Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Emak-emak di Tallo Sorak ‘Oke Gas’ saat Seto Bagi-bagi Air Bersih

    Emak-emak di Tallo Sorak ‘Oke Gas’ saat Seto Bagi-bagi Air Bersih

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Calon Wali Kota Makassar nomor urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa, turun langsung membagikan air bersih kepada warga di Jalan Teuku Umar 13, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Jumat (1/11/2024).

    Kehadiran Seto disambut antusias oleh warga, yang sudah lama menantikan bantuan air bersih ini. Suasana penyaluran berlangsung meriah, dengan iringan lagu “Oke Gas” yang dinyanyikan penuh semangat. Emak-emak tampak berjoget dan mengacungkan dua jari sebagai simbol dukungan mereka.

    “Oke gas, oke gas, Seto Rezki kita gas! Pilihanku nomor 2,” seru seorang warga sambil tersenyum bahagia.

    Lina, salah satu warga, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan ini. “Kami sangat terbantu dengan adanya program air bersih dari Seto-Rezki. Sudah tiga bulan ini kami kekurangan air bersih,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi respons cepat tim Seto-Rezki, yang selalu siap menyalurkan air bersih setiap kali warga membutuhkannya. “Kalau habis lagi air, tinggal telpon saja, langsung dibantu,” tambah Lina.

    Seto menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pasangan Seto-Rezki untuk hadir di tengah masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. “Kami memahami betapa pentingnya air bersih, terutama di kawasan yang sudah lama mengalami kekeringan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat,” harap pengurus DPP Partai Gerindra inu.

    Seto juga berkomitmen jika diberi mandat memimpin Makassar, ia akan memprioritaskan pembenahan sistem air bersih kota. “Kami akan mencari sumber air baru dan memastikan jaringan pipa primer serta sekunder menjangkau seluruh wilayah Makassar,” tegasnya. (*)

  • Kewajiban Label Halal Bikin Heboh, Ini Pernyataan Kepala BPJPH Terkait Produk Nonhalal

    Kewajiban Label Halal Bikin Heboh, Ini Pernyataan Kepala BPJPH Terkait Produk Nonhalal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, yang mewajibkan sertifikasi halal membut heboh publik.

    Pasalnya, muncul opini bahwa seluruh makanan dan minuman yang dijual harus berlabel halal.

    Ketentuan wajib sertifikat halal itu resmi berlaku pada 18 Oktober lalu. Padahal, dalam aturannya, produk nonhalal masuk kategori dikecualikan.

    Sehingga, produk tersebut masih boleh dijual di tengah masyarakat dengan ketentuan diberi label non halal atau tidak halal.

    Haikal Hassan menyampaikan sesuai UU 33/2014 Pasal 4 tegas menyatakan seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan batasan dan ketentuan yang jelas.

    “Yang dimaksud dengan produk (yaitu) makanan, minuman, kosmetik, obat, bertahap tapi harus. Itulah maksud produk dan yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, harus bersertifikat halal,” ujar Babe Haikal – sapaan akrabnya, kepada wartawan di kantornya, Jumat (1/11).

    Namun, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu juga mengingatkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau non halal tentu dikecualikan dari mengajukan sertifikat halal. Merujuk Peraturan Pemerintah 42/2024 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemudian wajib diberikan keterangan tidak halal, seperti pada Ayat 3 Pasal tersebut.

    “Jadi yang jualan babi, mohon maaf, silakan enggak ada masalah, katakan itu dari babi,” lanjut Babe Haikal.

  • Selain Anggaran Rp20 Triliun, Natalius Pigai Minta 2.544 Pegawai, Ketua Komisi XIII Jawab Begini

    Selain Anggaran Rp20 Triliun, Natalius Pigai Minta 2.544 Pegawai, Ketua Komisi XIII Jawab Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Naman Menteri HAM Natalius Pigai kembali jadi sorotan. Pasalnya, pria asal Papua ini dinilai terlalu dini meminta tambahan anggaran yang jumlahnya disebut di luar nalar.

    Setelah sebelumnya meminta tambahan anggaran Rp20 triliun, Pigai kini meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 orang.

    Dia menyampaikan usulan tersebut saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR.

    “Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf,” kata Pigai.

