Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Aksi Sosial di Bantar Gebang, 98 Resolution Network Serukan Gotong Royong untuk Korban Bencana

    Aksi Sosial di Bantar Gebang, 98 Resolution Network Serukan Gotong Royong untuk Korban Bencana

    FAJAR.CO.ID, BEKASI — Aksi sosial Warga Peduli Warga (WPW) kembali digelar untuk kesebelas kalinya oleh 98 Resolution Network bersama PT Pegadaian (BUMN), Serikat Pekerja Pegadaian, dan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI).

    Kegiatan yang diisi dengan pembagian paket sembako di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, pada Sabtu (6/12/2025) ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong di tengah meningkatnya bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia.

    Juru Bicara 98 Resolution Network, Rahman Toha, dalam pernyataannya menyampaikan rasa duka mendalam atas bencana yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Musibah ini adalah cobaan bagi kita semua, terutama bagi para korban. Kami dari 98 Resolution Network bersama seluruh peserta WPW menyampaikan duka mendalam. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menegakkan solidaritas dan gotong royong—baik melalui bantuan materiil, imateriil, maupun doa,” tegas Rahman.

    Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap langkah pemerintah dalam penanganan bencana yang terjadi.

    “Kami percaya pemerintah Prabowo bergerak cepat dalam tahap tanggap darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi ke depan. Kami yakin upaya terbaik sedang dilakukan demi keselamatan warga,” ujarnya.

    Di balik aksi sosial ini, Rahman menilai bahwa bencana yang terjadi perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola hutan di Tanah Air, khususnya menyangkut perizinan, deforestasi, dan kewajiban reboisasi.

    “Evaluasi ini krusial. Dampak bencana yang luas dan banyaknya korban menunjukkan perlunya penataan ulang pengelolaan hutan. Pemerintah harus memastikan adanya langkah pencegahan dan revitalisasi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tambah Rahman.

  • PSI Murka Tuding La Ode Umar Bonte Sebar Hoaks Kaitkan Jokowi dengan Bandara IMIP Morowali, Ternyata Dulunya Kader PDIP

    PSI Murka Tuding La Ode Umar Bonte Sebar Hoaks Kaitkan Jokowi dengan Bandara IMIP Morowali, Ternyata Dulunya Kader PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keras sejumlah politisi yang diduga menyebar kabar bohong tentang Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mengaitkannya dengan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali Sulawesi Tengah.

    Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan menyoroti sejumlah tokoh politik menyebut Jokowi yang meresmikan bandara khusus milik PT IMIP yang belakangan menuai polemik karena diduga beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi.

    “Misalnya La Ode Umar Bonte, pemilik akun tiktok @umarbonte01, yang juga anggota DPD dari Sulawesi Tenggara. Di akun tiktoknya, Umar menyebut Pak Jokowi meresmikan Bandara IMIP. Faktanya tidak benar. Orang-orang seperti itu menyebar kabar bohong,” kata Wiryawan, dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu (6/12/2025).

    “Video itu belakangan di-takedown oleh Umar. Tapi sudah di-upload beberapa akun medsos lain. Jadi masih bisa disimak,” ungkapnya melanjutkan.

    Fakta sesungguhnya, tegas Wiryawan, bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali yang merupakan milik pemerintah dan berbeda dengan Bandara IMIP yang dimiliki pihak swasta.

    “Yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial adalah bandara milik swasta yang tidak diresmikan Pak Jokowi. Faktanya terang benderang, gampang juga ditelusuri. Tapi pemilik akun tiktok @umarbonte01 memanipulasi fakta,” tegas Wiryawan.

    Sebelum menjadi anggota DPD, Umar merupakan anggota DPRD Kota Kendari (2014-2019) dari PDI Perjuangan.

    PSI menyatakan, sangat menyedihkan ada senator seperti Umar Bonte yang menyebar kabar bohong.

