Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Endus Upaya Mengacak-acak Internal Jelang Kongres V, Ronny Talapessy Sebut PDIP Siaga Satu

    Endus Upaya Mengacak-acak Internal Jelang Kongres V, Ronny Talapessy Sebut PDIP Siaga Satu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru akan digelar pada 2025. Namun menjelang momentum penting itu, kini mulai terendus upaya untuk memecah partai tersebut.

    Setidaknya kondisi tersebut telah diendus pengurus DPP PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu disebut-sebut ingin diacak-acak internalnya.

    Karena alasan itu pula, DPP PDI Perjuangan dalam posisi siaga satu. Hal demikian terungkap saat Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy melaksanakan konferensi pers di kantor partainya, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

    Ronny mengatakan belakangan muncul baliho dan spanduk yang berisi fitnah terhadap PDIP dan ketum partainya Megawati Soekarnoputri.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, telah menciptakan kondisi siaga satu di internal PDIP,” kata eks pengacara Bharada Richard Eliezer itu, Kamis.

    Ketua dan kader DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus serta Alvon Kurnia Palma diketahui turut hadir dalam konferensi pers yang sama. Ronny mengatakan pemasangan baliho oleh pihak lain yang berisi hasutan menjadi upaya merusak legitimasi kepengurusan partai di mata publik menjelang pelaksanaan Kongres V PDIP pada 2025.

    “Adanya upaya mengawut-awut PDIP menjelang Kongres PDIP, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” lanjut pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.

    Ronny melanjutkan serangan berupa pemasangan baliho yang menghasut Megawati dan partai membuat kader PDIP marah. “Memicu kemarahan anggota dan kader Partai seluruh Indonesia,” katanya.

  • Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam upaya mempererat hubungan antara kader muda dan kepemimpinan Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPi) menggelar acara bertajuk AMPi Talks Q&A dengan tema “Kenal Lebih Dekat dengan Sekjen DPP Partai Golkar.”

    Acara ini berlangsung di Gedung DPP Partai Golkar dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, sebagai pembicara utama. Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif, membangun antusiasme di kalangan peserta.

    Pada kegiatan ini menghadirkan 4 panelis muda seperti, Andi Hendra, Jerry Sambuaga, Rizky Maulana, dan Sekar Tandjung. Panelis ini menghadirkan beragam perspektif segar terkait dinamika kepartaian dan peran Partai Golkar di masa depan.

    Sarmuji membuka diskusi dengan menjelaskan visi dan misi kepemimpinannya sebagai Sekjen, menyoroti pentingnya keterlibatan kader muda dalam membangun partai yang modern dan relevan.

    “Kader muda adalah energi utama Partai Golkar. Forum seperti ini adalah wadah untuk mendengarkan aspirasi, memperkuat koneksi, dan mewujudkan Golkar yang progresif,” ungkap Sarmuji dengan penuh semangat.

    Berbagai isu strategis menjadi bahan diskusi, mulai dari penguatan kaderisasi di tingkat akar rumput, digitalisasi politik, hingga tantangan generasi muda dalam menyongsong Pemilu 2024.

    Sarmuji juga menekankan pentingnya Golkar beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

    Ratusan kader muda dari berbagai daerah hadir dengan penuh antusias. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan.

  • Mafia Disebut Bikin Demokrasi di Indonesia Jadi Kotor, Wacana Prabowo Solusi Terbaik?

    Mafia Disebut Bikin Demokrasi di Indonesia Jadi Kotor, Wacana Prabowo Solusi Terbaik?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti mekanisme Pilkada langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD menuai pro dan kontra.

    Isu ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan elite politik, memunculkan diskusi tentang arah demokrasi di Indonesia.

    Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto, menyampaikan pandangannya.

    Ia menilai wacana tersebut seharusnya disambut dengan positif, karena memiliki potensi untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah.

    “Dengan dikembalikan ke DPRD, artinya kita juga mengembalikan fungsinya sebagai perwakilan rakyat,” ujar Ali kepada fajar.co.id, Kamis (19/12/2024).

    Dikatakan Ali, jika DPRD dianggap tidak representatif, mestinya publik memikirkan ulang bahwa mereka adalah pilihan rakyat.

    “Toh kita harus percaya bahwa mereka sangat representatif. Karena mereka dipilih langsung masyarakat,” tukasnya.

    Logikanya, kata Ali, dalam demokrasi perwakilan, perwakilan sejatinya menunjukkan orang-orang yang diwakili dalam hal ini rakyat.

