Author: Fajar.co.id

  • Sesulit Itukah Persib Bandung Datangkan Ole Romeny?

    Sesulit Itukah Persib Bandung Datangkan Ole Romeny?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Rumor Ole Romeny yang jadi incaran Persib Bandung memang jadi perbahasan hangat.

    Persib Bandung disebut sangat menginginkan jasa sang pemain untuk bisa bergabung.

    Rencana proyek besar dari Persib bisa saja jadi alasan kuat mengapa mereka sangat menginginkan Ole Romeny.

    Berlaga di dua kompetisi Super League dan ACL 2 mungkin membuat mereka sangat berambisi.

    Namun, perlu diingat juga mendatangkan Ole Romeny untuk bisa berkompetisi Asia apalagi Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan.

    Tim berjuluk Maung Bandung itu bisa saja merayu karena mereka saat ini mentas di Asia. Tapi perlu diingat juga Ole saat berlaga di kasta kedua Liga Inggris.

    Kompetisi yang bisa dikatakan jauh lebih baik, meski ia masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain.

    Belum lagi, pemain keturunan Indonesia-Belanda itu masih terikat kontrak dengan klubnya Oxford United sampai tahun 2028.

    Satu yang bisa saja jadi kunci jika benar Ole Romeny bergabung ke Persib adalah bagaimana cara mereka merayu sang pemain abroad.

    Mengingat Persib sudah punya bukti nyata dengan mendatangkan dua pemain sekaligus di awal musim ini.

    Mereka adalah Thom Haye dan Eliano Reijnders. Jika Ole nantinya bergabung bisa saja rayuan atau formula yang sama digunakan Persib ke sang penyerang.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Mulyono, Pendiri Jokowi Center Hadiri Aksi Makzulkan Gibran, Pimpinan Pusat JC Bereaksi

    Mulyono, Pendiri Jokowi Center Hadiri Aksi Makzulkan Gibran, Pimpinan Pusat JC Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, SOLO — Salah seorang pendiri Jokowi Center (JC) bernama Mulyono diketahui hadir dalam aksi bertajuk “Mimbar Terbuka Adili Jokowi dan Makzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka” di Gedung Umat Islam, Kartopuran, Solo, pada 28 Oktober 2025 lalu.

    Terkait hal itu Pimpinan Pusat Relawan Jokowi Center pun bereaksi. JC secara resmi menonaktifkan pendirinya itu yang juga diketahui menjabat Ketua Dewan Pembina Pusat Yayasan Jokowi Center Foundation.

    Kepastian itu disampaikan Ketua Umum sekaligus pendiri Jokowi Center Hery Setiawan. Dia menegaskan, kehadiran Mulyono dalam kegiatan tersebut tidak mewakili organisasi, melainkan tindakan pribadi.

    “Kami perlu mengklarifikasi bahwa acara di Solo yang menghadirkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan kegiatan resmi Jokowi Center. Kehadiran Mulyono tidak seizin maupun sepengetahuan kami,” tegas Hery dikutip dari Radar Solo, Kamis (13/11/2025).

    Menurut Hery, tindakan Mulyono yang dianggap bertentangan dengan semangat dan arah perjuangan Jokowi Center membuat pihaknya harus mengambil langkah organisasi yang tegas.

    “Kami sudah memberikan sanksi organisasi berupa penonaktifan sementara kepada yang bersangkutan per 3 November 2025. Surat sanksinya sudah kami kirim,” ungkapnya.

    Hery menuturkan, tindakan Mulyono yang dianggap bertentangan dengan semangat dan arah perjuangan Jokowi Center membuat pihaknya harus mengambil langkah organisasi yang tegas.

    “Kami sudah memberikan sanksi organisasi berupa penonaktifan sementara kepada yang bersangkutan per 3 November 2025. Surat sanksinya sudah kami kirim,” ujarnya.