  • Selain Bandara ‘Ilegal’ Said Didu Ungkap Temuan Mengkhawatirkan di PT IMIP Morowali

    Selain Bandara ‘Ilegal’ Said Didu Ungkap Temuan Mengkhawatirkan di PT IMIP Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam siaran Rakyat Bersuara edisi 2 Desember, Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu memberikan penilaian kritis mengenai keberadaan bandara khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Setelah pemutaran rekaman wawancara eksklusif dengan mantan karyawan PT IMIP yang mengungkap kondisi operasional kawasan tambang tersebut, Said Didu memaparkan bagaimana masalah bandara, pelabuhan, dan arus tenaga kerja asing saling berkaitan dengan lemahnya tata kelola negara.

    Said Didu menguraikan terdapat lima persoalan besar, namun yang paling mencolok adalah legalitas bandara dan arus masuk Tenaga Kerja Asing (TKA). Ia menyoroti perubahan mendadak dalam regulasi yang mengatur status bandara tersebut.

    “Masalah pertama soal airport, isu internasional airport. KM38 dibatalkan dengan KM55,” ujar Said Didu dikutip dari kanal Youtube iNews TV, Sabtu (6/12).

    Ia menganggap pembatalan izin dalam waktu singkat tanpa penjelasan yang jelas menunjukkan adanya persoalan serius pada proses pengawasan dan transparansi.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN lantas mengkritik kompleks industri PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah wilayah yang selama bertahun-tahun dikabarkan memiliki akses dan pengawasan publik yang sangat terbatas.

    Said Didu menyatakan bahwa persoalan bandara bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan berkaitan dengan kedaulatan negara, keamanan penerbangan, dan arus tenaga kerja asing yang harus diawasi secara ketat.

    “Siapa yang bisa menjamin kalau itu kondisi tertutup? Gak bisa. Mau turun dari manapun nggak bisa ada yang menjamin,” kata Said Didu.

  • Galau dengan Sistem Pendidikan Sekarang, Prof Stella Christie Bongkar Alasan Indonesia Sulit Jadi Negara Maju

    Galau dengan Sistem Pendidikan Sekarang, Prof Stella Christie Bongkar Alasan Indonesia Sulit Jadi Negara Maju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie menyoroti persoalan pendidikan Indonesia berakar pada kultur feodal dan kebijakan yang tidak berbasis riset.

    Ia menilai bahwa banyak keputusan pendidikan tidak mendorong perkembangan berpikir dan kreativitas siswa, sehingga kualitas pembelajaran sulit meningkat.

    Sebagai ilmuwan kognitif yang lama berkarier di luar negeri, Stella menyampaikan kegelisahannya melihat kelas-kelas yang tidak memberi ruang bagi siswa untuk bertanya atau berdialog.

    Ia menekankan bahwa kemampuan bernalar sebenarnya sudah dimiliki anak sejak dini, namun hilang karena pendekatan pembelajaran yang terlalu menekankan kepatuhan.

    “Kemampuan untuk berpikir secara logis itu sudah dimiliki anak dari kecil,” ujarnya dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip pada Sabtu (6/12).

    Ia juga mengungkap keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan nasional saat ini. “Dan saya galau dengan situasi pendidikan sekarang,” tambahnya.

    Stella kemudian memperkenalkan Sekolah Garuda, sebuah sekolah unggulan yang memadukan kurikulum nasional dan internasional sambil membuka akses riset sejak tingkat SMA.

    Program ini ditujukan untuk memperluas kesempatan bagi talenta dari seluruh Indonesia agar dapat tumbuh dalam ekosistem akademik yang lebih terbuka dan kolaboratif.

    “Sekolah ini kami harapkan menjadi inkubator pemimpin bangsa,” tuturnya.

    Ia juga menyoroti masalah besar lain, yaitu rendahnya insentif riset yang membuat produktivitas ilmuwan Indonesia stagnan. Aturan dana hibah selama ini tidak memberi ruang bagi peneliti untuk mendapatkan kompensasi pribadi, sehingga motivasi riset ikut menurun.