    “Kalau ada juga ahli yang berpendapat bahwa pemilihan di DPRD itu tidak menunjukkan preferensi publik, loh mereka itu orang-orang yang dipilih preferensi publik,” cetusnya.

    Menurut Ali, asumsi tersebut merupakan kebodohan dalam bentuk uang lain. Sebab, terkesan tidak paham mengenai demokrasi representatif.

    “Demokrasi langsung itu adalah yang sebenarnya paling kuno. Walupun paling efektif, tapi dengan jumlah penduduk yang sangat besar saat ini demokrasi langsung itu menjadi sumber pemborosan terbesar,” Ali menuturkan.

  • Gubernur BI Tegaskan Komitmen Dukung KPK

    Gubernur BI Tegaskan Komitmen Dukung KPK

    Ia juga menekankan bahwa perencanaan CSR dilakukan melalui alokasi anggaran oleh Dewan Gubernur setiap tahun.

    “Satu, di bidang pendidika, khususnya beasiswa, setiap tahun BI memberikan tambahan beasiswa kurang lebih 11 ribuan,” Perry menuturkan.

    Perry memastikan program-program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk di sektor UMKM dan kegiatan ibadah.

    “Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM, maupun yang lain-lain. Dan, bidang ketiga adalah untuk ibadah sosial,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan penggeledahan di Kantor Pusat Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (16/12/2024) kemarin.

    Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi terkait penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan penggeledahan yang dilakukan pihaknya tersebut.

    “Tim dari KPK semalam melakukan penggeledahan di Kantor BI,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Selasa (17/12/2024).

    Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai barang atau dokumen apa saja yang diamankan oleh tim penyidik dari lokasi tersebut.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, telah menyampaikan bahwa dugaan korupsi dana CSR yang melibatkan BI dan OJK tersebut telah naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

    “KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023,” kata Asep beberapa waktu lalu.

  • Tretan Muslim Sindir Batik Air karena Sering Delay: Ganti Nama Jadi Sabar Air

    Tretan Muslim Sindir Batik Air karena Sering Delay: Ganti Nama Jadi Sabar Air

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komika Tretan Muslim melontarkan sindiran tajam kepada maskapai penerbangan Batik Air melalui unggahan di media sosial.

    Dalam cuitannya, ia menyarankan agar maskapai tersebut mengganti nama menjadi “Sabar Air” karena seringnya mengalami keterlambatan penerbangan.

    “Saya saran Batik Air ganti nama jadi Sabar Air karena sangat baik hati menguji kesabaran penumpang,” tulis Tretan Muslim, dikutip, Kamis (19/12/2024).

    Komika yang dikenal dengan humor cerdas ini berbagi pengalamannya tentang keterlambatan yang dialaminya di berbagai penerbangan.

    Ia menyebutkan bahwa penerbangannya ke Malang, Samarinda, Jogja, dan Surabaya semuanya mengalami delay. Terbaru, penerbangannya ke Surabaya tertunda hampir dua jam.

    “Terima kasih Batik Air sudah mengajarkan arti kesabaran,” tambahnya dengan nada sarkastik.

    Unggahan ini segera menarik perhatian warganet, banyak di antaranya yang membagikan pengalaman serupa dengan maskapai tersebut. Beberapa penumpang mengeluhkan ketidaktepatan waktu yang sering terjadi.

    Belakangan ini, maskapai Batik Air sering mendapat keluhan dari penumpang terkait keterlambatan penerbangan. Beberapa insiden yang dilaporkan antara lain:

    Penerbangan Yogyakarta-Jakarta Pada 18 Desember 2024, penerbangan Batik Air ID 6369 dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) menuju Jakarta mengalami keterlambatan hampir 4 jam, menyebabkan banyak penumpang marah dan kecewa.

    Penerbangan Solo-Jakarta Pada 10 Desember 2023, penerbangan Batik Air ID 7532 rute Solo ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, ditunda berjam-jam akibat kendala teknis. Penumpang mengeluhkan kurangnya informasi dan kompensasi yang memadai.

