Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Jokowi Merapat ke Demokrat? Dino Patti Djalal Singgung Etos Politik SBY

    Jokowi Merapat ke Demokrat? Dino Patti Djalal Singgung Etos Politik SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal menyebut kans Joko Widodo diterima masuk Partai Demokrat hanya 0,01 persen.

    “Saya bukan orang Demokrat, tapi analisa saya sebagai political scientist: kans Jokowi diterima masuk Partai Demokrat 0,01 %,” kata Dino Patti Djalal, dalam akun X, Kamis, (19/20/2024). 

    Hal ini kata dia tidak terlepas dari trauma upaya Istana yang mencoba menggulingkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mengapa? trauma dari upaya Istana yang dengan kasar coba menggulingkan Ketum Demokrat tahun 2021 masih membekas dalam,” ungkapnya.

    Kedua kata dia, sikap Jokowi terhadap PDI Perjuangan yang telah membesarkannya dari Wali Kota Solo hingga jadi Presiden.

    “Kekhawatiran kalau Jokowi bisa tega menyakiti PDIP yang selalu setia membesarkannya dari Walkot Solo sampai menjadi Presiden, apalagi terhadap parpol lain,” jelasnya. 

    Menurutnya, etos politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat jauh berbeda meski saat ini satu koalisi dengan Jokowi.

    “Walaupun satu koalisi, etos politik SBY sangat beda dari Jokowi,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan. (selfi/fajar) 

  • Jokowi hingga Mantunya Dipecat PDIP, Dino Patti Djalal: Mungkin Karma Politik

    Jokowi hingga Mantunya Dipecat PDIP, Dino Patti Djalal: Mungkin Karma Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, melontarkan pernyataan kontroversial terkait isu pemecatan mantan presiden Joko Widodo dan keluarganya dari PDIP.

    Dino blak-blakan menyebut hal ini sebagai bentuk karma politik bagi Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi,” ujar Dino dalam keterangannya di aplikasi X @dinopattidjalal (17/12/2024).

    Dikatakan Dino, tindakan PDIP terhadap Jokowi bisa jadi merupakan akibat dari konspirasi yang pernah dilakukan oleh pihak Istana terhadap Partai Demokrat.

    “Karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” sentilnya.

    Ia menyinggung bahwa meski Demokrat berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan tersebut, partai itu tidak membalas dendam.

    “Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas,” terangnya.

    Hanya saja, Dino menilai bahwa karma akhirnya datang dalam bentuk lain kepada Jokowi dan keluarganya setelah masany sebagai Presiden selesai.

    “Karma terjadi dalam bentuk lain,” tandasnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP resmi SK pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    SK pemecatan untuk Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan SK pemecatan Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

    Sementara itu, SK pemecatan Bobby Nasution teregistrasi dengan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan ini juga disertai dengan larangan bagi ketiganya untuk melakukan kegiatan politik atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

  • Agung Nugroho Curhat ke Menteri PU Soal Masalah Banjir di Pekanbaru

    Agung Nugroho Curhat ke Menteri PU Soal Masalah Banjir di Pekanbaru

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU – Walikota Pekanbaru terpilih, Agung Nugroho memulai gebrakan untuk menyelesaikan permasalahan kota Pekanbaru dengan menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di kantornya, Rabu (18/12) siang.

    Agung bahkan menegaskan salah satu agenda pertemuannya dengan Menteri Dody adalah untuk meminta dukungan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Pekanbaru.

    “(Rabu) siang ini, kami berada di Kementerian PU. Langsung ketemu dengan Pak Menteri. Alhamdulilah, disambut dengan hangat. Ini salah satu niat kami untuk menyelesaikan banjir,” ucap Agung.

    Menteri PU Dody Hanggodo pun merespon dengan baik kedatangan Walikota terpilih Agung Nugroho. Menurutnya, Kementerian PU akan mendukung semua program kerakyatan yang diusulkan Walikota Agung Nugroho. Meskipun, ungkapnya, pemerintahan kota Pekanbaru yang bakal dipimpin Walikota Agung Nugroho sebelumnya juga harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara formal.