    Sejumlah pegiat media sosial pun menyampaikan kritik tajam atas keinginan Pigai. Banyak yang mengaku heran dengan sikap Pigai yang begitu percaya diri meminta anggaran.

    “Stelah mintak tambahan 20 Triliun buat bikin Universitas HAM pertama di dunia, kini Pigai mintak tambahan pegawai ribuan dg anggaran sbesar 1,2 Triliun,” cuit Yusuf Dumdum di media sosial X, dikutip Jumat (1/11/2024).

    “Dagelan.. bukannya pelanggaran HAM hanya akan ketahuan pasca kejadian?.. menteri ini mungkin hanya akan bekerja saat tjd pelanggaran atau gejala2 disinyalir bakal ada pelanggaran ham.. pentingkah ada universitas ham?.. kan dah ada fakultas fisipol, fakultas hukum, fakultas sosiologi budaya, fakultas antropologi budaya dsb disetiap universitas?.. sudah cukup ratusan stafsus yg dimiliki kabinet gendut ini, jangan dijadikan kabinet obesitas..,” balas akun @dodojogja2 di kolom komentar.

    “Halo pak pigai, anda ngerti APBN gak? tau gak skrg anggaran lg defisit, prabowo mau keliling cari utangan utk byr cicilan utang+bunga gara2 mulyono ngutang seenaknya. Jd berentilah pamer program dan tambahan anggaran yg gak mungkin dikabulkan,” kritik warganet lainnya.

  • Ronny Talapessy Minta Kader PDIP Lawan Intimidasi Aparat di Pilkada 2024, Singgung Komitman Prabowo Subianto

    Ronny Talapessy Minta Kader PDIP Lawan Intimidasi Aparat di Pilkada 2024, Singgung Komitman Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, YOGYAKARTA — Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta untuk tidak ragu dan takut, jika ada intimidasi aparat pada pilkada serentak 2024.

    Kader PDIP bahkan diminta untuk tegas dan melawan oknum aparat yang mencoba melakukan intimidasi pada pilkada, termasuk terhadap aparat yang mencoba untuk berpihak kepada calon tertentu.

    Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum PDI Perjuangan, Ronny Talapessy. Intruksi itu setelah adanya pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk tidak mengintervensi Pilkada Serentak 2024.

    Karena itu, PDIP memerintahkan kadernya untuk tak ragu-ragu melawan oknum aparat yang melakukan intimidasi dalam pilkada. Sebab, hal itu tak sejalan dengan sikap presiden sebagai panglima tertinggi.

    Ronny menyampaikan arahan dalam Safari Politik dan Konsolidasi Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Yogyakarta, pada Jumat (1/11).

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan takkan melakukan intervensi dalam pilkada serentak. Maka bila ada jajaran aparat Polri yang mengintimidasi, maka institusi Polri telah tak sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto,” kata Ronny.
    Dia melanjutkan sikap Prabowo Subianto itu direspons oleh PDIP dengan sebuah sikap optimisme bahwa pelaksanaan pilkada serentak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kader dan simpatisan PDIP di seluruh Indonesia untuk terus bergerak dan tidak takut. Kader tak boleh takut melawan jika ada upaya intervensi oleh oknum aparat.

    “Maka sekiranya ditemukan di lapangan ada institusi Polri dipakai untuk melakukan intimidasi kepada kepala desa dan atau kader PDI Perjuangan, jangan ragu-ragu melawan berbagai intervensi. Sebab kalau begitu, Polri berarti tak menjalankan perintah komandan tertingginya,” tegas Ronny.

  • Tom Lembong Mendadak Jadi Tersangka, Dokter Tifa: Tentu Saja untuk Menutup Kasus Fufufafa

    Tom Lembong Mendadak Jadi Tersangka, Dokter Tifa: Tentu Saja untuk Menutup Kasus Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos dan dokter, Tifauzia Tyassuma, mengungkapkan pandangannya terkait penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi.

    Dalam komentarnya, Tifa mencurigai bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk menutupi masalah yang lebih besar, kasus Fufufafa.

    “Pendapat saya tentang kasus Tom Lembong? Tentu saja untuk menutup kasus Fufufafa,” ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X @DokterTifa (31/10/2024).