  • Perkuat Komitmen Keberlanjutan, BRI Gelar Aksi Tanam Pohon dan Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

    Perkuat Komitmen Keberlanjutan, BRI Gelar Aksi Tanam Pohon dan Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

    Melalui inisiatif ini, BRI mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menyalurkan bibit pohon sebagai langkah awal pembentukan ekosistem hijau yang berkelanjutan di kawasan pemukiman.

    “Ini tidak hanya merepresentasikan dukungan BRI terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi momentum untuk menginspirasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Inisiatif ini diharapkan mencerminkan sinergi kepedulian BRI terhadap lingkungan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Candra menjelaskan bahwa penanaman pohon produktif merupakan bagian dari inisiatif BRI Menanam – Grow & Green yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Program ini menjadi bentuk komitmen BRI dalam mendukung mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan penghijauan di berbagai wilayah Indonesia.

    “Program ini berfokus pada penanaman pohon di lahan kritis dan kawasan produktif dengan tujuan memulihkan ekosistem daratan, meningkatkan serapan karbon, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

    Sejak dimulai pada tahun 2022, program BRI Menanam – Grow & Green telah menanam 120.300 pohon produktif dengan potensi penyerapan karbon mencapai 86,64 ton CO₂e per tahun. Program ini juga telah memberdayakan 19 kelompok tani di berbagai daerah di Indonesia.

    Candra menegaskan bahwa program BRI Menanam – Grow & Green juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dari kegiatan penanaman, perawatan, hingga pendataan tanaman. Program ini bahkan membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan panen yang dapat menambah penghasilan kelompok tani yang terlibat.

  • AI ‘Lisa’ Pensiun Dini Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM

    AI ‘Lisa’ Pensiun Dini Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA atau Lean Intelligent Service Assistant kini tak bisa digunakan. Ini menjadi sorotan di tengah kontroversi AI tersebut.

    Pasalnya, LISA menjadi sorotan setelah sebuah video viral. Video itu menyebut Jokowi bukan alumni UGM.

    Belum lagi, video itu tersebar di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.

    Tapi saat ini, AI yang berada di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu tak bisa lagi digunakan.

    “Halo, saya LISA. Saat ini layanan sedang ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih telah menunggu. LISA akan segera kembali,” tulisan yang tertera di layar AI LISA.

    Sebelumnya, di video yang tersebar luas, LISA menjawab pertanyaan “jokowi alumni ugm” dengan informasi yang saling bertentangan.

    LiISA mengatakan Jokowi bukan alumni, namun sekaligus menyebut bahwa ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, lalu menegaskan bahwa ia “tidak lulus”.

    Sementara itu, Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana menjelaskan, LISA merupakan aplikasi AI buatan UGM yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Botika.

    “LISA merupakan bagian dari program komprehensif UGM University Services,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2015).

    Aplikasi ini dibangun oleh Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk menyediakan layanan informasi terintegrasi bagi mahasiswa serta masyarakat umum.

    Namun, Andi menegaskan, LISA tidak dapat disamakan dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini.

  • WALHI Tagih Janji Manis Menhut Raja Juli: Kami Punya Nama-nama Perusahaannya

    WALHI Tagih Janji Manis Menhut Raja Juli: Kami Punya Nama-nama Perusahaannya

    WALHI Tagih Janji Manis Menhut Raja Juli: Kami Punya Nama-nama Perusahaannya

  • Zulhas Bilang Hutan Lindung Harus Dijaga ke Korban Bencana, Bossman Beri Sindiran: Sangat Sedih

    Zulhas Bilang Hutan Lindung Harus Dijaga ke Korban Bencana, Bossman Beri Sindiran: Sangat Sedih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusaha dan pegiat media sosial, Mardigu Wowiek Prasantyo atau yang akrab disapa Bossman Mardigu menyorot tajam ke Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan

    Sorotan yang diberikan oleh Bossman Mardigu terkait pesan yang diberikan oleh Zulhas.