    “Insya Allah Pak Walikota Pekanbaru terpilih (Agung Nugroho), kami akan support semua program-program kerakyatan untuk masyarakat Pekanbaru. Kami tunggu permohonan formalnya. Karena hanya dengan permohonan formal, kami bisa memproses apapun aspirasi dari daerah,” ujar Menteri Dody.

    Mendengar pernyataan tersebut, spontan Walikota Agung Nugroho menghaturkan ucapan terimakasih kepada Kementerian PU. Walikota Agung bahkan menyebut Menteri Dody sebagai salah seorang Menteri yang dapat bekerja dengan baik dan berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat kota Pekanbaru.

  • Adi Prayitno Tantang Jokowi Bikin Partai untuk Buktikan Lebih Kuat dari PDIP, Warganet: PSI Aja Gagal Masuk Senayan

    Adi Prayitno Tantang Jokowi Bikin Partai untuk Buktikan Lebih Kuat dari PDIP, Warganet: PSI Aja Gagal Masuk Senayan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti dipecatnya Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP.

    Menurutnya, ada perbedaan pandangan antara kader dan pengurus PDIP dengan para pendukung Jokowi. Hal itu disampaikan dalam cuitannya di media sosial X.

    “PDIP: Jokowi bukan siapa2 tanpa PDIP. Pendukung Jokowi: PDIP nyungsep tanpa Jokowi,” tulis Adi Prayitno melalui akun @Adiprayitno_20, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Dia kemudian menyampaikan tantangan kepada mantan presiden yang sering disebut Pakde itu dengan menghadirkan partai baru untuk membuktikan bahwa dirinya lebih kuat.

    “Sekarang keduanya resmi talak. Menarik kalau Pakde bikin partai baru untuk buktikan siapa lebih kuat. Kalau cuma ikut partai yang mapan, kesaktian Pakde tak terukur pasca tak sama PDIP,” tandasnya.

    Cuitan Adi Prayitno itu telah dilihat lebih dari 244 ribu pengguna aplikasi milik Elon Musk itu. Banyak warganet yang menyampaikan pandangannya di kolom komentar.

    “Jokowi Ketum Golkar gantikan bahlil Karena bahlil adalah ketum sementara Menunggu Jokowi … Begitu….. Ra kiranya,” balas warganet.

    “GAK PERLU DIUJI LAGI, PSI AJA GAGAL MASUK SENAYAN, PADAHAL DAH DIENDORS HABIS2AN SAMA JOKOWI, TAMBAH ANAKNYA LAGI JADI KETUM PSI. GAK NGARUH JUGA KAN. ITU ARTINYA, JOKOWI ITU MEMANG GAK PUNYA PENGARUH YG SIGNIFIKAN 🤣,” ulas lainnya.

    “Ini buktinya partai Jokowi sejak pemilu 2024 hanya dapat 2 persen. Inilah bukti pengaruh nya Joko. Gibran dan Kaesang hanya 2 persen . No debat,” ujar lainnya.

    Seperti diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat masa kampanye Pemilu 2024 menuliskan dukungan Joko Widodo dalam baliho kampanye yang terpasang di sejumlah wilayah di Indonesia  Baliho itu bertuliskan “Ikut Jokowi, Pilih PSI”

  • PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Hilmi Firdausi: Tetap Semangat Ya, 2025 Kurang-kurangi Belanja yang Nggak Perlu

    PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Hilmi Firdausi: Tetap Semangat Ya, 2025 Kurang-kurangi Belanja yang Nggak Perlu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penceramah dan tokoh masyarakat, Hilmi Firdausi, menyampaikan pandangannya terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025.

    Dalam pernyataannya, ia menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kelas menengah dan menengah ke bawah yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

    “Yang paling terdampak akan kenaikan PPN 12 persen adalah kelas menengah dan menengah ke bawah yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini,” ungkap Hilmi, Rabu (18/12/2024).

    Ia juga memberikan pesan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah tantangan ekonomi.

    “Tetap semangat ya, 2025 kurang-kurangi belanja yang nggak perlu. Semoga rezeki teman-teman makin lancar tahun depan,” tambahnya.