  • Ketua GAPKI: Sawit Jadi Penopang Utama Ekonomi Nasional, Produksi Capai 43 Juta Ton

    Ketua GAPKI: Sawit Jadi Penopang Utama Ekonomi Nasional, Produksi Capai 43 Juta Ton

    FAJAR.CO.ID, BALI — Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menegaskan bahwa industri kelapa sawit masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.

    Hingga September 2025, produksi minyak sawit nasional tercatat mencapai lebih dari 43 juta ton, naik 11 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Dalam sambutannya pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-21 and 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Eddy mengungkapkan bahwa ekspor minyak sawit beserta produk turunannya seperti CPO, oleokimia, dan biodiesel telah mencapai 25 juta ton, atau naik 13,4 persen dari tahun lalu.

    “Nilai ekspor minyak sawit beserta turunannya ini menghasilkan devisa sekitar USD27,3 miliar, meningkat 40 persen dibanding tahun 2024,” urai Eddy di hadapan peserta IPOC 2025, Kamis, (13/11/25).

    “Data ini menunjukkan minyak sawit merupakan fondasi surplus perdagangan Indonesia dan salah satu sumber utama devisa bangsa,” lanjutjya.

    Meski mencatat kinerja positif, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Ia menyoroti pentingnya kesiapan industri menghadapi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), serta perlunya memperkuat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar diakui sebagai standar global.

    “Kita harus membuktikan bahwa keberlanjutan adalah komitmen nyata industri sawit Indonesia,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, ia sempat menyoroti stagnasi produktivitas akibat perkebunan yang menua dan produktivitas petani kecil yang menurun. Ia menyerukan gerakan nasional peremajaan sawit rakyat dan dukungan terhadap inovasi berbasis riset.

  • Anies Baswedan Bagikan Momen Bareng Fedi Nuril: Kasihan Lihat Aktor Dicela Habis-habisan

    Anies Baswedan Bagikan Momen Bareng Fedi Nuril: Kasihan Lihat Aktor Dicela Habis-habisan

  • Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) resmi melaporkan mantan anggota DPR RI dari PDIP, Ribka Tjiptaning, ke Bareskrim Polri.

    Laporan itu terkait dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian seputar pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, mengatakan laporan tersebut dibuat karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan publik.

    “Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP, yaitu Ribka Tjiptaning,” ujar Iqbal dikutip pada Kamis (13/11/2025).

    Diungkapkan Iqbal, Ribka menyatakan bahwa Soeharto merupakan seorang yang bertanggungjawab atas tragedi yang terjadi selama masa pemerintahannya.

    Ia menambahkan, dalam pernyataannya, Ribka menuding Soeharto sebagai pelaku pembunuhan massal.

    “Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” sebutnya.

    Iqbal kemudian mempertanyakan dasar dari tudingan tersebut.

    Ia menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada putusan hukum atau pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah dalam kasus seperti yang disebutkan Ribka.

    “Nah, informasi seperti ini lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong,” jelasnya.

    Kata Iqbal, video berisi pernyataan Ribka itu pertama kali ditemukan ARAH pada 28 Oktober 2025, yang beredar di sejumlah media daring serta di platform TikTok.

    Ia khawatir, jika dibiarkan tanpa klarifikasi, pernyataan semacam itu bisa menyesatkan masyarakat dan memicu perpecahan.

    “Ya, tentu saja ini bisa menyesatkan, kalau pernyataan ini tidak berdasarkan fakta hukum tentunya,” tegasnya.

  • Sewindu Kilang Pertamina Internasional, Bangun Legasi untuk Ketahanan Energi Indonesia

    Sewindu Kilang Pertamina Internasional, Bangun Legasi untuk Ketahanan Energi Indonesia

    Kilang Dumai misalnya, mengembangkan inovasi yang berfokus pada optimalisasi pengolahan minyak mentah (crude oil), khususnya jenis super heavy crude yang memiliki tantangan teknis tinggi dalam proses pengolahan.