  • Begini Kondisi Rupiah Pasca Penggeledahan BI oleh KPK

    Begini Kondisi Rupiah Pasca Penggeledahan BI oleh KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengakui mengakui dampak pemberitaan pasca penggeledahan kantor pusat BI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

    Nilai tukar rupiah pada 18 Desember 2024 kemarin ditutup melemah 0,031% menjadi Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Setiap pemberitaan pastinya akan berpengaruh pada kondisi pasar uang, termasuk nilai tukar rupiah,” ujar Perry di Jakarta, Rabu (18/12/2024)

    Dia mengatakan akan melakukan sejumlah langkah terkait pemberitaan yang mempengaruhi pasar dan nilai tukar. Salah satunya melalui intervensi pasar dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Pihaknya, lanjut Perry, terkait dana CSR, BI akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK sesuai ketentuan berlaku. Menurut dia, BI juga akan bersikap kooperatif dalam mendukung penyidikan yang dilakukan KPK.

    “Sikap kooperatif sudah kami tunjukkan selama ini,” ujarnya. Baik dalam bentuk pemberian keterangan oleh para pejabat BI, maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada KPK.

    Perry menegaskan pengelolaan dana CSR dilakukan dengan tata kelola dan persyaratan yang sudah ditentukan. Salah satunya menyatakan bahwa dana CSR hanya diberikan pada yayasan yang sah.

    Lainnya adalah program kerja yang konkret dan laporan pertanggungjawaban oleh yayasan bersangkutan. “Pengelolaan dana CSR ini dilakukan Satuan Kerja yang ada di BI Pusat maupun daerah,” ujarnya.

  • Marah dan Malu, Rektor UIN Makassar Pecat Dua Oknum Terkait Pabrik Uang Palsu

    Marah dan Malu, Rektor UIN Makassar Pecat Dua Oknum Terkait Pabrik Uang Palsu

    FAJAR.CO.ID, GOWA — Turut hadir saat ekspose kasus pabrik uang palsu di Polres Gowa, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis mengaku marah.

    Di hadapan Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan, Prof Hamdan dengan penuh emosional menyampaikan keresahannya.

    “Saya hadir di sini selaku Rektor sebagai bukti nyata dukungan kami terhadap Polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN, saya marah, malu, tertampar,” ujar Prof Hamdan.

    Dikatakan Prof Hamdan, ia bersama civitas akademika UIN Alauddin Makassar telah berupaya keras membangun citra kampus, namun sekejap dihancurkan.

    “Setengah mati kami membangun kampus, reputasi, bersama pimpinan, dengan sekejap dihancurkan,” cetusnya.

    Prof Hamdan bilang, setelah penetapan tersangka yang dilakukan pihak Kepolisian, ia menegaskan bahwa dua oknum dari kampusnya langsung diberikan sanksi pemecatan.

    “Itulah sebabnya, kami mengambil langkah, setelah ini jelas kedua oknum yang terlibat dari kampus kami, langsung kami berhentikan dengan tidak hormat,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, penemuan pabrik uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terus menjadi sorotan publik.

    Modus yang terorganisir dan ternyata melibatkan 17 tersangka ini diduga telah mencetak uang palsu dalam jumlah besar, bahkan mencapai nilai triliunan rupiah.

    Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menyatakan, pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat di Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.

    Warga melaporkan adanya peredaran uang palsu yang mencurigakan. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Polsek Palangga, yang kemudian mengarah ke penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Gowa.

  • Ketimbang Naikkan Pajak, Ganjar Pranowo Tawarkan Pendapatan Negara dari berbagai Sektor Ini

    Ketimbang Naikkan Pajak, Ganjar Pranowo Tawarkan Pendapatan Negara dari berbagai Sektor Ini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader PDIP Ganjar Pranowo menyebut pajak memang sumber pendapatan negara. Namun ia menyoroti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

    “Semuanya tahu melalui pajak. Negara mampu membiayai layanan publik, seperti pendidikan kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan,” kata Ganjar dikutip dari YouTUbe pribadinya, Kamis (19/12/2024).

    Namun menurutnya, pajak mesti dikelola dengan baik. Jika tidak maka hanya jadi beban.

    “Tanpa pajak yang dikelola secara bijak, negara akan bergantung pada utang atau sumber pendanaan tak berkelanjutan yang justru membebani masa depan di generasi
    mendatang,” jelasnya.

    Di tengah situasi ekonomi saat ini, Ganjar menyebut diperlukan kita kebijakan perpajakan yang tepat yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Tapii hal tersebut, kata dia memang tidak mudah dan butuh dukungan dari semua pihak. Salah satunya, ia menyebut pajak kekayaan yang menarget mereka yang memiliki aset besar bisa menghasilkan kurang lebih 81,6 triliun.

    “Ini mengurangi ketimpangan, tanpa membebani kelompok miskin. Lalu ada windfall tax dari sektor tambang dan kelapa, dengan potensi yang kurang lebih ya kita bisalah dapat penerimaan negara 300 triliun,” terangnya.

    Selain itu, ia juga memaparkan sumber pendapatan lainnya selain pajak.

    “Lalu ada pajak karbon yang tidak hanya mendatangkan pendapatan tetapi juga menyelamatkan lingkungan kita kebijakan-kebijakan ini di samping meningkatkan penerimaan negara juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Arya/Fajar)

  • Pengamat Nilai Pilkada Melalui DPRD Selamatkan Masyarakat dari Pembodohan

    Pengamat Nilai Pilkada Melalui DPRD Selamatkan Masyarakat dari Pembodohan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto, menyebut bahwa sejauh ini di Indonesia tidak ada Pilkada yang betul-betul menghadirkan pilihan rakyat.

    Hal ini diungkapkan Ali sebagai respons terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto mengganti mekanisme Pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung melalui DPRD.

    “Tidak banyak kemudian Pilkada yang menghadirkan pilihan-pilihan rakyat,” ujar Ali kepada fajar.co.id, Kamis (19/12/2024).

    Ali kemudian menarik contoh kasus pada Pilkada DKI Jakarta dan Toraja mengenai pasangan calon yang maju tanpa dukungan Partai atau independen.

    “Tarolah misalnya di Jakarta ada calon independen, di Toraja calon independen pernah menang. Tapi kita hitung secara presentasi, itu nol koma sekian aja hal seperti itu bisa muncul,” ucapnya.

    Blak-blakan, Ali menuturkan bahwa ongkos politik yang terbilang sangat mahal membuat mereka yang punya potensi dikalahkan oleh lingkaran oligarki.

    “Karena ongkos politik untuk masuk ke situ sengaja dibikin besar oleh Partai Politik karena ia juga yang membuat aturan. Misalnya aturan travel dan semacamnya, itukan yang buat aturan di DPR,” terangnya.

    Berangkat dari aturan yang dibuat, kata Ali, maka memungkinkan Partai-partai Politik melakukan praktek kartel.

    “Tidak banyak orang yang bisa membiayai proses independen. Itulah yang terjadi,” sesalnya.

    Mengenai asumsi bahwa wacana Prabowo mematikan demokrasi, Ali justru memiliki pandangan berbeda.

    “Keliru sekali, ini sebenarnya untuk menyelamatkan masyarakat dari pembodohan yang selama ini dianggap demokrasi,” Ali menuturkan.

  • Rencana Busuk Terbongkar, Uang Palsu dari UIN Alauddin Nyaris Digunakan untuk Pilkada

    Rencana Busuk Terbongkar, Uang Palsu dari UIN Alauddin Nyaris Digunakan untuk Pilkada

    Kecurigaan muncul karena momen pengungkapan kasus ini berdekatan dengan tahapan krusial Pilkada.

    Praktik serangan fajar, istilah yang kerap digunakan untuk pembagian uang secara ilegal kepada pemilih demi memenangkan calon tertentu menjadi sorotan utama.

    Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mengatan bahwa untuk menjawab spekulasi tersebut, maka pihak Kepolisian mesti didorong.

    “Makanya kita tidak mau mengandai-andai, kita dorong aja supaya dibongkar pihak kepolisian, termasuk alirannya kemana itu. Saya tidak mau mengandai andai, harus faktual,” ujar RL, akronim namanya, kepada fajar.co.id, Selasa (17/12/2024) malam.

    Olehnya itu, RL sekali lagi menegaskan bahwa pihak Kepolisian harus didorong untuk membongkar otak dari adanya pabrik uang palsu di dalam kampus.

    “Makanya kita dorong bongkar aja uangnya dipakai kemana dan alirannya,” ucapnya.

    “Apalagi sudah pabrik pencetak, aduh banyak bangat tuh, kita tergeleng-geleng kepala aja, sangat memalukanlah terjadi di institusi UIN Alauddin pula,” sambung dia.

    Kata RL, dalam membongkar kasus tersebut, pihak Kepolisian tidak sebatas menangkap para pelaku tingkat bawah.

    “Jangan hanya terbatas pada pelaku pelaku yang tingkat bawah. Perlu intelektual dalangnya itu dibongkar,” tukasnya.

    Ditekankan RL, siapapun yang terbukti terlibat dalam lingkaran kejahatan tersebut, harus diberikan proses hukum.

    “Tidak boleh Polri kemudian stengah stengah dalam membongkar kasus ini. Harus sampai ke akar akarnya harus total,” RL menegaskan.