    Selain itu, Hilmi mengajak masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pejabat dan aparat yang digaji dari uang rakyat. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap perilaku mereka, terutama jika ada tindakan yang merugikan masyarakat.

    “Jangan lupa, terus kita awasi pejabat dan aparat yang digaji pakai uang rakyat. Kalau mereka dan keluarganya berulah macam-macam, silakan netizen sikat. Ingat, rakyat adalah bos bagi pejabat dan aparat,” tegasnya.

    Diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Kenaikan ini tidak berlaku untuk barang kebutuhan pokok seperti sembako, yang tetap dibebaskan dari PPN.

    Sebagai kompensasi atas kenaikan PPN, pemerintah berencana memberikan stimulus berupa diskon listrik 50 persen dan pembagian beras 10 kg kepada masyarakat.

  • Airlangga Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bukan Keinginan Pemerintah, Said Didu: Boneka?

    Airlangga Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bukan Keinginan Pemerintah, Said Didu: Boneka?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan amanat undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Airlangga menjelaskan bahwa mayoritas fraksi di DPR, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyetujui kenaikan PPN tersebut.

    Menanggapi pernyataan Airlangga, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, melalui akun media sosialnya, mengkritisi sikap pemerintah.

    Ia menekankan bahwa besaran pajak merupakan bagian dari kebijakan pendapatan negara dan fiskal, yang menjadi kewenangan pemerintah.

    Said Didu mempertanyakan, jika kebijakan pemerintah bukan keinginan pemerintah, lalu keinginan siapa?

    “Pak Menteri @airlangga_hrt yth, besaran pajak adalah bagian dari kebijakan pendapatan negara dan fiskal,” katanya dikutip, Rabu (18/12/2024).

    Ia juga menyindir apakah pemerintah hanya berperan sebagai boneka dalam hal ini.

    “Kebijakan fiskal adalah kewenangan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah bukan keinginan pemerintah – terus keinginan siapa? Atau pemerintah memang hanya boneka?,” tanya Said Didu.

    Kenaikan PPN menjadi 12 persen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    Pemerintah beralasan bahwa penyesuaian tarif PPN ini dilakukan untuk memperkuat struktur perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara.

  • Galar Musda, DPD Asosiasi Pengusaha Jasa Boga DKI Jakarta Siap Tatap Indonesia Emas

    Galar Musda, DPD Asosiasi Pengusaha Jasa Boga DKI Jakarta Siap Tatap Indonesia Emas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Swasana Ballroom, Lippo Kuningan, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024).

    Dengan mengangkat tema “Menjadi Organisasi Jasa Boga Terdepan yang Transformatif, Berintegritas, Inovatif, Profesional, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, acara ini menjadi momentum penting bagi kemajuan industri jasa boga di Ibu Kota.

    Ketua Panitia Pelaksana Musda APJI DKI Jakarta, Intania Kurniati, menjelaskan bahwa Musda kali ini memiliki agenda krusial. Salah satunya adalah memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah APJI DKI Jakarta yang baru serta merumuskan peta jalan (road map) dan program kerja yang berkualitas untuk mendukung perkembangan usaha para anggotanya.

    “Harapan kami, seluruh anggota APJI dapat memahami dan menjalankan AD/ART yang sudah dirumuskan dengan baik oleh pengurus. Semoga organisasi ini bisa terus berkembang dan maju bersama empat DPC yang ada di DKI Jakarta,” ujar Intania.

    Sementara itu, Ketua PLT DPD APJI DKI Jakarta, Riri Puspita, menegaskan bahwa Musda kali ini memiliki makna penting sebagai forum evaluasi dan penyusunan langkah-langkah strategis. Evaluasi ini mencakup kinerja organisasi selama satu periode serta merumuskan strategi demi kemajuan industri jasa boga di Jakarta.

    “Sebagai bagian dari keluarga besar APJI, kita memahami betapa vital peran organisasi ini dalam mendukung perkembangan industri jasa boga, khususnya di wilayah DKI Jakarta,” kata Riri.

  • Bagaimana Peluang Emil Audero Perkuat Timnas Indonesia?