    Di selatan Pulau Jawa, Kilang Cilacap mengembangkan inovasi untuk meningkatkan unit Treated Distillate Hydro Treating (TDHT) agar mampu mengolah bahan baku nabati menjadi Renewable Diesel dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

    Di utara Pulau Jawa, Kilang Balongan mengembangkan inovasi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam proses pengisian pelumas pada peralatan berputar (rotating equipment) di lingkungan kilang.

    Dan di Pulau Kalimantan, Kilang Balikpapan mengembangkan inovasi pengganti foam (busa untuk pemadam kebakaran) untuk mengurangi dampak lingkungan dalam pelatihan pemadam kebakaran dan pengujian fasilitas proteksi kebakaran.

    “Deretan inovasi itu menunjukkan bahwa peran KPI tak hanya menjadi pengelola dan operator kilang, tapi juga menjadi pelopor teknologi energi berkelanjutan,” ungkap Taufik.

    Sementara itu, dalam aspek sumber daya manusia dan keselamatan kerja, KPI meluncurkan berbagai program inovatif. Menurut Taufik, program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan mitra kerja. Program-program tersebut antara lain Safety Leadership Program (SLP) 4.0 yang merupakan program peningkatan budaya keselamatan kerja.

    Selama 8 tahun, KPI tak hanya mengedepankan aspek bisnis, tapi juga merangkul masyarakat sekitar kilang melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Pada periode 2023-2024, KPI menyalurkan sekitar Rp34 miliar untuk 370 program TJSL.

  • Makin Dekat dengan Rakyat, BRImo Digunakan 44,4 Juta User dengan Transaksi Rp25 Triliun per Hari

    Makin Dekat dengan Rakyat, BRImo Digunakan 44,4 Juta User dengan Transaksi Rp25 Triliun per Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menuai hasil nyata dari transformasi BRIVolution Reignite yang tengah dijalankan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah jumlah pengguna aplikasi Super Apps BRImo yang telah mencapai 44,4 juta user hingga akhir September 2025, angka tersebut meningkat 19,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan itu, nilai transaksi harian BRImo menembus Rp25 triliun, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital BRI yang aman, cepat dan mudah.

    Pada Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10), Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa BRI terus memperkuat infrastruktur dan mesin transaksi melalui aplikasi digital (BRImo dan Qlola), merchant, EDC, QRIS, hingga AgenBRILink.

    “Ini adalah mesin yang dimiliki BRI yang luar biasa besar jumlahnya dibandingkan dengan kompetitor dan ini mulai kita hangatkan mesinnya,” tambahnya.

    Hery menyampaikan bahwa volume transaksi BRImo yang sebelumnya sekitar Rp14 triliun per hari pada Maret 2025, dan meningkat menjadi Rp25 triliun per hari pada September 2025.

    “Hal ini merupakan dampak peningkatan utilisasi infrastruktur transaksi BRI yang sejalan dengan kenaikan volume transaksi, sehingga berdampak pada peningkatan dana pihak ketiga di BRI,” terangnya.

    Kinerja BRImo yang tumbuh signifikan tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga BRI yang secara konsolidasi tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun.

  • BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada Senin (10/11/2025), Kepala BKN, Prof Zudan Arief Fakhrulloh, menyampaikan kabar mengejutkan.

    Dia menyebutkan, baru sekitar 15 persen PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan.

    Penyebabnya, lanjut Prof Zudan, karena berkaitan dengan anggaran dan dinamika politik.

    “Untuk PPPK paruh waktu, dari total 1,24 juta usulan, baru 15 persen SK yang terbit karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” urai Zudan, dikutip dari situs resmi BKN.

    Hanya saja, tidak dijelaskan dinamika politik seperti apa yang dimaksudnya

    Adapun terkait anggaran, kemungkinan besar lantaran hampir semua pemda melakukan pengencangan ikat pinggang alias efisiensi sebagai dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) 2026.

