Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Seruan Dokter Tifa: Apakah Kalian Diam Saja Melihat Rakyat Biasa Melawan Mantan Penguasa?

    Seruan Dokter Tifa: Apakah Kalian Diam Saja Melihat Rakyat Biasa Melawan Mantan Penguasa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis kesehatan sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa mengirimkan seruan.

    Seruan ini disuarakannya dengan lantang melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya.

    Dokter Tifa mengajak untuk bersuara dan melawan proses kriminalisasi yang saat ini tengah dihadapinya.

    “PROSES KRIMINALISASI RRT DIMULAI BESOK PAGI! Kamis, 13 November 2025,” tulisnya dikutip Rabu (12/11/2025).

    “Rakyat Indonesia, Apakah kalian diam saja?,” tuturnya.

    Ia bahkan menyebut ini merupakan peperangan terbesar yang akan mempertemukan rakyat biasa menghadapi mantan penguasa.

    “Menyaksikan Peperangan terbesar antara RAKYAT BIASA melawan MANTAN PENGUASA yang menguasai harta jarahan Rp 11.000 triliun?,” jelasnya.

    Sebelumnya, Tifa merupakan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Rismon Sianipar dan Roy Suryo, serta lima aktivis lainnya.

    Yang jadi sorotan tajam dalam penetapan tersangka ini ada tiga nama yaitu Dokter Tifa Rismon Sianipar dan Roy Suryo.

    Ketiganya dianggap sebagai pihak yang punya andil dan suara lantang dalam menyuarakan isu ijazah palsu ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Banyak Petugas MBG Belum Terima Gaji, BGN Angkat Bicara

    Banyak Petugas MBG Belum Terima Gaji, BGN Angkat Bicara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Marak keluhan masyarakat mengenai keterlambatan pembayaran gaji petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menimbulkan keributan di ruang publik, tak terkecuali di media sosial.

    Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyampaikan klarifikasi resmi. BGN menegaskan bahwa isu yang muncul bukan disebabkan oleh tidak adanya ketersediaan anggaran, melainkan murni persoalan teknis administratif yang saat ini sedang diselesaikan secara intensif.

    BGN mengungkapkan bahwa jumlah petugas yang terlibat dalam program sangat besar, terdiri dari sekitar 30.000 SPPI, serta petugas Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG) yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

    Volume data dan proses administrasi dalam jumlah tersebut menjadi salah satu faktor teknis yang memerlukan penyesuaian dan sinkronisasi ulang.

    Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa proses penyesuaian administrasi masih berlangsung, khususnya untuk SPPI Batch III yang belum berstatus PPPK, serta sebagian petugas AG dan AK.

    Sementara itu, untuk SPPI Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK, pembayaran gaji tidak mengalami hambatan.

    “Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini segera tuntas,” ujar Nanik di Jakarta, dikutip pada Rabu (12/11).

    BGN memastikan bahwa seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh. Pembayaran gaji yang belum terproses dalam beberapa minggu terakhir akan dirapel dan diprioritaskan penyelesaiannya pada minggu ini.

  • AgenBRILink Dorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Simpul Keuangan Penggerak Ekonomi Desa

    AgenBRILink Dorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Simpul Keuangan Penggerak Ekonomi Desa

    Lebih lanjut, guna mendukung ekosistem KDMP, BRI pun mengoptimalkan jaringan AgenBRILink yang telah menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia, Melalui jaringan ini, koperasi dapat melayani berbagai transaksi keuangan, seperti setor dan tarik tunai, top-up, pembayaran tagihan, hingga cicilan. Keberadaan AgenBRILink membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah dijangkau dan inklusif.

    Sebagaimana diketahui, hingga September 2025, BRI yang memiliki sekitar 1,2 juta AgenBRILink di seluruh Indonesia mampu menjangkau 66.648 desa, atau setara dengan 80% dari total desa di Tanah Air. Pada periode yang sama, AgenBRILink juga telah memfasilitasi 826 juta transaksi finansial dengan total volume mencapai Rp1.294 triliun, yang semakin mempertegas perannya sebagai penggerak aktivitas keuangan masyarakat di level grassroot.

