Author: Fajar.co.id

  • Klaim Capim dan Cadewas KPK Tanpa Celah, Habiburokhman Sebut Komisi III Dilema

    Klaim Capim dan Cadewas KPK Tanpa Celah, Habiburokhman Sebut Komisi III Dilema

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini sudah tahap fit and proper test di Komisi III DPR RI.

    Di tengah proses fit and proper test itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyebut pihaknya menghadapi dilema dalam memilih masing-masing lima Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

    “Komisi III dilema karena dari semua calon nyaris semua kualitasnya sama,” kata legislator Fraksi Gerindra itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir jpnn, Senin (18/11).

    Sebab, kata Habiburokhman, para Capim dan Cadewas KPK yang menjadi usulan panitia seleksi demi menjalani uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test) memiliki kualitas mumpuni bertugas di lembaga antirasuah.

    “Berintegritas, berkualitas, punya gagasan besar, track record bagus, dan hampir enggak ada celah,” lanjut dia.

    Diketahui, DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ini melaksanakan fit and proper test terhadap masing-masing sepuluh Capim dan Cadewas KPK.
    Habiburokhman mengatakan pihaknya hanya bisa memilih lima dari dari sepuluh Capim dan Cadewas KPK yang sudah disuguhkan.

    Dia mengaku Komisi III sebenarnya ingin meloloskan semua kandidat, tetapi undang-undang membatasi masing-masing lima orang menjabat Pimpinan dan Dewas KPK.
    “Kalau boleh kami pilih semua, tetapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih 5 di antaranya,” kata Habiburokhman.

    Berikut sepuluh nama peserta calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 sebagai berikut:

  • Hasil Debat Pilgub Jakarta, Ini Analisis Pengamat Saidiman Ahmad

    Hasil Debat Pilgub Jakarta, Ini Analisis Pengamat Saidiman Ahmad

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Debat terakhir untuk Pilgub Jakarta telah dilaksanakan pada Minggu (17/11). Meski sudah berakhir, namun hasil debat masih menjadi perbincangan menarik terutama dari para pengamat politik.

    Salah satunya datang dari pengamat politik, Saidiman Ahmad. Dia mengaku mengikuti debat terakhir pemilihan gubernur Jakarta dari studio 2 TVRI. Rupanya, Saidiman sengaja diminta TVRI menemani Suryono Herlambang, peneliti Centropolis dan pengajar Untar, dan Monica Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi, untuk membahas seputar substansi dan jalannya debat.

    “Penjelasan Monica Kumalasari mencuri perhatian saya. Dalam debat ini, menurut pengamatannya, Ridwan Kamil menunjukkan ekspresi anger (marah) yang kemudian disusul dengan ekspresi fear (takut),” kata Saidiman dikutip dari akun X miliknya.

    “Sementara Pramono Anung lebih menunjukkan ekspresi superior. Ada pun Dharma Pongrekun, dia lebih banyak menunjukkan ekspresi netral atau nothing to lose. Kesimpulan ini diambil dari pengamatan pada mikroekspresi yang ditunjukkan melalui pergerakan otot-otot wajah para calon,” tambahnya.

    Di sela-sela acara, dia mengaku bertanya apakah mungkin orang bisa menyembunyikan ekspresinya atau menunjukkan ekspresi palsu? Dia jawab tidak bisa, karena mikroekspresi justru menunjukkan sesuatu di balik yang terlihat atau coba diperlihatkan.

    Saidiman Ahmad mengaku sama sekali kosong pengetahuan tentang ilmu mikroekspresi ini. Namun yang menarik adalah bahwa kesimpulan Monica Kumalasari mirip dengan apa yang saya amati sepanjang debat. Ridwan Kamil sejak awal melancarkan kritik yang mendasar soal Jakarta. Dalam setiap kesempatan bicara, dia selalu mengulang frase “ketidakadilan,” terutama ketidakadilan tata ruang.

  • Ditanya soal Ego Sektoral Pemberantasan Korupsi Politikus Golkar Rizki Faisal, Setyo Budiyanto Jawab Begini

    Ditanya soal Ego Sektoral Pemberantasan Korupsi Politikus Golkar Rizki Faisal, Setyo Budiyanto Jawab Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi III DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Capim dan Cadewas KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

    Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Rizki Faisal menyinggung soal ego sektoral dalam upaya pemberantasan korupsi ketika berkesempatan bertanya dengan Calon Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto.

    Rizki dalam fit and proper test itu menyebut urusan pemberantasan korupsi seringkali dihadapkan dengan tantangan tumpang tindih kewenangan.

    “Dalam konteks pemberantasan korupsi, koordinasi antarlembaga seringkali dihadapkan pada tatangan seperti ego sektoral, sering terjadi juga tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya harmonisasi kebijakan,” katanya, Senin.