    Persentase jumlah SK PPPK Paruh Waktu yang disampaikan Prof Zudan pada Senin hampir pasti bertambah, karena hari ini sudah Kamis (13/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, penerbitan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

    SK pengangkatan tersebut merupakan tahapan setelah BKN menerbitkan NIP PPPK Paruh Waktu.

    Sementara itu, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, merasa gelisah.

    Penyebabnya, masa kontrak kerja PPPK full time itu akan habis pada Desember 2025.

    Namun, belum ada tanda-tanda perpanjangan perjanjian kerja bagi PPPK 2021.

    Hal itu diungkapkan Koordinator PPPK Kabupaten Jember Susiyanto.

  • BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada Senin (10/11/2025), Kepala BKN, Prof Zudan Arief Fakhrulloh, menyampaikan kabar mengejutkan.

    Dia menyebutkan, baru sekitar 15 persen PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan.

    Penyebabnya, lanjut Prof Zudan, karena berkaitan dengan anggaran dan dinamika politik.

    “Untuk PPPK paruh waktu, dari total 1,24 juta usulan, baru 15 persen SK yang terbit karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” urai Zudan, dikutip dari situs resmi BKN.

    Hanya saja, tidak dijelaskan dinamika politik seperti apa yang dimaksudnya

    Adapun terkait anggaran, kemungkinan besar lantaran hampir semua pemda melakukan pengencangan ikat pinggang alias efisiensi sebagai dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) 2026.

    Persentase jumlah SK PPPK Paruh Waktu yang disampaikan Prof Zudan pada Senin hampir pasti bertambah, karena hari ini sudah Kamis (13/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, penerbitan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

    SK pengangkatan tersebut merupakan tahapan setelah BKN menerbitkan NIP PPPK Paruh Waktu.

    Sementara itu, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, merasa gelisah.

    Penyebabnya, masa kontrak kerja PPPK full time itu akan habis pada Desember 2025.

    Namun, belum ada tanda-tanda perpanjangan perjanjian kerja bagi PPPK 2021.

    Hal itu diungkapkan Koordinator PPPK Kabupaten Jember Susiyanto.

  • Rincian Lengkap Pencairan Gaji Rapel Pensiunan PNS, Naik Berapa Persen?

    Rincian Lengkap Pencairan Gaji Rapel Pensiunan PNS, Naik Berapa Persen?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu terkait kemungkinan kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali ramai diperbincangkan di berbagai kanal media sosial.

    Pemerintah memastikan adanya penyesuaian untuk gaji pensiunan. Hal ini terkonfirmasi karena pemerintah disebut sedang menyiapkan aturan untuk pencairan kenaikan gaji pensiunan yang akan dibayarkan secara rapel.

    Rapel gaji pensiunan tersebut direncanakan akan dicairkan dimulai pada akhir November hingga awal Desember 2025. Rapel tersebut akan mencakup selisih kenaikan gaji untuk periode Januari-November 2025.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pembayaran rapel pada November mencakup selisih kenaikan gaji yang seharusnya diterima sejak awal tahun anggaran. Artinya, ASN dan pensiunan akan memperoleh tambahan pendapatan berupa akumulasi selisih gaji selama beberapa bulan sebelumnya.

    Proses penyaluran dilakukan melalui mekanisme gaji reguler di masing-masing instansi. Sementara untuk pensiunan, pembayaran dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI bagi kelompok tertentu seperti pensiunan TNI dan Polri.

    Gaji nominal rapel yang diterima setiap pensiunan berbeda-beda, bergantung pada golongan, masa kerja, dan instansi tempat bekerja.

    Rapel yang cair bulan November mencakup kekurangan pembayaran sejak awal tahun, sehingga jumlahnya bisa lebih besar dari pensiun bulanan biasanya.

    Jadwal Pencairan Rapel November 2025

    Pemerintah merinci pencairan akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan sistem pembayaran berjalan stabil: