calon (Paslon) Bupati di Kabupaten Bone, dua oknum perwira Polda Sulsel kini sedang menanti nasibnya setelah melewati proses pemeriksaan di Bid Propam.

    Seperti diketahui, dua oknum perwira itu masing-masing berinisial AMY dan ASS, yang masing-masing berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

    Dugaan keterlibatan mereka menarik perhatian luas, termasuk dari anggota Komisi III DPR RI yang memberikan perhatian serius pada kasus ini.

    Seperti pada kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang berlangsung di Aula Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, pada Kamis (31/10/2024), kasus ini menjadi salah satu topik.

    Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan anggota Komisi III memberikan keterangannya usai pertemuan tersebut.

    “Tadi kita membicarakan tentang persiapan-persiapan menghadapi Pilkada, semoga berjalan lancar dan tidak ada masalah-masalah,” ujar Aboe Bakar.

    Dikatakan Aboe Bakar, ia meminta jajaran Polda Sulsel dan Kejati Sulsel bersikap netral dalam proses Pilkada serentak ini. “Jangan sampai keterlibatan ASN, anggota (Polri) ada yang tidak rapi (netral),” tukasnya.

    Ia pun tidak menutup perhatiannya pada dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tidak netral. Bahkan, keluar daerah tanpa izin dari pimpinan. “Dan kita cek beberapa daerah, di Sinjai, Bone dan sebagainya. Iya iya, termasuk juga (dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tak netral),” Aboe Bakar menuturkan.

  • 79 Tahun Indonesia Merdeka, Akses Jalan Tutar Masih Bikin Merinding

    79 Tahun Indonesia Merdeka, Akses Jalan Tutar Masih Bikin Merinding

    FAJAR.CO.ID, POLMAN — Tubbi Taramanu atau Tutar, sebuah daerah di pedalaman Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jauh sebelum Indonesia merdeka sudah dikenal sebagai daerah yang terisolir, terbelakang dan terjauh dari pusat kota. Tak mudah untuk menuju ke sana. Butuh kekuatan ekstra, keberanian dan kesabaran. Jalanan berlumpur dan curam. Tak ada aspal sama sekali. Sangat jauh dari gemerlapnya perkotaan.

    Bebas Menembus Desa Terpencil di Kecamatan Tutar

    Sekira pukul 13.30 WITA, Minggu, 27 Oktober 2024, Andi Bebas Manggazali telah berkemas. Dia pun naik ke mobil off-roadnya, berangkat ke Tutar. Dia bersama 6 orang lainnya, yang merupakan tim Bebas-Siti (BESTI). Mengenakan kaos hitam dan topi, Bebas memulai perjalanannya dengan penuh keyakinan di terik matahari menyengat kulit. Matahari, meskipun membakar dan membuat segala sesuatunya tampak tidak bersahabat, memberi makna bahwa setiap tetes keringat yang jatuh bukanlah sia-sia; ia menjadi bukti usaha yang tak kenal lelah.

    Di bawah terik matahari ini menjadi cermin, yang memantulkan gambaran tentang batasan diri dan keinginan untuk terus melangkah demi bertemu masyarakat Tutar. Bebas berangkat dari Kecamatan Polewali, pusat kota Kabupaten Poman, jalan Palm Raya menuju lokasi yang jarak tempuhnya memakan sekitar 11 jam perjalanan.

    Memasuki Tutar luar, Bebas dan rombongan menghadapi perjalanan berliku, penuh lumpur adalah tantangan yang tak mudah. Jalanan ini seringkali tak hanya menguji adrenalin. Menuntut keberanian, ketekunan, dan rasa percaya diri. Setiap tikungan dan genangan lumpur menuntut perhatian ekstra, karena satu kesalahan saja bisa berakhir dengan kendaraan tergelincir atau terperosok ke dalam jurang.

  • Bukti Keunggulan dalam Profitabilitas, Tata Kelola dan Keberlanjutan, PT Vale Raih CSA Awards untuk Ketiga Kalinya

    Bukti Keunggulan dalam Profitabilitas, Tata Kelola dan Keberlanjutan, PT Vale Raih CSA Awards untuk Ketiga Kalinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebagai salah satu perusahaan nikel yang berkelanjutan, PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”), bagian dari holding Mining Industry Indonesia (MIND ID) kembali meraih penghargaan The Best Basic Materials Sector on the Main Board dalam CSA Awards 2024. Penghargaan ini, yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, adalah bukti nyata atas keunggulan PT Vale dalam profitabilitas, transparansi pemegang saham, likuiditas saham, manajemen risiko, serta penerapan tata kelola dan standar ESG (Environmental, Social, Governance) yang kokoh.

    CSA Awards, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Community, merupakan ajang penghargaan prestisius yang dirancang untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berhasil memenuhi standar tinggi dalam performa pasar modal Indonesia. Penghargaan ini menyoroti dedikasi PT Vale dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, sekaligus menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

    “Kami bangga atas penghargaan yang mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta fokus pada profitabilitas yang berkelanjutan dan transparansi yang kuat kepada pemegang saham,” ujar Rizky Andhika Putra, Direktur Independen & Chief Financial Officer PT Vale. “Pengakuan ini menggarisbawahi dedikasi PT Vale dalam mempertahankan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang efektif, serta kontribusi kami dalam memajukan sektor bahan dasar yang lebih hijau.”