    Oleh karena itu, Legislator Dapil Kepri itu bertanya konsep menangani ego sektoral terhadap Setyo agar pemberantasan korupsi bisa maksimal. “Bagaimana anda memastikan koordinasi antarlembaga penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait lainnya dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik atau hambatan birokrasi,” tanya Rizki.

    Selain itu, Presidium Pena 98 Kepri itu dalam fit and proper test juga mempertanyakan cara-cara mendukung pencegahan korupsi apabila Irjen Kementan itu menjadi Pimpinan KPK.

    “Bagaimana KPK di bawah kepemimpinan anda akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan sinergi tersebut untuk mendukung pencegahan pemberantasan korupsi secara komperehensif,” ungkap Rizki Faisal.

    Menanggapi hal itu, Setyo mengaku akan transparan dalam segala bentuk koordinasi yang dilakukan. Baik itu, koordinasi internal maupun eksternal.

  • Peran AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan bagi Masyarakat di Kabupaten Rejang Bengkulu

    Peran AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan bagi Masyarakat di Kabupaten Rejang Bengkulu

    FAJAR.CO.ID, BENGKULU — Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Provinsi Bengkulu kini memiliki akses ke layanan perbankan yang lebih dekat dan lebih mudah berkat keberadaan AgenBRILink milik Riswan Nurhadi.

    Awalnya, Riswan membuka warung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Namun, seiring waktu, ia melihat peluang untuk menghadirkan layanan perbankan di desanya yang jauh dari pusat kabupaten.

    “Awalnya saya ragu untuk menjadi AgenBRILink karena tidak terbiasa dengan mesin EDC, namun berkat pembelajaran mandiri melalui video tutorial, saya kemudian berhasil menguasai operasional perangkat tersebut,” ujar Riswan.

    Keputusan ini terbukti tepat, karena kini masyarakat Desa Sentral Baru dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus menempuh perjalanan 40 menit ke pusat kabupaten.

    Riswan juga menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapinya, terutama dalam hal promosi dan membangun kepercayaan di kalangan warga desa. “Karena kami warga baru, masyarakat awalnya ragu. Tapi, melalui promosi langsung di warung dan dengan bantuan spanduk resmi BRI, akhirnya warga mulai percaya dan bertransaksi di AgenBRILink kami,” ujarnya.

    Warung dan AgenBRILink milik Riswan memiliki keunikan yang saling melengkapi. Ketika masyarakat datang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, mereka juga bisa melakukan transaksi seperti tarik tunai dan transfer. Dengan layanan ini, masyarakat desa tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk keperluan keuangan dan belanja.

    Mengenai keuntungan menjadi AgenBRILink, Riswan menyatakan bahwa kerja sama dengan BRI telah memberikan banyak manfaat. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, Riswan mendapatkan pengetahuan bisnis, partisipasi dalam berbagai program BRI, serta penghargaan dari acara-acara yang diadakan BRI. “Saya berharap kerjasama dengan BRI ini terus berlanjut dan bahkan diperluas melalui pertemuan rutin untuk mempererat silaturahmi antar-agen dan pihak BRI,” imbuh Riswan.

  • Erick Thohir: Ole Romeny Yakin Ingin Memperkuat Timnas Indonesia

    Erick Thohir: Ole Romeny Yakin Ingin Memperkuat Timnas Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sempat menyakan kembali keyakinan pemain keturunan, Ole Romeny untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia.

    Dalam kesempatan itu pula, jawaban yang diberikan oleh Ole Romeny sempat membuat Erick Thohir sedikit terkejut.

    Sebelumnya, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Timnas Jepang laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde Ketiga.

    Di pertandingan ini, Timnas Indonesia harus kalah telak dari Raja sepakbola Asia itu.

    Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Indonesia takluk dengan skor telak 0-4 dari Jepang, Jumat (15/11/2024).

    Dari salah satu unggahan akun X @idextratime. Terlihat ekspresi Ole Romeny yang tampak kecewa.

    Ketika tersorot kamera, pemain yang diketahui memiliki darah Sumatera itu tampak menepul jidat dan menutupi wajahnya.

    Netizen pun yang melihat hal ini ramai-ramai berkomentar dan menyebut sang pemain sedikit menyesal bergabung ke Timnas Indonesia.

    Ternyata itu cuma pendapat dari para netizen. Nyata Ole Romeny begitu yakin untuk bisa membela Skuad Garuda.

    “Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, ‘kita kalah 4-0 (dibantai Jepang). Yakin?’,” kata Erick Thohir mencontohkan obrolan dikutip Senin (18/11/2024).

    “Dia bilang, ‘Yakin. Saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia’,” tambahnya.

    Menurut mantan Presiden Klub Inter Milan itu, Romeny memiliki potensi besar dan dedikasi yang tinggi untuk membela Indonesia.