    Tifa menilai bahwa tindakan Fufufafa telah mengejutkan banyak pihak, termasuk tokoh politik Mulyono dan Presiden Prabowo.

    “Saya yakin, kelakuan Fufufafa ini mengagetkan semua orang. Termasuk Mulyono, termasuk Presiden Prabowo,” sebutnya.

    “Pasti tidak ada yang menyangka. Dan tidak ada yang punya langkah jitu untuk antisipasi,” sambung dia.

    Lebih lanjut, ia mengibaratkan situasi ini sebagai kebingungan yang dialami banyak pihak.

    “Ibarat orang kebingungan, apapun dilakukan untuk menutupi kebejatan Fufufafa ini,” tandasnya.

    Sebelumnya, Tom Lembong, yang dikenal sebagai salah satu orang dekat Anies Baswedan, kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

    Pada Selasa malam (29/10/2024), Tom yang mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung), digiring dengan tangan terborgol menuju mobil tahanan.

    Kasus korupsi impor gula ini diduga merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

    Kejaksaan Agung menilai Tom terlibat dalam praktik penunjukan perusahaan importir non-BUMN untuk mengimpor gula, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN sesuai peraturan Kementerian Perdagangan.

  • Mafia Tanah Bakal Dimiskinkan, Begini Respon DPR

    Mafia Tanah Bakal Dimiskinkan, Begini Respon DPR

    “Mungkin itu yang akan diupayakan dengan delik TPPU, bisa dimiskinkan. Kita lihat ide ini bagus, prinsipnya kita dukung,” ucap Dede.

    “Tinggal bagaimana koordinasi dengan pihak penegak hukum karena bagaimanapun juga Menterinya kan tidak bisa melaksanakan hukum, paling kan mencabut izin,” lanjut Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

    Dari laporan Kementerian ATR/BPN kepada Komisi II DPR, jaringan mafia tanah ini bergerak secara terstruktur dan sistematis sehingga perlu ada penegakan hukum yang kuat. Ada beberapa faktor yang dinilai menjadi penyebab sulitnya penumpasan mafia tanah selama ini.

    “Faktor tidak terukur dengan baik, tidak terdata dengan baik, tidak terkawal dengan baik atau mungkin ada oknum. Selama ini mungkin jerat hukumnya juga masih terlalu biasa, paling ancaman hukuman 5 tahun atau denda berapa,” terang Dede.

    “Padahal kalau menurut Menteri itu, mafia tanah ini ada persatuan mafia tanahnya. Ada kaya organisasinya. Inilah yang membuat mereka patut dimiskinkan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Dede menyebut mafia tanah sudah menjadi masalah yang mengakar dan menghambat stabilitas agraria di Indonesia. Menurutnya, praktik mafia tanah bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga sering kali berdampak pada masyarakat luas yang kehilangan hak atas tanah mereka.

    “Sementara yang dirugikan sangat banyak, makanya kemarin Menteri (ATR) menyampaikan untuk menggunakan deliknya adalah pencucian uang atau TPPU,” jelas Dede.

    Dede mengatakan jika menggunakan jerat hukum TPPU berarti harus ada laporan tentang aliran dana pelaku dan laporan keuangan dari PPATK. Sebab kasus mafia tanah ada beberapa jenis, termasuk yang merugikan negara lewat penguasaan ilegal kelompok tertentu terhadap tanah.

  • Debat Berjalan Lancar, KPU Luwu Utara Ucapkan Terima Kasih

    Debat Berjalan Lancar, KPU Luwu Utara Ucapkan Terima Kasih

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Debat kandidat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara di Hotel Four Point Makassar, Kamis, 31 Oktober 2024 berlangsung dengan lancar dan sukses. 

    Ketua KPU Luwu Utara, Hayu Vandi, mengapresiasi jalannya debat yang berjalan kondusif dan penuh dengan adu gagasan yang konstruktif.

    “Debat kali ini bahkan melampaui ekspektasi kami. Suasana sangat akrab, tetapi para kandidat tetap bertarung dalam gagasan dengan baik. Ini menjadi salah satu debat yang diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk teman-teman dari Kerukunan Keluarga Luwu Raya dan Komisioner KPU Sulsel,” ujar Hayu.