    Tak hanya melayani kebutuhan transaksi harian, AgenBRILink juga menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan layanan simpanan dan pembiayaan BRI. Melalui layanan referral, para agen dapat membantu calon nasabah dalam proses pembukaan rekening baru (seperti Tabungan BSA) hingga pengajuan pinjaman usaha.

    Jaringan yang luas ini akhirnya menjadi tulang punggung distribusi layanan keuangan BRI hingga ke pelosok negeri. Kini, AgenBRILink telah berkembang menjadi simpul social commerce yang melayani transaksi keuangan serta mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa secara berkelanjutan.

  • Gelar Pahlawan Nasionel kepada Soeharto, Ahmad Muzani Sebut Hal Baik

    Gelar Pahlawan Nasionel kepada Soeharto, Ahmad Muzani Sebut Hal Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani angkat suara terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua RI, Soeharto bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional pada Senin (10/11).

    Diketahui, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto itu banyak menuai pro dan kontra. Bagi kalangan aktivis, mereka tegas menolak gelar Pahlawan Nasionel diberikan kepada Soeharto karena berbagai alasan dosa masa lalu.

    Terkait gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Ahmad Musani menganggap pemberian gelar tersebut merupakan tradisi yang baik dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemimpin terdahulu.

    Ahmad Muzani tidak memungkiri para pemimpin, termasuk Soeharto, mempunyai kesalahan. Namun, politikus Partai Gerindra itu meminta publik mengenang kebaikan dan jasa pemimpin terdahulu.

    “Saya kira tradisi seperti ini sangat baik, dari junior kepada seniornya, dari anak kepada bapaknya,” kata Ahmad Muzani, Senin (10/11).

    Ahmad Muzani mengatakan semua proses hukum yang dialamatkan kepada Soeharto sudah selesai. “Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata,” kata Ahmad Muzani.

    Menurut Ahmad Muzani, tidak ada hambatan apa-apa bagi pemerintah untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    “MPR beranggapan tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk Soeharto,” sambung Muzani.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menganugerahi Soeharto sebagai pahlawan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

  • Roy Suryo: Demi Allah Saya Tidak Pernah Edit Ijazah Jokowi, Catat Itu!

    Roy Suryo: Demi Allah Saya Tidak Pernah Edit Ijazah Jokowi, Catat Itu!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Roy Suryo merespons tuduhan bahwa dirinya mengedit foto ijazah milik Presiden ke-7 RI, Jokowi sebagaimana yang disebutkan Polda Metro Jaya.

    Dikatakan pakar telematika itu, tuduhan dirinya dan sejumlah pihak lain melakukan manipulasi digital terhadap ijazah Jokowi sama sekali tidak benar.

    “Saya, Dr. Rismon, dr. Tifa dan lima orang yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wata’ala tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu!,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    “Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong,” tambahnya.

    Roy kemudian menjelaskan bahwa foto ijazah yang ia teliti bukan berasal dari sumber pribadi.

    Melainkan unggahan publik milik kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, di platform X (sebelumnya Twitter) pada 1 April 2025 lalu.

    Menurut Roy, jika ada pihak yang seharusnya dijerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka itu adalah pengunggah pertama, bukan dirinya.

    “Betul, kami memang meneliti ijazah yang pernah di-posting oleh seorang kader partai gajah, namanya Dian Sandi Utama, pada tanggal 1 April,” Roy menuturkan.

    “Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang difoto oleh Dian Sandi miring, kayak otaknya. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar,” tegasnya.

    Lanjut Roy, ia dan rekan-rekannya tidak pernah melakukan pengeditan terhadap foto dokumen tersebut.

  • Tak Terima Roy Suryo Cs Jadi Tersangka, Amien Rais Balik Sindir Polisi: Kenyataannya Jokowi Tidak Punya Ijazah

    Tak Terima Roy Suryo Cs Jadi Tersangka, Amien Rais Balik Sindir Polisi: Kenyataannya Jokowi Tidak Punya Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, ikut buka suara soal langkah Polda Metro Jaya yang menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Melalui video yang diunggah di kanal YouTube Amien Rais Official, Amien menilai penetapan tersangka itu tidak masuk akal. Ia bahkan menyindir balik dengan pernyataan tajam soal nama baik Presiden Jokowi.

    “Bagaimana bisa mencemarkan nama Jokowi, wong namanya sudah sangat tercemar,” ujar Amien Rais.

    Amien kemudian menyarankan agar penyidik Polda Metro Jaya benar-benar memahami duduk perkara sebelum mengambil kesimpulan.

    Ia meminta para penyidik meluangkan waktu beberapa hari untuk membaca buku berjudul Jokowi’s White Paper yang disusun oleh Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa, dan Rismon Sianipar.

    “Silakan membaca buku setebal 700 halaman itu. Buku ini seperti tesis untuk meraih PhD di kampus-kampus ternama,” kata Amien.

    Menurutnya, dengan membaca buku tersebut, penyidik akan memiliki dasar yang kuat dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu.
    “Karena kenyataannya Jokowi tidak punya ijazah. Kalau punya ijazah (ditunjukkan) ini lho. Selesai,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengumumkan delapan nama tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa. (Wahyuni/Fajar)

  • Jhon Sitorus Sindir Penganugerahan Gelar Pahlawan Soeharto: Bisa-bisa Gus Dur dan Amien Rais Dibilang Pengkhianat

    Jhon Sitorus Sindir Penganugerahan Gelar Pahlawan Soeharto: Bisa-bisa Gus Dur dan Amien Rais Dibilang Pengkhianat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, ikut menyoroti keputusan pemerintah yang menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

    Penganugerahan gelar tersebut resmi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).

    Melalui unggahan di akun Threads miliknya, Jhon menilai keputusan itu perlu dicermati dengan hati-hati karena dapat menimbulkan tafsir yang membingungkan di publik.

    “Kalo Soeharto jadi Pahlawan, berarti orang-orang yang menggulingkan Soeharto seperti Adian Napitupulu, Gus Dur, Amien Rais bisa-bisa disebut penghianat. Pemberian gelar pahlawan harus dicermati dengan hati-hati agar value dan nilai kepahlawanannya tidak hilang,” tulis Jhon.

    Balak-blakan ia kemudian mengaku jika hal ini adalah pernyataan sindiran yang menyinggung situasi politik saat ini.

    “Kalo Gibran jadi Presiden, lalu Jokowi diangkat jadi pahlawan, bisa-bisa kader-kader PDI Perjuangan dianggap penghianat,” lanjutnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meresmikan lapangan padel di halaman Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Minggu (9/11/2025).

    Fasilitas olahraga baru itu diberi nama Yellow Racquet Club, yang digagas oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyebut fasilitas tersebut tak hanya untuk kader partai, tetapi juga bisa digunakan masyarakat umum dengan satu syarat khusus.

    “Pak Dito (Ariotedjo) tadi laporkan dibuka untuk umum dengan harga diskon. Dengan syaratnya satu masuk Golkar,” ujar Bahlil kepada wartawan, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, kehadiran lapangan padel di lingkungan kantor partai merupakan langkah strategis untuk mendekatkan Golkar dengan kalangan muda yang tengah gandrung pada olahraga ini.

    “Nanti jumlah penduduk usia 17 sampai 50 tahun itu sekitar 73 persen, maka pendekatan yang harus dilakukan itu di luar kelaziman,” kata Bahlil.

    Dikatakan Bahlil, pembangunan fasilitas olahraga seperti ini merupakan cara kreatif partai untuk memperkuat basis dukungan di kalangan usia produktif.

    “Apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus DPP di bawah Pak Dito ini adalah sebagai langkah inovatif untuk menyiapkan fasilitas olahraga khusus padel bagi generasi muda,” tambahnya.

    Fasilitas Yellow Racquet Club sendiri terdiri dari dua lapangan padel berwarna kuning, satu area pickleball dengan net, serta pendopo di tengah area sebagai ruang tunggu pemain. Walau berlokasi di area kantor DPP Golkar, fasilitas ini dapat disewa publik sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Budi Arie Timpali Anggapan Kacang Lupa Kulit: Alah, Itu Kan Orang Ngadu Domba Saya dengan Pak Jokowi

    Budi Arie Timpali Anggapan Kacang Lupa Kulit: Alah, Itu Kan Orang Ngadu Domba Saya dengan Pak Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi membantah anggapan bahwa dirinya sebagai kacang lupa kulit. Akibat dirinya dikabarkan akan berlabuh ke Partai Gerindra.

    “Alah, itu kan orang ngadu domba saya dengan Pak Jokowi,” kata Budi dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Selasa (11/11/2025).

    Menurut bekas Menteri Koperasi tersebut, anggapan tersebut sudah menjadi risiko dirinya.

    “Kan saya sudah bilang, ini risikonya Budi Arie. Milih A dibilang nggak loyal sama Prabowo, dipilih B dibilang meninggalkan Pak Jokowi,” ujarnya.

    Dia menegaskan, bahwa Projo tetal loyal pada Jokowi. Pasalnya, kata dia, Projo lahir tak lepas dari peran Jokowi.

    “Tapi saya jelaskan gini, saya engak mungkin. Projo itu enggak mungkin terpisahkan dari Pak Jokowi. Lahirnya Projo ini karena adanya Pak Jokowi kok,” ucapnya.

    “Tapi bahwa Pak Jokowi sudah enggak jadi presiden, sehingga kita perlu melakukan transformasi politik dengan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada,” tambahnya.

    Bahkan, Budi mengatakan saat ini Jokowi masih Dewan Pembina Projo.

    “Masih dewan pembina. Masih. Kita akan lapor juga. Saya akan minta waktu untuk melaporkan masalah ini,” imbuhnya.

    Dia sendiri tak masalah dengan beragam spekulasi yang beredar di publik. Namun baginya, dia yakin langkah politiknya adalah yang terbaik.

    “Banyak hal yang belum dipahami, kurang dipahami. Tapi saya optimis, seiring waktu semua akan memahami langkah ini gitu. Ini bagian dari langkah politik yang menurut saya baik buat semua pihak,” pungkasnya.

  • Ferdinand Hutahaean Singgung Budi Arie yang Ingin Lompat ke Gerindra: Budak Tak Boleh Punya 2 Tuhan

    Ferdinand Hutahaean Singgung Budi Arie yang Ingin Lompat ke Gerindra: Budak Tak Boleh Punya 2 Tuhan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menanggapi wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang disebut-sebut ingin merapat ke Partai Gerindra.

    Ferdinand secara blak-blakan menilai bahwa Gerindra maupun Ketua Umumnya, Presiden Prabowo Subianto, tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap organisasi relawan Projo.

    “Prabowo itu menurut saya, Gerindra, menurut pengamatan saya, tidak butuh-butuh banget dengan Projo,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Ia bahkan mempertanyakan eksistensi Projo sebagai organisasi relawan yang benar-benar memiliki basis massa kuat.

    “Karena Projo ini sejak mana sih sebetulnya organisasinya? Apakah ini hanya klaim saja? Ataukah memang mereka punya grassroot?,” timpalnya.

    Sebagai mantan relawan, Ferdinand mengaku cukup memahami karakter para relawan politik.

    Karena itu, ia meyakini bahwa justru pihak Projo yang kini sedang membutuhkan tempat perlindungan politik.

    “Kalau pertanyaannya apakah Projo yang butuh Gerindra atau Gerindra yang butuh Projo, ya saya pikir memang Projo yang sedang butuh-butuh banget,” ucapnya.

    Kata Ferdinand, Budi Arie saat ini tengah dalam posisi tidak menentu pasca berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi.

    “Karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, Budi Arie itu sedang terombang-ambing di Jokowi, gelisah tak dapat perlindungan,” Ferdinand menuturkan.

    Tambahnya, langkah politik Budi Arie kini seperti sedang mencari tempat berteduh setelah gagal mendapat posisi aman di lingkaran kekuasaan.