    Ia pun menekankan bahwa kecintaan Romeny terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam proses ini.

  • 10 Pegawai Kementerian Komdigi Dipecat Karena Judi Online, Angga Raka: Hanya Oknum-oknum

    10 Pegawai Kementerian Komdigi Dipecat Karena Judi Online, Angga Raka: Hanya Oknum-oknum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menyatakan akan menambah personel pengawas, di tengah penyidikan kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi dalam peredaran konten judi online di ruang digital.

    “Kalau kemarin yang 10 (pegawai) sudah dinonaktifkan. Kita akan terus menambah personel untuk menjaga. Intinya kita komitmen untuk memberantas judi online ini,” tandasnya usai mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Menurut Angga Raka Prabowo, Kementerian Komdigi juga meningkatkan komitmen pegawai untuk memberantas konten judi online melalui penanaman rasa cinta tanah air.

    “Kita meningkatkan cinta tanah air mereka. Saya yakin komitmen teman-teman di dalam semakin baik. Kemarin kan hanya oknum-oknum,” ungkapnya.

    Wamenkomdigi Angga Prabowo berharap melalui penguatan secara internal, kasus serupa yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi tidak akan terulang kembali.

    “Mereka juga ingat mereka punya keluarga. Saya yakin itu hanya oknum-oknum saja yang kemarin. Kami berharap juga tidak akan terulang kembali,” tandasnya.

    Angga Prabowo menyatakan dukungan atas upaya Kepolisian Republik Indonesia memberantas judi online dan menyelesaikan kasus yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdigi.

    “Dan tadi malam kita baru dengar ada lagi yang ditangkap. Kita mendukung Polri dalam hal ini aparat penegak hukum untuk sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya untuk membasmi judi online,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • Beliau Hanya Bela Rakyat Kecil, Said Didu Tidak Sendri – FAJAR

    Beliau Hanya Bela Rakyat Kecil, Said Didu Tidak Sendri – FAJAR

    “Mereka pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari PSN ini. Tetapi Bapak Said Didu tidak sendirian, banyak sekali aktivis pecinta tanah air yang mendukungnya,” sambungnya.

    Lia juga menegaskan bahwa Said Didu tidak sendirian dalam perjuangannya. Banyak aktivis dan pecinta tanah air yang mendukungnya.

    “Setiap jengkal tanah air ini diraih dengan keringat, air mata, dan darah oleh pendahulu kita, kita pertahankan bersama. Maju terus pak Said Didu,” kuncinya.

    Sebelumnya, Prof. Mahfud MD, ikut menanggapi polemik seputar pemanggilan Said Didu oleh polisi terkait kritiknya terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2).

    Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 19 November 2024, setelah dilaporkan atas tuduhan terkait kritiknya terhadap pembebasan lahan proyek tersebut.

    “Said Didu menyuarakan rasa ketidakadilan dalam pembebasan tanah PIK 2 di Banten,” ujar Mahfud dalam keterangannya di aplikasi X @mohmafudmd dikutip pada Minggu (17/11/2024).

    Mahfud menyebutkan bahwa Said Didu mengungkapkan ketidakadilan dalam proses pembebasan tanah untuk proyek PIK-2 di Banten, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Pengganti tanah hanya sekitar Rp 50.000/M2. Sementara petugas yang membebaskan atau meratakan tanah bisa minum es yang sekali beli seharga Rp100.000,” cetusnya.

    Ia menegaskan bahwa menindaklanjuti laporan merupakan tugas polisi untuk memastikan semua berjalan transparan.

    Namun, Mahfud mengingatkan bahwa hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi dan kritik harus tetap dijamin.

  • Ngajib Tekankan Kewaspadaan Jelang Pilkada 2024: Jangan Gerlam!

    Ngajib Tekankan Kewaspadaan Jelang Pilkada 2024: Jangan Gerlam!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib, mengingatkan seluruh personel kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan dan respons cepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pilkada Serentak 2024.

    Ngajib menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama masa kampanye dan pemilihan.

    “Semua anggota, terutama yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja, agar gercep (gerak cepat) terhadap situasi Kamtibmas,” ujar Ngajib, senin (18/11/2024).

    Selain itu, orang nomor satu di Mapolrestabes Makassar ini menekankan agar personel tidak bergerak lambat dalam menangani situasi.

    “Jangan gerlam (gerakan lambat), seluruh personel harus peka mendeteksi potensi gangguan Kamtibmas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tukasnya.

    Melihat Pilkada tinggal sembilan hari lagi, ia mendorong anggotanya agar bertindak apabila menerima informasi terkait situasi Kamtibmas atau kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

    Hal ini ditegaskan Ngajib pada Apel pagi yang dihadiri Wakapolrestabes Makassar AKBP Budi Susanto, para pejabat utama Polrestabes Makassar, Kapolsek jajaran, serta seluruh personel dan PNS Polrestabes Makassar.

