“Oleh karena itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dinilai sejalan dengan pemerintah pusat,” kata Qodari.
Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan strategisnya terganggu akibat kepala daerah yang tidak memiliki visi yang sama, seperti batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 akibat penolakan dari Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster.
“Jangan sampai pemerintah pusat mau menyelenggarakan program swasembada pangan, kemandirian energi, atau membangun tiga juta rumah untuk rakyat kurang mampu, tetapi ditolak oleh pemerintah daerah. Program tidak akan berjalan,” lanjutnya.
Hal serupa, kata Qodari, terjadi di Pilkada DKI Jakarta sebelumnya. Masalah banjir yang rutin dihadapi warga Jakarta tidak dapat ditangani dengan baik karena perbedaan garis politik antara pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan.
“Pada era Presiden Jokowi, pemerintah pusat ingin membuat sodetan Ciliwung untuk menangani banjir. Namun, program tersebut tertunda selama lima tahun karena tidak mendapat persetujuan dari gubernur,” ungkap Qodari.
“Karena itu, Prabowo mendorong pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Selain berpengalaman dan mampu menata kota, mereka juga sejalan dengan pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, pemerintah sedang merancang wilayah aglomerasi yang tertuang dalam UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Wilayah ini mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.