    Hayu mengucapkan terima kasih kepada semua kandidat yang hadir dan menciptakan suasana yang kondusif sehingga acara dapat berjalan lancar dan nyaman. 

    “Semoga suasana positif ini tetap terjaga sampai hari pemilihan nanti,”ungkapnya.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak pada 27 November mendatang, demi memilih bupati dan wakil bupati Luwu Utara, swrta memilih gubernur dan wakil gubernur yang akan memimpin Sulsel ke depan.

    “Datanglah ke TPS, mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak demi masa depan daerah kita,” tutupnya. (Ikbal/fajar)

  • Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.

    Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.

    Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.

    Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.

    “Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.

    Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.

    Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

    Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.

  • Minim Andil Pemerintah, Warga Tutar Siap Hibahkan Tanahnya untuk Dibanguni Sekolah Jika Bebas Terpilih Jadi Bupati

    Minim Andil Pemerintah, Warga Tutar Siap Hibahkan Tanahnya untuk Dibanguni Sekolah Jika Bebas Terpilih Jadi Bupati

    Cahaya harapan itu semakin terang ketika Irwan, warga Desa Datte, menyatakan kesediaannya menghibahkan sebidang tanah untuk membangun sekolah dasar. Tanah tersebut akan diberikan tanpa syarat, asal kepemimpinan Bebas-Siti dapat membawa perubahan bagi Tutar. “Saya ingin anak-anak kami mendapat akses pendidikan yang lebih baik. Silakan bangun sekolah di tanah saya, Pak Bebas,” ungkap Irwan penuh ketulusan.

    Irwan yakin, akses pendidikan yang memadai akan menumbuhkan masa depan lebih cerah untuk Tutar. “Pendidikan bukan hanya hak, tapi juga kebutuhan masa depan. Dengan pendidikan, kami berharap generasi anak-anak kami bisa berkontribusi dalam perkembangan sosial dan ekonomi Polman,” lanjutnya.

    Ia juga mencerminkan nilai kebersamaan, di mana pendidikan dianggap sebagai tanggung jawab semua pihak, termasuk warga. “Kami merasa bersyukur, baru kali ini ada calon bupati yang datang ke tempat kami. Pak Bebas menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli dan menjangkau masyarakatnya tanpa terkecuali,” kata Irwan.

    Bagi warga Tutar, sosok Bebas Manggazali tidak sekadar menjanjikan perubahan, tapi membawa cahaya yang dinanti-nanti untuk mengubah kenyataan. Mereka menyimpan harapan besar, bahwa pemimpin yang hadir di hadapan mereka kali ini akan membawa perbedaan nyata dalam hidup mereka, membangun mimpi mereka di tengah keterbatasan yang sekian lama mereka alami. (*)

  • Selain Anggaran Rp20 Triliun, Natalius Pigai Minta 2.544 Pegawai, Ketua Komisi XIII Jawab Begini

    Anas Urbaningrum Sebut Natalius Pigai Menteri Paling Spektakuler

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai PKN Anas Urbaningrum menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang paling spektakuler.

    Hal itu berkaitan dengan Menteri Natalius Pigai yang menyiapkan 200 program. Dan meminta anggaran Rp20 Triliun. 

    “Menteri Pigai paling spektakuler. Langsung ingin genjot Kementerian HAM dengan anggaran Rp20 T. Satu program saja Rp8,3 T. Siapkan 200 program, bahkan bisa 1000 program,” kata Anas Urbaningrum, dalam akun X, Kamis, (31/10/2024).

    Dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto, DPR dan jajaran Kementerian HAM yang belum lagi tuntas tersusun, sanggup mencerna jalan pikiran dan program-program spektakuler Menteri Pigai. 

    “Adalah niscaya, apakah 200 atau 1000 program tetap harus dimulai dari 1 langkah awal. Dan itu haruslah langkah institusi Kementerian HAM yang juga adalah bagian dari Pemerintahan Presiden Prabowo,” tuturnya. 

    Diketahui, beberapa program Menteri Pigai yakni akan membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia.

    Selain itu program desa peduli HAM yang membutuhkan Rp8,3 Triliun anggaran. 

    Tak hanya itu, Pigai berniat untuk membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit. (selfi/fajar)