    Ngajib kemudian mengajak seluruh anggotanya untuk menjunjung pentingnya solidaritas dalam menjalankan tugas.

    “Jaga kekompakan, laksanakan tugas dengan ikhlas,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ngajib memantau langsung kesiapan personil dan situasi pengamanan kampanye akbar calon walikota dan wakil walikota makassar bertempat di Tugu MNek Jalan Metro tanjung bunga, Makassar, Minggu (17/11/2024).

  • Jika AD/ART Golkar Dibatalkan PTUN: Bayang-Bayang Batalnya Aji Assul Sebagai Cabup

    Jika AD/ART Golkar Dibatalkan PTUN: Bayang-Bayang Batalnya Aji Assul Sebagai Cabup

    FAJAR.CO.ID, POLMAN—- Langit politik di Polman seolah mendung, mengabarkan badai yang siap mengguncang kepastian. Jika Putusan PTUN yang membatalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar menghentak, bak gempa kecil yang memicu gelombang besar. Prof Ikrar Nusa Bakti, seorang pengamat politik terkemuka, menyebut keputusan ini lebih dari sekadar soal administratif—ini soal legitimasi kepemimpinan.

    Dalam satu tarikan napas, ia menegaskan bahwa dengan pembatalan AD/ART, seluruh keputusan kepengurusan baru di bawah Bahlil Lahadalia dinyatakan tak berlaku. Termasuk keputusan strategis yang menetapkan pasangan Aji Assul dan Nursami sebagai calon bupati dan wakil bupati Polman.

    “Ada peluang keputusan itu batal, karena basis legalitasnya, yakni AD/ART partai, sudah tak diakui. Tanpa itu, apa yang dihasilkan oleh kepengurusan baru ini otomatis kehilangan landasan hukum,” ujar Prof Ikrar dengan nada tegas.

    Pasangan Aji Assul-Nursami, yang semula menjadi wajah baru penuh harapan, kini berada di persimpangan. Dukungan yang sebelumnya kuat terasa goyah, seperti kapal yang kehilangan jangkar. Para pendukung mulai bertanya, apakah ini akhir dari perjuangan mereka? Atau sekadar jeda di tengah badai politik yang harus mereka terjang?

    Di Polman, isu ini menjadi bahan perbincangan hangat. Warung kopi yang biasanya riuh dengan canda kini dipenuhi suara debat tentang hukum dan keadilan. Bagi sebagian orang, ini hanya permainan politik elite. Bagi yang lain, ini adalah tamparan keras bagi demokrasi lokal, mengingat Aji Assul telah menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat setempat.

  • Pigai Tegaskan Warga Negara yang Memperjuangkan Keadilan Tak Layak Dipidana, Warganet Ungkit Kasus Said Didu

    Pigai Tegaskan Warga Negara yang Memperjuangkan Keadilan Tak Layak Dipidana, Warganet Ungkit Kasus Said Didu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Natalius Pigai menegaskan, kritikan dari setiap warga negara kepada Negara dan sektor swasta dalam memperjuangkan keadilan bagi kepentingan umum dan kebaikan bersama (bonum commune) tidak layak dipidana.

    “Kami pahami kelompok sipil juga mengisi ruang kosong yang tidak diisi oleh Negara dan sektor swasta,” kata Natalius Pigai dalam akun X, Senin, (18/11/2024).

    Saat ini kata dia, pihaknya sedang konsen dengan penataan lembaga (Kemham) karena Kementerian HAM baru tapi termasuk paling besar. 

    Kementerian HAM di Pusat dan daerah kata dia tapi hampir rampung. “Kami akan memberi penguatan kebebasan demokrasi dan HAM secara terukur di masa yang akan datang,” tandasnya. 

    Langkah Natalius Pigai ini direspon positif oleh kalangan warganet. 

    “Yang menyuarakan HAM sekarang jadi pengambil keputusan untuk HAM. Silahkan selesaikan PIK Papua, Rempang, Bumi putra, Jiwasraya yang nasabahnya terlunta-lunta,” balas @Masar***

    “Sangat ditunggu langkah konkret dalam penguatan kebebasan berekspresi bagi masyarakat, khususnya pemajuan hak-hak sipil dan politik,” tambah @Bung***

    Unggahan Pigai ini juga dikaitkan dengan kasus yang menyeret Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang dilaporkan di Polresta Tangerang. 

    “Yang terbaru kasus Pak Sa’id Didu apa juga jadi konsen Pak Pigai sekarang,” kata @Jun***

    “Apakah Bapak menteri Natalius Pigai akan membela Said Didu (yang sedang dipanggil polisi) dalam memperjuangkan keadilan bagi kepentingan umum dan kebaikan bersama (bonum commune) dalam kasus tanah PIK2?,” timpal @Sua***. (selfi/fajar)