    Lewat unggahan di media sosial Thread pribadinya, Bossman Mardigu menyorot dan menyindir.

    Ia menyebut pesan yang diberikan oleh Zulhas sangat menyentuh dan sedih.

    “Sangat menyentuh, sangat sedih,” tulisnya dikutip Jumat (5/12/2025).

    “Gimana kabar kalian semua,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan memberikan pesan ke para korban terdampak bencana alam banjir.

    Pesan tegas itu ia sampaikan saat berdialog dengan 200 petani dari 10 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial, Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Selasa (2/12/2025).

    Berdiri dihadapan para petani “Hutan lindung ini tidak boleh diapa-apakan. Boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dijadikan lahan pertanian sayuran,” tegasnya.

    Ia menambahkan, penggundulan hutan akan membuat wilayah bawah rentan banjir dan bencana ekologis lainnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Rincian Lengkap Biaya Haji 2025 Berdasarkan Embarkasi, Aceh Termurah dan Surabaya Termahal

    Rincian Lengkap Biaya Haji 2025 Berdasarkan Embarkasi, Aceh Termurah dan Surabaya Termahal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menetapkan biaya yang harus dibayar jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji pada 2026 mendatang.

    Biaya yang harus dibayar jemaah itu mulai dari penerbangan hingga akomodasi di Tanah Suci — sesuai dengan kebijakan terbaru.

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk jamaah haji tahun 2026 itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden pada 13 November 2025.

    Dalam salinan Keppres yang dirilis pada Jumat (5/12), pemerintah menetapkan BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Bipih dan nilai manfaat.

    “Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” bunyi salinan Keppres tersebut.

    Bipih yang dibayarkan jemaah akan digunakan untuk menutup sejumlah kebutuhan utama penyelenggaraan haji, mulai dari biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, hingga biaya hidup (living cost) selama berada di Arab Saudi.

    Selain itu, Keppres juga merinci besaran nilai manfaat yang dialokasikan untuk jemaah. Nilai manfaat bagi jamaah haji reguler ditetapkan sebesar Rp 6,69 triliun, sementara nilai manfaat untuk jemaah haji khusus mencapai Rp 7,2 miliar.

    Penetapan Bipih ini menjadi dasar bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk memulai proses persiapan teknis penyelenggaraan ibadah haji 2026, termasuk penyusunan jadwal pembayaran, kuota, serta mekanisme layanan bagi calon jamaah.

  • Taspen Bantah Kabar Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Belum Ada Keputusan Pemerintah

    Taspen Bantah Kabar Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Belum Ada Keputusan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Taspen (Persero) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, atau kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), purnawirawan TNI/Polri, penerima tunjangan kehormatan, maupun janda/dudanya.

    Penegasan ini disampaikan Taspen untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait klaim adanya kenaikan gaji pensiun.

    “Belum ada keputusan Pemerintah terkait kenaikan ataupun pembayaran rapelan gaji pensiunan, dan masyarakat diimbau untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari TASPEN maupun Instansi Pemerintah terkait,” tulis Taspen dalam keterangan resminya.

    Taspen meminta masyarakat berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi tidak resmi mengenai pencairan gaji pensiun demi menghindari penyebaran hoaks. Untuk memperoleh informasi yang akurat, masyarakat dapat menghubungi Call Center Taspen di 1500 919 serta mengikuti kanal media sosial dan situs resmi Taspen.

    Taspen menegaskan bahwa pencairan gaji pensiun periode November hingga Desember 2025 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. Ketentuan yang berlaku tetap sama dengan penyesuaian yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2024.

    Dalam PP tersebut, gaji pokok pensiunan PNS ditetapkan mulai kisaran Rp1.748.100 hingga Rp4.957.100, tergantung golongan kepangkatan penerima, mulai Golongan I hingga Golongan IV.

    Selain gaji pokok, pensiunan ASN juga tetap berhak menerima tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau beras, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain yang sesuai dengan ketentuan instansi masing-masing.