    Bagaimana Peluang Emil Audero Perkuat Timnas Indonesia?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Satu pemain keturunan, Emil Audero masih memiliki peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia

    Kabar terbaru, memperlihatkan Emil Audero membahas terkait kemungkinan memperkuat Timnas Indonesia.

    Seorang netizen asal Indonesia bernama Agam Aprilo dengan akun X @agamaprilo_18 mengunggah video perbincangannya dengan kiper Como 1907.

    Perbincangan ini dibuka dengan basa-basi menanyakan kabar dari sang penjaga gawang.

    “Apa kabar?” ucap Agam membuka pembahasan.

    “Baik,” balas Emil Audero.

    Kemudian netizen ini langsung menanyakan terkait perkembangan Emil Audero untuk memperkuat Timnas Indonesia.

    “Bagaimana dengan Indonesia?” tutur Agam

    “Apa yang kamu maksud,” balas Emil.

    Netizen ini pun membahas terkait pertemuan Emil bersama dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beberapa waktu lalu.

    “Kamu sudah berbincang dengan Erick Thohir, kan?” imbuh Agam.

    “Ya, tapi sekitar setahunan ini. Mari kita lihat saja. Semoga,” ujar Audero.

    Belum jelas bagaimana peluang dari Emil Audero untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia suatu saat nanti.

    Namun, kehadiran penjaga gawang ini sangat diharapkan untuk bisa menambah kekuatan Skuad Garuda.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Waspadai Titik Rawan Hadapi Lonjakan 110 Juta Pemudik Nataru

    Waspadai Titik Rawan Hadapi Lonjakan 110 Juta Pemudik Nataru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi berbagai potensi tantangan terhadap isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Termasuk peningkatan mobilitas masyarakat yang diperkirakan mencapai 110 juta orang menjelang Nataru.

    “Tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan nataru terutama juga diantaranya untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman,” ujar AHY dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (18/12/2024).

    Menurut laporan Kapolri, Polri bersama-sama dengan TNI telah menyiapkan personel untuk mengamankan rumah ibadah, jalur perjalanan, serta titik-titik rawan lainnya. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas pendukung, mulai dari bandara, dermaga, stasiun, hingga terminal, juga telah disiapkan untuk mengakomodasi lonjakan perjalanan.

    “Jadi jalan tol di pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 KM. Kemudian tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan dan 422 gerbang tol beroperasi,” ungkap AHY.

    Di sektor perdagangan, ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga turut menjadi prioritas pemerintah agar tetap stabil. Pemerintah juga memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam kondisi yang aman.

  • BMKG Denpasar: Gelombang Empat Meter Ancam Perairan Bali Selatan

    BMKG Denpasar: Gelombang Empat Meter Ancam Perairan Bali Selatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut tinggi di perairan Bali. Berdasarkan prakiraan, gelombang dengan ketinggian hingga empat meter diperkirakan terjadi pada 18-21 Desember 2024.

    “Kami imbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, terutama peringatan dini cuaca ekstrem,” ujar Kepala BBMKG Wilayah III, Cahyo Nugroho, dalam keterangan resmi di Denpasar, Rabu.

    Gelombang tinggi ini diprediksi terjadi di beberapa perairan strategis seperti Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan selatan Bali. Cahyo menambahkan, pola angin juga menjadi faktor pemicu. Di perairan Bali utara, angin bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 15 knot, sementara di perairan Bali selatan, angin bertiup dari barat dengan kecepatan hingga 20 knot.

    “Masyarakat umum, nelayan, dan pelaku wisata bahari perlu mewaspadai peningkatan kecepatan angin serta gelombang laut yang berpotensi berbahaya,” tambah Cahyo. BMKG memberikan rincian bahwa kecepatan angin di atas 15 knot dan gelombang dengan ketinggian lebih dari 1,25 meter harus diwaspadai oleh pengguna perahu nelayan.

    Operator kapal tongkang juga diminta waspada saat menghadapi kecepatan angin lebih dari 16 knot dengan gelombang setinggi 1,5 meter. Sementara itu, kapal feri yang melintasi perairan Bali diimbau berhati-hati jika angin mencapai kecepatan 21 knot dan gelombang melebihi 2,5 meter.